Jakarta: Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Yayasan Rumah Energi (Rumah Energi) memperkuat komitmen bersama untuk mendorong peran koperasi sebagai aktor utama dalam transisi energi berbasis komunitas di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau serta penyampaian rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil rangkaian lokakarya Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series Toward Indonesia’s 100 GW Solar PV Target. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

Pada kesempatan terpisah, perwakilan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Rumah Energi juga menandatangani Nota Kesepahaman bertajuk Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani hasil kajian lapangan dengan implementasi nyata di tingkat masyarakat.

“Sejak 2021, Rumah Energi telah mengembangkan pendekatan Koperasi Hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi. Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujar Sumanda dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2026.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 Gigawatt (GW) PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Rumah Energi berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan ekosistem koperasi hijau yang mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan energi terbarukan, mendukung ketahanan energi nasional, menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi Indonesia.

Menguji Kelayakan Model Bisnis PLTS Berbasis Koperasi

Lokakarya ketiga yang menjadi bagian dari RISE Series menghadirkan investor, lembaga pembiayaan, pengembang proyek, lembaga kajian, serta pemangku kebijakan untuk melakukan kajian kritis terhadap model bisnis PLTS berbasis koperasi yang telah dikembangkan Rumah Energi melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat (TERBIT).

Model bisnis tersebut disusun berdasarkan hasil studi lapangan (field study) yang dilakukan di tiga lokasi percontohan, yaitu KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan, Subang, Jawa Barat, KPSP Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur, dan KDMP Gili Genting di Sumenep, Jawa Timur.

Kajian lapangan menunjukkan bahwa pengembangan PLTS berbasis koperasi memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung oleh skema pembiayaan yang tepat, model bisnis produktif yang kuat, serta regulasi yang memadai.

Dalam sesi consultative review, para panelis dari kalangan investor, pengembang proyek, Institute for Essential Services Reform (IESR), Kementerian Koperasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan masukan terhadap aspek kelayakan teknis, finansial, serta kesiapan implementasi model bisnis yang telah dikembangkan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan mendorong pengembangan infrastruktur nasional secara lebih masif melalui kontribusi dua Special Mission Vehicle (SMV), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ritme pembangunan fisik tetap terjaga di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Melalui skema ini, PT SMI akan bergerak sebagai lembaga keuangan pembangunan (Development Finance Institution/DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara PT IIF berperan mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk membiayai seluruh pengembangan proyek infrastruktur nasional dari hulu ke hilir.Untuk itu, pengembangan infrastruktur ke depan akan didorong melalui skema blended finance yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta dengan didukung komitmen SMV.

Salah satu skema blended finance yang sudah berjalan yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4 dari setiap modal Rp1 yang dikucurkan APBN.

Sejalan dengan hal itu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah bersama SMV-nya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek tersebut harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

"Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kami pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, dia juga memastikan langkah yang diambil pemerintah akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi pertumbuhan sektor swasta. Dengan begitu, kontribusi swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama yang lebih signifikan bagi ekonomi RI.

Purbaya optimistis pembangunan infrastruktur nasional akan berjalan lancar apabila upaya tersebut berjalan lancar. Dengan demikian, dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional diikuti dengan kondisi fiskal yang tetap terjaga.

“Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tetapi dengan fiskal disiplin. Bisa gak ya? Sepertinya bisa. Karena pada 3-4 tahun lalu kami bisa tumbuh 5,39% dengan kondisi fiskal terjaga di 2,81%. Jadi kalau kami bisa manage bisa lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih besar lagi,” jelasnya.

Rekam Jejak Duo Mesin Pembiayaan Infrastruktur

Seiring dengan hal tersebut, manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur memastikan komitmennya untuk menjalankan investasi infrastruktur secara lebih berkualitas.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi kurs Rp17.165 per dolar) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Perinciannya, APBN menyumbang Rp2.469 triliun dan APBD sebesar Rp1.790 triliun.

Artinya, masih terdapat celah pembiayaan (funding gap) yang sangat lebar, yakni senilai US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun. Celah inilah yang tidak bisa lagi ditutup hanya dengan skema publik konvensional.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," jelasnya.

Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur mencatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur hingga Rp275 triliun. Angka ini diraih dalam kurun 17 tahun selama beroperasi sebagai SMV Kemenkeu.

Reynaldi menyatakan kucuran dana tersebut menyasar berbagai proyek strategis nasional. Di mana, total nilai investasi yang berhasil dikelola dari komitmen tersebut mencapai Rp1.183 triliun.

Dia menekankan dukungan pembiayaan tersebut telah memberikan dampak nyata pada sektor lapangan kerja dengan menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi.

Secara terpisah, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) juga mengungkap telah berkontribusi mengguyur pembiayaan proyek Infrastruktur dengan nilai mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi.

Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur dengan rasio daya ungkit modal (leverage) mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Rizki saat ditemui Bisnis di kantornya.

Portofolio pembiayaan IIF saat ini didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor tersebut mencakup telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta sektor kontraktor.

Selain itu, IIF aktif mengucurkan dana pada sektor utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur sosial. Cakupan ini membuktikan diversifikasi pembiayaan IIF yang sangat luas pada aset-aset produktif.

Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Laporan kinerja IIF sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 memperlihatkan bahwa perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar. Angka itu tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (YoY) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Tantangan Dorong Minat Swasta dan PR Transformasi

Merespons rencana tersebut, Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memberikan catatan penting. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi bisa mendorong ekonomi RI tumbuh maksimal hingga mampu menarik banyak minat investasi swasta.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah mampu menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang dinilai masih terlalu tinggi.

Darmin mengatakan tingginya angka ICOR mencerminkan bahwa investasi yang ditanamkan belum memberikan output ekonomi yang maksimal atau efisien.

“Terus terang ada indikasi sebenarnya ICOR kita masih ketinggian. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, India itu dia ICOR-nya lebih rendah berkisar pada angka 5% sampai 5,5% kira-kira. Kita, ada di angka 6% sampai 6,5%,” jelasnya.

Selisih efisiensi tersebut berdampak langsung pada laju ekonomi, di mana India mampu tumbuh 6%–7% sedangkan Indonesia terjaga di kisaran level 5%.

Oleh karena itu, Darmin menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi struktural melalui perbaikan ICOR. Pembangunan infrastruktur harus menjadi proses berkelanjutan yang mengubah struktur agraris menjadi basis industri yang kuat.

“Kita selalu melambat pertumbuhannya sejak 2012. Setelah krisis 97–98, kita hanya pernah dua kali pertumbuhan ekonominya itu di atas 6%. Saya lupa persis tahunnya, tetapi seingat saya adalah tahun 2006–2007. Nah, pertanyaannya, apa terjadi?” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menilai rendahnya awareness, kapasitas terbatas, hingga minimnya dukungan finansial bagi sektor usaha skala menengah dan kecil menjadi hambatan utama penyerapan pembiayaan hijau meski kerangka regulasi sudah semakin jelas.

Senior Vice President ESG Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Monica Yoanita menjelaskan bahwa tidak semua debitur memahami urgensi maupun standar implementasi keberlanjutan.

Pelaku usaha besar relatif lebih siap karena tekanan dari investor dan tuntutan pasar global, sementara UMKM maupun usaha kategori menengah dinilai masih tertinggal dari sisi pemahaman maupun kemampuan untuk bertransisi ke praktik yang ramah lingkungan.

Menurut Monica, tantangan tersebut membuat proses asesmen hingga penyaluran pembiayaan hijau belum dapat berjalan optimal.

“Awareness di debitur-debitur kami itu memang belum rata. Untuk korporasi besar relatif lebih mudah karena mereka sudah mendapatkan tuntutan dari investor dan punya rencana transisi. Namun SME dan UMKM kapasitasnya masih terbatas, baik dari sisi teknis maupun akses dukungan finansial,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum 'Mendorong Transformasi Pembiayaan Hijau: Arah Baru Keuangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi', Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan bahwa Bank Mandiri tetap harus memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengajuan pembiayaan hijau, ketika risiko proyek belum memenuhi kriteria, proses kredit pun tertahan.

Sebab itu, Monica menilai bahwa kolaborasi dengan lembaga multilateral melalui skema blended finance, termasuk penjaminan dan asuransi risiko, dinilai dapat mendorong percepatan transisi bagi pelaku usaha yang selama ini terhambat biaya dan keterbatasan teknis.

Meski tantangan besar masih muncul dari sisi debitur, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam mempercepat integrasi aspek ESG ke dalam bisnis.

Bank berpelat merah itu sudah menerapkan framework keuangan berkelanjutan sejak terbitnya POJK 51/2017. Framework tersebut memuat tiga pilar utama, salah satunya terkait sustainable banking yang menekankan integrasi ESG dalam proses kredit.

“Integrasi ini kami implementasikan melalui sejumlah pedoman internal. Pertama, adanya exclusion list yang memastikan bank tidak masuk ke kegiatan yang merusak lingkungan atau melanggar standar sosial dasar. Kedua, penerapan industry acceptance criteria atau kebijakan sektoral yang kini sudah mencakup 17 sektor,” jelas Monica.

Dalam kebijakan sektoral tersebut, bank mewajibkan pemenuhan kriteria minimum yang berlaku di Indonesia, termasuk legalitas, aspek teknis produksi, hingga sertifikasi tertentu. Untuk sektor sawit misalnya, Bank Mandiri mensyaratkan minimal sertifikasi ISPO atau setidaknya proses menuju sertifikasi.

Setelah kredit disalurkan, bank juga melakukan monitoring berkala melalui environmental and social compliance checklist. Jika ada debitur yang belum memenuhi standar, Bank Mandiri akan meminta penyusunan action plan lengkap dengan target waktu pemenuhan.

Monica menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari governance internal yang terus diperbarui. Bank juga melaporkan perkembangan implementasi keberlanjutan kepada direksi dan komisaris untuk memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

Adapun, OJK menyampaikan pembiayaan hijau di Indonesia memasuki fase regulasi yang semakin matang, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, mulai dari asesmen risiko proyek hingga kesiapan pelaku industri.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK Joko Siswanto mengatakan otoritas telah menyempurnakan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan untuk memasukkan aspek sosial selain lingkungan.

Penyempurnaan ini dilakukan agar standar yang digunakan lembaga keuangan benar-benar mencerminkan konsep ESG secara utuh.

“Taksonomi hijau sebelumnya lebih memprioritaskan aspek lingkungan. Sekarang kami ingin membingkai konsep keberlanjutan yang mencakup environment dan social,” ujar Joko dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Mendorong Transformasi Pembiayaan Hijau: Arah Baru Keuangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi, Jumat (21/11/2025).

Dengan standar tersebut, perbankan diharapkan memiliki panduan yang jelas saat menyalurkan pembiayaan ke aktivitas berkelanjutan. OJK saat ini juga mengembangkan proyek percontohan untuk mengukur seberapa besar porsi kredit perbankan yang benar-benar dialokasikan untuk kegiatan berkelanjutan.

Menurut Joko, tren penyaluran pembiayaan hijau secara statistik sebenarnya meningkat. Data kategori kegiatan usaha berbasis berwawasan lingkungan yang dipublikasikan OJK menunjukkan outstanding pembiayaan naik dari sekitar Rp705 triliun per 2019 menjadi Rp2.047 triliun per 2024.

Namun, pertumbuhan angka tersebut tidak serta-merta berarti tantangan sudah terlewati.

Joko mengakui industri masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada fase transisi energi. Banyak proyek baru yang membutuhkan perhitungan risiko berbeda dari pola business as usual, termasuk pergeseran dari aktivitas berbasis fosil ke bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Untuk itu OJK mengeluarkan Climate Risk Assessment and Manageable Scenarios (CRMS) agar bank dapat menilai risiko dan peluang proyek berkelanjutan,” katanya.

Perangkat tersebut tengah diuji coba dan akan menjadi dasar perbankan dalam mengukur ketahanan bisnis mereka terhadap risiko iklim dalam jangka pendek hingga panjang.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Celios) mendorong pemerintah memanfaatkan skema pendanaan campuran (blended financing) untuk mengejar transisi menuju ekonomi hijau.

Peneliti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Celios), Jaya Darmawan mengatakan kebutuhan transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun per tahun. Angka ini bisa diperoleh lewat berbagai instrumen pendanaan mulai dari loss and damage fund, pajak kekayaan, pajak karbon, pengembangan pajak sektor sawit, hingga windfall profit tax.

“Sebenarnya dari teman-teman yang memiliki pendekatan yang mirip, yaitu socio-bio ekonomi, sudah menghitung bahwa kita sangat berpotensi mendapatkan mesin pendanaan ekonomi atau bahasa umumnya blended finance itu hingga Rp1.300 triliun,” ujar Jaya dalam acara diskusi Suara Dari Selatan, Jumat (14/11).

Meski peluang pendanaan sangat besar, Jaya menilai kebijakan fiskal pemerintah belum mencerminkan keberpihakan kuat terhadap ekonomi restoratif maupun pembangunan hijau. Ia mengamati tren anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan porsi belanja lingkungan jauh lebih kecil dibanding sektor pertahanan, keamanan, dan belanja ekonomi umum.

“Ternyata memang beberapa anggaran yang dikaitkan dengan lingkungan itu lebih kecil trendnya, pertumbuhannya, dibandingkan dengan anggaran untuk pertahanan dan keamanan, dibandingkan dengan anggaran untuk ekonomi secara umum,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya perubahan orientasi kebijakan. Menurut Jaya, pemerintah harus berani melakukan realokasi belanja negara. Ia menilai langkah tersebut bukan hal sulit bagi pemerintah karena historisnya pemerintah sudah beberapa kali melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran.

Di samping itu Jaya juga menegaskan pentingnya Indonesia beralih dari model ekonomi ekstraktif. Ia menilai sebagian besar kekayaan dari kelompok superkaya juga berasal dari sektor ekstraktif, sehingga transformasi model ekonomi menjadi semakin mendesak.

“Indonesia itu sudah terlalu besar mendorong ekonomi yang ekstraktif dan banyak juga kekayaan orang superkaya itu berasal dari ekstraktif. Ekonomi restoratif harapannya satu sisi dia bisa restore, memulihkan lingkungan, menjaga bentang alam, tapi juga meningkatkan perekonomian,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Conference of Parties ke-30 (COP30) di Brasil dinilai bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat pembiayaan transisi energi.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef, Abra Talattov menuturkan Indonesia perlu menagih komitmen pendanaan negara maju melalui skema seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), pendanaan karbon, hingga blended finance. Namun, desain pembiayaan harus tetap menjaga ruang fiskal.

“Pendanaan transisi energi harus adil dan tidak membebani APBN. Negara maju punya tanggung jawab historis yang harus diwujudkan melalui dukungan pendanaan dan teknologi,” kata Abra dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dia mengapresiasi penegasan Indonesia terhadap prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) di COP30. Menurutnya, prinsip ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia agar proses dekarbonisasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan agenda pengentasan kemiskinan, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi.

“Indonesia siap melangkah, tetapi harus dalam kerangka yang proporsional dan sesuai kapasitas nasional,” ujar Abra.

Menurutnya, Indonesia di COP30 bukan sekadar membawa komitmen, tetapi menunjukkan bukti konkret transformasi energi nasional yang digerakkan oleh BUMN energi.

Dia mengatakan bahwa pernyataan Ketua Delegasi Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai pentingnya aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan mencerminkan realitas yang dihadapi Indonesia. Sebagai negara dengan konsumsi energi yang terus meningkat dan kebutuhan pembangunan yang besar, Indonesia membutuhkan ruang transisi yang proporsional.

Dia berpendapat narasi inklusivitas dan keadilan ini menjadi fondasi penting dalam seluruh posisi negosiasi Indonesia di COP30, terutama terkait sektor energi yang merupakan penyumbang emisi terbesar.

Langkah-langkah seperti pensiun dini PLTU, program co-firing biomassa, serta rencana ekspansi energi terbarukan memperlihatkan bahwa Indonesia bukan sekadar menyampaikan komitmen, tetapi sedang menjalankan transformasi yang terukur.

Dari sisi implementasi, Abra menilai PLN dan BUMN energi lainnya menunjukkan peran kepemimpinan sebagai pelaksana transisi energi. Program elektrifikasi desa, pengembangan PLTS atap dan PLTS terdesentralisasi, serta rencana pembangunan super grid menunjukkan bahwa transformasi energi dapat berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan.

"Transisi energi harus tetap memastikan akses energi yang terjangkau dan andal bagi seluruh masyarakat," katanya.

Selain mitigasi, Abra mengingatkan bahwa Indonesia juga harus memperkuat agenda adaptasi iklim. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim, upaya transisi energi harus diselaraskan dengan strategi ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas mengeluarkan program baru, Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi), untuk mengurai hambatan pembiayaan sektor riil. Kendati demikian, kalangan pengusaha meragukan Pinisi bisa menjadi solusi jitu masalah pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Pinisi pada Senin (27/4/2026). Pinisi dirancang sebagai wadah lintas instansi untuk mengatasi anomali pembiayaan sektor riil: di satu sisi, likuiditas perbankan yang melimpah; di sisi lain, permintaan kredit dari sektor riil masih mandek dan belum optimal.