Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir mulai membuahkan hasil.

Hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing (capital inflow) ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan (year to date).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kebijakan pengetatan moneter ditempuh di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan kondisi likuiditas di pasar keuangan tetap memadai.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini kami berbicara mengenai stabilitas nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga kini berada di level 5,75%. Kebijakan tersebut diikuti dengan penyesuaian imbal hasil (repricing) pada instrumen moneter Bank Indonesia maupun surat utang pemerintah.

"Yang terjadi kemudian adalah repricing terhadap instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia maupun pemerintah, yaitu SRBI dan SBN. Selama Juni telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date, dari Januari hingga 26 Juni, aliran dana asing yang masuk ke portofolio SRBI dan SBN mencapai sekitar US$9 miliar," katanya.

Destry menilai besarnya arus modal asing tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar keuangan internasional.

"Itu menunjukkan confidence dari investor offshore yang pada akhirnya juga tercermin pada kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, BI juga terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen operasi moneter.

Hingga akhir Juni, bank sentral meningkatkan ekspansi likuiditas menjadi sekitar Rp1.000 triliun, naik dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Menurut Destry, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Kami akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Ekspansi likuiditas ditingkatkan agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang maupun pasar valas," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan memperluas instrumen operasi moneter valuta asing (valas) dengan membuka fasilitas dalam denominasi Yuan/Renminbi China (CNY) dan Yen Jepang (JPY), sebagai upaya mengurangi tekanan dolar Amerika Serikat (AS).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti meyakini langkah tersebut akan perkuat pasar valas domestik sekaligus meningkatkan efektivitas transaksi Local Currency Transaction (LCT) yang terus tumbuh pesat.

Dia mengungkapkan bahwa penggunaan CNY dalam transaksi lintas negara dengan China meningkat signifikan, dengan nilai LCT mencapai sekitar US$1 miliar per bulan. Hanya saja, sambungnya, kebutuhan CNY di pasar domestik selama ini belum sepenuhnya terpenuhi.

“Nah inilah salah satu yang kami coba perbaiki, di mana kita membuka instrumen untuk operasi moneter dan juga untuk di pasar nantinya, yaitu untuk Renminbi-Rupiah,” ujar Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG November 2025 secara daring, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, perluasan instrumen ini memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi CNY tanpa harus membeli dolar AS terlebih dahulu sebelum dikonversi ke yuan.

“Sehingga akan mengurangi tentunya tekanan ke dolar [AS]," lanjutnya.

BI mencatat pertumbuhan LCT sangat kuat, yang tampak dari volume transaksi yang meningkat 1,6 kali lipat dibandingkan realisasi sepanjang 2024. Jumlah peserta LCT juga melonjak menjadi 15.473 entitas, naik tajam dari 5.053 peserta pada tahun lalu.

"Jadi kita melihat area-area itu, kami mengantisipasi dengan membuka untuk pasar Renminbi dan juga untuk pasar Yuan di domestik," tutupnya.

Selain CNY, Destry mengunjungi BI juga akan mengembangkan transaksi pasar uang dan pasar valas domestik dengan instrumen spot, forward, dan swap dalam valuta Yen Jepang (JPY). Bank sentral pun berharap perkembangan tersebut juga bisa memperkuat rupiah ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai agunan transaksi repurchase agreement (repo) dapat memperkuat likuiditas pasar keuangan.

Hal ini pada akhirmya akan mendorong pembiayaan sektor riil, meski bukan tanpa resiko.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan selama ini obligasi korporasi memang kurang berkembang di Indonesia karena faktor supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang masih terbatas.

Di sisi penawaran, jumlah perusahaan yang menerbitkan obligasi belum banyak. Sementara dari sisi permintaan, minat investor terhadap instrumen jangka menengah dan panjang masih rendah karena preferensi likuiditas yang tinggi dan dominasi pembiayaan lewat perbankan.

"Kebutuhan pembiayaan juga masih ter-cover [tertutupi] oleh kredit perbankan," jelasnya, Senin (10/11/2025).

Dengan kebijakan baru ini, David menilai Bank Indonesia akan memiliki instrumen tambahan dalam mengatur transmisi kebijakan moneter. Dia mencatat empat potensi dampak positif dari kebijakan baru tersebut.

Pertama, potensi untuk repo akam meningkatkan permintaan pada obligasi korporasi. Kedua, jika permintaan naik maka imbal hasil (yield) turun sehingga buat penerbitan obligasi bagi perusahaan cukup kompetitif.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki instrumen tambahan dalam mengatur transmisi kebijakan moneter. Keempat, korporasi secara tak langsung akan berupaya meningkatkan tata kelola dan peringkat kredit agar memenuhi standar Bank Indonesia.

Meski berpotensi memperkuat likuiditas pasar keuangan hingga pembiayaan sektor riil, David mengingatkan adanya risiko yang serupa dengan pinjaman korporasi pada umumnya terutama terkait potensi gagal bayar.

“Sehingga di sini kategorisasi Bank Indonesia terkait mana yang berkualitas atau tidak, dan peran lembaga pemeringkat, menjadi sangat penting,” tutupnya.

Diyakini Jadi Mesin Pembiayaan Baru

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Agustina Dharmayanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dimulai dengan penerimaan obligasi korporasi terbitan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan repo di pasar sekunder. Pemilihan SMF dilakukan karena memenuhi kriteria BI dari sisi peringkat kredit hingga likuiditas.

“Nah terus kemudian siapa yang mau beli [repo obligasi korporasi]? Yang mau beli kan ada bank, ada IKNB [industri keuangan non-bank], ada dana pensiun, dan ada juga korporasi,” ujar Agustina dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme ini menciptakan rantai likuiditas baru di pasar keuangan. Bank atau IKNB yang bukan dealer utama tetap bisa mengakses dana dengan repo ke dealer utama, sementara dealer utama bisa melanjutkan repo tersebut ke Bank Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini juga membuat obligasi korporasi menjadi lebih likuid dan menarik bagi investor karena bisa digunakan sebagai instrumen pendanaan jangka pendek.

“Karena gampang kalau misalnya saya butuh likuiditas, saya tinggal repo-kan saja ke dealer utama, nanti dealer utama ke Bank Indonesia,” ungkapnya.

Ke depan, sambungnya, BI juga membuka opsi penggunaan obligasi korporasi selain terbitan SMF sebagai agunan transaksi repo. Hanya saja, obligasi korporasi tersebut hanya memenuhi persyaratan.

Agustina menjelaskan persyaratan itu diatur dalam Undang-undang No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberi BI kewenangan melakukan operasi moneter melalui repo atas surat berharga berkualitas tinggi.

Dalam aturan turunan Peraturan Bank Indonesia, dia menjelaskan kriteria surat berharga berkualitas tinggi itu yaitu: dapat diperdagangkan (tradeable), tercatat di rekening peserta operasi moneter, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, memiliki peringkat tinggi (minimal AAA), dan tidak sedang diagunkan.

Menurutnya, obligasi korporasi terbitan SMF itu memenuhi semua kriteria itu sehingga bisa dijadikan agunan transaksi repo ke BI. Jika ada obligasi korporasi lain yang memenuhi syarat maka BI tidak menutup kemungkinan menerimanya sebagai agunan transaksi repo.

Lebih lanjut, Agustina menggaku bahwa pengembangan repo berbasis obligasi korporasi bukan sekadar memperluas operasi moneter, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Jika selama ini bank hanya bisa biayai sektor riil dengan kredit langsung maka sekarang bisa dengan membeli obligasi korporasi. Nantinya, obligasi korporasi itu yang akan langsung biayai sektor riil.

"Inilah sumbangsihnya Bank Indonesia terhadap pembiayaan ekonomi secara tidak langsung, karena kita enggak boleh cetak uang, langsung beli [obligasi], harus demikian prosesnya," jelasnya.

Obligasi Korporasi Masih Minim

Sementara itu, Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menambahkan bahwa selama ini repo yang dilakukan bank sentral hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis obligasi yang berpotensi digunakan untuk mengakses likuiditas dari BI.

"Harapannya penerbitan dari instrumen selain SBN itu di pasar itu juga bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sebagai agunan atau underlying untuk repo kepada Bank Indonesia," ungkap Fitra pada kesempatan yang sama.

Dia menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB; jauh lebih rendah dari nilai obligasi korporasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB).

Banyak bank sentral di negara maju, sambungnya, juga sudah menerima berbagai jenis obligasi—baik pemerintah maupun korporasi—sebagai underlying repo.

Oleh sebab itu, BI juga akan ikuti tren di negara-negara maju itu sehingga terbuka alternatif pembiayaan bagi dunia usaha di luar sistem perbankan. Apalagi, selama ini perusahaan lebih banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar obligasi korporasi masih dangkal.

“Kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak menerbitkan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan juga dengan cost of fund yang juga lebih efisien,” kata Fitra.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen operasi moneter dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi berkualitas tinggi sebagai agunan (underlying) dalam transaksi repurchase agreement (repo). Langkah ini diyakini dapat menjadi motor pembiayaan baru sektor riil.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Agustina Dharmayanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dimulai dengan penerimaan obligasi korporasi terbitan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan repo di pasar sekunder.

Pemilihan SMF dilakukan karena memenuhi kriteria BI dari sisi peringkat kredit hingga likuiditas.

“Nah terus kemudian siapa yang mau beli [repo obligasi korporasi]? Yang mau beli kan ada bank, ada IKNB [industri keuangan non-bank], ada dana pensiun, dan ada juga korporasi,” ujar Agustina dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme ini menciptakan rantai likuiditas baru di pasar keuangan. Bank atau IKNB yang bukan dealer utama tetap bisa mengakses dana dengan repo ke dealer utama, sementara dealer utama bisa melanjutkan repo tersebut ke Bank Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini juga membuat obligasi korporasi menjadi lebih likuid dan menarik bagi investor karena bisa digunakan sebagai instrumen pendanaan jangka pendek.

“Karena gampang kalau misalnya saya butuh likuiditas, saya tinggal repo-kan saja ke dealer utama, nanti dealer utama ke Bank Indonesia,” ungkapnya.

Ke depan, sambungnya, BI juga membuka opsi penggunaan obligasi korporasi selain terbitan SMF sebagai agunan transaksi repo. Hanya saja, obligasi korporasi tersebut hanya memenuhi persyaratan.

Agustina menjelaskan persyaratan itu diatur dalam Undang-undang No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberi BI kewenangan melakukan operasi moneter melalui repo atas surat berharga berkualitas tinggi.

Dalam aturan turunan Peraturan Bank Indonesia, dia menjelaskan kriteria surat berharga berkualitas tinggi itu yaitu: dapat diperdagangkan (tradeable), tercatat di rekening peserta operasi moneter, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, memiliki peringkat tinggi (minimal AAA), dan tidak sedang diagunkan.

Menurutnya, obligasi korporasi terbitan SMF itu memenuhi semua kriteria itu sehingga bisa dijadikan agunan transaksi repo ke BI. Jika ada obligasi korporasi lain yang memenuhi syarat maka BI tidak menutup kemungkinan menerimanya sebagai agunan transaksi repo.

Lebih lanjut, Agustina menggaku bahwa pengembangan repo berbasis obligasi korporasi bukan sekadar memperluas operasi moneter, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Jika selama ini bank hanya bisa biayai sektor riil dengan kredit langsung maka sekarang bisa dengan membeli obligasi korporasi. Nantinya, obligasi korporasi itu yang akan langsung biayai sektor riil.

"Inilah sumbangsihnya Bank Indonesia terhadap pembiayaan ekonomi secara tidak langsung, karena kita enggak boleh cetak uang, langsung beli [obligasi], harus demikian prosesnya," jelasnya.

Pelaksanaan Selama Ini

Sementara itu, Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menambahkan bahwa selama ini repo yang dilakukan bank sentral hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan.

Padahal, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis obligasi yang berpotensi digunakan untuk mengakses likuiditas dari BI.

"Harapannya penerbitan dari instrumen selain SBN itu di pasar itu juga bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sebagai agunan atau underlying untuk repo kepada Bank Indonesia," ungkap Fitra pada kesempatan yang sama.

Dia menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB; jauh lebih rendah dari nilai obligasi korporasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB).

Banyak bank sentral di negara maju, sambungnya, juga sudah menerima berbagai jenis obligasi—baik pemerintah maupun korporasi—sebagai underlying repo.

Oleh sebab itu, BI juga akan ikuti tren di negara-negara maju itu sehingga terbuka alternatif pembiayaan bagi dunia usaha di luar sistem perbankan. Apalagi, selama ini perusahaan lebih banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar obligasi korporasi masih dangkal.

“Kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak menerbitkan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan juga dengan cost of fund yang juga lebih efisien,” kata Fitra.

Jakarta (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) siap menerbitkan instrumen baru dengan suku bunga mengambang bernama Bank Indonesia Floating Rate Notes (BI-FRN), untuk memperdalam pasar uang dan mendorong pengembangan pasar Overnight Index Swap (OIS) berbasis INDONIA.

“Kita akan issue, rencananya tanggal 17 ini (bulan ini). Mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini kita sudah siapkan semua,” kata Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat.

BI-FRN merupakan surat berharga berdenominasi rupiah dengan suku bunga mengambang (floating rate) yang dihitung berdasarkan compounded INDONIA ditambah margin tertentu.

Besaran kuponnya akan dihitung berdasarkan rata-rata majemuk (compounded) suku bunga harian INDONIA selama periode berjalan, sehingga persentase kupon final baru diketahui saat jatuh tempo. Hal ini berbeda dengan instrumen BI lainnya yang menetapkan imbal hasil di awal.

Instrumen ini memiliki karakter mirip dengan operasi moneter (OM) kontraksi lainnya, namun dirancang untuk mendorong pengembangan OIS market berbasis INDONIA.

Penerbitan BI-FRN merupakan langkah awal BI untuk memperkenalkan instrumen berbunga mengambang di pasar domestik. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi acuan baru bagi pengembangan transaksi berbasis suku bunga mengambang dan memperkuat pendalaman pasar uang.

BI-FRN bersifat tradable atau dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dengan tenor antara 1 hingga 12 bulan. Pada tahap awal, penerbitan dilakukan secara terbatas melalui 20 dealer utama, yang kemudian dapat memperdagangkannya kepada pelaku pasar lain, termasuk lembaga nonbank dan investor nonresiden.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Agustina Dharmayanti menambahkan bahwa pengembangan pasar OIS merupakan bagian dari reformasi acuan suku bunga pasar domestik (domestic benchmark rate).

Secara global, arah penggunaan benchmark rate kini mengarah pada suku bunga yang berbasis data transaksi riil agar lebih akurat mencerminkan kondisi pasar dan meningkatkan kredibilitas acuan tersebut.

Ia mencontohkan, di Jepang, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat, acuan berbasis transaksi telah digunakan dalam berbagai produk keuangan.

Tina mengatakan, Indonesia juga tengah menjalani reformasi serupa. JIBOR yang berdasarkan kuotasi akan berakhir pada akhir 2025 dan digantikan oleh compounded INDONIA sebagai acuan transisi, sebelum OIS diharapkan mulai digunakan sebagai acuan suku bunga pasar berbasis transaksi pada 2028.

“Setelah masa transisi ini, kita harapkan OIS yang kita kembangkan dari sekarang ini, itu sudah lebih banyak, sehingga nanti di 2028 dan seterusnya, dia sudah bisa menjadi reference rate,” kata Tina.

Sebelumnya, rencana BI-FRN dan pengembangan OIS telah diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025, Rabu (22/10).

Perry mengatakan, bank sentral terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market salah satunya dengan menerbitkan BI-FRN dan pengembangan OIS untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Selain itu, Perry juga mengungkapkan langkah perluasan underlying repo dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya, selain SBN, yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar obligasi korporasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman mengatakan bahwa Indonesia baru memiliki nilai pasar obligasi korporasi hanya 2,1% dari jumlah PDB, masih kalah dengan negara lainnya di Asia.

"Di berbagai negara. Kalau kita lihat disini, misalkan, misalkan Jepang, Korea, Singapura itu, bahkan Korea, 60% nya itu adalah obligasi korporasi di pasarnya. Singapura juga cukup tinggi. Indonesia baru 2,1%," ujar Fitra di acara Taklimat media di kantor BI, Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

Berdasarkan data BI, Korea Selatan memiliki nilai obligasi korporasi dibandingkan PDB sebesar 60,70%. Kemudian Singapura 27,06% dan Jepang 16,84%

BI akan memperluas instrumen operasi moneternya dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo).

Harapannya adalah pasar obligasi korporasi lebih likuid sehingga menarik perusahaan untuk menjadikan obligasi sebagai alternatif pendanaan yang lebih efisien. Pada tahap awal ini, BI akan menerima obligasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai underlying repo.

Fitra menegaskan BI memiliki sejumlah kriteria terkait obligasi korporasi yang dapat diterima sebagai underlying repo. Salah satu kriterianya adalah mencakup peringkat kredit, likuiditas di pasar dan lembaga penerbit.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan memperluas instrumen operasi moneternya dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembiayaan nasional.

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menjelaskan bahwa selama ini repo yang dilakukan bank sentral hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan (underlying asset). Padahal, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis obligasi yang berpotensi digunakan untuk mengakses likuiditas dari BI.

"Harapannya penerbitan dari instrumen selain SBN itu di pasar itu juga bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sebagai agunan atau underlying untuk repo kepada Bank Indonesia," ungkap Fitra dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB.

Angka itu jauh lebih rendah dari nilai obligasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB). Banyak bank sentral di negara maju, sambungnya, juga sudah menerima berbagai jenis obligasi—baik pemerintah maupun korporasi—sebagai underlying repo.

Oleh sebab itu, BI juga akan mengikuti tren di negara maju itu sehingga terbuka alternatif pembiayaan bagi dunia usaha di luar sistem perbankan. Apalagi, selama ini perusahaan lebih banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar obligasi korporasi masih dangkal.

“Kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak menerbitkan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan juga dengan cost of fund yang juga lebih efisien,” kata Fitra.

Dalam jangka panjang, Fitra menjelaskan penguatan pasar obligasi korporasi juga akan mendorong perbankan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga kredit, seiring meningkatnya kompetisi di pasar pendanaan.

Untuk tahap awal, BI hanya akan membuka skema repo korporasi melalui dealer utama (DU), dengan obligasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying pertama yang diterima. Pemilihan SMF dilakukan karena memenuhi kriteria BI dari sisi peringkat kredit, likuiditas, dan kredibilitas penerbit.

“Ke depan, tentunya bisa saja akan ada pengembangan obligasi korporasi yang bisa kita terima untuk dijadikan sebagai underlying repo,” tutupnya.

Bukittinggi, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akan tetap dipertahankan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter.

"SRBI ini adalah instrumen moneter yang tentunya masih akan terus diperlukan. Operasi moneter itu kan menarik likuiditas dari sistem apabila diperlukan, dan melakukan tambahan likuiditas ke sistem apabila kebijakan kita ekspansif," jelas Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya dalam pelatihan wartawan di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025)

Posisi instrumen moneter SRBI terus diturunkan BI untuk mengimbangi aksi ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada awal tahun 2025, posisi SRBI sebesar Rp916,97 triliun dan kini menjadi Rp707,05 triliun pada 21 Oktober 2025.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 251 bps, 254 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,65%; 4,67%; dan 4,70% pada 17 Oktober 2025.

Menurut Juli, SRBI juga akan berperan sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan dan pendorong transmisi dari BI Rate ke suku bunga kredit perbankan. Kini BI juga menerbitkan BI Floating Rate Note (FRN)

"Sebagai instrumen moneter, SRBI akan tetap ada. Hanya saja akan ditambah dengan BI FRN untuk memperkaya instrumen dan memperdalam pasar," pungkasnya.

Bisnis.com, BUKITTINGGI — Bank Indonesia (BI) akan terus menyesuaikan posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang beredar di pasar keuangan, usai bank sentral semakin melonggar kebijakan moneter untuk dukung pertumbuhan ekonomi.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI Juli Budi Winantya menjelaskan bahwa SRBI merupakan instrumen moneter kontraksi. Artinya, bank sentral akan menyerap likuiditas dengan menerbitkan SRBI untuk stabilkan nilai tukar rupiah.

Alasannya, SRBI merupakan surat berharga dengan imbal hasil yang cenderung tinggi namun tenornya jangka pendek sehingga bisa menarik arus modal asing (meningkatkan cadangan devisa) dan membuat bank membeli SRBI (menurunkan likuiditas perbankan, tekanan jual rupiah berkurang).

Sebaliknya, BI akan mengurangi posisi SRBI apabila arah kebijakan moneter ingin diarahkan untuk mendukung ekspansi likuiditas sehingga bisa diserap sektor riil, yang akhirnya berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, BI telah menurunkan volume SRBI hingga Rp210 triliun, dari Rp917 triliun pada awal tahun menjadi Rp707 triliun per 21 Oktober 2025.

"Jadi SRBI sebagai instrumen moneter akan tetap ada. Ke depan, instrumen ini [SRBI] akan ditambah dengan BI-FRN [Floating Rate Note] untuk memperkaya instrumen sekaligus memperdalam pasar keuangan," ujar Juli dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sejalan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menambahkan bahwa bank sentral akan selalu menyesuaikan instrumen SRBI dengan target kebijakan moneter ke depan.

"BI secara kontinu menakar jumlah SRBI agar tetap mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menjaga likuiditas di pasar uang untuk mendorong pertumbuhan kredit," kata Denny pada kesempatan yang sama.

Adapun, BI mencatat bahwa investor asing semakin meninggalkan SRBI. Selama tahun berjalan atau 1 Januari—16 Oktober 2025, investor asing menjual neto SRBI sebesar Rp132,75 triliun.

Padahal, sepanjang 2024, SRBI menjadi instrumen paling diminati investor global dengan posisi beli neto Rp161,99 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan aliran modal asing ke surat berharga negara (SBN) sebanyak Rp34,59 triliun dan saham sebesar Rp15,74 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan surat berharga baru yaitu BI-FRN (Floating Rate Note) sebagai underlying asset atau aset yang menjadi dasar penerbitan suatu instrumen keuangan.

Rencana penerbitan BI-FRN itu pertama kali disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Oktober secara daring pada Rabu (22/10/2025).

"Menerbitkan BI-FRN dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang," ujar Perry.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI Juli Budi Winantya menambahkan bahwa BI-FRN akan menjadi instrumen moneter baru yang melengkapi instrumen moneter lama yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Ke depan, SRBI akan ditambah dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen sekaligus memperdalam pasar keuangan," ungkap Juli dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan detail terkait penerbitan BI-FRN akan disampaikan pada pekan pertama November 2025. Dia hanya memberi bocoran bahwa BI-FRN akan diarahkan untuk mendukung sektor riil.

"Kita akan perluas ke surat berharga lain yang berkualitas tinggi. Bentuknya seperti apa? Nanti akan disampaikan [pada pekan pertama November 2025], tapi tujuannya adalah memperdalam pasar keuangan domestik agar bisa mendukung sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit," jelas Denny dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, bank sentral memang sempat menyoroti lambatnya transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 29 bps sejak awal 2025 menjadi 4,52% pada September.

Bahkan, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat yaitu hanya 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"[Penurunan bunga simpanan dan kredit] itu yang kami terus dorong. Tentu saja agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah efektivitas transmisi suku bunga," kata Perry.