Bisnis.com, PALEMBANG — Di tengah derasnya arus transisi energi menuju sumber yang lebih bersih, nasib para pekerja di sektor minyak dan gas (migas) serta batubara mulai menjadi sorotan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga menyampaikan bahwa tanpa persiapan matang, peralihan tersebut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Transisi energi tidak boleh hanya bicara lingkungan. Ada nasib pekerja yang harus diselamatkan. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, mereka bisa jadi korban,” ujarnya dalam forum dialog bertajuk memperkuat inisiatif dan kebijakan transisi energi berkeadilan di Sumsel, dikutip Jumat (17/4/2026).

Sinulingga menekankan pentingnya peta jalan (roadmap) tenaga kerja sebagai panduan menghadapi perubahan besar ini. Fokusnya bukan hanya memetakan jumlah pekerja terdampak, tetapi juga memastikan mereka punya keterampilan baru yang relevan.

Dia mendorong program reskilling dan upskilling bagi pekerja migas dan batubara agar bisa masuk ke sektor green energy.

“Kita tidak boleh terlambat. Pekerja kita harus di-upgrade. Jangan sampai nanti industri hijau berkembang, tapi SDM lokal hanya jadi penonton,” tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di sektor energi bersih akan terus meningkat, mulai dari teknisi energi surya, operator biomassa, hingga tenaga ahli efisiensi energi.

Tak hanya soal pelatihan, Sinulingga juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih tegas. Dia menilai, pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk ikut bertanggung jawab dalam proses transisi ini.

“Tidak cukup imbauan. Harus ada regulasi yang memastikan perusahaan melakukan transfer pengetahuan dan pelatihan bagi pekerjanya,” tuturnya.

Dengan begitu, pekerja lama tidak ditinggalkan, melainkan dibekali kemampuan baru untuk tetap relevan di industri masa depan.

Dia optimistis, jika langkah ini dijalankan, Musi Banyuasin tidak hanya bertahan sebagai daerah penghasil energi, tetapi juga menjadi pusat SDM unggul di era energi bersih.

“Target kita jelas. Muba bukan hanya lumbung energi, tapi juga lumbung tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi era transisi energi dan ekonomi hijau.

Dia menyebut transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pilar utama untuk mencetak tenaga kerja dengan keterampilan ramah lingkungan di berbagai sektor strategis.

Dalam pemaparannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025), Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang mengarahkan seluruh sistem pelatihan kejuruan nasional menuju transformasi BLK untuk transisi hijau dan adil.

“Kami memiliki sekitar 34 pusat pelatihan nasional di seluruh negeri, hampir 300 pusat pelatihan regional, dan lebih dari 4.000 pusat pelatihan berbasis masyarakat,” ujar Yassierli.

Dia pun percaya bahwa modalitas tersebut lebih dari cukup jika negara ingin memiliki program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan secara masif. Mengingat, transformasi BLK akan difokuskan pada dua tujuan utama.

Pertama, peningkatan keterampilan (upskilling) untuk ‘awal yang hijau’, yakni mempersiapkan tenaga kerja baru maupun yang sudah ada agar mampu memenuhi kebutuhan industri hijau dan sektor transisi energi.

Kedua, pelatihan ulang (reskilling) untuk ‘pergeseran hijau’, yakni membantu pekerja di sektor berkarbon tinggi agar bisa beralih ke pekerjaan ramah lingkungan tanpa kehilangan mata pencaharian.

Yassierli menekankan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan kolaborasi erat dengan dunia industri, universitas, serta organisasi internasional.

“Tujuan transformasi ini harus didukung oleh keterlibatan dan kerja sama lintas sektor,” katanya.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Kementerian Ketenagakerjaan akan memusatkan perhatian pada tiga bidang keterampilan utama, yaitu panel surya, turbin angin, dan penyimpanan baterai.

“Setidaknya keterampilan inilah yang perlu kita fokuskan di tahun-tahun mendatang untuk pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan,” tandas Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyoroti empat tantangan utama yang harus diselesaikan Indonesia untuk membangun pekerjaan dan keterampilan ramah lingkungan di tengah percepatan transisi energi.

Menurutnya, sektor energi hijau akan menjadi sumber pertumbuhan tenaga kerja baru dalam beberapa tahun mendatang, namun membutuhkan penyesuaian besar dalam sistem pelatihan, sertifikasi, dan pemerataan akses.

Berbicara dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025), Yassierli mengungkapkan bahwa menurut perkiraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah pekerjaan ramah lingkungan di sektor energi diproyeksikan mencapai lebih dari dua juta posisi pada 2029 atau sekitar enam kali lipat dibandingkan 2022.

“Artinya, akan ada enam kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Ini peluang besar bagi kita untuk tidak hanya menciptakan pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga mengurangi pengangguran di Indonesia,” ujarnya.

Namun, Yassierli menegaskan, peluang besar tersebut datang bersama empat tantangan utama yang perlu segera dijawab oleh pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Pertama, dia menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kurikulum pelatihan kejuruan, terutama di bidang energi terbarukan, serta minimnya skema sertifikasi nasional (SKKNI) yang relevan untuk pekerjaan hijau.

“Tantangan pertama adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan kejuruan dengan program transisi energi,” katanya.

Kedua, menurut Yassierli, terdapat kesenjangan regional yang besar antara Pulau Jawa dan kawasan lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Padahal, sebagian besar potensi energi terbarukan justru berada di luar Jawa.

“Sebagian besar pusat pelatihan kejuruan dan universitas masih terkonsentrasi di Jawa. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam membangun keterampilan hijau yang merata secara regional,” ujarnya.

Ketiga, dia menyoroti fasilitas dan tenaga instruktur pelatihan yang belum memadai. Banyak peralatan di pusat pelatihan kejuruan (BLK) yang sudah ketinggalan zaman, sementara sebagian instruktur belum memiliki pengalaman langsung di industri energi hijau.

“Teknologi ramah lingkungan akan menjadi hal baru bagi mereka, sehingga kita juga perlu program training for trainers,” ungkapnya.

Keempat, tantangan terakhir berkaitan dengan produktivitas industri. Menurutnya, inisiatif produktivitas yang berjalan saat ini belum cukup mendorong permintaan terhadap pekerjaan hijau.

“Namun kabar baiknya, kami bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) untuk mengembangkan skema pelatihan dan kerangka kerja produktivitas ramah lingkungan,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah membangun dasbor dan kalkulator produktivitas hijau untuk mengukur kontribusi sektor industri terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi.

Menurutnya, langkah ini diharapkan menjadi landasan bagi perencanaan tenaga kerja hijau nasional dalam mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission 2060.

“Kita melihat transisi hijau bukan ancaman, tapi peluang besar untuk memperkuat ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Yassierli.