Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menjajaki pasokan alternatif plastik dari Malaysia dinilai dapat meredam tekanan harga dalam jangka pendek. Namun opsi ini belum menyentuh persoalan mendasar terkait ketergantungan impor bahan baku di tengah risiko inflasi pangan.

Kenaikan harga plastik sebelumnya dipicu gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah yang berdampak langsung pada industri kemasan, khususnya sektor pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai membuka peluang kerja sama dengan produsen dari Sarawak, Malaysia.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian mengungkapkan pemerintah telah menerima respons awal dari pihak produsen.

“Mereka langsung respons dan ingin kirim sampel. Kita tinggal menunggu penawaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Produk yang ditawarkan berupa kemasan jenis dalamatic bag yang mampu menyimpan beras hingga dua hingga tiga tahun serta dapat digunakan berulang kali. Opsi ini dinilai berpotensi menjaga stabilitas pasokan kemasan sekaligus menekan biaya distribusi.

Meski demikian, kerja sama tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum mencapai kesepakatan terkait harga maupun volume. Di sisi lain, pemerintah juga mulai melakukan efisiensi penggunaan plastik dalam program bantuan pangan.

Sam menjelaskan skema distribusi bantuan kini diubah dari kemasan kecil menjadi lebih besar untuk mengurangi penggunaan plastik.

“Kalau sekarang membagi bantuan, biasanya itu dalam bentuk yang 5 kg plastiknya banyak, kami kurangi jadi per 50 kg, pembagiannya agak repot tetapi ya nanti diatasi,” katanya.

Tawaran Beras Masih Berjalan

Seiring dengan upaya mendatangkan alternatif plastik dari Malaysia, negosiasi perdagangan beras Indonesia ke Negeri Jiran juga masih terkendala aspek harga. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal menilai harga yang ditawarkan Malaysia belum sesuai dengan struktur domestik.

“[Dari sisi] Kualitas mereka sudah oke, tinggal harga yang buat kami agar dinaikkan lagi, karena harganya terlalu rendah, masih di bawah Rp10.000,” ujarnya.

Menurutnya, tawaran harga tersebut tidak sejalan dengan acuan harga dalam negeri. Bulog mengacu pada harga beras SPHP sekitar Rp12.500 per kilogram dan mengusulkan kisaran harga jual Rp13.000–Rp14.000.

“Masa kita subsidi ke negara lain, kan tidak mungkin,” katanya.

Sebagai perbandingan, data dari Vietnam Food Association per 22 April 2024 menunjukkan bahwa harga ekspor beras Vietnam dengan tingkat patah 5% dibanderol di level US$490 sampai US$500 per ton. Jika dikonversi ke rupiah, harga beras tersebut setara dengan Rp8.632 per kilogram.

Sementara itu, beras yang sama dari Thailand diekspor dengan banderol harga US$388 per ton sampai US$392 per ton. Harga tersebut kurang lebih setara dengan Rp6.768 per kilogram.

Permintaan beras dari Malaysia sendiri disebut mencapai 200.000 ton. Namun kebutuhan belum dapat direalisasikan akibat perbedaan harga yang cukup lebar.

Di tengah kondisi tersebut, tekanan terhadap industri dalam negeri masih terasa. Bulog menyebut margin operasional relatif stabil, tetapi kestabilan harga tetap bergantung pada pasokan bahan baku plastik.

“Kami komunikasikan dengan kementerian supaya ada solusi, termasuk keringanan bagi produsen agar harga bijih plastik tetap stabil,” ujar Ahmad Rizal.

Data Perkembangan Stok CBP

Sumber:Badan Pangan Nasional, diolah

Di sisi lain, risiko eksternal juga belum sepenuhnya mereda. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengingatkan soal risiko dari fenomena iklim ekstrem terhadap produksi pangan domestik.

“Harus dipastikan stok dalam negeri aman dulu sebelum melakukan ekspor,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia juga menyoroti ketergantungan terhadap impor bijih plastik sebagai kerentanan struktural yang perlu segera diatasi. Menurutnya, diversifikasi pemasok saja belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.

“Seharusnya pemerintah juga bisa meminta pemerintah Malaysia untuk berinvestasi di kemasan dari bahan alternatif,” katanya.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah tetap menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional berada dalam posisi kuat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton.

“Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujarnya.

Amran mengatakan cadangan tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas penyimpanan hingga sekitar 5 juta ton, ditambah skema sewa gudang yang terus diperluas. Nilai dari cadangan beras saat ini diperkirakan mencapai Rp55 triliun hingga Rp60 triliun.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya produksi dan distribusi dinilai tetap menjadi tantangan utama. Kenaikan harga plastik, energi, serta risiko iklim menunjukkan bahwa stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga efisiensi rantai pasok dan kekuatan industri pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan gula, meskipun dampaknya saat ini masih relatif terbatas. Hal ini seiring dengan lonjakan harga bahan baku plastik akibat gejolak geopolitik yang mulai merambat ke sektor pangan pokok.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan gangguan pasokan plastik telah dirasakan oleh pelaku usaha pangan, terutama yang menggunakan kemasan karungan seperti beras dan gula. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok global, termasuk dari kawasan Timur Tengah.

“Terkait plastik, itu sudah kami rapatkan juga, jadi kita sudah ketemu dengan teman-teman. Begitu ada isu plastik mengalami kekurangan pasok, kita sudah diskusi menghitung berapa sih dampaknya per kilo terhadap beras dan gula,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan masukan pelaku usaha, Ketut menuturkan kenaikan biaya kemasan akibat gangguan pasokan plastik berdampak langsung pada harga pangan, yakni sekitar Rp350 per kilogram untuk beras dan Rp150 per kilogram untuk gula. Menurutnya, tambahan biaya tersebut cukup signifikan sehingga perlu diantisipasi agar tidak memicu kenaikan harga lebih lanjut di tingkat konsumen.

Adapun, untuk mencegah dampak lebih luas, Bapanas akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pasokan plastik tetap terjaga.

“Kita harus diskusi mendalam karena kalau tidak, harga akan bisa agak sedikit terkoreksi. Kami juga merencanakan rapat besar, artinya dengan kementerian lembaga terkait, untuk mencarikan solusi, karena pengaruh Rp350 memang terasa kecil, tapi berdampak karena per kilonya jadi naik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pasokan bahan baku plastik berupa nafta dari sejumlah negara alternatif seperti India, Afrika, hingga Amerika Serikat (AS) saat ini masih dalam proses pengiriman menuju Indonesia.

Untuk diketahui, nafta merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan, seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia lainnya.

“Harga plastik [mahal] itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah, tetapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Amerika,” kata Budi saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, dia berharap upaya diversifikasi pasokan nafta tersebut dapat menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tekanan global. Di saat yang sama, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai alternatif pengganti nafta dengan mencari sumber pasokan dari kawasan Eurasia, termasuk negara-negara di sekitar Rusia.

“Kita sudah mencoba melakukan pendekatan. Dan mudah-mudahan segera selesailah krisis ini ya. Jadi mudah-mudahan plastik juga segera turun, karena kan nanti bisa dampaknya ke yang lain, kan banyak produk yang dibungkus plastik. Jadi mudah-mudahan cepat selesai,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia, terutama di kawasan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut juga melibatkan industri daur ulang untuk memetakan kondisi terkini dan langkah mitigasi bersama.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, forum ini menjadi ajang konsolidasi di tengah tekanan global terhadap logistik dan distribusi bahan baku. Pelaku industri menyampaikan kondisi stok, tantangan operasional, serta strategi menjaga kesinambungan pasokan di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaku industri juga berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama bagi industri kecil, agar tetap mampu memproduksi barang yang kompetitif di pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor manufaktur berbasis plastik di tengah tekanan eksternal.

Kemenperin mengidentifikasi adanya distorsi harga produk plastik di pasar domestik akibat gejolak geopolitik. Kenaikan biaya logistik, biaya pengiriman (freight), serta surcharge premium mendorong penyesuaian harga di tingkat industri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus.

Situasi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan struktur industri petrokimia nasional, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku domestik. Ketergantungan terhadap impor dinilai menjadi titik lemah yang perlu dikurangi.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” tutur Agus.

Dalam forum tersebut, investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Perlindungan pasar domestik dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri.

Pemerintah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan tetap terjaga tanpa mengganggu sektor lain yang juga strategis.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk crude palm oil (CPO), meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” kata Agus.

Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pemanfaatan bahan baku substitusi nafta dari sumber domestik seperti CPO. Opsi ini masih menghadapi tantangan dari sisi harga, tetapi dinilai relevan untuk diversifikasi sumber bahan baku.

Agus menilai persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat di tengah situasi geopolitik saat ini. Pelaku industri pun mendorong akses terhadap bahan baku berkualitas guna meningkatkan daya saing produk nasional.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” ujar Menperin.

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku industri, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), serta perusahaan seperti Chandra Asri, Lotte Chemical, dan Indorama Group. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan upaya kolaboratif menjaga stabilitas industri plastik nasional.

Langkah konsolidasi ini memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tekanan global. Upaya menjaga pasokan dan daya saing dinilai menjadi kunci menjaga kinerja manufaktur tetap stabil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

Budi menjelaskan, selama ini bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

"Jadi memang plastik itu, bahan bakunya untuk biji plastik itu kan selama ini, nafta itu dari Timur Tengah. Sekarang kita sudah dapat alternatif dari Afrika, India, dan Amerika," ujar Budi kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan distribusi bahan baku menjadi lebih lambat. Di saat yang sama, banyak negara juga berebut pasokan nafta sehingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku plastik dunia.

Selain itu, ia menyebut sejumlah negara produsen plastik kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Banyak perusahaan besar di Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mengutamakan pasar dalam negeri sehingga suplai ekspor global ikut berkurang.

Pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi harga plastik melalui penguatan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Budi juga menyebut kenaikan harga plastik belum mempengaruhi harga komoditas di pasar secara signifikan.

"Kita fokus bagaimana plastik itu menjadi murah. Kan kuncinya kalau plastik murah yang lain juga murah. Tapi secara umum sebenarnya belum ada peningkatan yang signifikan ya," jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah membuka komunikasi dengan seluruh negara yang memiliki potensi memasok bahan baku plastik agar pelaku industri nasional memiliki lebih banyak pilihan sumber impor dan tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Harga plastik di dalam negeri tengah mengalami lonjakan tajam akibat terganggunya pasokan bahan baku yang sebagian besar melewati jalur Selat Hormuz, imbas konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz.

“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Menteri Maman, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Jumat (10/4).

Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti. Dampaknya, harga plastik di tingkat eceran meningkat tajam dan menekan kinerja pengusaha UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50 persen.

Padahal, mayoritas pengusaha UMKM bidang makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.

Lebih jauh, kondisi ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik. Sejumlah bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta.

“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.

Ia menambahkan, rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi. Dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.

Sejumlah pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman.

Selain itu, pengembangan bahan baku alternatif juga membuka peluang usaha baru bagi pengusaha UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem industri berbasis sumber daya lokal.

Kementerian UMKM terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas rantai pasok bahan baku plastik nasional.

Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai kebijakan pendukung, antara lain subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, penerapan prinsip pengurangan penggunaan plastik, serta pelatihan dan pendampingan untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat dipastikan dalam taraf aman, salah satunya harga plastik yang mengalami kenaikan di beberapa wilayah imbas perang di Timur Tengah.

Pramono menegaskan bahwa inflasi di DKI Jakarta juga masih terkendali dan meminta warga di Jakarta tidak perlu panic buying atas fenomena tersebut.

"Di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik. Dan demikian tidak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan Bisnis, Pasar Pucang Anom Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan penjualan plastik hingga 40%. Kenaikan terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

Diketahui, Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan.

Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Bahkan lonjakan harga plastik menekan daya kerja industri yang berujung pada potensi PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan harga plastik terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Harga plastik dilaporkan mengalami kenaikan beragam di berbagai wilayah Tanah Air. Salah satu laporan terbaru yang dihimpun Bisnis terungkap harga plastik naik dua kali lipat di Palembang, Sumatra Selatan.