Bahlil Heran Batu Bara PLN Habis di Pertengahan Tahun, Ada Apa?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun tangan langsung atasi krisis pasokan batu bara PLN penyebab listrik padam. Ia ungkap kejanggalan dan masalah teknis.
(Kompas.com) 25/06/26 17:06 259809
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah mengevaluasi PT PLN (Persero) imbas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa selama beberapa waktu belakangan.
Salah satu yang menjadi persoalan adalah terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN.
Ia menuturkan, persoalan kurangnya pasokan energi primer untuk PLTU sudah pernah terjadi pada 2022 lalu, di mana pemerintah bahkan menyetop ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional.
SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.Maka dari itu, dia turun tangan langsung mengawasi pengadaan batu bara PLN guna mengetahui masalah utama serta memastikan pasokan terjaga.
"Tahun 2022 juga begini, bahkan 2022 sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih? Akhirnya saya pimpin rapat," ujarnya dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
"Jadi saya 10 hari terakhir, jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi mengurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara, bagaimana mengirimnya," lanjut Bahlil.
Ia mengungkapkan, PLN membutuhkan batu bara untuk pembangkit sebanyak 154 juta metrik ton (MT) per tahun.
Di sisi lain, melalui skema kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok sekitar 180 juta hingga 190 juta MT batu bara.
Dok. PLN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua dari kiri) saat melakukan penyalaan simbolis listrik di rumah salah satu penerima manfaat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 juta hingga 170 juta MT batu bara telah diverifikasi dan dinyatakan siap dipasok.
Namun volume batu bara yang sudah dikontrak PLN mulanya baru mencapai 134 juta MT, dan kini telah bertambah menjadi 141 juta MT.
Bahlil pun mengaku heran dengan kontrak batu bara sebanyak itu, di mana hampir memenuhi kebutuhan setahun, justru mengalami kekurangan pasokan di pertengahan tahun.
"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta MT kurang 141 juta MT, itu kan berarti tinggal 13 juta MT, masak batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abu leke apalagi gitu loh? Aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu," ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan ditemukannya persoalan lain dalam ketersediaan batu bara.
Ternyata PLN membutuhkan batu bara dengan nilai kalor di atas 5.000 kkal per kilogram sebagai campuran bahan bakar pembangkit.
Menurut dia, kendala tersebut bukan berasal dari pelaksanaan kebijakan DMO, melainkan pada pelaksanaan teknis pengadaan oleh perusahaan pemasok.
"Ternyata kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur, inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah itu memberikan DMO, teknisnya kan perusahaan, gitu loh. Jangan air sudah dibatang leher, baru teriak," kata Bahlil.
Lebih lanjut, atas kondisi kurangnya pasokan batu bara, pemerintah bahkan sempat menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.
Keputusan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suplai batu bara ke PLN agar tak terjadi lagi pemadaman bergilir.
"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ucap Bahlil.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#pasokan-batu-bara #pemadaman-listrik #pln #bahlil-lahadalia