pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak

Jakarta (ANTARA) - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sementara 7,35 juta orang masih berstatus pengangguran.

Jumlah pengangguran itu turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang naik 1,37 juta orang dalam periode yang sama.

Data ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja nasional di tengah proses pemulihan ekonomi.

Dalam struktur penyerapan tenaga kerja, terdapat tiga sektor utama yang masih menjadi tulang punggung, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan; dan industri pengolahan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 27,99 persen tenaga kerja, diikuti perdagangan sebesar 18,67 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,86 persen. Ketiganya menyumbang lebih dari 60 persen total tenaga kerja nasional.

Dibandingkan Agustus 2025, serapan tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada November 2025 bertambah 161 ribu orang.

Sektor perdagangan mencatatkan kenaikan sebesar 168 ribu orang, sementara sektor industri pengolahan mengalami peningkatan tertinggi di antara ketiganya, yakni 196 ribu orang.

Selain tiga sektor tersebut, BPS juga mencatat lonjakan signifikan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang naik 381 ribu orang.

Peningkatan ini menjadi yang terbesar di antara seluruh lapangan usaha dan mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas pariwisata, perhotelan, serta usaha kuliner.

Meski demikian, dominasi sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaan nasional tetap mencerminkan bahwa transformasi ekonomi Indonesia masih berlangsung secara bertahap.

Sektor pertanian selama ini dikenal memiliki produktivitas dan tingkat upah relatif rendah, sekaligus kerap menjadi bantalan sosial ketika sektor lain melambat.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih menggantungkan mata pencaharian pada lapangan kerja dengan nilai tambah terbatas.

Dari sisi status pekerjaan, BPS mencatat sebanyak 38,81 persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat mencapai 62,57 juta orang atau 42,30 persen dari total pekerja, naik tipis 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Sebaliknya, penduduk bekerja di sektor informal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 85,35 juta orang atau 57,70 persen dari total pekerja.

Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam kondisi kerja yang rentan, dengan tingkat upah relatif rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Di sisi lain, struktur jam kerja menunjukkan perbaikan. BPS mencatat sebanyak 67,94 persen penduduk bekerja tergolong sebagai pekerja penuh waktu pada November 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 7,81 persen, dan pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,24 persen, turun 0,53 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Namun, perbaikan ini belum sepenuhnya tercermin pada sisi pendapatan.

BPS mencatat rata-rata upah atau gaji buruh, karyawan, dan pegawai pada November 2025 stagnan di angka 3,33 juta rupiah per bulan, bahkan turun tipis 0,06 persen dibandingkan Agustus 2025.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih cukup lebar. Rata-rata upah buruh laki-laki tercatat sebesar 3,61 juta rupiah per bulan, sementara buruh perempuan sebesar 2,82 juta rupiah.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan rata-rata upah tertinggi, yakni mencapai 5,17 juta rupiah per bulan.

Disusul aktivitas keuangan dan asuransi serta pengadaan listrik, gas, uap, dan udara dingin yang masing-masing mencatatkan rata-rata upah 4,97 juta rupiah.

Sektor pertambangan dan penggalian berada di posisi berikutnya dengan upah 4,84 juta rupiah, diikuti aktivitas profesional dan perusahaan sebesar 4,35 juta rupiah.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencatatkan rata-rata upah 4,34 juta rupiah, real estat 4,33 juta rupiah, pengangkutan dan pergudangan 3,95 juta rupiah, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar 3,85 juta rupiah.

Sebaliknya, buruh yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, yang tercatat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, justru masuk dalam kelompok lapangan usaha dengan upah di bawah rata-rata nasional.

Buruh di sektor pertanian mencatatkan upah rata-rata Rp2,47 juta, perdagangan Rp2,89 juta, dan industri pengolahan Rp3,31 juta.

Di balik statistik tersebut, tersimpan dinamika yang lebih kompleks. Penurunan pengangguran nyatanya tidak serta-merta menggambarkan membaiknya kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Struktur lapangan kerja, dominasi sektor informal, serta stagnasi upah masih menjadi tantangan yang perlu didalami dan diatasi.

Pekerjaan berkualitas

Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa penurunan pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja.

Ia menjelaskan bahwa proporsi pekerja di sektor informal masih tinggi, dengan tingkat upah relatif rendah serta perlindungan sosial yang minim.

Kondisi tersebut menunjukkan penurunan pengangguran lebih banyak bersumber dari ekspansi pekerjaan dengan produktivitas rendah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk itu, penguatan sektor pengolahan dan manufaktur menjadi perlu sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja.

Sektor manufaktur, khususnya yang bersifat padat karya, memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok usia produktif yang terus bertambah setiap tahun.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar mendorong sektor manufaktur padat karya, bukan hanya sektor padat modal yang serapannya terbatas," kata Yusuf.

Selain manufaktur, sektor jasa pariwisata, termasuk akomodasi dan makan minum, memiliki potensi besar sebagai pelengkap dalam menciptakan lapangan kerja.

Namun, penguatan kedua sektor tersebut perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Perlambatan pertumbuhan upah juga menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Stagnasi upah menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja baru terserap di sektor dengan upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja belum mengalami perbaikan berarti.

Kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, produktif, dan berupah layak.

Penguatan sektor industri bernilai tambah tinggi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi faktor penting untuk mendorong perbaikan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Secara keseluruhan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi penurunan pengangguran dan stabilitas jam kerja.

Namun, pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak.

Upaya tersebut menjadi kunci agar pemulihan pasar tenaga kerja tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pasar tenaga kerja ke depan tidak cukup diukur dari seberapa banyak lapangan kerja tercipta, melainkan dari sejauh mana pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak dan aman bagi pekerja Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Status Indonesia sebagai upper middle income country (UMIC) sering dipandang sebagai penanda kemajuan, sebuah pengakuan bahwa perekonomian nasional telah bergerak naik dalam peta global.

Hanya saja, di balik label itu, tersimpan ironi yang tidak mudah diabaikan. Pertumbuhan ekonomi yang kerap dirayakan melalui angka dan persentase belum sepenuhnya berwujud dalam kesejahteraan nyata bagi mayoritas warga.

Wajar jika kemudian muncul perdebatan tentang arah pembangunan, terutama ketika pasar kerja domestik menunjukkan tanda-tanda kerapuhan dalam menyerap tenaga kerja terampil secara luas dan berkelanjutan.

Laporan terbaru Bank Dunia menetapkan garis kesejahteraan global bagi negara berstatus UMIC sebesar 8,30 dolar AS per orang per hari berdasarkan paritas daya beli.

Dengan standar ini, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia diperkirakan masih berada di bawah ambang kesejahteraan global.

Angka ini tampak berseberangan dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen. Perbedaan tersebut kerap memicu kebingungan publik, seolah statistik saling meniadakan.

Padahal, seperti dijelaskan ekonom dari Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, dua angka itu lahir dari dua standar yang berbeda. Standar yang satu mengukur kemiskinan absolut berdasarkan kebutuhan dasar nasional, sementara yang lain menilai posisi kesejahteraan dalam konteks global.

Dalam perspektif Farouk, di sanalah pesan pentingnya bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan luas oleh masyarakat.

Kerapuhan itu tercermin dalam struktur kelas sosial. Data BPS menunjukkan kelas menengah Indonesia baru mencakup sekitar 17 persen dari populasi.

Angka ini terlalu kecil untuk menjadi fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang. Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan keluar dari jebakan pendapatan menengah sangat bergantung pada hadirnya kelas menengah yang besar, produktif, dan memiliki daya beli yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan.

Penyangga demokrasi

Kelas menengah bukan sekadar kelompok konsumen. Mereka juga menjadi penyangga demokrasi ekonomi, penggerak inovasi, sekaligus jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan pasar.

Masalahnya, pembentukan kelas menengah tidak bisa dilepaskan dari kualitas lapangan kerja yang tersedia.

Ketika pertumbuhan ekonomi bertumpu pada ekspansi berbasis konsesi dan akumulasi yang terkonsentrasi pada segelintir elite, lapangan kerja yang tercipta sering kali bersifat rentan, berupah rendah, dan minim perlindungan bagi pekerja.

Farouk menyoroti bahwa model pembangunan semacam ini juga menyisakan beban ekologis yang berat.

Rangkaian bencana banjir di berbagai wilayah Sumatera, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari tata kelola lahan yang lemah dan pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat lokal.

Kerugian sosial yang timbul sering kali melampaui manfaat ekonomi jangka pendek yang dihasilkan.

Kondisi ini menuntut koreksi arah. Keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup diukur dari laju pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan dari kemampuan negara menciptakan lapangan kerja yang layak, memperluas jaring pengaman sosial, serta memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang benar-benar bermutu.

Dalam konteks ini, pasar kerja menjadi arena kunci. Namun realitas menunjukkan bahwa daya serap domestik, terutama untuk tenaga kerja terampil, belum sebanding dengan laju pertumbuhan angkatan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan.

Di tengah keterbatasan tersebut, Farouk melihat peluang yang kerap luput dari perdebatan publik, yakni integrasi tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar global.

Banyak negara maju, saat ini menghadapi kekurangan tenaga profesional di sektor kesehatan, teknik, teknologi, dan berbagai layanan publik.

Penuaan penduduk, transformasi digital, serta tuntutan pelayanan yang semakin kompleks membuka ruang bagi tenaga kerja dari negara berkembang untuk mengisi celah tersebut.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal mengirim pekerja ke luar negeri, tetapi tentang memosisikan sumber daya manusia sebagai aset strategis dalam pembangunan nasional.

Karena itu, ke depan perlu didorong agar peluang ini dikelola melalui program nasional berbasis kemitraan pemerintah dan swasta.

Fokusnya bukan hanya pada penempatan, melainkan pada persiapan yang sistematis, mulai dari pelatihan bahasa, sertifikasi internasional, hingga penguasaan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Dengan pendekatan ini, mobilitas tenaga kerja terampil tidak menjadi praktik sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dampaknya tidak berhenti pada individu yang bekerja di luar negeri. Peningkatan pendapatan dan remitansi yang dikelola secara produktif dapat menjadi motor pembentukan kelas menengah baru di dalam negeri.

Remitansi yang diinvestasikan pada pendidikan, usaha kecil, atau kegiatan produktif lainnya berpotensi menciptakan efek berantai dalam perekonomian lokal.

Transfer pengetahuan

Dalam skala yang lebih luas, pengalaman kerja internasional juga membawa pulang pengetahuan baru, etos kerja, serta jejaring profesional yang memperkaya ekosistem ekonomi nasional.

Di sejumlah rumah sakit lansia di Jepang, misalnya, perawat asal Indonesia, kini menjadi bagian dari wajah sehari-hari layanan kesehatan.

Mereka tidak hanya mengirim pendapatan ke kampung halaman, tetapi juga membawa pulang standar kerja, kebiasaan profesional, dan cara pandang baru tentang disiplin yang perlahan memengaruhi keluarga serta komunitas mereka.

Tentu saja, strategi ini bukan tanpa tantangan. Perlindungan hak tenaga kerja, pengakuan kualifikasi, hingga risiko eksploitasi di negara tujuan harus menjadi perhatian utama.

Namun justru di sinilah peran negara menjadi krusial, memastikan bahwa mobilitas tenaga kerja terampil berlangsung dalam kerangka yang aman dan bermartabat, serta memberi manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan yang terintegrasi antara pendidikan, ketenagakerjaan, dan diplomasi ekonomi diperlukan agar peluang global tidak berubah menjadi kerentanan baru.

Status UMIC seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar label statistik. Tanpa perluasan kelas menengah dan penurunan kemiskinan secara masif, pertumbuhan akan tetap menjadi angka di atas kertas, jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Integrasi tenaga kerja terampil ke pasar global menawarkan salah satu jalur untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan.

Publik, sudah saatnya melihat mobilitas manusia bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai bentuk investasi sosial dan ekonomi yang hasilnya baru terasa dalam jangka panjang.

Maka, ke depan kondisi ini perlu direnungi bukan hanya pada seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi ke mana arah pertumbuhan itu membawa masyarakat.

Apakah mampu menciptakan peluang yang lebih merata, menjaga lingkungan tetap terawat, dan memberi kepastian bagi generasi berikutnya, atau justru memperlebar jarak antara mereka yang di atas dan mereka yang tertinggal.

Dalam dunia yang semakin terhubung, keberanian Indonesia menempatkan tenaga kerja terampilnya di panggung global akan tercermin pada perubahan yang pelan-pelan dirasakan di rumah-rumah mereka, dari cara anak-anak memandang pendidikan, hingga cara komunitas melihat masa depan.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan-perusahaan di Arab Saudi kini mulai mengurangi premi gaji yang sangat besar. Langkah ini diambil seiring dengan upaya Kerajaan untuk merasionalisasi pengeluaran dan menata ulang prioritas ekonomi dalam implementasi Vision 2030.

Menurut laporan Reuters, Senin (17/11/2025), para perekrut menyebutkan bahwa talenta asing tidak lagi bisa mengharapkan negosiasi premi gaji sebesar 40% atau bahkan mencapai dua kali lipat dari gaji mereka sebelumnya, yang sempat menjadi hal umum di awal dekade ini.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus dana investasi publik Saudi senilai US$925 miliar (Public Investment Fund/PIF). PIF yang sebelumnya banyak berinvestasi di proyek raksasa seperti NEOM, kini mengalihkan perhatiannya ke sektor-sektor yang dinilai menawarkan pengembalian yang lebih baik, seperti kecerdasan buatan (AI), logistik, dan pertambangan.

"NEOM dan usaha patungan PIF lainnya kini menghadapi penundaan karena kerajaan sedang melakukan rasionalisasi. Aktivitas proyek Saudi tetap lesu pada tahun 2025, dengan pemberian hibah hampir setengahnya dalam sembilan bulan pertama," menurut Kamco Invest.

Pergeseran ini juga terjadi di tengah adanya laporan mengenai perlambatan dan penundaan dalam eksekusi proyek-proyek infrastruktur besar.

"Laju pembangunan telah melambat dan hal ini menyebabkan perlambatan kerusakan. Kini para pemberi kerja melakukan negosiasi gaji lebih dari sebelumnya, ketika terjadi kekurangan, dan perusahaan telah menerapkan langkah-langkah yang sadar biaya," kata Hasan Babat, CEO Tuscan Middle East, sebuah konsultan rekrutmen yang berbasis di Dubai.

Magdy Al Zein, direktur pelaksana di perusahaan perekrutan Boyden, menyatakan bahwa saat ini, pasar tenaga kerja di Saudi sedang mengalami rasionalisasi besar-besaran. Maka itu, saat ini terjadi penyesuaian yang dalam di pasar pekerjaan.

"Di satu sisi Anda memiliki perekonomian terbesar di kawasan yang melakukan rasionalisasi dan di sisi lain, Anda memiliki pasokan kandidat yang besar dan sangat terbuka untuk datang ke kawasan ini," ujarnya.

Dampak dari rasionalisasi anggaran ini membuat rata-rata gaji di Arab Saudi kini hampir setara dengan UEA. Trefor Murphy, CEO Cooper Fitch, mencatat bahwa saat ini hanya ada sedikit perbedaan gaji, dengan kenaikan rata-rata di Saudi hanya sekitar 5% hingga 8% dari tawaran di UEA.

Kondisi ini membuat Arab Saudi menghadapi tantangan dalam meyakinkan talenta terampil untuk pindah dari UEA yang sudah memiliki jaringan sekolah internasional dan fasilitas kesehatan yang lebih mapan.

Perlambatan ini juga didorong oleh faktor makro ekonomi, di mana harga minyak yang lebih rendah telah menekan keuangan publik Saudi dan memperlebar defisit fiskal. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Saudi membutuhkan harga minyak mendekati US$100 (Rp1,67 juta) per barel untuk menyeimbangkan anggaran negaranya.

"Meyakinkan orang untuk pindah dari UEA merupakan sebuah tantangan, mereka mengharapkan premi yang tinggi," tambah Al Zein dari Boyden.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dengan catatan terus turunnya angka pengangguran di Indonesia.

Penyebabnya, para pekerja di Indonesia yang terserap pasar tenaga kerja, masuknya ke sektor-sektor lapangan kerja yang masuk kategori setengah penganggur atau underemployment, karena tak punya banyak pilihan untuk mendapatkan pekerja penuh waktu atau memiliki jaminan penghasilan layak dan jam kerja stabil.

"Ini bukan sekadar soal terserap atau tidak, melainkan apakah pekerjaan yang ada mampu memberi penghasilan layak, jam kerja yang stabil, dan peluang untuk berkembang. Dalam banyak kasus, underemployment berhubungan erat dengan pekerjaan informal, pendapatan rendah, dan ketidakpastian ekonomi," dikutip dari Labor Market Brief LPEM FEB UI edisi Oktober 2025, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia memang terus turun. Terbaru, berdasarkan data per Agustus 2025, jumlahnya 7,46 juta dari total angkatan kerja 154 juta, sedikit lebih rendah dari catatan per Agustus 2024 sebesar 7,47 juta saat angkatan kerja 152,11 juta.

Sementara itu, jumlah orang yang berkerja per Agustus 2025 sebanyak 146,54 juta, juga sedikit lebih tinggi dari catatan per Agustus 2024 yang sebanyak 144,64 juta.

Dari total jumlah orang yang bekerja sebanyak 146,54 juta itu, yang masuk kategori pekerja penuh atau jam kerjanya selama 35 jam sepekan sebanyak 98,65 juta, naik 0,2% dibanding catatan per Agustus 2025 sebanyak 98,45 juta.

Sementara itu, yang masuk kategori pekerja tidak penuh, baik itu setengah pengangguran ataupun pekerja paruh waktu, angkanya sebanyak 47,89 juta, tumbuh jauh lebih cepat hingga 3,68% dibanding catatan per Agustus 2024 yang sebanyak 46,19 juta.

"Kualitas pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya membaik. Meskipun semakin banyak orang bekerja, jumlah pekerja setengah penganggur atau underemployed justru meningkat, menandakan banyak yang bekerja di bawah kapasitasnya dengan jam kerja dan pendapatan yang terbatas," sebagaimana tertulis dalam laporan LPEM FEB UI itu.

Tim ekonom LPEM FEB UI menyebut tumbuh pesatnya underemployment saat pengangguran turun ini menggambarkan bahwa pekerja yang mempunyai gelar dan keahlian tertentu, terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa kepastian. Mereka tidak masuk kategori penganggur, karena secara teknis memiliki pekerjaan. Di sisi lain, mereka belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja.

BPS juga sebetulnya mencatat, jumlah tenaga kerja informal di Indonesia memang masih mendominasi hingga saat ini dengan jumlah sebanyak 84,7 juta orang atau naik 1,03% dibanding catatan per Agustus 2024 sebanyak 83,83 juta orang. Sedangkan pekerja formal hanya sebanyak 61,84 juta orang, meski naik 1,69% dibanding catatan sebelumnya 60,81 juta orang.

"Pekerja yang tergolong underemployed sering kali berada di sektor informal, tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap fluktuasi permintaan. Dalam laporan World Bank, kondisi ini disebut sebagai bentuk ketidakamanan pendapatan yang bersifat struktural," kata tim ekonom LPEM FEB UI.

"Mereka yang mengemudi ojek daring atau menjadi kurir logistik, misalnya, mungkin terlihat seperti bagian dari ekonomi digital yang modern. Akan tetapi, banyak dari mereka justru terjebak dalam pekerjaan tidak stabil dengan penghasilan tidak pasti dan tanpa perlindungan kerja yang memadai," ucap mereka.

LPEM FEB UI juga mencatat, meski jumlah underemployment di Indonesia masih sebesar 7,91% dari total tenaga kerja besarannya cenderung lebih tinggi dibanding negara tetangga yang memiliki kapasitas ekonomi setara, seperti Vietnam yang hanya 1,8%, dan Singapura 2,3%. Thailand mereka sebut bahkan hampir 0%.

"Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas pasar kerja kita masih tertinggal. Negara dengan underemployment rendah umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih formal, sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, dan pelatihan kerja yang relevan. Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada semua aspek tersebut," sebagaimana tertera dalam Labor Market Brief LPEM FEB UI.

Untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ini, tim ekonom LPEM FEB UI menilai ada sejumlah langkah cepat yang bisa ditempuh sebagai quick win untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja.

Pertama, memperluas model pelatihan berbasis demand yang menyasar sektor dengan pertumbuhan cepat seperti logistik, jasa digital, agribisnis modern, dan energi terbarukan. Pemerintah tidak perlu memulai dari nol, tetapi bisa memetakan potensi lokal dan mengaitkannya dengan insentif pelatihan kerja yang langsung menyambungkan pencari kerja dengan dunia usaha.

Kedua, mendorong percepatan legalisasi dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah masuk ke ekosistem formal. Langkah ini bisa meningkatkan kepastian kerja, membuka akses pembiayaan, dan secara bertahap memperbaiki produktivitas. Pusat layanan usaha terpadu di daerah dapat dijadikan ujung tombak untuk mengeksekusi agenda ini dengan cepat.

Ketiga, memperkuat sistem data ketenagakerjaan agar intervensi kebijakan tidak bersifat seragam dan nasional semata. Ketika pemerintah daerah memiliki akses data yang akurat tentang sektor dominan, profil pekerja, dan permintaan kerja lokal, maka program pelatihan dan insentif tenaga kerja bisa diarahkan dengan lebih tajam dan efisien.

"Ke depan, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu lebih fokus pada penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif, bukan hanya memperbesar angka terserapnya tenaga kerja. Mendorong pekerjaan penuh waktu dengan perlindungan kerja dan peluang berkembang akan jauh lebih berdampak daripada sekadar menciptakan pekerjaan apa saja," ucap tim ekonom LPEM FEB UI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed/Fed), memulai pertemuan suku bunganya Selasa waktu setempat. Analis memperkirakan para pembuat kebijakan moneter Paman Sam akan mendukung pemangkasan seperempat poin, meskipun kurangnya data yang tersedia karena penutupan pemerintah (shutdown) AS yang sedang berlangsung.

Pertemuan sendiri dimulai pukul 09.00 di Washington sementara hasilnya akan diumumkan pada pukul 14.00 hari Rabu sore atau Kamis pagi waktu Indonesia. The Fed diperkirakan akan mendukung pemangkasan kedua berturut-turut tahun ini untuk mendukung pasar tenaga kerja yang sedang melemah, dengan menurunkan suku bunga acuannya menjadi antara 3,75% dan 4,00%.

The Fed memiliki mandat ganda dari Kongres AS untuk bertindak secara independen dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Dalam beberapa bulan terakhir, The Fed, telah mengindikasikan bahwa mereka semakin khawatir tentang lapangan kerja.

Hal ini terjadi meskipun inflasi berada di atas target jangka panjang bank sebesar 2%. Perlu diketahui sebagian besar inflasi terkait tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

"Saya pikir ada beberapa kekhawatiran yang nyata tentang pasar tenaga kerja saat ini," ujar ekonom senior di Wells Fargo, Sarah House, kepada AFP, dikutip Rabu (29/10/2025).

"Jadi, dengan kebijakan yang masih restriktif, saya pikir masuk akal untuk sedikit melonggarkan kebijakan, tetapi saya pikir pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang akan terjadi selanjutnya," tambahnya.

Shutdown telah membuat the Fed kesulitan mendapat data resmi. Keputusan pun akan dibuat tanpa faktor penting itu, yang biasa sangat diandalkan para pembuat kebijakan saat menetapkan suku bunga.

Para pejabat bank sentral secara umum mengatakan bahwa mereka memperkirakan tarif besar-besaran Trump hanya akan berdampak satu kali pada harga. Namun, beberapa analis telah memperingatkan bahwa kenaikan harga sementara tersebut dapat memicu kembali inflasi.

Fakta itu memaksa The Fed ke dalam posisi yang tidak menyenangkan. Karena memiliki kondisi yang tidak diinginkan di kedua area mandatnya, dengan tindakan pada salah satu area berpotensi merugikan area lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk dalam satu tahun pertama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Survei independen LPEM ini secara khusus mengumpulkan persepsi 64 para ahli tentang kondisi ekonomi dan sosial, serta perkembangan kebijakan, dengan membandingkannya terhadap periode sebelumnya dan menilai ekspektasi untuk masa mendatang. Survei ekonomi semester pertama telah dilakukan pada Maret 2025.

"Mayoritas ahli ekonomi dalam survei kami menilai kondisi Indonesia masih buruk dibanding 3 bulan lalu," tulis LPEM dalam Economic Experts Survey, dikutip Senin (22/10/2025).

Dari survei ini, sebanyak 30 ahli atau 47% menilai buruk, 2 ahli menilai jauh lebih buruk, 24 ahli menilai tidak berubah, 8 ahli menilai lebih baik, dan 0 ahli menilai jauh lebih baik. Hasil ini sejalan dengan 55% ekonom yang berpendapat ekonomi memburuk pada survei kami sebelumnya saat Maret 2025.

Selanjutnya, sebagian ahli juga mulai melihat tekanan inflasi terhadap ekonomi meningkat. Dari 64 responden, 25 ahli atau 39% menilai tekanan inflasi lebih tinggi dibanding sebelumnya, dan 5 ahli lainnya menilai jauh lebih tinggi. Sementara itu, 29 ahli atau 45% menilai dampaknya masih sama, dan hanya 5 orang yang melihat tekanannya menurun.

Kemudian, sebanyak 27 dari 64 ahli menilai kondisi pasar tenaga kerja memburuk dari periode sebelumnya, dan 10 ahli bahkan menilai jauh lebih buruk. 24 ahli menilai tidak berubah, dan hanya 3 orang yang menilai lebih baik.

Lebih lanjut, mayoritas ahli menilai kondisi lingkungan usaha kini memburuk dibanding tiga bulan lalu. 29 dari 64 ahli menilai situasinya lebih buruk, 4 ahli bahkan menilai jauh lebih buruk. Sementara itu, 23 ahli menilai tidak ada perubahan, dan 8 ahli melihat kondisi usaha telah membaik.

"Ini berarti pelaku usaha masih menghadapi beban dan tantangan yang cukup berat," tulis LPEM.

Survei ini juga mengungkapkan sebanyak 24 ahli atau 38% yakin kondisi ekonomi tidak akan berubah pada 3 bulan ke depan. Sementara itu, 23 ahli atau 36% berharap ekonomi dapat terakselerasi dan hanya 15 ahli yang yakin ekonomi akan meningkat ke depannya.

"Ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi tidak menimbulkan kepercayaan ke depannya," kata LPEM.

Sebagai catatan, Economic Experts Survey LPEM UI ini dilaksanakan pada 6-16 Oktober 2025 secara daring. Responden terdiri dari 64 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Jakarta, Jawa Barat hingga Lampung. Selain itu, beberapa pakar juga berasal Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilaporkan kembali menggila. Perusahaan beramai-ramai menunjuk AI sebagai penyebab pemecatan karyawan di berbagai sektor.

PHK terjadi di perusahaan global, dari teknologi hingga maskapai penerbangan. CNBC Internasional menuliskan salah satu yang melakukannya adalah Accenture, perusahaan bergerak di bidang konsultan teknologi.

Bulan lalu, perusahaan mengumumkan rencana restrukturisasi. Termasuk memecat mereka yang belum mampu meningkatkan keterampilan di bidang AI.

Berikutnya ada Lufthansa yang akan melakukan PHK pada 4.000 pekerjaan tahun 2030. Salesforce juga merumahkan 4.000 peran dukungan pelanggan bulan September karena AI melakukan setengah pekerjaan tersebut.

Adapula Klarna yang merupakan perusahaan fintech mengumumkan mengurangi 40% pegawainya. Alasannya kembali gara-gara AI, karena perusahaan mengadopsi alat berbasis teknologi tersebut secara agresif.

Duolinggo juga melakukan hal serupa. Perusahaan penyedia platform pembelajaran bahasa akan berhenti bergantung pada kontraktor dan sebagai pengganti mengisi kesenjangan akan menggunakan AI.

AI Jadi Kambing Hitam

Namun Asisten profesor AI dan peneliti Oxford Internet Institute, Fabian Stephany memberikan pandangan lain. Kemungkinan ada banyak hal di balik PHK yang ada, dan AI disebutnya bisa menjadi alasan yang diungkapkan kepada publik.

"Saya skeptis apakah PHK yang ada terhadi karena peningkatan efisiensi sesungguhnya. Ini lebih menjaid proyeksi ke AI dengan arti "Kita bisa menggunakan AI untuk menjadi alasan yang bagus"," ucapnya, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (20/10/2025).

Dia mencontohkan ada berbagai alasan perusahaan melakukan PHK. Misalnya karena melakukan perekrutan berlebihan selama era pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, seperti yang terjadi pada Duolinggo dan Klarna.

PHK yang terjadi kali ini bisa jadi menjadi 'pembersihan pasar'. Para perusahaan, Stephany mengatakan mencoba mencari kambing hitam dari kebijakan yang mereka lakukan.

"Alih-alih mengatakan 'kita salah perhitungan dua atau tiga tahun lalu', sekarang mereka bisa mencari kambing hitam dan itu dengan mengatakan 'Tapi ini karena AI'," dia melanjutkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian P2MI/BP2MI aktif melakukan pemetaan pekerja migran yang potensial untuk ditempatkan di beberapa negara. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan potensi pasar tenaga kerja yang ada di luar negeri.

Direktur Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian P2MI/BP2MI Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa sektor yang menjadi fokus untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja migran Indonesia. Contohnya adalah manufaktur, konstruksi, kesehatan, hospitality, dan agrikultur.

Kementerian P2MI/BP2MI pun terus melakukan pemetaan terhadap suplai pekerja migran di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Pemetaan tersebut didasari oleh seberapa besar minat dari calon pekerja migran, jumlah angkatan kerja, dan ketersediaan lembaga vokasi di berbagai daerah.

"Kami sendiri sudah melakukan kerja sama ke 12 KL (Kementerian/Lembaga), tetapi 12 KL tersebut memang tidak fokus untuk melakukan pekerjaan migran di Indonesia yang sangat spesifik," ujar dia dalam Seminar Peluang Tenaga Profesional Indonesia di Uni Eropa: Memanfaatkan Indonesia EU-CEPA, dikutip Minggu (19/10/2025).

Terdapat beberapa skema penempatan pekerja migran yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama adalah jalur government to government (G2G). Artinya, pemerintah melalui Kementerian P2MI/BP2MI langsung menempatkan pekerja migran ke negara tujuan. Saat ini, sudah ada tiga negara yang bekerja sama dengan Kementerian P2MI/BP2MI untuk penempatan pekerja migran Indonesia, antara lain Jerman, Korea Selatan, dan Jepang.

Kedua, ada skema government to private, di mana pemerintah menempatkan pekerja migran langsung ke pengguna akhir. Salah contohnya adalah penyaluran pekerja migran Indonesia ke rumah sakit di Kanada yang mulai diimplementasikan pada 2026 mendatang.

Skema ketiga adalah private to private yang mana proses penempatan pekerja migran melibatkan lembaga penempatan swasta. Keempat terdapat skema penempatan oleh perusahaan Indonesia yang memiliki cabang di negara lain, sehingga mereka sewaktu-waktu membutuhkan tenaga kerja migran.

"Perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap pekerjaan migran tersebut sepenuhnya," kata dia.

Adapun skema kelima adalah penempatan secara mandiri. Artinya, calon pekerja migran mencari sendiri lowongan kerja yang tersedia di luar negeri. Selain membutuhkan skill dan keterampilan yang tinggi, pekerja migran yang mencari kerja secara mandiri harus memastikan perusahaan pemberi kerja benar-benar berbadan hukum resmi.

Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku industri untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, kami di APINDO membuka sejumlah sekolah kejuruan (pendidikan vokasi) di area industri,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) bersinergi untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara talenta tenaga kerja yang tersedia dengan kemampuan (skill) kerja yang dibutuhkan.

Ia mengatakan, saat ini banyak lulusan yang tidak dapat terserap oleh pasar tenaga kerja karena pendidikan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan skill yang disyaratkan oleh pemberi kerja.

“Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku industri untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, kami di APINDO membuka sejumlah sekolah kejuruan (pendidikan vokasi) di area industri,” ujar Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa permasalahan utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dengan hanya 12 persen tenaga kerja yang menempuh pendidikan tinggi, sementara sebagian besar lainnya merupakan lulusan pendidikan dasar.

Ia menyatakan kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor padat karya yang membutuhkan keterampilan rendah.

Dengan demikian, ia menilai tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah transformasi industri yang semakin cepat.

Shinta mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia kini cenderung bergeser dari industri padat karya menuju industri padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun.

Penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut, menurutnya, meningkatkan jumlah pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan dan perlindungan sosial.

Pihaknya pun mendorong sinergi antara semua pemangku kepentingan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta mendukung pengembangan kewirausahaan berkualitas agar masyarakat juga dapat ikut menciptakan kesempatan kerja bagi sesama.

Selain itu, diperlukan pula pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi para pekerja agar siap menghadapi masa depan yang semakin digital dan kompetitif.

“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung, seperti insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja,” imbuh Shinta.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025