Bank Dunia mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dihadapkan tantangan menyusutnya angka pekerja kelas menengah hingga 50 persen lebih dalam tujuh tahun. Jika pada 2018 porsi pekerja kelas menengah mencapai 14,5 persen, pada 2025 tersisa 7 persen saja. 

"Pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah telah turun tajam dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025," tulis Bank Dunia dilansir Jumat (12/6).

Meskipun begitu, dalam laporan Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity yang dirilis Juni 2026, Bank Dunia mengklaim terdapat perbaikan pada pasar kerja RI. Hal itu seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi awal tahun. Namun, kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan struktural yang belum teratasi.

Bank Dunia mencatat jumlah pekerja di Indonesia bertambah sekitar 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, lembaga tersebut menilai sebagian besar lapangan kerja baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

Hampir separuh pekerjaan baru terserap di sektor pertanian serta akomodasi dan jasa makanan-minuman. Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti jasa keuangan, tercatat stagnan bahkan mengalami kontraksi.

[Gambas:Youtube]

Di sisi lain, pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi juga menghadapi tekanan pendapatan. Bank Dunia mencatat upah riil kelompok pekerja tersebut turun sekitar 1 hingga 2 persen per tahun sejak 2018.

Kondisi itu turut berdampak pada susutnya jumlah pekerja kelas menengah di Indonesia.

Bank Dunia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar tenaga kerja Indonesia. Ekonomi memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.

"Tren ini menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian struktural. Perekonomian menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan produktif dan berupah tinggi yang dibutuhkan untuk menopang mobilitas ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment) di Indonesia. Per Agustus 2025, sebanyak 32,7 persen pekerja tercatat bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan yang mereka inginkan.

Angka tersebut terus meningkat secara bertahap sejak 2022 dan menjadi indikasi bahwa kualitas pekerjaan yang tersedia masih relatif rendah.

Bank Dunia menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di balik perbaikan tersebut, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

"Pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut menjelaskan hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan-minuman. Sektor pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja, sementara sektor akomodasi dan restoran menyerap sekitar 420 ribu pekerja baru.

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan, sektor jasa keuangan tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama, sedangkan sejumlah sektor profesional lainnya cenderung stagnan.

Menurut Bank Dunia, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah lebih baik.

"Perbaikan kualitas pekerjaan masih terbatas," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment), yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan.

Per Agustus 2025, tingkat setengah menganggur tercatat mencapai 32,7 persen dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi itu menjadi salah satu indikasi masih lemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, laporan tersebut mencatat upah riil pekerja menengah dan berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 1-2 persen per tahun sejak 2018.

Pada saat yang sama, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah juga terus menyusut. Jika pada 2018 kelompok tersebut mencakup 14,5 persen pekerja, pada 2025 jumlahnya tinggal sedikit di atas 7 persen.

Bank Dunia menyebut tren tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar kerja nasional.

"Ekonomi menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat serta memperluas kelas menengah," tulis lembaga itu.

Ke depan, Bank Dunia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Menurut mereka, penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dan peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menegaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Ini menyusul rilis terbaru data ketenagakerjaan yang menunjukkan angka pengangguran turun.

“Penciptaan lapangan kerja perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap besar sekaligus menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih baik,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada November 2025 tercatat sebanyak 7,35 juta orang, turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, dengan 147,91 juta di antaranya telah bekerja dan sisanya masih berstatus pengangguran. Dari total penduduk bekerja tersebut, sebanyak 85,35 juta orang atau 57,70 persen bekerja di sektor informal, sementara 62,57 juta orang atau 42,30 persen berada di sektor formal.

Menurut Yusuf, meskipun jumlah pengangguran menurun, kualitas penyerapan tenaga kerja belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari masih besarnya proporsi pekerja di sektor informal yang umumnya memiliki tingkat upah lebih rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Ia juga menyoroti perlambatan pertumbuhan upah yang menjadi sinyal perlunya perhatian lebih lanjut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja baru terserap di sektor dengan tingkat upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja secara keseluruhan belum membaik.

Selain mendorong penguatan sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, Yusuf menilai sektor jasa, khususnya pariwisata, memiliki potensi besar sebagai pelengkap. “Di saat yang sama, pemerintah perlu memastikan penguatan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor tersebut, serta menyelesaikan berbagai hambatan struktural yang menghambat investasi, produktivitas, dan ekspansi usaha,” ujarnya.

Dengan demikian, penurunan angka pengangguran diharapkan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dengan catatan terus turunnya angka pengangguran di Indonesia.

Penyebabnya, para pekerja di Indonesia yang terserap pasar tenaga kerja, masuknya ke sektor-sektor lapangan kerja yang masuk kategori setengah penganggur atau underemployment, karena tak punya banyak pilihan untuk mendapatkan pekerja penuh waktu atau memiliki jaminan penghasilan layak dan jam kerja stabil.

"Ini bukan sekadar soal terserap atau tidak, melainkan apakah pekerjaan yang ada mampu memberi penghasilan layak, jam kerja yang stabil, dan peluang untuk berkembang. Dalam banyak kasus, underemployment berhubungan erat dengan pekerjaan informal, pendapatan rendah, dan ketidakpastian ekonomi," dikutip dari Labor Market Brief LPEM FEB UI edisi Oktober 2025, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia memang terus turun. Terbaru, berdasarkan data per Agustus 2025, jumlahnya 7,46 juta dari total angkatan kerja 154 juta, sedikit lebih rendah dari catatan per Agustus 2024 sebesar 7,47 juta saat angkatan kerja 152,11 juta.

Sementara itu, jumlah orang yang berkerja per Agustus 2025 sebanyak 146,54 juta, juga sedikit lebih tinggi dari catatan per Agustus 2024 yang sebanyak 144,64 juta.

Dari total jumlah orang yang bekerja sebanyak 146,54 juta itu, yang masuk kategori pekerja penuh atau jam kerjanya selama 35 jam sepekan sebanyak 98,65 juta, naik 0,2% dibanding catatan per Agustus 2025 sebanyak 98,45 juta.

Sementara itu, yang masuk kategori pekerja tidak penuh, baik itu setengah pengangguran ataupun pekerja paruh waktu, angkanya sebanyak 47,89 juta, tumbuh jauh lebih cepat hingga 3,68% dibanding catatan per Agustus 2024 yang sebanyak 46,19 juta.

"Kualitas pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya membaik. Meskipun semakin banyak orang bekerja, jumlah pekerja setengah penganggur atau underemployed justru meningkat, menandakan banyak yang bekerja di bawah kapasitasnya dengan jam kerja dan pendapatan yang terbatas," sebagaimana tertulis dalam laporan LPEM FEB UI itu.

Tim ekonom LPEM FEB UI menyebut tumbuh pesatnya underemployment saat pengangguran turun ini menggambarkan bahwa pekerja yang mempunyai gelar dan keahlian tertentu, terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa kepastian. Mereka tidak masuk kategori penganggur, karena secara teknis memiliki pekerjaan. Di sisi lain, mereka belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja.

BPS juga sebetulnya mencatat, jumlah tenaga kerja informal di Indonesia memang masih mendominasi hingga saat ini dengan jumlah sebanyak 84,7 juta orang atau naik 1,03% dibanding catatan per Agustus 2024 sebanyak 83,83 juta orang. Sedangkan pekerja formal hanya sebanyak 61,84 juta orang, meski naik 1,69% dibanding catatan sebelumnya 60,81 juta orang.

"Pekerja yang tergolong underemployed sering kali berada di sektor informal, tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap fluktuasi permintaan. Dalam laporan World Bank, kondisi ini disebut sebagai bentuk ketidakamanan pendapatan yang bersifat struktural," kata tim ekonom LPEM FEB UI.

"Mereka yang mengemudi ojek daring atau menjadi kurir logistik, misalnya, mungkin terlihat seperti bagian dari ekonomi digital yang modern. Akan tetapi, banyak dari mereka justru terjebak dalam pekerjaan tidak stabil dengan penghasilan tidak pasti dan tanpa perlindungan kerja yang memadai," ucap mereka.

LPEM FEB UI juga mencatat, meski jumlah underemployment di Indonesia masih sebesar 7,91% dari total tenaga kerja besarannya cenderung lebih tinggi dibanding negara tetangga yang memiliki kapasitas ekonomi setara, seperti Vietnam yang hanya 1,8%, dan Singapura 2,3%. Thailand mereka sebut bahkan hampir 0%.

"Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas pasar kerja kita masih tertinggal. Negara dengan underemployment rendah umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih formal, sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, dan pelatihan kerja yang relevan. Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada semua aspek tersebut," sebagaimana tertera dalam Labor Market Brief LPEM FEB UI.

Untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ini, tim ekonom LPEM FEB UI menilai ada sejumlah langkah cepat yang bisa ditempuh sebagai quick win untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja.

Pertama, memperluas model pelatihan berbasis demand yang menyasar sektor dengan pertumbuhan cepat seperti logistik, jasa digital, agribisnis modern, dan energi terbarukan. Pemerintah tidak perlu memulai dari nol, tetapi bisa memetakan potensi lokal dan mengaitkannya dengan insentif pelatihan kerja yang langsung menyambungkan pencari kerja dengan dunia usaha.

Kedua, mendorong percepatan legalisasi dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah masuk ke ekosistem formal. Langkah ini bisa meningkatkan kepastian kerja, membuka akses pembiayaan, dan secara bertahap memperbaiki produktivitas. Pusat layanan usaha terpadu di daerah dapat dijadikan ujung tombak untuk mengeksekusi agenda ini dengan cepat.

Ketiga, memperkuat sistem data ketenagakerjaan agar intervensi kebijakan tidak bersifat seragam dan nasional semata. Ketika pemerintah daerah memiliki akses data yang akurat tentang sektor dominan, profil pekerja, dan permintaan kerja lokal, maka program pelatihan dan insentif tenaga kerja bisa diarahkan dengan lebih tajam dan efisien.

"Ke depan, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu lebih fokus pada penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif, bukan hanya memperbesar angka terserapnya tenaga kerja. Mendorong pekerjaan penuh waktu dengan perlindungan kerja dan peluang berkembang akan jauh lebih berdampak daripada sekadar menciptakan pekerjaan apa saja," ucap tim ekonom LPEM FEB UI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas pasar tenaga nasional mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya pekerja di sektor formal. Namun, porsi penduduk yang bekerja di sektor informal masih dominan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (5/11/2025), komposisi pekerja formal pada Agustus 2025 tercatat 42,2% dari total penduduk bekerja. Porsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada Agustus 2024 sebesar 42,05%.

Bahkan, jika dibandingkan dengan periode Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja di sektor formal tercatat masih lebih tinggi yang saat itu sebesar 40,89%.

Naiknya jumlah pekerja di sektor formal menunjukkan adanya pergerakan di sektor perekonomian yang tumbuh solid.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 4,85%, turun dari 4,91% pada Agustus 2024.

“Terjadi penurunan TPT, diikuti penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Dia menuturkan naiknya porsi penduduk yang bekerja di sektor formal didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai.

Dari sisi latar belakang pendidikan pekerja, penduduk bekerja lulusan diploma ke atas naik dari 10,50% pada Agustus 2024 menjadi 10,84% pada Agustus 2025. Sebaliknya, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah turun menjadi 34,75% pada Agustus 2025 dari 35,8% pada Agustus 2024.

Secara umum, perbaikan kualitas pekerjaan ini menjadi tanda positif bagi ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan peningkatan proporsi pekerja formal, daya beli masyarakat berpotensi meningkat dan mendukung pertumbuhan konsumsi domestik yang menjadi motor utama ekonomi nasional.

BPS turut mencatat proporsi pekerja penuh waktu pada Agustus 2025 adalah sebesar 67,32%, pekerja paruh waktu 24,77%, dan setengah pengangguran 7,91%.

Adapun jika dilihat TPT dari kelompok usia, rentang usia 15—24 tahun tercatat turun dalam kurun 3 tahun terakhir mulai dari 19,4% pada Agustus 2023, lalu 17,32% pada Agustus 2024, dan 16,89% pada Agustus 2025.

Penurunan TPT juga terjadi di rentang usia 25—59 tahun yakni menjadi 2,93% pada Agustus 2025 dari sebelumnya 2,94% pada Agustus 2024, dan 3,07% pada Agustus 2023.

Pemberian Stimulus

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 diperkirakan akan lebih tinggi, seiring dengan berbagai program stimulus yang digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu sektor riil, termasuk insentif bagi sektor pariwisata, hotel, dan kafe melalui kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), serta program diskon transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, pemerintah terus memperkuat fondasi kemandirian ekonomi nasional melalui lima pilar utama, yaitu investasi dan hilirisasi, ekonomi hijau, ekonomi digital, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Investasi menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi nasional. Hingga September 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3% dari target, dan menyerap 1,96 juta tenaga kerja. Investasi hilirisasi tumbuh 58,1% secara tahunan menjadi Rp431,4 triliun, mencerminkan percepatan industri bernilai tambah.

Dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), investasi mencapai Rp294,4 triliun dengan 187.000 tenaga kerja. Pemerintah juga mendorong ekosistem kendaraan listrik dan semikonduktor dengan target menguasai 9% pasar global pada 2030. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Indonesia bertumpu kepada kelompok masyarakat kelas menengah. Masalahnya, jumlah kelas menengah terus-terusan menurun sejak 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mengungkapkan bahwa nilai konsumsi kelas menengah (middle class) dan kelas menengah rentan (aspiring middle class) setara 4/5 dari total konsumsi masyarakat. Tak heran memang, kedua kelompok ini berjumlah sekitar 189 juta orang atau setara 67% dari total penduduk Indonesia.