Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras kembali menguat pada Juni 2026 di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sejak awal tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,97% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,96% dibandingkan Juni 2025 (year-on-year/yoy).

Kenaikan tertinggi terjadi pada beras premium. Di tingkat penggilingan, harga beras premium naik 1,01% secara bulanan dan melonjak 11,66% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,92% secara bulanan dan 5,10% secara tahunan.

Tekanan harga juga berlanjut di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi beras grosir mencapai 0,82% secara bulanan dan 5,12% secara tahunan.

Di tingkat konsumen, harga beras eceran masih mengalami kenaikan meski dengan laju yang lebih terbatas. Inflasi beras eceran tercatat sebesar 0,45% secara bulanan dan 3,98% secara tahunan.

BPS menjelaskan angka tersebut merupakan rata-rata harga beras nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

Kenaikan harga pada Juni memperlihatkan tekanan di pasar beras belum mereda. Setelah menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan sebelumnya, komoditas ini masih mencatatkan kenaikan di seluruh mata rantai distribusi.

Tren tersebut terjadi ketika pemerintah masih memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok belum sepenuhnya mampu meredam kenaikan harga di pasar sehingga efektivitas distribusi dan program stabilisasi menjadi faktor yang akan menentukan pergerakan harga beras pada bulan-bulan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Besarnya cadangan beras pemerintah tidak serta-merta menjamin harga beras akan turun pada semester II/2026. Sejumlah faktor domestik, terutama tingginya harga gabah dan mulai menurunnya produksi setelah panen raya, justru diperkirakan akan menjaga harga beras tetap berada pada level tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya menilai dinamika harga beras saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi di dalam negeri dibandingkan perkembangan pasar global.

Meski harga beras internasional mulai menunjukkan tren penguatan, pengaruhnya terhadap pasar domestik dinilai relatif terbatas.

Menurut dia, harga gabah kering panen (GKP) di berbagai sentra produksi saat ini telah bergerak di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan gabah dari penggilingan maupun program penyerapan pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Faktor domestik tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kenaikan harga beras dibandingkan faktor global, meskipun keduanya tetap berperan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Kenaikan harga gabah tersebut berdampak langsung pada biaya produksi penggilingan. Selain menghadapi harga bahan baku yang lebih mahal, pelaku usaha juga harus menanggung peningkatan biaya pengemasan, transportasi, dan distribusi.

Di sisi lain, ruang penyesuaian harga jual masih dibatasi oleh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini membuat margin usaha penggilingan, khususnya skala kecil dan menengah, semakin tertekan.

Afaqa menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga beras domestik saat ini tidak semata-mata dipengaruhi perkembangan pasar global.

Faktor-faktor seperti harga gabah, kebijakan penyerapan pemerintah, dan biaya distribusi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk harga di tingkat konsumen.

Tekanan terhadap harga beras muncul ketika produksi nasional mulai melandai setelah periode panen raya berakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada April–Juni 2026 turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat berkurangnya luas panen.

Meski demikian, risiko terhadap ketersediaan pasokan dinilai masih relatif terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras dalam jumlah besar.

Stok tersebut dapat menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan pasokan dalam jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas pasar.

“Yang perlu dilakukan adalah terus memantau perkembangan produksi, distribusi, dan harga gabah agar potensi tekanan di pasar dapat diantisipasi lebih awal,” katanya.

Memasuki semester II/2026, pasar beras juga akan menghadapi pola musiman berupa musim gadu yang umumnya menghasilkan surplus produksi lebih rendah dibandingkan masa panen raya.

Pada saat yang sama, harga gabah yang sudah berada di level tinggi berpotensi mempertahankan harga beras di tingkat konsumen.

Dari sisi global, harga beras dan biaya produksi internasional memang mulai meningkat. Namun, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan tidak sebesar faktor domestik karena ketergantungan impor beras saat ini relatif rendah.

Menurut Afaqa, faktor penahan utama gejolak harga berasal dari besarnya CBP yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun operasi pasar apabila diperlukan.

“Karena itu, skenario yang paling mungkin adalah harga beras cenderung bertahan pada level yang relatif tinggi atau mengalami kenaikan secara moderat, tidak dalam bentuk lonjakan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, arah harga beras pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan lebih ditentukan oleh perkembangan produksi domestik, harga gabah di tingkat petani, serta efektivitas distribusi cadangan beras pemerintah dibandingkan faktor eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras dunia mulai mengirimkan sinyal kewaspadaan bagi Indonesia. Meski stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah dan mampu meredam gejolak harga global, tekanan terhadap produksi domestik berpotensi menjadi faktor yang lebih menentukan arah harga beras nasional pada semester II/2026.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Beras FAO mencapai rata-rata 104,8 poin pada Mei 2026 atau naik 2,7% dibandingkan April.

Penguatan harga terjadi di seluruh segmen utama perdagangan beras global, mulai dari beras ketan, Indica, Japonica hingga beras wangi.

Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi di negara-negara eksportir utama serta kekhawatiran pasar terhadap risiko cuaca yang dapat mengganggu produksi pada musim tanam mendatang.

Vietnam menjadi negara dengan kenaikan harga paling tajam. Harga beras negara tersebut mencapai level tertinggi dalam 16 bulan terakhir akibat terbatasnya pasokan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Di Thailand, harga beras juga mengalami penguatan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kemunculan El Nino yang dapat mengganggu produksi. Permintaan yang tetap tinggi dari negara-negara Asia Tenggara turut memperkuat kenaikan harga.

Sebaliknya, harga beras di India dan Pakistan cenderung lebih stabil karena aktivitas perdagangan yang relatif terbatas. Namun pasar tetap dibayangi ketidakpastian setelah muncul kekhawatiran terhadap prospek ekspor India ke Afrika Barat.

Meski harga beras dunia menguat, Indonesia dinilai belum menghadapi ancaman langsung terhadap stabilitas harga domestik. Ketergantungan terhadap impor beras yang semakin berkurang membuat transmisi harga global ke pasar dalam negeri relatif terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga beras dunia belum akan berdampak besar terhadap harga beras nasional selama produksi domestik masih mampu memenuhi kebutuhan.

“Menurut saya, risiko rambatan ke Indonesia relatif terbatas, meskipun tetap perlu diwaspadai. Karena Indonesia saat ini jauh lebih mengandalkan produksi domestik dibanding impor, transmisi harga global ke pasar domestik tidak akan sebesar negara pengimpor bersih,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ketahanan Indonesia saat ini juga ditopang oleh cadangan beras pemerintah yang berada pada level sangat tinggi. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga dalam beberapa bulan mendatang.

“Dari sisi jangka pendek, Indonesia relatif lebih aman. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga memberikan ruang intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga,” ujar Rizal.

Namun, menurut dia, stok hanya berfungsi sebagai bantalan sementara. Ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim stabilitas harga beras nasional masih terjaga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan inflasi beras berhasil dikendalikan dalam dua tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Mei 2026 hanya sebesar 0,38%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan inflasi beras yang sempat mencapai 3,59% pada Mei 2024.

“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir,” kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi, Senin (15/6/2026).

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan BUMN pangan.

Sejak Januari hingga awal Juni 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Meski demikian, rendahnya inflasi beras tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor pertanian yang sepenuhnya aman. Tantangan justru muncul dari sisi produksi dan biaya usaha tani yang masih tinggi.

Menurut Rizal, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga beras dibandingkan perkembangan pasar global.

Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, hingga ongkos distribusi dinilai menjadi sumber tekanan utama bagi harga beras nasional.

“Saat ini saya melihat faktor domestik lebih dominan. Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, serta ongkos distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap harga beras nasional,” ujarnya.

BPS mencatat harga beras grosir sepanjang 2026 masih berada di kisaran Rp14.200 per kilogram. Angka tersebut menunjukkan tekanan biaya produksi di dalam negeri masih relatif tinggi meskipun inflasi konsumen berhasil dikendalikan.

Kekhawatiran juga muncul karena produksi beras nasional diperkirakan mengalami perlambatan setelah masa panen raya berakhir. Penurunan produksi dalam periode yang panjang berpotensi mengurangi efektivitas stok sebagai instrumen stabilisasi.

Rizal menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

“Stok yang besar memang dapat meredam gejolak dalam jangka pendek. Tetapi apabila penurunan produksi berlanjut akibat cuaca, berkurangnya luas tanam, atau meningkatnya biaya produksi, maka cadangan tersebut akan terus terkuras,” katanya.

Dia menambahkan berbagai lembaga internasional juga mulai memperkirakan stok akhir beras Indonesia dapat mengalami penurunan pada musim berikutnya apabila produksi melemah dan impor berkurang.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat langkah mitigasi terhadap risiko iklim yang berpotensi memengaruhi hasil panen.

Untuk semester II/2026, Rizal memperkirakan harga beras domestik masih berpotensi mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut diperkirakan berlangsung secara moderat dan belum mengarah pada lonjakan harga seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Setelah panen raya berakhir, pasokan musiman akan berkurang sementara harga beras dunia mulai menguat dan biaya produksi domestik masih tinggi.

“Dengan stok pemerintah yang besar serta kemampuan melakukan operasi pasar, kenaikan harga diperkirakan masih dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menahan harga beras agar tetap rendah, melainkan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga gabah yang menguntungkan petani dan harga beras yang tetap terjangkau bagi konsumen agar inflasi pangan tetap terkendali,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga beras dunia saat ini lebih tepat dipandang sebagai sinyal peringatan daripada ancaman langsung. Stok beras yang melimpah memang memberi perlindungan jangka pendek, tetapi keberlanjutan stabilitas harga nasional tetap akan ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dalam negeri ketika musim panen berakhir dan risiko iklim mulai meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi tanpa membuka keran importasi sepanjang 2026.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman yang didukung dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Rachmi menuturkan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Stoknya terdiri dari CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129.000 ton.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Rachmi menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Tercatat, hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober—November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71% dari total sasaran 18,27 juta PBP.

Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.

Rachmi menuturkan, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meski pasokan nasional dalam kondisi kuat, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, hingga kondisi wilayah tertentu.

“Harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bapanas mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data impor komoditas beras yang menunjukkan masih tingginya permintaan beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Tercatat pada Januari–Oktober 2025, jumlah impor beras mencapai sekitar 364 ribu ton.

“Pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40,7 ribu ton dengan nilai 19,1 juta dolar AS. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, impor beras mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai 178,5 juta dolar AS,” ungkap Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pudji menerangkan impor komoditas beras diperoleh dari berbagai negara, terutama negara Asia Tenggara/ASEAN seperti Thailand dan Myanmar.

“Negara asal utama impor beras sepanjang Januari–Oktober 2025 adalah Myanmar, Thailand, dan India,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah terus menggemborkan semangat swasembada pangan sebagai upaya menciptakan kedaulatan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

“Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Amran seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).