Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan program Beraskita Premium untuk meredam kenaikan harga beras premium yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas instansi dan diharapkan dapat menjadi instrumen stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

“Kami hanya mengusulkan malah untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Namun, Rizal mengatakan, usulan program Beraskita Premium saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk menurunkan harga beras premium di pasaran.

Di sisi lain, Rizal menilai kondisi beras medium saat ini relatif aman dan stabil. Namun, tekanan harga lebih banyak terjadi pada segmen beras premium. Untuk itu, Rizal mengusulkan agar dibuat program Beraskita Premium yang menyerupai skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan pada beras medium.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Adapun, harga yang diusulkan untuk Beraskita Premium berada di level Rp14.900 per kilogram, sama seperti harga beras SPHP saat ini. Namun demikian, Rizal menegaskan usulan tersebut belum final dan masih menunggu persetujuan pemerintah.

“Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approvesehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” katanya.

Bulog juga berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar stabilitas harga beras premium dapat terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Mei 2026 masih mengalami kenaikan, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

Data menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026 atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 8,10%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan harga di tingkat penggilingan terjadi pada seluruh kategori kualitas, baik premium maupun medium. Kenaikannya terjadi secara bulanan dan tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga beras juga terjadi di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir mencapai 0,68% mtm dari Rp14.476 per kilogram pada April 2026 menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Selain itu, harganya juga naik 6,11% secara tahunan.

Sementara itu, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram, meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.