Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, SEMARANG — Para pemimpin Asia Tenggara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berkumpul dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan di Cebu, Filipina pada Jumat (08/05/2026).

Dikutip dari Gulf Time, dalam pertemuan KTT tersebut, para pemimpin Asia Tenggara membicarakan terkait koordinasi mendesak dalam menghadapi dampak perang Iran. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tekanan dari guncangan energi yang telah mengguncang perekonomian mereka yang bergantung pada impor minyak.

Selain itu, para pemimpin Asia Tenggara ini juga menyerukan adanya strategi untuk menjamin ketahanan energi dan pangan, serta mencegah krisis di masa depan di kawasan yang sangat rentan terhadap blokade Selat Hormuz yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan.

Ketua ASEAN sekaligus Presiden FilipinaFerdinand Marcos Jr mengatakan bahwa dampak dari perang Iran telah menciptakan efek domino berupa gangguan dan menyoroti perlunya pandangan ke depan, koordinasi, tindakan konkret, serta kolektif.

“Krisis baru-baru ini merupakan pengingat yang jelas tentang betapa rentannya perekonomian kita terhadap perubahan mendadak dalam tatanan internasional dan, akibatnya, ekonomi global. Gangguan yang terjadi selama beberapa minggu ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki,” tutur Ferdinand, dikutip Sabtu (09/05/2026).

Untuk mengurangi tekanan akibat perang Iran, para anggota ASEAN telah menyetujui kerangka kerja berbagi bahan bakar regional, namun belum ada penjelasan rinci mengenai bagaimana program tersebut akan berfungsi, dengan rincian penting yang masih perlu diselesaikan, termasuk negara mana yang akan diprioritaskan selama krisis.

Menanggapi kerangka kerja itu, Ferdinand menyambut baik hasil tersebut, tetapi mengakui bahwa pengaturan praktis masih perlu diklarifikasi.

“Bagaimana pembagiannya? Siapa yang mendapat apa? Bagaimana cara membayarnya? Apakah Anda membayarnya? Apakah ini pertukaran?...Kami belum pernah melakukannya sebelumnya,” tutur Ferdinand, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (09/05/2026).

Tak hanya upaya untuk berbagi bahan regional, para anggota ASEAN juga telah sepakat untuk mengembangkan jaringan listrik regional dan cadangan bahan bakar, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada aktivitas impor energi dari Timur Tengah.

Terkait impor, ASEAN diketahui saat ini mengimpor lebih dari setengah minyak mentah dan 17% gas alamnya dari kawasan tersebut. Pada akhir bulan Maret lalu, Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan keadaan darurat nasional akibat menipisnya cadangan energi.

Akan tetapi, langkah koordinasi ini masih menjadi tantangan terbesar bagi ASEAN. Meski perekonomian masing-masing negara anggotanya berkembang pesat, proses integrasi di kawasan berjalan cukup lambat karena adanya perbedaan yang sangat besar di antara 11 negara anggota. Selain itu, ASEAN juga tidak memiliki otoritas pusat yang dapat memastikan setiap negara bisa mematuhi kesepakatan dan inisiatif bersama.

Mengenai kondisi perang Iran yang masih terus berlangsung, para pemimpin ASEAN diperkirakan akan menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta mendesak dibukanya kembali Selat Hormuz. Sebelum konflik pecah, jalur ini biasa dilintasi sekitar 130 kapal setiap harinya dan mengangkut seperlima pasokan minyak serta gas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) berkontribusi senilai Rp173,4 triliun terhadap perekonomian nasional sepanjang 2018 – 2024.

Dalam riset bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial Ekonomi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, aktivitas operasional dan investasi AMMAN rata-rata berkontribusi Rp24,8 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024.

Kepala Kajian Natural Resources and Energy Studies LPEM FEB UI, Uka Wikarya, menjelaskan kontribusi AMMN menggunakan pendekatan economic multiplier berbasis Inter-Regional Input-Output (IRIO). Artinya, dampak tidak hanya berasal dari belanja langsung, tetapi juga efek domino pada rantai pasok.

“Kegiatan operasional AMMAN menciptakan rangkaian efek berganda. Misalnya, kebutuhan penyediaan makanan bagi ribuan karyawan turut menghidupkan usaha para petani, peternak, dan penyedia bahan pangan lokal,” pungkas Uka Wikarya dalam paparannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kajian itu mencatat peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp67,6 triliun selama 2018–2024. Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,024 hingga 0,098 poin persentase, atau setara mengentaskan sekitar 80.000 hingga 206.000 orang dari garis kemiskinan.

Dari sisi fiskal, AMMAN juga memberikan setoran substansial kepada kas negara. Total kontribusi fiskal, baik melalui pajak, royalti, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencapai Rp39,05 triliun dalam 7 tahun terakhir.

Selain itu, ekspor perusahaan yang mencapai US$10,29 miliar selama periode kajian menghasilkan penghematan devisa bersih sebesar US$7,66 miliar.

Dalam aspek ketenagakerjaan, operasional AMMAN rata-rata menghasilkan 55.000 lapangan kerja per tahun secara nasional. Angka serapan tenaga kerja ini mencapai puncaknya pada 2024 dengan lebih dari 105.000 kesempatan kerja, baik melalui jalur operasional langsung maupun rantai pasok domestik.

Ke depan, LPEM FEB UI memproyeksikan pengoperasian penuh smelter tembaga AMMAN akan meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat hilirisasi mineral nasional. Hal ini diharapkan mendorong perkembangan industri hilir berbasis logam seperti sektor elektronik dan manufaktur secara berkelanjutan.

Sementara itu, AMMN juga tengah berpacu dengan waktu menjelang berakhirnya masa relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga pada April 2026.

Perseroan diketahui mengajukan izin ekspor konsentrat seiring kondisi kahar atau force majeuresmelter tembaga perseroan pada Juli 2025. Hal ini pun mengakibatkan kegiatan operasional smelter dihentikan sementara waktu.

Vice President Corporate Communications Amman Mineral, Kartika Octaviana, menyatakan bahwa perseroan terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala teknis dan melakukan fixing pada sisa isu operasional. Langkah itu seturut dengan komitmen AMMN untuk menjalankan mandat hilirisasi secara penuh.

“Kami terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala teknis yang ada. Kita lihat sampai akhir April nanti, semoga semuanya lancar sesuai amanat pemerintah,” ucap Kartika dalam kesempatan yang sama.

Hingga saat ini, AMMN belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan rencana pengajuan perpanjangan relaksasi ekspor kembali kepada pemerintah. Kartika menyatakan bahwa fokus utama manajemen adalah memaksimalkan fasilitas yang ada daripada berspekulasi mengenai permohonan izin baru.

Meskipun sempat menghadapi kendala teknis, manajemen melaporkan bahwa sejak Januari 2026, fasilitas pemurnian tersebut sudah mulai kembali beroperasi secara parsial dan terus ditingkatkan kapasitasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim program makan bergizi gratis (MBG) menimbulkan efek domino yang merambah industri otomotif roda empat, bahkan membuat salah satu merek mobil kini menjadi sulit ditemukan di pasaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memgatakan program MBG turut berdampak pada penjualan salah satu merek mobil yang kini beredar luas di masyarakat.

Menurutnya, kendaraan tersebut sebelumnya kurang diminati pasar, namun kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat permintaannya meningkat signifikan.

“[MBG] berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer, yang selama ini mungkin tidak laku, karena satu SPPG butuh dua mobil. Kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu. Dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Selain kendaraan roda empat, efek MBG juga merambah industri otomotif roda dua. Berdasarkan data dari Astra Honda Motor (AHM), Dadan menyebut penjualan sepeda motor sepanjang 2025 mencapai 4,9 juta unit dan turut terdongkrak imbas bergulirnya program MBG.

“Kenapa? Karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, jika dalam satu SPPG yang mempekerjakan sekitar 50 orang, maka sekitar 60% pegawai atau setara 30 orang membeli sepeda motor. Kondisi tersebut secara langsung mendorong kenaikan permintaan kendaraan roda dua.

Tak hanya sektor otomotif, Dadan menuturkan program MBG juga mendorong sektor pangan dan pelaku usaha kecil. Dia menyebut petani hidroponik mengalami lonjakan omzet hingga 100%, sementara pelaku usaha tahu yang sebelumnya nyaris bangkrut kini kembali bangkit.

Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa sektor persusuan nasional juga mulai merasakan dampak dari MBG dengan memasok kebutuhan susu.

“Sekarang pabrik-pabrik susu atau peternak susu di Boyolali, di Bandung sudah membuat susu pasteurisasi dan juga mereka sudah membuat satu cold storage yang bisa memasok kebutuhan susu, di mana 1 SPPG setiap hari butuh 450 liter susu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan layer (lapisan) baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2026 dinilai berisiko memperbesar kebocoran fiskal dan melemahkan keberlanjutan penerimaan CHT dalam jangka menengah.

Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Candra Fajri Ananda mengatakan rencana tersebut perlu sikap kehati-hatian dan terintegrasi dengan upaya pengendalian rokok ilegal.

Menurutnya, dari sisi kinerja fiskal, kebijakan penambahan layer baru juga berkaitan dengan tren penerimaan negara dari sektor cukai. Pada 2025, realisasi penerimaan cukai tercatat sebesar Rp221,7 triliun, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp226,4 triliun, seiring dengan kontraksi produksi hasil tembakau sekitar 3% secara tahunan.

"Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan penambahan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3 berisiko mendorong sistem cukai rokok semakin mendekati titik jenuh," kata Candra dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Dia berpendapat apabila pemerintah mempertimbangkan penambahan layer dalam struktur tarif CHT pada SKM dengan membentuk SKM Golongan 3, maka kebijakan tersebut berisiko menimbulkan distorsi dalam segmentasi harga rokok.

Adapun, keberadaan SKM Golongan 3 dengan tarif relatif lebih rendah akan menciptakan insentif ekonomi bagi produsen maupun konsumen untuk melakukan downtrading, yaitu pergeseran produksi dan konsumsi dari golongan yang lebih tinggi ke golongan yang lebih rendah.

Merujuk hasil kajian PPKE FEB UB (2024), lanjutnya, bahwa meskipun permintaan rokok bersifat inelastis terhadap harga, konsumen tetap responsif terhadap perubahan struktur harga dengan memilih alternatif yang lebih murah.

Candra menegaskan, dalam konteks penambahan SKM Golongan 3, berisiko tidak memperluas basis cukai, melainkan justru menggerus penerimaan dari SKM Golongan 2 yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama penerimaan CHT.

Hasil kajian tersebut juga menyatakan, dampak lanjutan dari downtrading SKM tidak hanya terbatas pada pergeseran konsumsi antargolongan SKM, tetapi juga berisiko menekan kinerja Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1. Pasalnya, struktur pasar rokok di Indonesia bersifat saling beririsan pada segmen harga menengah ke bawah.

Dalam kondisi tersebut, konsumen berpendapatan rendah memiliki sensitivitas harga relatif lebih tinggi, cenderung melakukan substitusi konsumsi ke rokok yang lebih murah.

Pada perspektif penerimaan negara, kombinasi antara downtrading SKM Golongan 2, tekanan terhadap SKT Golongan 1, dan masih terdapatnya peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan loss penerimaan negara yang makin besar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) Gita Mahyarani menyoroti perkembangan sektor batu bara bagi Kalimantan Timur. Pelemahan kinerja industri batu bara nasional diyakini akan berdampak ke kawasan.

Secara nasional, pelaku usaha kini mengalami peningkatan biaya produksi akibat pencabutan subsidi biofuel (B40) dan ketidakpastian regulasi, seperti rencana bea keluar ekspor. Kondisi ini menekan margin pelaku usaha dan memperlambat aktivitas produksi di sejumlah daerah penghasil batu bara utama.

Adapun, dia menuturkan khusus di tingkat regional, tantangan tidak kalah pelik. "Usulan kenaikan dana CSR tambang [menjadi Rp10.000 per ton], tarif BUP Muara Berau yang tinggi, ketidakpastian izin terkait deliniasi tambang di IKN, serta maraknya tambang ilegal menjadi hambatan serius," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (24/10/2025).

Secara year to date (YTD) hingga Agustus 2025, produksi nasional merosot 8,15%. Serupa tapi tak sama, volume ekspor juga tergerus 9,5% (YTD Januari hingga September). Pelemahan ini disebabkan oleh kombinasi lesunya permintaan global, kendala cuaca, tantangan teknis operasional, dan peningkatan biaya operasional.

Kalimantan Timur, yang mendominasi 33,7% izin pertambangan di Indonesia dan memiliki potensi sumber daya terbesar, menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya. Target produksi Kaltim untuk 2025 diproyeksikan turun 2% menjadi 380 juta ton, dari realisasi 388,5 juta ton di tahun sebelumnya.

Gita mengklaim perlambatan di sektor batu bara akan memberi efek domino terhadap perekonomian daerah. "Perekonomian Kaltim pada kuartal II/2025 tercatat melambat, hanya tumbuh 4,69% secara tahunan (y-on-y), atau turun dari 5,85% pada periode yang sama tahun lalu," klaimnya.

Kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi sebesar -0,13%.

Dari sisi pasar eksternal, penurunan ekspor batu bara Kaltim utamanya didorong oleh melemahnya permintaan dari dua raksasa Asia, China dan India. Namun, APBI mencatat ada secercah harapan dari meningkatnya permintaan beberapa negara di kawasan Asean yang mulai memperkuat kebutuhan energi mereka.

Di sisi lain, pasar domestik (DMO) juga menunjukkan tren serupa dengan penurunan 10,8% (YTD Januari–Agustus). Sektor kelistrikan masih menjadi konsumen domestik terbesar, menyerap 67,43% dari total DMO.