Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras dunia mulai mengirimkan sinyal kewaspadaan bagi Indonesia. Meski stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah dan mampu meredam gejolak harga global, tekanan terhadap produksi domestik berpotensi menjadi faktor yang lebih menentukan arah harga beras nasional pada semester II/2026.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Beras FAO mencapai rata-rata 104,8 poin pada Mei 2026 atau naik 2,7% dibandingkan April.

Penguatan harga terjadi di seluruh segmen utama perdagangan beras global, mulai dari beras ketan, Indica, Japonica hingga beras wangi.

Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi di negara-negara eksportir utama serta kekhawatiran pasar terhadap risiko cuaca yang dapat mengganggu produksi pada musim tanam mendatang.

Vietnam menjadi negara dengan kenaikan harga paling tajam. Harga beras negara tersebut mencapai level tertinggi dalam 16 bulan terakhir akibat terbatasnya pasokan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Di Thailand, harga beras juga mengalami penguatan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kemunculan El Nino yang dapat mengganggu produksi. Permintaan yang tetap tinggi dari negara-negara Asia Tenggara turut memperkuat kenaikan harga.

Sebaliknya, harga beras di India dan Pakistan cenderung lebih stabil karena aktivitas perdagangan yang relatif terbatas. Namun pasar tetap dibayangi ketidakpastian setelah muncul kekhawatiran terhadap prospek ekspor India ke Afrika Barat.

Meski harga beras dunia menguat, Indonesia dinilai belum menghadapi ancaman langsung terhadap stabilitas harga domestik. Ketergantungan terhadap impor beras yang semakin berkurang membuat transmisi harga global ke pasar dalam negeri relatif terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga beras dunia belum akan berdampak besar terhadap harga beras nasional selama produksi domestik masih mampu memenuhi kebutuhan.

“Menurut saya, risiko rambatan ke Indonesia relatif terbatas, meskipun tetap perlu diwaspadai. Karena Indonesia saat ini jauh lebih mengandalkan produksi domestik dibanding impor, transmisi harga global ke pasar domestik tidak akan sebesar negara pengimpor bersih,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ketahanan Indonesia saat ini juga ditopang oleh cadangan beras pemerintah yang berada pada level sangat tinggi. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga dalam beberapa bulan mendatang.

“Dari sisi jangka pendek, Indonesia relatif lebih aman. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga memberikan ruang intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga,” ujar Rizal.

Namun, menurut dia, stok hanya berfungsi sebagai bantalan sementara. Ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim stabilitas harga beras nasional masih terjaga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan inflasi beras berhasil dikendalikan dalam dua tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Mei 2026 hanya sebesar 0,38%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan inflasi beras yang sempat mencapai 3,59% pada Mei 2024.

“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir,” kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi, Senin (15/6/2026).

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan BUMN pangan.

Sejak Januari hingga awal Juni 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Meski demikian, rendahnya inflasi beras tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor pertanian yang sepenuhnya aman. Tantangan justru muncul dari sisi produksi dan biaya usaha tani yang masih tinggi.

Menurut Rizal, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga beras dibandingkan perkembangan pasar global.

Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, hingga ongkos distribusi dinilai menjadi sumber tekanan utama bagi harga beras nasional.

“Saat ini saya melihat faktor domestik lebih dominan. Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, serta ongkos distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap harga beras nasional,” ujarnya.

BPS mencatat harga beras grosir sepanjang 2026 masih berada di kisaran Rp14.200 per kilogram. Angka tersebut menunjukkan tekanan biaya produksi di dalam negeri masih relatif tinggi meskipun inflasi konsumen berhasil dikendalikan.

Kekhawatiran juga muncul karena produksi beras nasional diperkirakan mengalami perlambatan setelah masa panen raya berakhir. Penurunan produksi dalam periode yang panjang berpotensi mengurangi efektivitas stok sebagai instrumen stabilisasi.

Rizal menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

“Stok yang besar memang dapat meredam gejolak dalam jangka pendek. Tetapi apabila penurunan produksi berlanjut akibat cuaca, berkurangnya luas tanam, atau meningkatnya biaya produksi, maka cadangan tersebut akan terus terkuras,” katanya.

Dia menambahkan berbagai lembaga internasional juga mulai memperkirakan stok akhir beras Indonesia dapat mengalami penurunan pada musim berikutnya apabila produksi melemah dan impor berkurang.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat langkah mitigasi terhadap risiko iklim yang berpotensi memengaruhi hasil panen.

Untuk semester II/2026, Rizal memperkirakan harga beras domestik masih berpotensi mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut diperkirakan berlangsung secara moderat dan belum mengarah pada lonjakan harga seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Setelah panen raya berakhir, pasokan musiman akan berkurang sementara harga beras dunia mulai menguat dan biaya produksi domestik masih tinggi.

“Dengan stok pemerintah yang besar serta kemampuan melakukan operasi pasar, kenaikan harga diperkirakan masih dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menahan harga beras agar tetap rendah, melainkan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga gabah yang menguntungkan petani dan harga beras yang tetap terjangkau bagi konsumen agar inflasi pangan tetap terkendali,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga beras dunia saat ini lebih tepat dipandang sebagai sinyal peringatan daripada ancaman langsung. Stok beras yang melimpah memang memberi perlindungan jangka pendek, tetapi keberlanjutan stabilitas harga nasional tetap akan ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dalam negeri ketika musim panen berakhir dan risiko iklim mulai meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gabah di sejumlah sentra produksi dinilai mulai menimbulkan dilema baru bagi pemerintah. Di satu sisi menguntungkan petani, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong lonjakan harga beras di tingkat konsumen.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan harga gabah di lapangan kini sudah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dia menyebut harga gabah di sejumlah daerah bahkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, tapi di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000. Di Pati, Jawa Timur, sudah Rp8.000,” kata Firman dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar apabila lonjakan harga gabah terus terjadi.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik, maka harga [beras] tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Firman menilai kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama biaya distribusi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.

Dia mengatakan harga solar nonsubsidi saat ini telah mencapai Rp30.000 per liter sehingga pedagang harus menghitung ulang ongkos distribusi dan harga jual beras.

“Akhirnya pedagang mengkalkulasi ulang harga jual beras termasuk biaya transportasi. Yang menjadi beban akhirnya masyarakat,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah terus memantau kondisi serapan gabah dan harga beras di berbagai daerah melalui koordinasi lintas pihak.

Kementerian Pertanian melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau persoalan di lapangan, mulai dari serapan gabah, irigasi rusak, pupuk subsidi, hingga harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

Dia menjelaskan sebagian temuan harga beras tinggi di pasar ternyata berasal dari kategori beras khusus yang tidak masuk dalam ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Menurutnya, beras premium dengan tambahan vitamin, mineral, atau kandungan khusus memang dapat dijual di atas HET beras medium maupun premium reguler.

“Kadang ada beras kemasan khusus yang ada kandungan tertentu sehingga harganya tidak dibatasi oleh HET,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menetapkan HET beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Sudaryono menegaskan HPP gabah sebesar Rp6.500 merupakan batas minimal pembelian di tingkat petani untuk menjaga kesejahteraan produsen.

Namun, pemerintah juga tetap menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen melalui pengaturan HET beras.

“Kalau harga gabah tinggi itu bagus untuk petani, tapi kalau terlalu tinggi juga ada indikasi harga beras akan ikut tinggi,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Pertama melalui penegakan hukum oleh Satgas Pangan terhadap dugaan penjualan beras di atas HET. Kedua melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog dengan harga Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Ketiga melalui penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Nanti dicek dulu apakah itu beras khusus, medium, atau premium. Kalau memang ada pelanggaran, kami siap investigasi,” ujar Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras berlanjut pada April 2026 di seluruh rantai perdagangan, mulai dari tingkat penggilingan hingga eceran, sehingga menambah tekanan inflasi pangan di tengah percepatan inflasi tahunan nasional ke level 2,42%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,50% secara bulanan dibandingkan Maret 2026. Sementara itu, secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 7,47%.

“Rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2026 secara total naik 0,50% month-to-month dan naik 7,47% year-on-year,” kata Ateng dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir. Pada April 2026, inflasi beras grosir tercatat sebesar 0,39% secara bulanan dan 5,45% secara tahunan.

Sementara itu, di tingkat eceran, harga beras naik lebih tinggi dibanding grosir, yakni 0,58% secara bulanan dan 4,36% secara tahunan.

BPS menegaskan harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas beras serta seluruh wilayah Indonesia.

Data ini menunjukkan tekanan harga beras masih cukup merata dan belum sepenuhnya reda, meskipun pemerintah terus melakukan intervensi melalui cadangan beras pemerintah dan operasi pasar.

Pada saat bersamaan, inflasi tahunan nasional pada April 2026 meningkat menjadi 2,42%, terutama didorong kelompok makanan, minuman, serta perawatan pribadi.

Perkembangan tersebut menandakan sumber tekanan inflasi mulai bergeser dari komponen energi menuju konsumsi rumah tangga, terutama pangan pokok.

Secara historis, laju inflasi sepanjang 2025 hingga awal 2026 sempat menyentuh puncak di kisaran 3,48% sebelum melandai. Namun, level April 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga beras di seluruh level distribusi menjadi perhatian karena komoditas ini memiliki bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional aneka beras di tingkat konsumen terpantau stabil dan bervariasi pada Selasa (20/1/2026). Di sisi lain, harga rerata telur ayam ras masih melanjutkan tren kenaikan.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.05 WIB, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog mencapai Rp12.397 per kilogram di tingkat konsumen. Adapun, harga eceran tertinggi (HET) nasional beras SPHP ditetapkan sebesar Rp12.500–Rp13.500 per kilogram.

Di sisi lain, harga rata-rata beras medium nonSPHP di tingkat konsumen adalah Rp13.674 per kilogram. Untuk harga rata-rata beras medium dibanderol Rp13.373 per kilogram.

Secara nasional, harga rerata beras khusus lokal mencapai Rp15.175 per kilogram. Serta, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen adalah Rp15.457 per kilogram.

Telur Naik, Daging Ayam Turun

Beranjak ke komoditas pangan lain, Panel Harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata telur ayam ras di tingkat konsumen terpantau masih merangkak meski tipis 1,19% dari harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp30.000 per kilogram menjadi Rp30.357 per kilogram.

Namun, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol justru turun 5,86% dari HAP nasional Rp40.000 per kilogram atau mencapai Rp37.655 per kilogram.

Untuk harga pangan yang bersumber dari protein hewani lainnya, yakni daging sapi murni dibanderol Rp135.149 per kilogram secara rerata nasional. Harganya turun 3,47% dari HAP nasional Rp140.000 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp140.000 per kilogram dan Rp105.083 per kilogram.

Lebih lanjut, harga rata-rata ikan kembung Rp42.602 per kilogram, ikan tongkol Rp35.736 per kilogram, dan ikan bandeng adalah Rp34.978 per kilogram di tingkat konsumen.

Selanjutnya, aneka cabai mengalami harga yang bervariasi di tingkat konsumen. Harga rata-rata cabai rawit merah berada di rentang HAP nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram, atau mencapai Rp46.860 per kilogram.

Harga rata-rata cabai merah keriting menunjukkan level Rp33.550 per kilogram atau turun dari HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram, dan cabai merah besar adalah Rp34.347 per kilogram di tingkat konsumen.

Kemudian, harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen mencapai Rp40.373 per kilogram atau berada dalam rentang HAP nasional Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Serta, rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp37.688 per kilogram, atau turun 5,78% dari HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

Untuk harga rata-rata gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing dibanderol Rp18.064 per kilogram dan Rp11.158 per kilogram. Rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing di level Rp12.492 per kilogram dan Rp9.416 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata jagung pakan peternak adalah Rp6.705 per kilogram atau naik 15,6% dari HAP nasional Rp5.800 per kilogram, sedangkan harga kedelai biji kering impor turun dari HAP nasional Rp12.000 per kilogram menjadi Rp10.906 per kilogram secara nasional.

Berikutnya, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing dibanderol Rp20.531 per liter dan Rp17.266 per liter. Di sisi lain, harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp17.238 per liter atau masih melampaui HET yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga rata-rata aneka beras secara nasional, mulai dari medium hingga premium, mulai menunjukkan tren penurunan pada pekan ketiga November 2025. Namun, harga beras di zona 3 masih mengalami kenaikan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan harga beras sejalan dengan menyusutnya jumlah daerah yang mencatat kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras, dari 39 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya menjadi 37 kabupaten/kota.

Menurut Amalia, penurunan harga rata-rata beras ini tidak lepas dari koordinasi intensif antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), serta pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan memonitor distribusi.

“Ini sinyal yang bagus, karena artinya pengendalian harga beras yang dilakukan oleh Kemendagri bersama Kementan dan juga para pemerintah daerah sudah betul-betul menunjukkan hasil yang terlihat dari turunnya rata-rata harga beras nasional menjadi sekitar Rp15.238 per kilogram,” kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data BPS, harga beras secara nasional pada pekan ketiga November 2025 turun 1,56% menjadi Rp15.238 per kilogram, dibandingkan posisi Oktober 2025 yang mencapai Rp15.479 per kilogram.

BPS menyebut, sebanyak 66,11% wilayah Indonesia telah mencatat penurunan IPH beras. Kondisi menandakan tekanan harga yang semakin merata berkurang di berbagai daerah.

Meski demikian, Amalia mengingatkan kenaikan harga masih terjadi di sejumlah wilayah zona 3, terutama di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan akses distribusi terbatas.

Data menunjukkan, harga beras tertinggi terpantau di Kabupaten Intan Jaya yang mencapai Rp54.772 per kilogram, disusul Kabupaten Puncak yang berada di level Rp45.000 per kilogram, serta Kabupaten Pegunungan Bintang yang mencatat harga Rp40.000 per kilogram.

Amalia menilai, sejumlah wilayah tersebut memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah pusat dan daerah. “Yang paling besar dan paling tinggi ada di Kabupaten Tambrauw. Yang paling rendah penurunannya di kawasan Jawa dan Sumatera, terutama Musi Banyuasin,” ujarnya.

Jika diperinci lebih jauh, harga beras berdasarkan kualitas juga mengalami penurunan. Amalia menyebut penurunan harga yang terjadi pada kedua kualitas beras menunjukkan membaiknya kondisi pasar.

BPS mencatat, rata-rata harga beras medium secara nasional turun 1,54% menjadi Rp14.253 per kilogram, dari sebelumnya Rp14.475 per kilogram pada Oktober 2025.

Kondisi serupa terjadi pada rata-rata harga beras premium yang turun 1,67% menjadi Rp16.040 per kilogram, dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai Rp16.313 per kilogram.

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pengendalian harga beras nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan intensitas operasi pasar serta pengawasan ketat terhadap jalur distribusi di seluruh daerah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras nasional dalam kondisi aman dengan cadangan mencapai sekitar 3,8 juta ton, termasuk lebih dari 1 juta ton untuk operasi pasar stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga awal 2026. Dalam dua pekan ke depan, operasi pasar akan digencarkan di berbagai wilayah.

“Presiden Prabowo memerintahkan agar harga beras turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog, dan sejumlah pejabat terkait.

Amran menegaskan, operasi pasar akan berjalan paralel dengan pengawasan terhadap distributor dan pengecer agar harga tetap sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

“Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan memperkuat pengawasan dan intervensi pasar,” tegas Amran.

Ia menambahkan, pemerintah akan memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET atau tidak sesuai mutu.

“Kalau masih ada yang melanggar, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran. Jika tidak diindahkan, izinnya bisa dicabut,” ujar Amran.

Kompak kawal stabilitas harga

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, saat ini jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras menurun drastis dari 233 kabupaten/kota menjadi 59.

Ia mendukung langkah Mentan Amran memperkuat operasi pasar rutin melalui gerakan pangan murah, pasar rakyat, serta pengawasan distribusi oleh instansi terkait.

”Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terang Tito.

Mendag Budi Santoso menambahkan, pihaknya siap bersinergi dalam pemantauan harga bahan pokok di pasar bersama Bulog dan Satgas Pangan.

“Kami akan terus kolaborasi untuk memastikan penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan

Selain itu, lanjut dia, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga.

Tindak tegas pelaku penyelewengan beras

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian telah menindak pelaku penyelewengan harga beras tidak sesuai HET dan standar mutu.

“Sudah ada 31 laporan polisi dan 41 tersangka ditetapkan. Kami pastikan tidak ada permainan harga dan mutu beras di lapangan,” tegasnya.

Listyo Sigit mengatakan bahwa sesuai dengan kebijakan Presiden, langkah penegakan hukum dinilai efektif dalam mengendalikan produsen beras.

Ia menegaskan, kepolisian akan terus memastikan agar tidak terjadi permainan harga maupun mutu beras.

Selain itu, Satgas Pangan bersama Dikrimsus, Dinas terkait, dan Kepala Pasar juga akan melakukan pengecekan langsung di lapangan jika ditemukan kenaikan harga untuk segera ditindak.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar Rp 13.500 per kilogram (kg) untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi), Rp 14.000 untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), serta Rp 15.500 untuk zona 3 (Maluku dan Papua).

Sementara untuk beras premium, HET ditetapkan Rp 14.900, Rp 15.400, dan Rp 15.800 per kg masing-masing untuk zona 1, 2, dan 3.