Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gabah di sejumlah sentra produksi dinilai mulai menimbulkan dilema baru bagi pemerintah. Di satu sisi menguntungkan petani, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong lonjakan harga beras di tingkat konsumen.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan harga gabah di lapangan kini sudah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dia menyebut harga gabah di sejumlah daerah bahkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, tapi di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000. Di Pati, Jawa Timur, sudah Rp8.000,” kata Firman dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar apabila lonjakan harga gabah terus terjadi.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik, maka harga [beras] tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Firman menilai kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama biaya distribusi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.

Dia mengatakan harga solar nonsubsidi saat ini telah mencapai Rp30.000 per liter sehingga pedagang harus menghitung ulang ongkos distribusi dan harga jual beras.

“Akhirnya pedagang mengkalkulasi ulang harga jual beras termasuk biaya transportasi. Yang menjadi beban akhirnya masyarakat,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah terus memantau kondisi serapan gabah dan harga beras di berbagai daerah melalui koordinasi lintas pihak.

Kementerian Pertanian melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau persoalan di lapangan, mulai dari serapan gabah, irigasi rusak, pupuk subsidi, hingga harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

Dia menjelaskan sebagian temuan harga beras tinggi di pasar ternyata berasal dari kategori beras khusus yang tidak masuk dalam ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Menurutnya, beras premium dengan tambahan vitamin, mineral, atau kandungan khusus memang dapat dijual di atas HET beras medium maupun premium reguler.

“Kadang ada beras kemasan khusus yang ada kandungan tertentu sehingga harganya tidak dibatasi oleh HET,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menetapkan HET beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Sudaryono menegaskan HPP gabah sebesar Rp6.500 merupakan batas minimal pembelian di tingkat petani untuk menjaga kesejahteraan produsen.

Namun, pemerintah juga tetap menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen melalui pengaturan HET beras.

“Kalau harga gabah tinggi itu bagus untuk petani, tapi kalau terlalu tinggi juga ada indikasi harga beras akan ikut tinggi,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Pertama melalui penegakan hukum oleh Satgas Pangan terhadap dugaan penjualan beras di atas HET. Kedua melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog dengan harga Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Ketiga melalui penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Nanti dicek dulu apakah itu beras khusus, medium, atau premium. Kalau memang ada pelanggaran, kami siap investigasi,” ujar Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi tanpa membuka keran importasi sepanjang 2026.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman yang didukung dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Rachmi menuturkan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Stoknya terdiri dari CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129.000 ton.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Rachmi menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Tercatat, hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober—November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71% dari total sasaran 18,27 juta PBP.

Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.

Rachmi menuturkan, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meski pasokan nasional dalam kondisi kuat, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, hingga kondisi wilayah tertentu.

“Harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bapanas mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.