Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menegaskan tidak akan ikut dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di Monas. Rencananya, perayaan May Day di Monas bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“KSPI dan Partai Buruh kembali menegaskan bahwa hanya akan melakukan aksi May Day pada 1 Mei 2026 di depan gedung DPR,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas lantaran dipandang lebih kepada aksi seremonial belaka. Sementara aksi yang digelar KSPI dan Partai Buruh berfokus pada penyampaian tuntutan konkret atas sejumlah janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi.

“Perayaan di Monas lebih kepada seremonial,” tegas Said.

KSPI mencatat terdapat enam isu utama yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah pada peringatan May Day tahun lalu, tetapi hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga diangkat dalam aksi kali ini.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Rabu (28/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh kali ini membawa tuntutan penolakan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta ancaman PHK massal terhadap 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” kata Said, dikutip Rabu (28/1/2026).

Menurut Said, pihaknya akan bergerak ke Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan YouTube Indonesia.

Aksi di Istana ditujukan agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan.

KSPI juga meminta Pramono menunda penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.

“UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dituntut untuk mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.

Terkait ancaman PHK di PT Pakerin, dia menyebut masalah bermula dari perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank. Akibatnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti.

“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.

Sementara itu, tuntutan buruh dalam berunjuk rasa di Kantor Komdigi dan YouTube Indonesia disebut mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi. Said mengeklaim pemblokiran dilakukan pada kanal YouTube sejumlah organisasi buruh beberapa waktu terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demontrasi besar-besaran pada Rabu (28/1/2026) di sejumlah titik di Jakarta, seperti Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh di Istana masih berkaitan dengan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Said menjelaskan, terkait dengan aksi di Jakarta, pihaknya menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, dari sebelumnya Rp5,73 juta.

Pihaknya juga meminta penundaan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.

“Meminta UMP DKI direvisi, dan UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, untuk aksi di Jawa Barat, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.

Selain itu, KSPI turut menuntut agar pemerintah turun tangan tekait ancaman PHK 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurutnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti. Hal ini diakibatkan oleh perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank.

“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.

Adapun, terkait dengan aksi unjuk rasa di Kantor Komdigi, dia menyebut tuntutan buruh mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi yang tecermin dari pemblokiran kanal YouTube sejumlah organisasi buruh. Pihaknya juga berencana mendatangi Kantor YouTube Indonesia.

“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” tutur Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal melayangkan kritik tajam terhadap tindakan aparat keamanan yang membatasi ruang gerak aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (29/12/2025).

Pasalnya, demo buruh kali ini semestinya digelar di sekitar kawasan Patung Kuda untuk kemudian konvoi bergerak menuju Istana Merdeka. Akan tetapi, dalam praktinya massa demo digeser mundur di sekitar Monas.

"Seyogyanya di depan istana negara, tetapi teman-teman bisa lihat, mohon disiarkan melalui media, demokrasi di Indonesia makin mundur. Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat," kata Said saat ditemui di sekitar Monas, Senin (29/12/2025).

Said melanjutkan, Istana tidak semestinya menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh para buruh.

Dia juga menekankan bahwa reformasi di tubuh kepolisian perlu dipercepat agar pendekatan terhadap massa aksi tidak lagi menggunakan cara-cara represif. Pada saat yang sama, dia turut menyayangkan penutupan akses menuju Istana Negara.

"Bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek? Para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke zaman militeristik," tegasnya.

Sementara berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi mulai berkumpul di lokasi pada pukul 10.00 WIB. Setidaknya, demonstran yang datang sekitar 500 buruh.

Adapun, buruh baru melakukan konvoi pada pukul 11.15 WIB. Seiring dengan penutupan tersebut, rute konvoi diubah. Dimulai dari jalan Medan Merdeka Selatan dan aksi konvoi berakhir tempat di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk diketahui, KSPI membawa tuntutan agar UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dapat direvisi, karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurutnya, perhitungan KHL pekerja DKI Jakarta dari Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp5,89 juta. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp160.000 dari besaran UMP yang telah diteken.

Said juga menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang lebih tinggi 2% hingga 5% dari KHL. Hal ini disebutnya harus mengacu pada karakter sektor industri di Ibu Kota.

Sementara itu, pihaknya menyoroti penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dianggap mengubah atau menghilangkan rekomendasi sejumlah bupati/wali kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada titik terang terkait dengan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang tenggat pengumuman pada November mendatang.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa pertemuan lanjutan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) belum terlaksana sejak rapat pertama berlangsung beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, kalangan buruh pun berencana kembali menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada Kamis (30/10/2025).

“Belum ada progres [pembahasan UMP 2026]. Aksi tetap 30 Oktober,” kata Said saat dihubungi Bisnis, Senin (27/10/2025).

Dia melanjutkan, pemerintah pun belum menetapkan jadwal pembahasan berikutnya. Said menilai bahwa pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu lebih tanggap dalam perumusan formula upah minimum ini.

Adapun, soal rencana demonstrasi pada Kamis nanti, Said memperkirakan jumlah massa yang akan bergabung pada aksi di Jakarta mencapai 5.000 hingga 10.000 buruh. Aksi demo rencananya bakal digelar di dua lokasi yakni di Istana Negara atau Gedung DPR RI.

Pihaknya kembali menuntut kenaikan UMP pada tahun depan sebesar 8,5%–10,5% yang disebut telah berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2024, serta pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurutnya, apabila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh, Said mengumumkan rencana mogok nasional selama 1-3 hari yang melibatkan 5 juta buruh dari 5.000 pabrik di Tanah Air.

“Mogok nasional akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin dan bertanggung jawab,” ucap Said.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker tengah mematangkan perumusan kenaikan UMP 2026 yang akan diumumkan secara resmi pada November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap finalisasi formula dan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian formula baru untuk tahun depan.

Dia tidak menampik kemungkinan adanya perubahan formula penghitungan UMP tahun depan, tetapi belum bersedia membeberkan lebih jauh aspek apa yang akan disesuaikan dari formula lama.

“Masih kita kaji terus. Itu kan tiap tahun begitu kita, jadi itulah fungsi dialog sosial itu dilakukan. Jangan lupa ada Dewan Pengupahan Nasional yang nanti lebih banyak berperan,” katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).