Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan konfederasi buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Serta Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nuna Wea.

Lima tokoh buruh yang dekat dengan Prabowo tersebut secara bergiliran menyampaikan aspirasi di panggung utama, disaksikan Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan serta Konvensi 190 terkait kekerasan di tempat kerja. Dia juga menyoroti perlunya revisi aturan ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja, pengupahan, dan praktik alih daya.

“Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing, itu akan segera disahkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pekerja sektor informal seperti ojek online dan penguatan aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyoroti tekanan biaya hidup buruh, khususnya terkait kebutuhan hunian dan pengasuhan anak. Dia mendorong pemerintah menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri serta membangun perumahan terintegrasi untuk menekan beban biaya transportasi dan sewa.

“Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dia juga menegaskan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang masih membuka ruang pelanggaran, mulai dari upah di bawah ketentuan hingga praktik union busting.

Berikutnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan 11 isu strategis yang didorong buruh, di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga reformasi pajak yang mengecualikan pesangon dan tunjangan hari raya dari objek pajak.

Dia juga mengingatkan potensi gelombang PHK di sektor tekstil, semen, dan nikel dalam waktu dekat, serta meminta moratorium industri yang mengalami kelebihan kapasitas.

“Perang telah mengancam PHK di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan,” ujarnya.

Selain itu, buruh meminta penurunan potongan komisi pengemudi ojek online menjadi 10%, perlindungan industri padat karya, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara.

Kemudian, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menambahkan agenda kesejahteraan jangka panjang, seperti beasiswa bagi aktivis buruh melalui LPDP, pembangunan rumah sakit buruh, serta percepatan realisasi Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan pekerja.

“Sudah 30 tahun belum bisa terealisasikan, Pak. Bisa dibangun [rumah sakit buruh] di kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Menteri LH sekaligus Presiden KSPSI Jumhur Hidayat menyoroti konsolidasi gerakan buruh yang kini disebutnya lebih terkoordinasi. Dia menyampaikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menyatukan berbagai elemen serikat pekerja.

“Kami berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo akan memberikan kejutan saat peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2026.

Sebanyak 200.000 buruh dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat akan memadati wilayah Jakarta, serta melakukan aksi demo di sekitar Monas. Aksi May Day menjadi kegiatan tahunan bagi para buruh untuk menyuarakan hak-hak dengan cara turun ke jalan agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan. Namun, dia enggan membeberkan kebijakan yang disampaikan oleh Prabowo.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Di samping itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut giat Hari Buruh mendatang.

Salah satunya terkait jumlah buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hingga panitia pelaksana yang berasal dari unsur buruh dan serikat pekerja itu sendiri.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan masa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Buruh Menagih Janji May Day 2025

Terkait tuntutan pada tahun ini, pihaknya menyebut akan mendorong agar pemerintah meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Salah satunya adalah Konvensi ILO 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta Konvensi 188 yang mengatur pekerjaan di sektor perikanan.

Buruh juga mendorong perwujudan regulasi bagi pengemudi ojek online (ojol) serta percepatan penyusunan undang-undang (UU) ketenagakerjaan baru, yang memiliki batas akhir pengesahan pada Oktober 2026 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal kembali menagih enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atau outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat. “Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.

Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku. Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.

Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengungkapkan rencana besar peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2026. Sekitar 300.000 pekerja disebut akan berkumpul dalam apel akbar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“1 Mei kita akan ramai-ramai nih. 1 Mei ada hampir 300.000 [buruh] ya, akan bersama-sama kita apel di Monas merespons alhamdulillah karena beberapa harapan kaum buruh itu diterima oleh negara,” ujar Jumhur di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, sejumlah tuntutan buruh mulai diakomodasi pemerintah. Ia mencontohkan rencana ratifikasi Konvensi 188 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang perlindungan nelayan, pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga pengetatan sistem outsourcing.

Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja juga disebut tengah disiapkan agar lebih berkeadilan.

“Undang-Undang Cipta Kerja yang baru betul-betul serius digarap untuk adil bagi semua. Ini serius, ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia,” katanya.

Konvoi Buruh Menuju Monas

Jumhur menyampaikan dirinya akan memimpin langsung rombongan buruh menuju Monas. Sekitar 40 ribu buruh dari Jakarta direncanakan melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.

“Kita akan, saya rencana, kan itu hari libur ya, hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta sekitar 40 ribu naik motor. Akan ke Monas sama-sama bergabung dengan teman-teman dari Jabodetabek yang naik bus,” ujarnya.

Presiden Dijadwalkan Hadir

Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.

“Bapak Presiden? Rencana dengan Bapak Presiden,” kata Jumhur.

Menjelang Hari Buruh, isu perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Jumhur menyebut kalangan buruh mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang paling utama Satgas PHK. Dan insya Allah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang satgas mitigasi PHK,” ujarnya.

Satgas tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen intervensi pemerintah dalam menekan angka PHK serta menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi.

“Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang lain lah kira-kira,” kata Jumhur.

Dengan rencana mobilisasi ratusan ribu buruh dan kemungkinan kehadiran Presiden, peringatan Hari Buruh 2026 diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mengingatkan sederet janjinya pada tahun lalu.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa tanpa pertemuan tersebut, pihaknya tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

KSPI bersama Partai Buruh, jelasnya, hanya akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“Bila mana tidak ada upaya-upaya tersebut [pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto], ya, maka kami tetap melaksanakan aksi May Day di DPR RI yang dilanjutkanlong marchdan May Day Fest di Istora Senayan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Said menjelaskan, pihak pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan untuk mengajak KSPI dan Partai Buruh untuk ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas. Pihaknya pun mengapresiasi ajak tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa partisipasi dalam acara di Monas akan sangat bergantung pada adanya ruang dialog langsung dengan Presiden sebelum 1 Mei 2026. Dia menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2025.

Menurutnya, tidak tepat apabila pidato Presiden Prabowo pada May Day 2026 kembali mengulang janji yang sama tanpa realisasi konkret.

“Sepanjang kami bisa bertemu langsung dengan Presiden sebelum May Day, untuk memastikan dan menjelaskan enam isu utama yang hingga kini belum dijalankan, tentu kami akan mempertimbangkan untuk hadir di Monas,” kata Said.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga sederet janji pemerintah menjelang hari buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk menekan parlemen agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut hasil uji formil UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan konkret dari pembahasan rancangan beleid tersebut, seperti belum tersusunnya naskah akademik.

Padahal, putusan MK tersebut memberikan tenggat waktu pembentukan aturan baru hingga Oktober 2026 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menagih komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025.

Prabowo sebelumnya menyampaikan sejumlah agenda prioritas terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, menurut Suparno, implementasi dari komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai pembentuk kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suparno menyebut bahwa serikat buruh akan melanjutkan aksi hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Selain itu, tekanan juga akan terus dilakukan pihaknya hingga mendekati batas waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang ditetapkan MK pada Oktober 2026.