Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - KAI Properti menyebut Slasar Malioboro di Kompleks Stasiun Yogyakarta difungsikan sebagai ruang publik sekaligus wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk memasarkan produknya, terutama pada momen libur sekolah.

Sekretaris Perusahaan KAI Properti Agus Juanedi di Yogyakarta, Rabu, mengatakan keberadaan Slasar Malioboro bertujuan untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman dan tidak semrawut bagi pengunjung maupun tenant jualan di lokasi tersebut.

"Kawasan itu tidak hanya nyaman untuk dikunjungi, tetapi juga mampu menjadi ruang usaha yang memberikan kesempatan berkembang bagi para pelaku UMKM," kata Agus.

Ia mengatakan Slasar Malioboro dapat menjadi ruang usaha yang tertata bagi para pelaku UMKM, sekaligus memperkaya pengalaman wisata pengunjung serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

"Slasar Malioboro menjadi salah satu wujud bagaimana ruang usaha, aktivitas wisata, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berdampingan," ujar dia.

Menurut Agus, pengunjung dapat menikmati beragam kuliner dan berbelanja produk lokal di kawasan Slasar Malioboro yang berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

"Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, Slasar Malioboro diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang tertata," katanya.

Ia menilai Slasar Malioboro menjadi salah satu titik singgah favorit wisatawan saat menunggu jadwal keberangkatan kereta api, terutama selama periode libur sekolah.

"Data KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta, hingga 26 Juni 2026 terjadi peningkatan mobilitas penumpang di Stasiun Yogyakarta sebesar 21 persen," katanya.

Menurut dia, Slasar Malioboro mudah diakses dengan berjalan kaki karena lokasinya masih berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

Kawasan tersebut menawarkan beragam pilihan kuliner, produk UMKM, serta area bersantai yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) meresmikan Arboretum Hutan UI sebagai ruang terbuka hijau multifungsi. Spot baru inipun bisa menjadi ruang edukasi, riset, dan juga healing bagi sivitas akademika dan juga masyarakat.

Berlokasi di kawasan Hutan UI Wales Barat, arboretum ini akan mendukung pelaksanaan kuliah sebagai kelas terbuka, laboratorium riset, dan ruang reflektif untuk kegiatan akademik lintas disiplin.

Wakil Rektor UI Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni, Prof. Dr. Hamdi Muluk menegaskan pentingnya Arboretum Hutan UI sebagai simbol sinergi akademik dan industri yang memberi dampak nyata, mengingat dalam pendiriannya arboretum dan prasarananya ini disokong secara signifikan oleh PT Sucofindo sebagai mitra kolaborasi UI.

“Arboretum Hutan UI bukan hanya ruang kelas terbuka, tetapi juga ruang reflektif yang dapat menjadi sarana healing dan edukasi luar ruang.Kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara institusi akademik dan ranah industri, seperti kolaborasi dengan Sucofindo, dapat terwujud dan memberi dampak berkelanjutan bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas,” ujarnya, melalui siaran pers, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Agenda seremoni ini turut diperkaya oleh pemaparan singkat dari pakar UI yang menyoroti manfaat Arboretum Hutan UI.

Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB UI), Prof. Dr. Drs. Supriatna misalnya, memaparkan hasil kajian geospasial yang menunjukkan bahwa arboretum memiliki suhu sejuk dan nilai ekonomis tinggi dari aspek kayu, karbon, dan air. Arboretum juga berfungsi sebagai laboratorium flora-fauna, konservasi tanah dan air, serta instrumen dekarbonisasi yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penyampaian kepakaran dilanjut oleh Dr. Dyah Triarini Indirasari, M.A., Psikolog selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Psikologi (FPsi) UI.

Ia menambahkan dari sudut pandang keilmuwan psikologi yang menekankan bahwa arboretum ini berkaitan erat dengan penelitian nature mindfulness, sebuah terapi berbasis alam yang terbukti meningkatkan mood, menurunkan kecemasan, bahkan bisa membantu dalam menemukan makna hidup.

Program terapi kelompok di arboretum diharapkan menjadi metode relaksasi di tengah kesibukan sehari-hari sivitas akademika maupun masyarakat sekitar yang berkunjung.

Sementara itu, Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial (DPIS UI), Dr. L.G. Saraswati Putri, yang juga bertindak sebagai koordinator pelaksanaan seremoni, menekankan bahwa Arboretum Hutan UI hadir untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang dekat dengan sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Kehadiran arboretum ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran, riset, sekaligus relaksasi yang aman dan selaras dengan lingkungan.

DPIS sendiri telah menginisiasi berbagai program seperti forest bathing dan terapi sensorik untuk memelihara kesehatan mental para sivitas akademika UI dengan menggandeng tim dari FPsi.

Menurutnya, arboretum ini adalah wadah untuk memperkuat relasi sivitas dengan hutan UI, sembari menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistemnya.

"DPIS ingin mematahkan stereotip bahwa masyarakat perkotaan tidak bisa menikmati ruang terbuka hijau yang alami karena jarak. Arboretum Hutan UI dapat diakses dengan mudah oleh sivitas dan masyarakat luas di sekitar Jabodetabek. Harapannya, DPIS bisa memfasilitasi dan menjembatani agar masyarakat urban tidak merasa hidupnya jauh dari alam, sebab hutan UI mampu mewujudkan cita-cita hidup yang selaras dengan lingkungan," pungkasnya.

TANGERANG - Aliansi Masyarakat Madani Tangerang Libas Mafia (Almamater Lima) mendesak manajemen pusat perbelanjaan ternama di Tangerang dan Pemkot Tangerang memberikan klarifikasi terkait dugaan penyusutan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Potret di kawasan bekas Terminal Cikokol, Kota Tangerang.

‎

‎Koordinator Almamater Lima Djoko Handoko atau akrab disapa Djalu mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah perbedaan data luas Taman Potret berdasarkan hasil observasi lapangan, penelusuran dokumen publik, serta pengukuran mandiri menggunakan citra satelit.

‎

Kebutuhan ideal RTH di suatu daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencapai 30 persen dari luas wilayah. Sementara hasil penelitian yang dipublikasikan pada 2021 menyebut luas RTH eksisting di Kota Tangerang mencapai 4.873,24 hektare atau sekitar 12 persen dari total luas wilayah Kota Tangerang yang mencapai 164,55 kilometer persegi.

‎

‎Namun, hasil pengecekan Taman Potret menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait keakuratan data yang dipublikasikan. ‎"Di lokasi terdapat papan informasi milik Pemkot Tangerang yang menyebut luas Taman Potret 12.000 meter persegi. Sementara pada portal TamanKita milik Pemkot Tangerang tercantum luasnya hanya 9.600 meter persegi," ujar Djalu, Jumat (19/6/2026).

‎

‎Almamater Lima kemudian melakukan pengukuran mandiri melalui citra satelit dan memperoleh hasil luas eksisting Taman Potret malah hanya sekitar 5.050 meter persegi.

‎

‎Temuan tersebut diperkuat oleh sejumlah publikasi terdahulu yang menyebut luas Taman Potret berada di kisaran 4.200 hingga 5.000 meter persegi. Beberapa media pada periode 2015 hingga 2016 juga mencatat luas taman tersebut sekitar 5.000 meter persegi saat diresmikan Wali Kota Tangerang saat itu Arief R Wismansyah.

‎

‎Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, Almamater Lima menemukan Taman Potret dibangun di atas lahan bekas Terminal Cikokol. Mengacu pada data yang mereka himpun, luas lahan bekas terminal tersebut mencapai 23.000 meter persegi.

‎

‎"Atas dasar itu kami mempertanyakan adanya penyusutan luas lahan yang cukup signifikan dari data yang pernah dipublikasikan hingga kondisi eksisting saat ini," ungkapnya.

‎

Djalu menyampaikan empat poin yang menjadi sorotan dalam aksi hari ini. Pertama, dugaan penyusutan lahan Taman Potret dari berbagai data publikasi yang menyebut luas 9.600 meter persegi, 12.000 meter persegi, hingga 23.000 meter persegi, dibandingkan dengan luas eksisting sekitar 5.050 meter persegi.

‎

‎Kedua, adanya dugaan ketidaksesuaian data yang dipublikasikan terkait luas Taman Potret. Ketiga, dugaan pemindahan Kali Cikokol tanpa dukungan perizinan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang. Keempat, pertanyaan mengenai keterlibatan dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pembangunan Taman Potret.

JAKARTA - Partai Demokrat mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, sejuk, dan produktif di ruang publik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam diskursus politik dan kebangsaan. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun ekspresi dukungan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dan dijamin oleh konstitusi.

Ketua Umum Partai Demokrat saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi yang harus terus dijaga. “Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu diiringi dengan tanggung jawab dan etika,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, ruang publik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat apabila diisi dengan pertukaran gagasan, argumentasi yang sehat, data yang akurat, serta solusi yang konstruktif bagi berbagai persoalan bangsa.

Partai Demokrat berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berkembang menjadi saling merendahkan, saling menghina, atau memperuncing polarisasi di tengah masyarakat. “Bangsa Indonesia memiliki tradisi musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat persatuan yang perlu terus dirawat bersama,” katanya.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, perhatian dan energi publik semestinya lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

“Karena itu, Partai Demokrat mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh politik, pegiat media sosial, dan seluruh warga negara untuk bersama-sama menjaga kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan etika, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat mencari solusi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. “Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua anak berinisial ALR (17) dan RM (13) sebagai ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam kasus dugaan kekerasan terhadap seorang bocah berkebutuhan khusus (autis) berinisial MWP (6) di kawasan RPTRA Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Video kasus perundungan atau bully tersebut viral di media sosial.

Adapun kedua ABH tersebut diproses berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh setelah menerima laporan dari orang tua korban pada 9 Juni 2026. "Perkara ini kami tangani secara profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kedua anak yang diduga terlibat telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Reynold, Jumat (12/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di RPTRA Taman Kramat Pulo, Jalan Kramat Pulo Gang 20, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua ABH mengejar korban dan membawanya ke area tiang lampu taman.

Penyidik mengungkap, salah satu ABH memegang kedua tangan korban sementara ABH lainnya memegang kedua kaki korban. Korban kemudian diangkat dan kedua kakinya dimasukkan ke bagian tiang lampu sebelum digesekkan ke badan tiang dan diangkat turun beberapa kali hingga korban terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.

Korban kemudian dibawa keluarganya ke sejumlah rumah sakit hingga akhirnya menjalani perawatan di RSCM karena diduga mengalami sengatan listrik. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi korban kini telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti berupa pakaian korban, pakaian para pelaku, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. "Dari hasil pemeriksaan, para ABH mengaku tidak mengetahui bahwa tiang lampu tersebut memiliki aliran listrik. Namun perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan tetap menjadi dasar proses hukum. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum," ujar Rita.

Rita menuturkan, pelaku ALR (17 tahun 11 bulan) akan dilakukan penahanan karena telah memenuhi syarat usia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan RM (13) tidak dapat ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan kewajiban wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung.

"Hak-hak korban dan ABH tetap kami penuhi. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak kejaksaan agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp2,822 triliun sampai dengan Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi KUR sebesar itu diperuntukkan untuk 41.530 debitur yang berarti naik 21,21% (penyaluran) dan 2,27% (debitur) secara tahunan.“Daerah yang paling banyak menyerap KUR, Kab. Malang, yang mencapai Rp1,478 Triliun,” katanya, Senin (8/6/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebanyak itu, kata dia, diperuntukkan 21.982 debitur, naik 14,86% (penyaluran), namun turun 0,08% (dari sisi debitur).

Kab. Pasuruan, menyerap Rp643,824 miliar untuk 11.238 debitur, naik 18,55% (penyaluran) dan 4,36% (debitur). Kota Malang Rp445,140 miliar untuk 5.380 debitur, naik 52,76% (penyaluran) dan 14,37% (debitur).

Kota Batu Rp180,639 miliar untuk 1.855 debitur, naik 24,35% (penyaluran) dan 1,78% (debitur). Kota Pasuruan Rp73,620 miliar untuk 1.075 debitur, naik 20,93% (penyaluran), namun turun -5,57% (debitur).

Sedangkan untuk realisasi kredit Ultra Mikro (UMi), kata Rusna, secara total mencapai Rp133,277 miliar untuk 23.565 debitur, naik 90,76% (penyaluran) dan 60,99% (debitur).

Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebanyak Rp62,4 miliar untuk 11.097 debitur, naik 69,74% (penyaluran) dan 41,60% (debitur).

Kab. Pasuruan Rp47,393 miliar untuk 8.300 debitur, naik 135,33% (penyaluran) dan 105,45% (debitur). Kota Malang Rp11,665 miliar untuk 2.112 debitur, naik 46,40% (penyaluran) dan 17,40% (debitur).

Kota Pasuruan Rp8,281 miliar untuk 1.422 debitur, naik 131,86% dan 106,99% (debitur). Kota Batu Rp3,537 miliar untuk 634 debitur, naik 147,90% (penyaluran) dan 130,55%.

“Volume penyaluran KUR di semua daerah naik, hanya jumlah debitur di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan justru turun,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit KUR maupun UMi yang meningkat mengindikasikan bahwa UMKM masih resilien terhadap gejolak rupiah, meskipun ke depan terdapat beberapa potensi tantangan yang akan menghambat kinerja UMKM, misalnya kenaikan harga bahan baku yang berasal dari impor.

Karena itu, dia berpendapat, hal ini menjadi tugas dari pemerintah daerah dan sinergi sampai pemerintah pusat untuk memberikan kepastian pasokan dan perlindungan tarif bagi impor bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM seperti kedelai, bahan baku industri alas kaki, dan lainnya.

Kondisi ini juga menjadi momen untuk memperkuat industri substitusi impor sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor semakin berkurang dan relatif aman jika terjadi gejolak depresiasi rupiah.Di sisi lain, kata Joko, program kredit murah seperti KUR harus terus dilakukan dan penerima manfaat semakin diperluas dengan meningkatkan pendampingan pada UMKM untuk bisa naik kelas. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kejahatan siber di Indonesia semakin didominasi praktik manipulasi pengguna atau social engineering, menandai pergeseran ancaman dari pembobolan sistem ke eksploitasi kelemahan manusia sebagai pintu masuk utama penipuan digital.

Di tengah membengkaknya kerugian masyarakat akibat penipuan transaksi keuangan hingga Rp9,1 triliun, pelaku industri menilai penguatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7% total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 sepanjang kuartal I/2026. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 64,3% pada 2025.

Pola serangan juga semakin beragam, mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs tiruan, nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan dan muncul di hasil pencarian internet.

Ancaman tersebut terjadi seiring meningkatnya intensitas serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber terjadi sepanjang 2025 atau melonjak tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020—2024.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan telah mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan pola kejahatan siber saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya pelaku berupaya menembus sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses akun maupun data pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

Menurut William, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena banyak pengguna menganggap informasi yang muncul di halaman pertama mesin pencari sebagai sumber yang otomatis terpercaya.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi," katanya.

Pelaku industri menilai peningkatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan penguatan sistem teknologi. Edukasi pengguna menjadi faktor penting mengingat sebagian besar modus penipuan saat ini memanfaatkan aspek psikologis korban.

Masyarakat pun didorong membiasakan verifikasi terhadap alamat situs yang diakses, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang ditemukan melalui pencarian internet, serta memanfaatkan kanal layanan resmi ketika membutuhkan bantuan terkait akun maupun transaksi.

Meningkatnya dominasi social engineering menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi semata persoalan teknologi, melainkan juga persoalan literasi. Di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan, kemampuan masyarakat mengenali modus penipuan dinilai menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah kerugian yang terus membesar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 dengan pilihan 24 kejuruan yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik.

“Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan pelatihan ini juga bertujuan memperluas akses pelatihan secara merata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Yassierli menyebut setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing langsung oleh instruktur kompeten sesuai bidang masing-masing, guna menjaga kualitas lulusan.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peserta yang lulus juga akan memperoleh Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kemnaker menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui laman Skillhub Kemnaker (skillhub.kemnaker.go.id).

Tahapan pendaftaran mencakup pembuatan akun, melengkapi biodata, serta mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan.

Berikut daftar 24 kejuruan dalam Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Kemnaker:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

2. Manufaktur

3. Elektronika

4. Las

5. Listrik

6. Otomotif

7. Refrigerasi

8. Konstruksi

9. Industri Kreatif

10. Fashion Technology

11. Bisnis dan Manajemen

12. Tata Kecantikan

13. Bahasa

14. Pariwisata

15. Pertanian

16. Perikanan

17. Peternakan

18. Kehutanan

19. Pertambangan

20. Mekanisasi Pertanian

21. Teknologi Pengolahan Agroindustri

22. Pelayanan Sosial dan Masyarakat

23. Teknologi Pelatihan

24. Produktivitas.

KARAWANG - Persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi juga kemampuan menciptakan peluang usaha. Hal itu dibuktikan mahasiswa Universitas Mercu Buana (UMB) melalui prestasi di ajang Unsika Entrepreneurship Expo (UNEX) 2026 tingkat nasional di Universitas Singaperbangsa Karawang.

UMB melalui Tim Mini.S7udio meraih Juara 1 kategori Usaha Bertumbuh–Expo Berdampak.

Dalam kompetisi kewirausahaan tingkat nasional tersebut, UMB mengirimkan dua tim mahasiswa binaan Biro Kewirausahaan yakni Maitora dan Mini.S7udio. Keikutsertaan mahasiswa dalam ajang tersebut menjadi bagian dari upaya kampus mendorong lahirnya wirausaha muda yang mampu bersaing di industri kreatif.

Tim Mini.S7udio yang beranggotakan Ainah Hasanah Nurbaiti, Dita Auliyah, dan Lismayani berhasil mencuri perhatian juri lewat pengembangan usaha kreatif yang dinilai inovatif dan memiliki dampak nyata. Prestasi itu sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya dipersiapkan menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Keberhasilan tersebut mencerminkan semakin berkembangnya budaya kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa kini mulai aktif mengembangkan ide bisnis berbasis kreativitas, teknologi, dan kebutuhan generasi muda.

Ketua tim Mini.S7udio Ainah Hasanah Nurbaiti mengatakan dukungan kampus menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha yang mereka jalankan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Unsika yang telah mengadakan acara ini dan juga Biro Kewirausahaan yang sudah mendukung Mini.S7udio menjadi wirausaha mahasiswa kreatif yang berkembang. Ke depannya kami berharap Mini.S7udio dapat berkembang lebih luas hingga menembus pasar global dan semakin dikenal oleh Gen Z,” ujar Ainah.

Capaian tersebut turut mempertegas pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa. Melalui dukungan pembinaan dan kompetisi, mahasiswa didorong untuk menghadirkan inovasi usaha yang tidak hanya kreatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.