REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui penguatan peran pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta pembinaan dan percepatan sertifikasi halal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk peningkatan kapasitas UMKM dan generasi muda.

"Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, sebagaimana keterangan resmi BI yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dalam FESyar Sumatera 2026, kata Destry, BI menghadirkan program unggulan, yakni Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah).

Melalui program Pesat, BI mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, program Unggul difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf guna mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.

Adapun program Berkah diarahkan pada pembinaan guna mempercepat sertifikasi halal sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal.

Program-program tersebut diperkenalkan dalam penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia," kata dia.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.

Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.

Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.

“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.

Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.

"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melihat keuangan syariah memiliki potensi untuk mendongkrak perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat ekonomi syariah pun akan terus ditingkatkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sumbar memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Makanya, gerakan berwakaf dan berzakat sudah tumbuh dan berkembang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbar.

“Selama ini untuk zakat dan wakaf telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi soal kuliner halal, fashion halal, serta pariwisata halal yang dapat menggerakan ekonomi secara syariah,” katanya Kamis (13/11/2025).

Dia menyebutkan ekonomi dan keuangan syariah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di Sumbar. Falsafah di Minangkabau yakni adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah menjadi pondasi dalam menjalankan syariah agama Islam dan menuntun masyarakat Sumbar pada aspek kehidupan dengan tata cara yang halal dalam memenuhi kaidah agama Islam.

“Jadi hal ini menandakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar," ujarnya.

Menurutnya, ada sekitar 98% masyarakat Sumbar beragama Islam, dan memegang teguh falsafah ABS-SBK sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

Untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi. Berbagai potensi ini, lanjut Mahyeldi, pada Tanggal 15-16 November 2025, akan dilaksanakan Konferensi Waqaf Internasional di Kota Padang.

“Kami ingin keuangan syariah ini terus tumbuh. Lalu, terselenggarakannya pertemuan wakaf internasional itu, merupakan kolaborasi antara Pemprov dengan Pondok Modern Darussalam Gontor yang bertujuan untuk melahirkan gagasan baru dan solusi konkrit dalam pengelolaan wakaf produktif.

Dikatakannya adanya Konferensi Wakaf tersebut, akan turut membantu penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah.

“Makanya perlunya sinergi pengembangan ekonomi syariah di daerah memerlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholders terkait," tegasnya.

Gubernur menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, menetapkan muatan ekonomi dan keuangan syariah pada misi ke empat, yaitu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dimana untuk potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar Tahun 2025–2029 terletak pada penguatan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perdagangan UMKM, green ekonomi dan potensi energi baru terbarukan yang selaras dengan prinsip syariah.

"Strateginya meningkatkan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur dan memperkuat ekonomi di nagari di masa yang akan datang," sebutnya.

Kemudian Mahyeldi juga meminta upaya mengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumbar, agar semua kabupaten dan kota paling lambat awal Tahun 2026 telah membentuk kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dan dilanjutkan dengan SK Kepala Daerah di masing- masing kabupaten dan kota.

"Karena nanti akan ada penilaian Adinata Syariah Tingkat Provinsi pada tahun 2026 nanti oleh komite nasional ekonomi dan keuangan syariah," ucap dia.

Dia melihat dengan adanya kolaborasi ini dapat menjadi gerakan masif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menambahkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah ini memang menjadi salah satu konsen Pemprov Sumbar untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial di daerah, melalui hilirisasi industri halal dan penguatan rantai halal melalui UMKM di Sumbar.

"Rakor diharapkan dapat sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antara pusat dengan provinsi dan kabupaten kota dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Deti.

Deti mengharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan semua hal dapat dilakukan komitmen dan konsisten atas rencana bersama yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Bisnis.com, BATAM — Kinerja sektor perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren positif hingga akhir semester I/2025.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, pertumbuhan perbankan syariah Kepri melampaui kinerja perbankan syariah secara nasional.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan bahwa total aset bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Kepri pada semester I/2025 tercatat mencapai Rp16,19 triliun, atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Raihan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset secara nasional yang hanya sebesar 7,83% (YoY).

"Pertumbuhan aset perbankan syariah di Kepri mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah, sekaligus menandakan potensi ekonomi syariah yang semakin kuat di daerah ini," ujar Sinar, Kamis (30/10/2025).

Selain aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp8,89 triliun atau tumbuh 7,19% (YoY). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata nasional yang berada di level 6,91% (YoY).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp11,1 triliun, meningkat 15,15% (YoY). Capaian itu hampir dua kali lipat dari pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah dan UUS secara nasional yang hanya mencapai 8,37% (YoY).

"Kinerja pembiayaan yang solid ini turut disertai dengan tingkat kesehatan yang terjaga baik. Non Performing Finance [NPF] perbankan syariah di Kepri hanya 1,30%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 2,24%," ujarnya.

Selanjutnya, Sinar menambahkan bahwa sektor UMKM juga menjadi fokus utama pembiayaan syariah di Kepri. Pada semester I 2025, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp1,33 triliun, tumbuh signifikan 30,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen kuat perbankan syariah dalam mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan inklusif di Kepri," tuturnya.

Sejalan dengan itu, OJK Kepri berkomitmen terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis halal.

"Ke depan, kami akan terus mendorong perbankan syariah agar lebih agresif mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pariwisata halal, industri kreatif, dan UMKM, yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah," kata Sinar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sektor pariwisata halal kian dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah Hachi Grill Ampera yang menjadi restoran pertama memperoleh Sertifikat Muslim Friendly Tourism dari PT Sucofindo (Persero) mencerminkan meningkatnya perhatian pelaku usaha terhadap potensi ekonomi di balik wisata ramah muslim.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Unit Halal Sucofindo, Agus Suryanto, kepada General Manager Operational Hachi Group, Joesoef Kresnadi, di Gedung Graha Sucofindo, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Agus, sertifikasi ini merupakan inovasi layanan yang dikembangkan Sucofindo untuk menilai kesesuaian fasilitas dan layanan pariwisata terhadap kriteria ramah muslim.

Penilaian dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari penyediaan makanan halal, ketersediaan fasilitas ibadah, hingga pengelolaan operasional yang memperhatikan nilai-nilai dan kebutuhan wisatawan muslim.

“Sertifikasi Pariwisata Ramah Muslim berbeda dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal berfokus pada produk barang dan jasa, sedangkan sertifikasi ini mencakup layanan dan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, travel agent, hingga kegiatan MICE,” ujar Agus Suryanto, melalui keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Agus menambahkan, layanan sertifikasi tersebut dikembangkan sejak Mei 2025 seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan muslim global terhadap fasilitas ramah muslim.

“Populasi muslim dunia yang besar dengan daya beli yang terus tumbuh menjadikan wisata halal sebagai pasar potensial. Karena itu, peningkatan kualitas layanan pariwisata ramah muslim penting untuk memperkuat daya saing nasional,” katanya.

Sementara itu, General Manager Operational Hachi Group, Joesoef Kresnadi, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian tersebut.

“Kami bangga menjadi restoran pertama yang memperoleh sertifikasi ini. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan, khususnya wisatawan muslim yang mengutamakan kenyamanan dan kepastian kehalalan dalam pengalaman kuliner,” ujarnya.

Sebagai informasi, Sucofindo, sebagai perusahaan jasa di bidang testing, inspection, dan certification (TIC), berkomitmen mendukung pembangunan industri nasional berkelanjutan serta peningkatan daya saing global Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai layanan, termasuk sertifikasi produk halal, sistem manajemen mutu, serta sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

Agus menyebut, meskipun sertifikasi pariwisata ramah muslim masih bersifat sukarela, pelaku industri yang memperolehnya akan mendapatkan banyak manfaat.

“Sertifikasi ini meningkatkan kualitas dan daya saing layanan, memberi jaminan kenyamanan bagi wisatawan muslim, serta mendukung posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index,” katanya.

Langkah seperti yang dilakukan Hachi Grill Ampera ini dinilai dapat menjadi pemicu bagi pelaku usaha lain untuk memperkuat ekosistem wisata halal nasional. Selain membuka peluang usaha baru, sektor ini juga berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah menjadikan desa wisata halal sebagai penggerak ekonomi nasional menghadapi pekerjaan rumah besar. Indonesia terlempar dari jajaran lima besar destinasi wisata ramah muslim dunia dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026, setelah sebelumnya sempat menjadi salah satu negara terdepan di sektor tersebut.

Secara umum, laporan SGIE 2025/2026 yang dirilis DinarStandard menunjukkan bahwa Indonesia turun peringkat ke posisi ke-4, usai menempati peringkat ke-3 pada tahun sebelumnya. Bila dibedah, laporan itu menunjukkan wisata ramah muslim Indonesia menjadi sektor yang paling merosot lantaran terdepak dari peringkat lima besar.