Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel mengajak masyarakat memanfaatkan instrumen investasi syariah Sukuk Tabungan seri ST016 yang menawarkan imbal hasil kompetitif hingga 6,25% per tahun.

Produk investasi yang dijamin negara tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dana secara aman sekaligus sesuai prinsip syariah.

Adapun pilihan tenor yang ditawarkan, yakni ST016-T2 dengan jangka waktu dua tahun dan imbal hasil 6,05% per tahun, serta ST016-T4 dengan tenor empat tahun dan imbal hasil 6,25% per tahun.

Melalui Bank Sumsel Babel, masyarakat dapat mulai berinvestasi dengan nominal minimal Rp1 juta. Adapun batas maksimal pemesanan mencapai Rp5 miliar untuk ST016-T2 dan Rp10 miliar untuk ST016-T4.

ST016-T2 akan jatuh tempo pada 10 Juni 2028, sedangkan ST016-T4 jatuh tempo pada 10 Mei 2030.

Sukuk Tabungan menjadi pilihan investasi yang cocok untuk berbagai tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang, mulai dari dana pendidikan, persiapan ibadah, hingga perencanaan masa depan keluarga.

Selain menawarkan imbal hasil yang kompetitif, ST016 memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya dijamin oleh negara, dikelola sesuai prinsip syariah, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui jaringan Bank Sumsel Babel.

Instrumen ini juga dinilai menarik di tengah kondisi pasar keuangan yang masih berfluktuasi karena memberikan kepastian imbal hasil sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Masa penawaran ST016 berlangsung mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Masyarakat yang berminat dapat melakukan pemesanan langsung melalui Bank Sumsel Babel.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/2026 yang mengatur penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah menjadi langkah penting untuk menegaskan pemisahan yang jelas antara produk simpanan dan investasi di bank syariah.

Untuk diketahui, OJK melalui beleid ini mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.

Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun, peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 29 April 2026. Bank syariah yang sudah memiliki produk investasi syariah sebelum POJK ini berlaku wajib menyesuaikan produknya dengan aturan baru paling lambat dua tahun sejak POJK diberlakukan atau hingga masa akad berakhir.

Sementara itu, OJK akan memroses permohonan izin produk investasi perbankan syariah yang diajukan sebelum aturan ini berlaku sesuai ketentuan dalam POJK terbaru.

Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting guna menegaskan amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dipisahkan sesuai karakter akad masing-masing.

Aturan tersebut juga dinilai mengembalikan fungsi akad syariah, yakni simpanan untuk keamanan dan likuiditas, sedangkan investasi ditujukan untuk bagi hasil dengan risiko yang disadari nasabah. Dengan pemisahan itu, potensi gharar dan sengketa dapat ditekan.

“Dari sisi syariah, kebijakan ini meluruskan kembali nature akad — simpanan untuk keamanan dan likuiditas, investasi untuk bagi hasil dan risiko yang disadari, sehingga mengurangi gharar dan potensi sengketa,” kata Sutan kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Dampak ke Bank Syariah

Dari sisi model bisnis, Sutan menilai bahwa aturan baru ini mendorong bank syariah kembali fokus pada dua lini utama, yakni penghimpunan dana simpanan dan pengelolaan produk investasi.

Strategi penghimpunan dana pun diperkirakan menjadi lebih tersegmentasi. Nasabah yang mengutamakan keamanan dan likuiditas akan diarahkan ke produk simpanan, sedangkan nasabah yang siap menanggung risiko demi memperoleh imbal hasil lebih tinggi akan ditawarkan produk investasi dengan penjelasan risiko dan sektor usaha yang dibiayai.

Lebih lanjut, Sutan memandang bahwa bank syariah perlu memperkuat narasi investasi syariah dengan mengaitkan dana nasabah langsung ke sektor riil seperti UMKM, rantai nilai halal, dan energi terbarukan.

“...sehingga nasabah merasa betul‑betul menjadi mitra usaha, bukan sekadar penabung,” ujar Sutan.

Selain itu, edukasi melalui petugas layanan dan kanal digital menjadi faktor penting agar masyarakat memahami perbedaan produk simpanan dan investasi secara sederhana sehingga perubahan produk tidak menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah.

Di sisi lain, dalam satu hingga dua tahun ke depan, Sutan memperkirakan bank syariah akan menghadapi tambahan beban operasional dan kepatuhan, mulai dari penyesuaian kebijakan internal, SOP, desain produk, sistem IT dan core banking, hingga format pelaporan.

Kendati dalam jangka pendek tampak menambah biaya operasional dan kepatuhan, secara jangka menengah–panjang, Sutan menyebut bahwa langkah ini merupakan investasi yang akan mengurangi risiko sengketa serta memperbaiki transparansi.

“Pada akhirnya membuat bisnis bank syariah lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Persero) Tbk. (BRIS) masih berkoordinasi dengan regulator mengenai kebijakan tersebut.

Meski demikian, Corporate Secretary Wisnu Sunandar mengatakan, hadirnya regulasi ini membuat perbedaan antara produk simpanan dan investasi menjadi semakin tegas.

“Pendekatan kepada nasabah akan menjadi lebih segmented sesuai profil kebutuhan, risk appetite, dan tujuan keuangan masing-masing nasabah,” jelas Wisnu kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Bagi BSI, Wisnu menyebut bahwa regulasi ini menjadi momentum untuk memperkuat positioning sebagai bank syariah modern yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pengembangan solusi investasi syariah yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan nasabah.

Selain itu, kebijakan ini turut menjadi peluang bagi bank syariah terbesar di Indonesia untuk menggenjot kualitas advisory dan financial planning kepada nasabah. Dengan demikian, hubungan bank dengan nasabah tidak hanya bersifat transactional, tetapi juga menjadi partner pengelolaan keuangan syariah jangka panjang.

Sejalan dengan itu, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap, kompetitif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah yang secara tegas memisahkan produk simpanan dan investasi di perbankan syariah.

Aturan yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2026 ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta penguatan ketentuan dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Produk Investasi dan Produk Simpanan Perbankan Syariah.

Melalui beleid tersebut, OJK mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad sesuai prinsip syariah dengan risiko ditanggung oleh nasabah investor. Produk ini menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko dengan akad seperti mudarabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.

Dalam siaran persnya, OJK menyebut penerbitan aturan ini menjadi milestone penting dalam memperkuat fondasi industri perbankan syariah nasional. Regulasi baru tersebut juga dinilai dapat mendorong diferensiasi produk bank syariah dibandingkan perbankan konvensional.

“Dengan hadirnya POJK ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui keunikan produk perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI),” tulis OJK dalam siaran pers, Kamis (7/5/2026).

OJK menjelaskan model bisnis produk investasi perbankan syariah sejatinya telah diterapkan di sejumlah negara dengan sistem keuangan syariah maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Di negara-negara tersebut, bank syariah mengelola dana investasi melalui skema profit-sharing investment accounts yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi dibandingkan produk simpanan biasa, dengan risiko investasi yang dipahami nasabah.

POJK ini juga mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, mulai dari fitur dasar dan tambahan produk, tata kelola dan manajemen risiko, kebijakan dan prosedur pelaksanaan, prinsip pemisahan pengelolaan dan pencatatan, hingga perlindungan konsumen bagi nasabah investor.

Dalam ketentuan peralihan, bank syariah yang telah memiliki produk investasi sebelum aturan ini berlaku wajib menyesuaikan produknya paling lambat dua tahun sejak POJK berlaku dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir. Sementara itu, permohonan izin produk investasi yang sedang diproses sebelum aturan berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Masih banyak masyarakat yang menganggap penentuan ahli waris dalam asuransi sama dengan sistem pada umumnya. Padahal, dalam asuransi syariah, terdapat konsep dan ketentuan tersendiri yang perlu dipahami agar penyaluran manfaat tetap sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan dari lamanPrudential Syariah, dalam asuransi syariah, ahli waris asuransi adalah individu atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh pemegang polis untuk menerima manfaat asuransi jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia.

Pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat harus memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan peserta yang diasuransikan. Penunjukan ini bersifat mutlak dan mengikat secara hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Mekanisme ini berbeda dengan hukum waris (faraidh) dalam Islam. Inilah mengapa sering ditegaskan bahwa manfaat asuransi bukan harta warisan.

Untuk memahami hal ini, peserta harus memahami konsep akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam asuransi ini, dana peserta masuk ke dalam danaTabarru’, yaitu dana kumpulan yang diniatkan untuk saling tolong-menolong di antara para peserta asuransi.

Sejak dibayarkan, dana tersebut bukan lagi sepenuhnya milik individu peserta, melainkan menjadi milik kolektif para peserta dalam danaTabarru'. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sebagai operator.

Manfaat asuransi yang cair saat peserta meninggal dunia bukanlah harta peninggalan (tirkah) dari almarhum. Manfaat tersebut merupakan bentuk santunan atau hibah yang diberikan kepada pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat, yang bisa jadi bukan ahli waris menurut hukumfaraidh.

Pemegang polis memiliki hak eksklusif untuk menunjuk siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat, dan keputusan ini tidak terikat pada jalur ahli waris menurut hukum waris (faraidh). Manfaat asuransi akan langsung diberikan kepada nama yang tertera di polis.

Adapun cara menentukan ahli waris dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut.

Cara Menentukan Ahli Waris Asuransi

Prioritaskan Keluarga Inti

Hal yang menjadi prioritas utama dalam penunjukan ahli waris adalah keluarga yang memiliki ketergantungan finansial secara langsung kepada peserta, seperti:

• Pasangan (Suami/Istri): Pasangan hidup adalah pilihan paling umum karena merekalah yang akan melanjutkan tanggung jawab keluarga.
• Anak-anak: Jika anak-anak masih di bawah umur, peserta dapat menunjuk pasangan sebagai ahli waris utama. Namun, jika peserta ingin manfaat tersebut khusus untuk pendidikan atau masa depan anak, maka bisa membuat skema yang lebih detail. Untuk anak di bawah umur, biasanya diperlukan wali yang sah secara hukum untuk mengelola dana tersebut hingga mereka dewasa.

Pertimbangkan Hubungan Darah Lainnya

Jika peserta belum menikah atau tidak memiliki anak, peserta bisa mempertimbangkan pihak lain yang memiliki hubungan darah dan tanggungan, seperti:

• Orang Tua: Jika peserta adalah penopang utama bagi orang tua, menunjuk mereka sebagai ahli waris adalah tindakan bakti yang mulia.
• Saudara Kandung: Saudara kandung bisa menjadi pilihan, terutama jika mereka memiliki ketergantungan finansial atau jika peserta ingin membantu kesejahteraan mereka.

Tentukan Porsi Manfaat dengan Jelas

Peserta bisa menunjuk lebih dari satu ahli waris asuransi. Pastikan peserta menentukan persentase pembagian manfaat untuk masing-masing ahli waris dengan jelas. Misalnya, 50% untuk istri dan 50% dibagi rata untuk kedua anak. Kejelasan ini akan mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Tunjuk Ahli Waris Pengganti (Contingent Beneficiary)

Jika ahli waris utama tidak dapat menerima manfaat, maka hak akan beralih kepada ahli waris pengganti yang telah peserta tentukan.

Lakukan Tinjauan Berkala

Status pernikahan, kelahiran anak, perceraian, atau meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah peristiwa besar yang dapat mengubah rencana keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali penunjukan ahli waris di polis secara berkala, misalnya setiap 2-3 tahun sekali atau setiap kali terjadi perubahan signifikan. Pastikan juga nama yang tercantum masih relevan dengan kondisi saat ini.(Putri Astrian Surahman)

Bapak Ekonomi Syariah yang juga Wakil Presiden Periode 2019-2024 Ma'ruf Amin memberikan tips kepada masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Tips pertama, instrumen yang dipakai dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memastikan bahwa instrumen yang dipakai sesuai prinsip syariah, masyarakat perlu memperhatikan apakah produk itu sudah mendapatkan jaminan berbentuk fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional.

"Sepanjang produk sudah investasi syariah sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, sudah dijamin, aman. Kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab Dewan Syariah Nasional," katanya dalam Forum Ekonomi Syariah yang digelar CNNIndonesia, Kamis (9/4).

Kedua, prospek keuntungan dari instrumen investasi syariah yang dipilih masyarakat.

"Prospek bagus atau tidak itu perlu. Tapi itu bukan domain dari ulama. Kehati-hatian dalam menentukan pilihan investasi dalam kaitannya dengan keuntungan ini domain OJK. Sama dengan makanan. Makanan yang difatwa halal MUI, yang berikan jaminan keamanan bukan ulama tapi BPOM," katanya. 

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) membuka peluang menambah supplier emas seiring proyeksi peningkatan permintaan logam mulia dari masyarakat.

Perseroan menyatakan langkah tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan penerapan manajemen risiko yang tepat guna menjaga pasokan tetap aman dan berkelanjutan.

“Untuk memenuhi kebutuhan emas nasabah, saat ini kami telah bekerja sama dengan beberapa supplier dan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan menambah supplier,” kata Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Anton menilai, permintaan emas masih terus meningkat ke depan. Dalam setahun terakhir, harga emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan kenaikan lebih dari 50%.

Adapun per hari ini, Rabu (4/3/2026), harga emas telah mencapai sekitar Rp3,1 juta per gram. Kenaikan ini turut mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen safe haven seperti emas.

Di sisi lain, Anton mengungkapkan bahwa minat nasabah BSI terhadap layanan emas melampaui ekspektasi. Selain karena instrumen emas ini unik, emas juga menjadi investasi yang aman dan mudah sesuai dengan prinsip syariah. Tren investasi emas juga mendorong pertumbuhan bisnis di BSI yang merupakan Bank Emas pertama di Indonesia.

Data BSI menunjukkan bahwa jumlah nasabah bullion bank perseroan dari Januari sampai dengan Februari 2026 meningkat 44% dan penjualan selama 2026 sudah mencapai 58% dari total penjualan pada 2025.

Manajemen menyebut, jumlah nasabah bullion bank BSI yang meningkat turut dipicu dari multiplier effect kondisi global terkait ketegangan di Timur Tengah yang memberikan pengaruh terhadap permintaan emas seiring dengan kenaikan harga emas.

“Ke depan, kami melihat permintaan emas masih terus meningkat. Untuk itu BSI akan memastikan kesiapan dari sisi persediaan, serta edukasi nasabah agar investasi emas dilakukan secara bertahap dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Anton juga memastikan bahwa perseroan telah memiliki inventory manajemen yang baik untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan emas.

“Dalam kondisi apapun, BSI selalu melakukan antisipasi atas ketersediaan stok yang memadai dari para supplier serta pengelolaan inventory management yang baik,” pungkasnya.

Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat CSED Indef Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah bisa menjadi solusi mengatasi ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ma'ruf menilai saat ini ekonomi masih berorientasi terhadap akumulasi sumber daya tanpa batas yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

"Dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya ketimpangan ekonomi. Jadi itu kenyataan global, termasuk di Indonesia," ujar Ma'ruf dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

"Sebagian kecil manusia menikmati sebagian besar kekayaan. Sementara, sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil," imbuhnya.

Mengacu terhadap Alquran, yakni surat Al Hasyr ayat 7, Ma'ruf menjelaskan prinsip fundamental ekonomi agar harta tak hanya beredar di kalangan orang kaya.

"Artinya menjaga harta salah satu tujuan diturunkannya syariah. Menjaga harta bukan hanya lindungi kepemilikan tapi distribusi, adil," terang Ma'ruf.

Dengan demikian, menurutnya, hadirnya ekonomi syariah justru untuk keadilan dan keberkahan, bukan hanya untuk pertumbuhan.

Ma'ruf menambahkan untuk menghadapi ketimpangan maka perlu dilakukan perluasan akses kepada masyarakat.

"Ekonomi syariah seperti pesantren. Pesantren memiliki tiga elemen utama ada santri sebagai SDM, kiai sebagai sistem nilai, kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi seperti santri, sistem syariah seperti kiai dan para ekonom syariah adalah seperti kiai-nya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi," ungkap Ma'ruf.

Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus Ketua Penasihat CSED Indef Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah bisa menjadi solusi ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Ma'ruf menilai saat ini ekonomi masih berorientasi terhadap akumulasi sumber daya tanpa batas yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

"Dunia hari ini masih didominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi sumber daya tanpa batas. Akibatnya ketimpangan ekonomi. Jadi itu kenyataan global, termasuk di Indonesia," ujar Ma'ruf dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

"Sebagian kecil manusia menikmati sebagian besar kekayaan. Sementara, sebagian besar manusia hanya menikmati sebagian kecil," imbuhnya.

Mengacu terhadap Alquran, yakni surat Al Hasyr ayat 7, Ma'ruf menjelaskan prinsip fundamental ekonomi agar harta tak hanya beredar di kalangan orang kaya.

"Artinya menjaga harta salah satu tujuan diturunkannya syariah. Menjaga harta bukan hanya lindungi kepemilikan tapi distribusi, adil," terang Ma'ruf.

Dengan demikian, menurutnya, hadirnya ekonomi syariah justru untuk keadilan dan keberkahan, bukan hanya untuk pertumbuhan.

Ma'ruf menambahkan untuk menghadapi ketimpangan maka perlu dilakukan perluasan akses kepada masyarakat.

"Ekonomi syariah seperti pesantren. Pesantren memiliki tiga elemen utama ada santri sebagai SDM, kiai sebagai sistem nilai, kiai sebagai penjaga arah. Demikian pula ekonomi syariah. Pelaku ekonomi seperti santri, sistem syariah seperti kiai dan para ekonom syariah adalah seperti kiai-nya yang menjaga arah dan peradaban ekonomi," ungkap Ma'ruf.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia atau Zurich Syariah menyebutkan komposisi portofolio investasi perusahaan sepanjang 2025 didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menuturkan bahwa selain SBSN, Zurich Syariah juga berinvestasi pada deposito syariah dan obligasi sukuk korporasi. Komposisi ini mempertimbangkan keseimbangan antara aset dan liabilitas.

“Sepanjang tahun 2025, portfolio Investasi Zurich Syariah mencatatkan pertumbuhan pendapatan investasi bersih lebih dari 18%. Kontribusi utama hasil investasi ini didapatkan dari SBSN, sesuai dengan alokasi portfolio investasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Hilman menegaskan, bila dibandingkan dengan 2024 lalu, tidak ada perubahan signifikan dalam proporsi instrumen investasi pada 2025. Perusahaan memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sebab demikian, dalam menentukan instrumen investasi yang diprioritaskan, Zurich Syariah selalu mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.Selain itu, juga memperhatikan manajemen risiko yang prudent, tingkat imbal hasil, dan kebutuhan likuiditas.

“Di antara berbagai faktor tersebut, tingkat risiko dan kestabilan imbal hasil merupakan pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dengan pendekatan ini, kami berkomitmen untuk menjaga portofolio investasi yang aman, sesuai prinsip syariah, dan memberikan nilai optimal,” jelasnya.

Oleh karena itu pula, pada 2026 ini Hilman mengemukakan perusahaannya akan tetap fokus pada investasi SBSN.

Lebih jauh, dia menilai salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengelola portofolio investasi saat ini adalah terbatasnya pilihan instrumen investasi syariah di pasar dan volatilitas pasar yang dapat memengaruhi hasil investasi.

Untuk menghadapi hal tersebut, Zurich Syariah menerapkan strategi alokasi aset yang fleksibel dan disiplin dalam manajemen risiko. Perusahaan juga aktif memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan strategi investasi sesuai kebutuhan.

“Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip syariah, Zurich Syariah berupaya mengoptimalkan imbal hasil sekaligus memberikan nilai terbaik bagi para peserta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan sampai dengan Oktober 2025 hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp2,73 triliun atau 13,8% dari rata-rata investasi tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi oleh SBSN yang mencapai 43,0%.

“Diikuti oleh saham sebesar 19,2%, deposito sebesar 16,6%, reksa dana sebesar 12,1%, dan sukuk korporasi sebesar 8,8%,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Terbitnya fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia tentang Exchange Traded Fund (ETF) memberikan kerangka yang lebih jelas bagi penyusunan struktur dan mekanisme ETF Emas yang selaras dengan prinsip syariah.

Tidak hanya itu, publik menanti hadirnya Peraturan OJK (POJK) terkait Exchange Traded Fund (ETF) Emas juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian regulasi dan tata kelola instrumen berbasis komoditas di pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Pengawas Syariah BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) Muhamad Nadratuzzaman Hosen mengatakan bahwa aspek kesesuaian syariah turut menjadi fondasi penting dalam pengembangan ETF Emas.

“Terbitnya Fatwa DSN–MUI No. 163/DSN-MUI/X/2025 memberikan kerangka yang lebih jelas bagi penyusunan struktur dan mekanisme ETF Emas yang selaras dengan prinsip syariah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Adapun, Fatwa DSN–MUI tersebut memberikan ketentuan menyeluruh terkait penyusunan struktur dan mekanisme ETF Emas, termasuk underlying emas, proses penciptaan dan pelunasan unit penyertaan, hingga akad yang digunakan.

Dengan demikian, pedoman tersebut dapat menjadi pijakan utama bagi BRI-MI dan mitra strategis dalam merampungkan desain produk secara konsisten dengan prinsip syariah serta tata kelola pasar modal.

Nadra menambahkan, dukungan ekosistem yang telah terbentuk bersama tiga perusahaan besar dalam ekosistem ETF dan Bullion akan menjadi landasan fatwa lebih dekat dalam menyediakan pilihan investasi yang relevan bagi kebutuhan Masyarakat.

Adapun dalam pengembangannya, BRI-MI juga bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis, antara lain PT Pegadaian sebagai penyedia dan kustodian emas, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai bank kustodian, serta PT Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan.

Seluruh pihak saat ini memasuki tahap harmonisasi lanjutan dengan regulator dan Self-Regulatory Organization (SRO) guna memastikan kesiapan operasional dan kepatuhan regulasi.

“Dengan landasan syariah yang telah ditetapkan, proses finalisasi produk diharapkan dapat berlangsung lebih solid sehingga ETF Emas dapat diperkenalkan kepada publik secara tepat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Manajemen Investasi Tina Meilina menyampaikan bahwa momentum kenaikan harga emas yang terjadi hingga saat ini perlu dimanfaatkan oleh seluruh pelaku pasar, khususnya manajer investasi.

“Pengembangan produk ini bukan hanya menjadi sebuah tonggak sejarah bagi terbentuknya instrumen investasi baru di pasar modal, tetapi juga mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan menyediakan produk berbasis underlying yang familiar bagi masyarakat, seperti emas,” ujar Tina dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menandatangani MoU dengan Kementerian Haji dan Umroh tentang penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyomenjelaskan ruang lingkup dari MoU yang ditandatangani itu mencakup beberapa hal, yakni pembukaan rekening untuk setoran biaya haji dan umrah, pengelolaan data informasi terkait pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan Jemaah, serta penyaluran dana biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penandatangan MoU tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pembaruan kerja sama karena sebelumnya urusan haji dan umrah berada dibawah Kementerian Agama, namun sekarang sudah berdiri sendiri di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, penunjukan Unit Usaha Syariah UUS Bank Jatim sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh perseroan.

Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk turut serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

”Melalui kerjasama ini kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank Jatim siap mendukung penuh Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan puluhan BPS BPIH tersebut bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji dan sekaligus mengelola rekening tabungan yang dibuka calon jamaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH reguler atau BPIH Khusus.

”Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh Masyarakat Indonesia yang berencana ke rumah Allah Swt. Semua berawal dari pengelolaan keuangan lewat perbankan. Nah, kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasar prinsip syariah untuk memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam,” tegasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah.

“Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun, dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya,” ucapnya,.

Untuk mempermudah masyarakat, khususnya generasi milenial mempersiapkan diri berangkat haji, kata Tonny, UUS Bank Jatim memiliki produk Tabungan Haji iB Amanah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan anak muda. T

abungan Haji iB Amanah merupakan simpanan dalam mata uang IDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi haji (regular) dengan sistem setoran bebas atau bulanan.

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutiaqah. Keunggulannya banyak. Salah satunya yaitu proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah karena UUS Bank Jatim terkoneksi secara online dengan Siskohat (Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah resmi melakukan pelepasan atau spin off BTN Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan begitu, unit usaha syariah (UUS) BTN itu resmi berdiri menjadi bank umum syariah (BUS).

Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Selasa (18/11/2025) pukul 09.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut.

Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional. Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.