Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meresmikan pencanangan SE2026 di Provinsi Jambi pada Jumat (26/6), sehari setelah acara serupa digelar di Bengkulu.

Acara di Kantor BPS Provinsi Jambi dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana dan Sinta Rosma Yenti, jajaran Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, OPD, serta sejumlah asosiasi dan pelaku usaha setempat.

Sonny menyebut Jambi memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Pada triwulan I-2026, ekonomi Jambi tumbuh 4,33 persen secara tahunan, ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang menyumbang hampir separuh perekonomian daerah.

Provinsi ini juga mencatat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 4,89, lebih baik dari target nasional. Angka tersebut menunjukkan efisiensi investasi yang relatif baik.

"Ini sebenarnya sudah di bawah target Menteri PU dan target Pak Presiden. Karena Pak Presiden menargetkan ICOR di Indonesia dibawah 6," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Menurutnya, capaian itu membuktikan investasi di Jambi berjalan efisien. Namun ia mengingatkan, kebijakan pembangunan yang tepat sasaran tetap membutuhkan data ekonomi yang lengkap dan mutakhir.

Sonny juga menyoroti perkembangan sektor pariwisata Jambi, yang terlihat dari bertambahnya hotel berbintang, naiknya tingkat hunian kamar, serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Pertumbuhan itu menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan UMKM, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Berbeda dari sensus sebelumnya, SE2026 tidak hanya mendata usaha berlokasi fisik, tetapi juga usaha berbasis digital dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan potret ekonomi yang lebih utuh.

BPS menerjunkan 3.467 petugas sensus untuk mendata sekitar 428 ribu unit usaha di seluruh Provinsi Jambi. Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan kualitas kebijakan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

"Dengan data ini luar biasa penting bagi kita, tidak ada hari ini wacana yang kita bangun tanpa data yang konkret," kata dia.

Ia pun meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jambi membantu mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus dan memberi informasi yang benar.

Menanggapi hal ini, Sonny pun mengingatkan pentingnya partisipasi semua pihak.

"Jika tak disensus maka harapan akan hangus. Tak mau di data artinya anda tak ada," ujar Sonny.

Sehari sebelumnya, Kamis (25/6), BPS lebih dulu mencanangkan SE2026 di Provinsi Bengkulu. Acara berlangsung di panggung penutupan Festival Tabut, Sport Center Bumi Merah Putih, memanfaatkan momentum budaya yang menarik perhatian publik.

Sonny mengapresiasi tren positif ekonomi Bengkulu. Pada triwulan I-2026, ekonomi daerah ini tumbuh hampir 5 persen dengan sektor pertanian sebagai penopang utama, sementara sektor pariwisata melesat 19,73 persen.

Pertumbuhan itu, menurut Sonny, perlu dibarengi data lengkap agar kebijakan pembangunan sesuai kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan SE2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sesuai amanat undang-undang.

"Terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Bapak Gubernur, atas dukungan yang luar biasa kepada Badan Pusat Statistik dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," ucap Sonny.

Ia menambahkan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada BPS, tetapi juga dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Sebanyak 2.069 petugas sensus diterjunkan untuk mendata sekitar 231 ribu unit usaha hasil prelisting di Bengkulu. Jumlah ini naik sekitar 15,5 persen dibandingkan hasil pendataan tahun 2016.

Sebagai simbol dukungan, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyerahkan miniatur Tabot kepada Wakil Kepala BPS RI.

"Dengan ini pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan dan harapan untuk suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," ucap Helmi.

Sebagai informasi, pencanangan di Bengkulu turut dihadiri Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah, Staf Khusus Menteri Pariwisata Apni Jaya Putra, para bupati dan wali kota se-Bengkulu, unsur Forkopimda, serta pimpinan perguruan tinggi.

Menutup rangkaian pencanangan di dua provinsi, Sonny mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi melalui pesan sederhana 'TIR': Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

Ia menegaskan, keberhasilan SE2026 akan melahirkan data berkualitas yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi Indonesia di masa depan.

PetroChina Jabung Ltd (PetroChina Jabung) mengumumkan perpanjangan kontrak operator Blok Jabung selama 20 tahun hingga 2043 mendatang.

Hal itu disampaikan Sr. Development Manager PetroChina Jabung Ltd, Wicaksono dalam Media Meet Up and Breakfasting PetroChina International Jabung Ltd bertema Energi untuk Negeri pada beberapa waktu lalu. Wicaksono mengatakan, PetroChina Jabung telah berinvestasi sejak 2002.

"Ini bukan perjalanan singkat. Kami sudah lebih dari dua dekade berkontribusi dan akan terus melanjutkannya," ujar Wicaksono.

Dalam pengelolaan blok tersebut, PetroChina tidak berjalan sendiri. Sejumlah mitra strategis turut bergabung dalam skema joint venture, antara lain Pertamina Hulu Energy, Petronas Carigali, PT GPL, serta PT RETJ.

Menurut Wicaksono, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas di wilayah tersebut.

Saat ini, Blok Jabung tercatat sebagai salah satu dari 10 besar produsen minyak dan gas di Indonesia. Untuk tahun 2026, PetroChina Jabung membidik target produksi berupa 11.670 barel per hari (BOPD) untuk minyak dan kondensat, serta 143 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas, termasuk LPG.

Mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan, Wicaksono menegaskan bahwa optimalisasi lapangan dan efisiensi operasi menjadi kunci pencapaian target.

"Target ini cukup challenging," katanya.

Sebagai blok yang mayoritas berbasis gas, aset utama Jabung terletak pada fasilitas pemrosesan gas. Dua pabrik gas yang menjadi tulang punggung operasi, masing-masing adalah Gas Plant Betara yang memproses gas dari wilayah barat, serta Gas Plant Grageh yang menangani produksi dari wilayah timur.

Dari fasilitas tersebut, dihasilkan berbagai produk strategis bagi kebutuhan energi nasional, mulai minyak mentah (crude oil), kondensat, LPG (propan dan butan), hingga gas jual (sales gas).

Mengusung tema Energi untuk Negeri, Wicaksono menekankan bahwa kontribusi PetroChina Jabung bukan hanya soal angka produksi, melainkan bagian dari menjaga ketahanan energi nasional.

Dengan perpanjangan kontrak hingga 2043 dan target ambisius pada 2026, PetroChina Jabung memperlihatkan bahwa keberlanjutan investasi, kolaborasi mitra, dan penguatan infrastruktur gas menjadi fondasi utama dalam menopang kebutuhan energi Indonesia di tengah dinamika industri migas global.

"Ini adalah komitmen jangka panjang. Kami ingin terus menjadi bagian dari solusi energi nasional," pungkas Wicaksono.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terbatasnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang hanya sebesar 4%. Upaya ini dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kebijakan terbaru pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.

Ketua Panitia Khusus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya dipicu oleh penurunan DBH, tetapi juga tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

“Defisit anggaran terjadi karena turunnya dana bagi hasil dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber, PAD harus dioptimalkan,” ujar Abdullah saat menghadiri sosialisasi PMK No.10/2026 di Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, APBD Riau berada di kisaran Rp8,2 triliun dan ditargetkan kembali ke level dua digit atau sekitar Rp11 triliun dalam dua tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, Pansus PAD mengidentifikasi enam sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Pertama, optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar, alat berat, dan pertambangan.

Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD). Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, termasuk fasilitas olahraga, lahan tidak produktif, hingga aset perhotelan.

Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Kelima, pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan potensi minapolitan. Keenam, optimalisasi dana transfer pusat, termasuk DBH sawit.

“Dengan PDRB Riau yang mencapai Rp1.201 triliun dan peringkat keenam nasional, ruang peningkatan PAD masih sangat besar,” kata Abdullah.

Di tengah upaya tersebut, DBH sawit tetap dipandang sebagai salah satu instrumen penting, meskipun porsinya relatif kecil. Skema DBH sawit yang hanya 4% merupakan hasil kesepakatan kebijakan nasional dan dirancang untuk bersinergi dengan pendanaan lain.

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sandi Firdaus, menjelaskan bahwa DBH sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan DBH lainnya.

“DBH di luar pajak umumnya berasal dari sumber daya alam non-terbarukan seperti migas dan minerba. Sawit ini berbeda karena merupakan hasil produksi yang terus diperbarui,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan DBH sawit mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang disusun bersama DPR RI.

Melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam mengelola DBH sawit. Alokasi dana kini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi infrastruktur.

Jika sebelumnya sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan jalan, kini daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program lain, dengan ketentuan minimal 15% digunakan di luar sektor infrastruktur.

Selain itu, penggunaan dana untuk perlindungan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi petani sawit, kini ditegaskan dalam regulasi.

“DBH sawit ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan sumber pendanaan lain,” kata Sandi.

Pemerintah Provinsi Riau juga tengah mendorong penguatan hilirisasi dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit seiring penurunan produksi crude palm oil (CPO) dalam setahun terakhir. Kebijakan baru melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026 dinilai memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk memaksimalkan manfaat fiskal dari sektor tersebut.

Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan luas perkebunan sawit di Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektar pada 2024. Namun, setelah penerapan kebijakan satu peta (one map policy), luas tersebut meningkat menjadi sekitar 4 juta hektare di tahun 2025.

Meski demikian, dari sisi produksi, Riau mengalami penurunan signifikan. Produksi CPO yang sebelumnya sempat mencapai 12 juta ton per tahun kini turun dari sekitar 9 juta ton menjadi 7 juta ton dalam satu tahun terakhir.

Syahrial juga menilai kontribusi fiskal dari sektor sawit masih belum optimal, terutama karena sebagian besar dana dikelola di tingkat pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Saat ini, dana dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit dikelola oleh badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sementara daerah hanya menerima sekitar 4% melalui skema DBH.

“Kalau seluruh dana bisa lebih dekat dikelola di daerah, mungkin dampaknya akan lebih besar, terutama untuk infrastruktur, SDM, dan penyelesaian masalah sosial,” kata Syahrial.

Di tengah tekanan tersebut, Riau menempatkan hilirisasi dan optimalisasi DBH sawit sebagai dua instrumen penting dalam menjaga kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

Syahrial menilai, meskipun Riau menguasai sekitar 20% luas perkebunan sawit nasional, manfaat hilirisasi belum merata. Aktivitas industri masih terkonsentrasi di kawasan tertentu dan belum menyebar luas ke kabupaten/kota.

“Hilirisasi berkembang, tetapi belum memberikan dampak yang merata. Ini yang menjadi perhatian ke depan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Riau mendorong integrasi pengelolaan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk penyelesaian konflik tenurial dan agraria yang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemprov Riau juga membagi wilayah ke dalam tiga koridor, yakni daratan, perkotaan berbasis barang dan jasa, serta pesisir dan kepulauan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menarik investasi yang lebih luas dan mendorong hilirisasi yang lebih merata.

Selain optimalisasi dan hilirisasi, isu transparansi juga menjadi perhatian utama daerah, khususnya dalam perhitungan DBH sawit.

“Kekuatan Riau ada di migas dan perkebunan. Dua sektor ini membutuhkan transparansi, termasuk bagaimana perhitungan DBH sawit itu dilakukan. Ini penting agar daerah memahami kontribusi riilnya,” ujar Syahrial.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW), kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah, yakni lemahnya pengawasan serta masalah dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

Perlu diketahui, terungkapnya kasus rasuah oleh GSW setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (10/4/2026) di mana satu hari setelahnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan GSW melakukan ancaman kepada ASN/PNS di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak patuh terhadap instruksinya.

Terlebih surat yang ditandatangani tidak memiliki tanggal. Hal ini bertujuan agar dirinya dapat mencantumkan tanggal pengunduran diri secara sepihak terhadap ASN/PNS yang tidak patuh kepada dirinya.

"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

GSW juga meminta sejumlah uang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Bupati dengan permintaan sekitar Rp5 miliar.

Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Asep menjelaskan bahwa permintaan itu juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Alhasil, dari penambahan anggaran tersebut, GSW meminta 'jatah' hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

"Dalam proses pengumpulan 'jatah', GSW memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih, dan diperlakukan seperti halnya orang sedang 'berhutang'," ucap Asep.

Asep menguraikan dari total permintaan sedikitnya Rp5 miliar kepada para OPD, sekitar Rp2,7 miliar telah mengalir ke tangan GSW. Dana tersebut diduga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian sepatu, pengobatan, dan jamuan makan, tetapi juga dibebankan ke anggaran OPD.

Bahkan, sebagian di antaranya disebut digunakan untuk membiayai pemberian THR kepada sejumlah anggota Forkopimda di Pemkab Tulungagung.

Tak hanya itu, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan. GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," ujar Asep.

Walhasil, KPK menetapkan GSW dan YOG sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Keduanya disangkakan melakukan perbuatan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mendagri Soroti Sistem Rekrutmen

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari mekanisme rekrutmen melalui Pilkada.

Menurutnya, kepala daerah yang terpilih merupakan hasil pilihan masyarakat, namun sistem tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Dia melanjutkan tindakan korupsi oleh kepala daerah juga berkaitan dengan kesejahteraan, moral hazard, hingga integritas individu. Tito menyebut ada permasalahan sistematis yang mendasar. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen.

"Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada. Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, salah satu persoalan utama juga terletak pada tingginya biaya politik dalam Pilkada yang tidak selalu sejalan dengan kualitas pemimpin yang terpilih, sehingga tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki integritas yang baik.

Menanggapi tindakan "licik" yang digunakan GSW untuk memeras anak buahnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianton Dardak mengatakan akan melakukan evaluasi dengan menggandeng KPK untuk meminimalisir tindakan serupa.

"Kita terus berkoordinasi dengan berbagai elemen, tidak kecuali dengan KPK untuk melakukan pembenahan Ada yang namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Jadi bagaimana itu adalah sebuah upaya untuk meminimalisir dan terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Emil menjelaskan upaya koordinasi sekaligus mengisi aspek-aspek yang harus segera diperbaiki sehingga sistem politik dapat berjalan optimal.

Menurutnya, selama ini Pemprov Jawa Timur telah berupaya memaksimalkan pengawasan. Namun, munculnya kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah yang perlu dibenahi.

Baginya, pengawasan tidak bisa dianggap sudah cukup, melainkan harus terus ditingkatkan seiring ditemukannya ruang-ruang perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Adanya kasus pemerasan ini, Emil mengimbau agar ASN/PNS mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjerat hukum.

"Semua ASN, semua PNS itu selalu diberikan panduan mengenai integritas Ini bagian dari upaya selama ini, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari manapun asalnya mereka harus tahu bahwa kalau itu tidak disikapi dengan tepat itu bisa kemudian merugikan diri mereka sendiri," tandasnya.

Universitas Brawijaya (UB) memperkuat komitmennya sebagai institusi pendidikan yang inklusif dan solutif dengan mengusung visi 'Kampus Berdampak'. Hal ini terlihat dalam kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jumat (6/2), yang dipimpin oleh Rektor UB, Prof. Widodo, untuk menyelaraskan program hilirisasi riset dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pertemuan ini difokuskan pada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pembangunan di Bojonegoro. Sektor tersebut meliputi upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut baik inisiatif yang dibawa oleh pihak kampus. Dalam diskusi tersebut, dirinya menekankan pentingnya solusi berbasis kajian akademik yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

Kondisi Bojonegoro saat ini masih menghadapi tantangan besar meski dikenal sebagai lumbung energi nasional. Masalah angka kemiskinan serta isu lingkungan seperti banjir dan kekeringan menjadi fokus yang harus segera ditangani.

"Kami ingin keresahan dan kesulitan kami terjawab dengan nyata melalui kajian akademik yang punya dampak langsung. Bojonegoro adalah lumbung energi, namun angka kemiskinan dan masalah lingkungan seperti banjir serta kekeringan masih menjadi PR besar," tutur dia.

Di samping masalah lingkungan, Pemerintah Kabupaten juga menyoroti pentingnya validitas data melalui sistem DTSEN. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 73,74 juga menjadi agenda penting dalam kerja sama ini.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Widodo menegaskan bahwa UB memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi mitra aktif pemerintah. Sebagai putra daerah asli Bojonegoro, ia ingin memastikan inovasi universitas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Tugas kami di perguruan tinggi adalah membangun jejaring dengan mitra pemerintah daerah. Kami ingin inovasi UB benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Kami tidak ingin ilmu hanya di 'menara gading', melainkan belajar langsung dari masyarakat melalui program Doktor Mengabdi dan KKN mahasiswa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3).

Guna memberikan dukungan teknis yang komprehensif, UB menyertakan tim pakar lintas disiplin dalam kunjungan ini. Tim tersebut terdiri dari ahli di bidang irigasi, pertanian, hingga peternakan untuk membedah masalah secara mendalam.

Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk mengubah pola kerja sama yang sebelumnya bersifat parsial. Kedua pihak sepakat beralih ke model Kontrak Payung (Umbrella Contract) untuk mengintegrasikan seluruh kolaborasi.

Mekanisme ini nantinya akan dikelola secara terpusat melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) serta Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) UB. Pola koordinasi satu pintu ini diharapkan membuat pelaksanaan program menjadi lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi teknis, sejumlah inovasi konkret diusulkan untuk segera diimplementasikan di wilayah Bojonegoro. Salah satunya adalah konsep Retention Park yang ditawarkan oleh pakar irigasi UB, Prof. Solikin.

Fasilitas ini merupakan kolam retensi multifungsi yang dirancang untuk menampung air berlebih saat musim hujan guna mencegah banjir. Air yang tersimpan kemudian dapat digunakan sebagai cadangan air baku bagi warga saat musim kemarau tiba.

Di sektor peternakan, UB telah menginisiasi program 'Gaya Tri' atau Ayam Petelur Mandiri dengan menerjunkan ratusan mahasiswa KKN di 40 desa. Program ini menyasar masyarakat prasejahtera melalui pendampingan teknis dan penggunaan teknologi tepat guna.

Mahasiswa memperkenalkan sensor suhu otomatis untuk mengatasi masalah heat stress pada ayam petelur. Teknologi sederhana ini terbukti efektif dalam menjaga produktivitas ternak meski terjadi perubahan suhu lingkungan yang ekstrem.

Pada bidang pertanian, UB menawarkan solusi modernisasi melalui pemanfaatan pompa air berbasis tenaga surya (solar cell). Inovasi ini ditujukan untuk menekan biaya operasional petani, terutama bagi mereka yang mengelola lahan tadah hujan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemkab Bojonegoro dijadwalkan akan melakukan kunjungan balasan ke kampus UB di Malang. Agenda tersebut akan difokuskan pada finalisasi draf kerja sama dan penyebaran hasil riset yang siap dieksekusi.

Bisnis.com, PEKANBARU - PT APG Westkampar Indonesia (APGWI) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) West Kampar.

General Manager PT APGWI, Mohammad Yasin A, mengatakan setelah tiga tahun beroperasi sejak ditetapkan sebagai operator pada 26 Januari 2023, produksi minyak APGWI berhasil ditingkatkan hingga mencapai sekitar 1.200 barel minyak per hari (BOPD) pada akhir 2025.

"Peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari berbagai inovasi dan percepatan kerja yang dilakukan perusahaan, mulai dari optimalisasi operasi sumur, peningkatan keandalan fasilitas produksi, hingga percepatan reaktivasi dan pengembangan sumur. Pada awal pengelolaan, produksi WK West Kampar hanya berada di kisaran 200 BOPD," katanya, Senin (26/1/2026).

Dia mengakui capaian ini menjadi bukti kapabilitas perusahaan nasional dalam mengelola wilayah kerja migas secara profesional dan berkelanjutan. Dia menyebutkan, peningkatan produksi ini juga tidak lepas dari dukungan dan asistensi SKK Migas, khususnya Perwakilan Sumbagut.

“Produksi yang meningkat dari sekitar 200 BOPD menjadi 1.200 BOPD dalam kurun waktu dua tahun merupakan hasil komitmen perusahaan, inovasi berkelanjutan, serta sinergi dengan SKK Migas. Ini juga bagian dari kontribusi kami dalam mendukung target pemerintah menuju produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030,” ujar Yasin.

Sejak ditetapkan sebagai operator, APGWI bergerak cepat merealisasikan Komitmen Kerja Pasti (KKP) lima tahun pertama. Hingga kini, perusahaan telah memiliki 13 sumur pengembangan.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kondisi awal pengelolaan yang hanya memiliki lima sumur eksisting, dengan tambahan delapan sumur pengembangan dalam tiga tahun terakhir.

Direktur PT APGWI, Adi Prasetyana, berharap momentum tiga tahun operasional ini dapat menjadi fondasi bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan sejajar dengan perusahaan migas nasional lainnya.

Menurutnya, APGWI berkomitmen menjalankan operasional migas secara profesional dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta perlindungan lingkungan.

“Sebagai perusahaan migas nasional, kami berkomitmen untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, mengedepankan tata kelola yang baik, serta menjaga aspek keselamatan dan lingkungan dalam setiap aktivitas operasional,” kata Adi.

Selain fokus pada peningkatan produksi, APGWI juga menjalankan Program Pelibatan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi.

Salah satu program yang telah direalisasikan adalah peningkatan akses jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dari Gathering Station Pendalian menuju Desa Dayo, yang kini dapat dilalui masyarakat dengan lebih aman dan lancar.

Tokoh masyarakat Desa Suligi, Adri menyampaikan bahwa kehadiran APGWI memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mendukung akses distribusi hasil perkebunan dan kegiatan ekonomi warga.

Selama tiga tahun beroperasi, APGWI juga telah melaksanakan berbagai program sosial lainnya, seperti bantuan pendidikan, sertifikasi keselamatan dan keahlian, program edukasi bagi pelajar dan mahasiswa, hingga kolaborasi kegiatan sosial bersama TNI dan Polri.

PT APG Westkampar Indonesia mengelola WK West Kampar dengan luas wilayah sekitar 4.490,71 kilometer persegi yang mencakup Provinsi Riau dan Sumatera Utara, serta wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Padang Lawas.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis Sumatra Utara pada Senin (29/12/2025).

Ketiga Ranperda itu yakni Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut, Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut, serta Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Ranperda tersebut telah disetujui bersama dengan DPRD.

"Kami mengapresiasi DPRD Sumut, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas kerja keras dan kolaborasi yang intensif, sehingga ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui pembahasan yang dinamis antara eksekutif dan legislatif," kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Secara rinci, dalam Ranperda perubahan perangkat daerah akan dilakukan penataan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut.

Bobby menyebut Ranperda itu akan memecah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi 2 perangkat daerah.

Ranperda itu juga membahas pemindahan urusan penataan ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, dilakukan pula penggabungan beberapa dinas sektor pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Adapun Ranperda perubahan bentuk hukum Bank Sumut menjadi Perseroda, lanjutnya, merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

Status Perseroan yang berubah dari Swasta Nasional menjadi Perseroda dinilai sebagai bentuk paling tepat untuk memperkuat peran Bank Sumut khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan terkait permodalan Bank Sumut, Pemprov dan DPRD telah menyepakati penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah senilai Rp280,98 miliar.

Bobby mengungkapkan barang itu berupa gedung kantor seluas 7.805 meter persegi.

"Penyertaan modal ini diharapkan dapat menjadikan kepemilikan saham Pemprov Sumut sebagai pemegang saham mayoritas serta memperkuat kinerja Bank Sumut ke depan," kata dia.

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. Program ini diklaim mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 0,10%.
Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah, menyebut strategi itu sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat pedesaan. “Pertumbuhan ekonomi tidak fokus pada perkotaan, akan tetapi, saat ini dikejar, dimulai dari pedesaan. Kenapa dari pedesaan? Karena perkotaan itu penopangnya ya dari desa-desa, baik itu ketahanan pangannya yang dari desa yang dibawa ke perkotaan,” ujarnya pada Rabu (17/12/2025).
Selama periode 2019-2025, Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan telah berhasil mengintervensi 452 Desa di 18 Kabupaten prioritas di Jawa Tengah yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi Jateng dan nasional. Program itu juga telah menyerap Rp129 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Baznas/UPZ, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, dan Komunitas.
Secara fisik, program ini telah menghasilkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 4.636 unit, pembuatan 7.523 unit kamar mandi, dan pemasangan listrik murah untuk 1.292 Kepala Keluarga (KK). Bantuan tersebut juga melengkapi fasilitas lainnya seperti layanan kesehatan, akses air bersih, pembangunan infrastruktur desa, beasiswa pendidikan, bantuan bibit pertanian dan perikanan, serta bantuan sosial.
Menyikapi capaian tersebut, Johan Hariyanto, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. “Bicara penanggulangan kemiskinan, tidak hanya Dinsos, tidak hanya Bappeda, tidak hanya Biro Kesra, tapi kita bersama-sama dalam satu tim penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Regional III Jateng Jatim Bali Nusra menjadi salah satu pihak swasta yang turut andil dalam mendukung program ini. Manager General Support Telkom Regional III Jateng Jatim Bali Nusra Nugroho Adi Pracoyo mengatakan pihaknya telah berkontribusi terhadap tujuh desa dampingan yang tersebar di Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Demak, dan Magelang. Pihaknya telah memberikan bantuan senilai Rp218 juta kepada tujuh desa tersebut.
Nugroho juga berharap kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini agar dapat berkelanjutan. “Harapan kami, kolaborasi pentahelix ini bisa berjalan dengan erat, mulai dari kami di pelaku usaha, akademisi, komunitas, government , maupun dengan media agar apa yang kita sinkronkan, apa yang kita harapkan, terkait dengan kebermanfaatan dan keberlanjutan tidak hanya untuk masa sekarang tapi masa depan bisa tercapai bersama,” tutupnya. (Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyatakan produksi dari sumur Pinang East-2 (Pinang-70) di Lapangan Pinang East, Zona Rokan, berhasil mencapai 2.648 barel minyak per hari (BOPD), seluruhnya berupa crude oil tanpa kandungan air maupun gas.

Capaian ini menyusul keberhasilan sumur eksplorasi sebelumnya, Pinang East-1, yang menghasilkan 2.350 BOPD dengan water cut 6% dari reservoir formasi Bekasap. Kedua keberhasilan tersebut menunjukkan potensi besar Lapangan Pinang East dalam menopang produksi nasional.

General Manager Zona Rokan PHR Andre Wijanarko menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat.

“Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional, tetapi juga memberikan optimisme besar bagi industri migas di Indonesia. Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja keras para anak bangsa yang terus berinovasi dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya, dikutip pada Senin (24/11/2025).

Dia menambahkan bahwa produksi cemerlang dari Pinang-70 merupakan bukti nyata penerapan teknologi pengeboran yang tepat. Sumur ini dibor dengan teknik directional drilling dan konsep pengembangan infill reduce spacing, yang memperkuat efektivitas eksplorasi dan pengembangan lapangan migas di WK Rokan.

“Upaya eksplorasi dan pengembangan yang intensif dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan hasil positif. Keberhasilan ini menjadi langkah maju dalam mencapai target produksi dan mendukung swasembada energi nasional,” tambah Andre.

PHR menyampaikan bahwa potensi cadangan migas di Lapangan Pinang East masih cukup menjanjikan. Saat ini, perusahaan tengah memonitor perkembangan sumur Pinang East-3 (Pinang-71) sebagai upaya lanjutan peningkatan produksi. Seluruh produksi minyak dari Lapangan Pinang East dialirkan melalui jaringan pipa menuju Pinang Gathering Station (GS), kemudian disalurkan ke Bangko GS.

Perusahaan menegaskan bahwa seluruh operasi pengeboran dan pengembangan sumur di kawasan tersebut berjalan lancar, aman, dan selamat dengan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat.