Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Bisnis.com, BANYUWANGI - Suara kayu lesung yang berpadu, mengiringi suasana pagi di halaman rumah berarsitektur khas Osing. Irama yang dimainkan masyarakat setempat itu menjadi sambutan hangat untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Sejahtera Astra Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Kehidupan seperti inilah yang masih dapat dijumpai di desa tempat masyarakat Osing, sebagai suku asli Banyuwangi, menjaga tradisi dan kearifan lokal bersama masyarakat setempat sebagai kekuatan penggerak kesejahteraan desanya secara turun-temurun.

Masyarakat di Desa Sejahtera Astra Kemiren secara konsisten melestarikan budaya Osing melalui berbagai tradisi seperti upacara adat Barong Ider Bumi, dan Tumpeng Sewu, tarian adat Tari Gandrung, kuliner lokal, musik tradisional, hingga arsitektur khas Osing yang menjadi bagian dari identitas sekaligus potensi yang menggerakkan kehidupan desa. Potensi tersebut kemudian diperkuat Astra sejak 2024 melalui program Desa Sejahtera Astra. Bersama masyarakat dan penggerak lokal, Astra mengembangkan empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan agar pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan tersebut telah menjangkau sekitar 300 warga dan memperkuat peran mereka sebagai pelaku utama desa wisata. Saat ini, terdapat 50homestaydengan total 92 kamar, 40 pelaku usaha lokal di bidang kuliner, kerajinan, dan kopi, serta 40 anggota Pokdarwis yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya Osing. Pendapatan rata-rata anggota Pokdarwis juga meningkat sebesar 33%, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa budaya yang terus dijaga masyarakat dapat tumbuh menjadi sumber penghidupan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.

“Desa Sejahtera Astra Kemiren menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan pembangunan masyarakat dapat berjalan beriringan. Melalui penguatan pada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan, Astra percaya bahwa warisan budaya Osing tidak hanya tetap lestari, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, peluang usaha, dan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto.

Penguatan Desa Sejahtera Astra Kemiren dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada bidang kesehatan, Astra berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan Posyandu, penyediaan sarana kesehatan dasar, dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak, serta penyelenggaraan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Pada bidang pendidikan, Astra memperkuat PAUD melalui penyediaan sarana belajar dan alat permainan edukatif, dukungan kegiatan pembelajaran, serta pengenalan budaya lokal kepada generasi muda yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan budaya Osing dengan melibatkan generasi penerus sejak usia dini.

Seiring berkembangnya aktivitas wisata, pengelolaan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan desa. Masyarakat didampingi dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, pengembangan fasilitas biogas, pembentukan kelompok sadar lingkungan, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah dan kompos.

Di bidang kewirausahaan, Astra mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren dilakukan melalui penguatan sarana penunjang wisata, pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengembanganhomestaydan usaha masyarakat, serta promosi wisata budaya Osing sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Konsistensi masyarakat dalam menjaga budaya dan mengembangkan potensi desanya turut mendapatkan apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Sejak 2019, desa ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Wonderful Indonesia Impact, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dan ASEAN Tourism Award 2025. Pada tingkat internasional, Desa Sejahtera Astra Kemiren juga terpilih sebagai bagian dari The Best Tourism Village Upgrade Program 2025 yang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Selain melalui program Desa Sejahtera Astra, Astra melalui Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra melakukan pembinaan kelompok tani Buah Naga binaan di wilayah Desa Sejahtera Astra Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumbermulyo. Pendampingan ini dilakukan untuk kelompok tani buah naga bersama Pusat Pengembangan UMKM (PPU) yang mencakup penguatan mentalitas dan organisasi kelompok, peningkatan kompetensi budidaya organik, perbaikan kualitas pascapanen sesuai standar offtaker, serta fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.

Hasilnya, para petani berhasil mengantongi sertifikasi Budidaya Organik, dengan total panen meningkat dari 316 ton pada 2021 menjadi 595 ton pada 2025, sementara omzet kelompok tani naik dari Rp1,9 miliar menjadi Rp11,9 miliar pada periode yang sama. Produk segar maupun olahan dari kelompok tani ini, telah menembus pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun pasar ekspor ke Singapura dan Hong Kong. Buah naga tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, namun juga menjadi produk olahan seperti Sale Buah Naga dan buah nagadehydrated.

Semangat Astra untuk terus mengembangkan desa berkolaborasi dengan masyarakat seperti di Desa Sejahtera Astra Kemiren, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut korban kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang menyeret Hanania Travel mencapai 1.430 orang.

“Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Rabu (1/7/2026).

Andaru menyebutkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana Hanania Travel.

"Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Hasanah Taman Internasional. Kemudian dua rekening pribadi perorangan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut, menelusuri aliran dana dari Hasanah Travel ini," ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Lihat video: Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Bertambah! Kerugian Capai Rp35,3 Miliar



Sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro terkait kasus tersebut, mulai Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy dan Karin Novilda atau Awkarin.

Ahmad Syah Farhan atau ASF yang merupakan dijerat dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Program Magang Nasional (PMN) 2026 telah diluncurkan dengan melibatkan 150 ribu peserta. Program ini juga membuka ruang bagi difabel.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, terbukanya ruang bagi difabel untuk mengikuti program magang nasional merupakan sebuah terobosan. Ini menandakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kerja bagi semua kalangan, termasuk difabel.

"Program ini bisa dibilang sebagai salah satu terobosan paling progresif di era pemerintahan Prabowo dalam hal inklusivitas. Dalam hal krusial memberikan kesempatan kerja tidak saja bagi lulusan PT (perguruan tinggi) tapi juga berlaku bagi kelompok difabel," katanya, Rabu (1/7/2026).

Program ini diinisiasi Presiden Prabowo sebagai upaya konkret untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang masih menjadi tantangan nasional. Igor pun memberikan gambaran positif bahwa PMN 2025, dari 100 ribu peserta sebanyak 30 persen atau sekitar 30 ribu berhasil diserap langsung menjadi karyawan tetap oleh perusahaan tempat mereka magang.

"Ini artinya bahwa program ini mampu menjawab kebutuhan pasar kerja akan tenaga kerja yang siap pakai," ujarnya.

Igor menambahkan, hal lain yang membuat PMN 2026 menjadi penting adalah perluasan cakupan pesertanya. Sekarang juga mencakup kaum disabilitas, apalagi jika program ini juga menjangkau sampai luar pulau Jawa.

"Dan Presiden Prabowo sejatinya mampu menjawab persoalan utama yang menjadi titik perhatian masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan PMN 2026. Program yang inisiasi Presiden Prabowo memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” kata Teddy.

Para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Mereka akan mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta per bulan tergantung upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bekerja.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan instruksi tegas kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang baru dilantik, Sudarto, untuk memperketat pengawasan terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Saya benar-benar ingin DJA menjadi penjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara. Disiplin fiskal itu penting, bukan hanya menjaga defisit saja," ujar Purbaya dalam pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menyoroti kebiasaan K/L yang kerap mengajukan tambahan anggaran di tengah berjalan atau bahkan di awal tahun anggaran. Menurutnya, jika pola penambahan anggaran instan ini terus dibiarkan, hal itu mencerminkan perencanaan pengeluaran yang buruk dan berpotensi merusak disiplin fiskal.

"Jadi Anda nanti follow up-nya jangan sampai gara-gara ABT anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pemerintahan lembaga mengerti bahwa disiplin fiskal kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," kata Purbaya mengingatkan.

Ke depan, Kemenkeu berkomitmen untuk menekan kemunculan ABT sekecil mungkin. Purbaya juga mendesak K/L untuk menyusun perencanaan anggaran yang jauh lebih akurat dan matang sejak awal untuk tahun-tahun mendatang.

"Jadi ABT-nya, anggaran belanja tambahannya mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak wajib memenuhi seluruh usulan anggaran yang diajukan oleh K/L. Kebijakan fiskal saat ini akan jauh lebih selektif dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

"Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua pemerintahan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilakukan akan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (1/7).

Ketiga pejabat tersebut mengisi posisi Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sudarto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Luky Alfirman. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Sementara itu, Evita Mantovani dipercaya mengemban jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Rionald Silaban yang memasuki masa pensiun.

Adapun Herman Saheruddin dilantik sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menggantikan Masyita Crystallin yang telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) sejak 11 Februari 2026.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," kata Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berikut tiga direktur jenderal yang dilantik:

- Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran;- Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan- Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mempercepat transformasi Pelabuhan Batu Ampar melalui penerapan skema direct billing yang dinilai akan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, serta kemudahan layanan bagi pelaku usaha logistik.

Transformasi tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang mempertemukan BP Batam, PT Batam Terminal Petikemas, serta pelaku usaha logistik dan jasa kepelabuhanan di Batam.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kota Batam, Yasser Hadeka Daniel, mengatakan penerapan direct billing merupakan perubahan yang telah lama dinantikan para pelaku usaha karena memungkinkan perusahaan freight forwarder bertransaksi langsung dengan operator terminal tanpa melalui pihak perantara.

"Selama ini transaksi kami dilakukan melalui pihak kedua sehingga terdapat biaya tambahan. Dengan direct billing, kami dapat bertransaksi langsung dengan terminal sehingga biaya perantara dapat dihilangkan," kata Yasser, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penerapan sistem tersebut tidak menyebabkan kenaikan tarif bagi pengguna jasa. Sebaliknya, efisiensi yang diperoleh dari penghapusan mata rantai transaksi berpotensi memangkas biaya logistik hingga sekitar 30 persen.

Selain memberikan efisiensi biaya, transformasi Pelabuhan Batu Ampar juga dinilai meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat. Kehadiran peralatan modern seperti ship to shore (STS) crane menjadi langkah awal menuju standar pelayanan pelabuhan bertaraf internasional.

"Ini menjadi kabar baik bagi freight forwarder maupun cargo owner karena biaya logistik lebih efisien dan pelayanan pelabuhan semakin baik," ujarnya.

Dia menambahkan, melalui sosialisasi tersebut para anggota ALFI juga memperoleh penjelasan mengenai tahapan registrasi perusahaan serta mekanisme teknis sebelum implementasi direct billing diberlakukan secara penuh.

Sementara itu, Direktur PT Batam Terminal Petikemas, Capt. Basori Alwi, mengatakan perubahan skema pelayanan merupakan bagian dari transformasi tata kelola kepelabuhanan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penyederhanaan proses administrasi.

Menurut dia, melalui skema baru tersebut seluruh pembayaran layanan terminal dilakukan langsung kepada operator sesuai layanan yang diterima pengguna jasa.

"Transformasi ini bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana, terbuka, terdokumentasi dengan baik, serta memberikan kepastian layanan bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Basori menegaskan keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem maupun regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha logistik.

"Kami berharap komunikasi yang baik bersama ALFI dan seluruh pengguna jasa dapat menghasilkan pemahaman yang sama sehingga implementasi direct billing berjalan lancar," ujarnya.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sekaligus mempererat kolaborasi antara BP Batam dengan pelaku usaha logistik dalam mendukung transformasi sektor kepelabuhanan.

Menurut Benny, berbagai upaya peningkatan pelayanan mulai menunjukkan hasil positif yang tercermin dari pertumbuhan kinerja operasional maupun penerimaan kepelabuhanan sepanjang Semester I 2025.

Hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencapai Rp219,75 miliar atau 55 persen dari target tahunan sebesar Rp401,86 miliar.

"Angka tersebut meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp189 miliar," kata dia.

Dari sisi operasional, jumlah kunjungan kapal barang dan penumpang mencapai 54.876 call, tumbuh 15 persen dibandingkan Semester I 2024. Total bobot kotor kapal (Gross Tonnage/GT) juga meningkat 18 persen menjadi 34,87 juta GT.

Sementara itu, volume peti kemas yang ditangani pelabuhan-pelabuhan di bawah BP Batam mencapai 359.944 TEUs, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aktivitas ekspor-impor mendominasi dengan volume 273.004 TEUs, meningkat 18 persen, sedangkan peti kemas domestik tumbuh 6 persen menjadi 86.940 TEUs," jelas dia.

Pertumbuhan juga terjadi pada arus barang umum (general cargo) yang mencapai 5,42 juta ton atau meningkat 12 persen, serta jumlah penumpang ferry domestik dan internasional yang mencapai 4,64 juta orang, naik 8 persen dibandingkan Semester I 2024.

BP Batam optimistis transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang didukung modernisasi fasilitas, digitalisasi layanan, dan penerapan direct billing akan semakin meningkatkan daya saing logistik Batam sebagai salah satu gerbang perdagangan internasional Indonesia.

Ke depan, kapasitas Terminal Peti Kemas Batu Ampar juga akan terus ditingkatkan seiring penambahan fasilitas dan peralatan bongkar muat, dengan target kapasitas mencapai 2 juta TEUs guna mengakomodasi pertumbuhan arus barang dan perdagangan di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat seluruhnya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen), yang sebelumnya merupakan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Purbaya memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan yang dibacakan dan dipimpin Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat baru yang dilantik yaitu Sudarto, yang menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Dia sempat mengisi posisi Plh, usai Luky Alfirman dicopot pada April 2026. Sebelumnya juga dia menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian, Evita Manthovani mengisi jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rionald Silaban yang telah lama memasuki masa pensiun. Evita awalnya bekerja di Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, Herman Saheruddin menjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dia telah menjabat Plt. Herman sebelumnya adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), institusi yang dulu dipimpin Purbaya.

Posisi DJSPSK merupakan pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang mana pecahan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi DJSPSK awalnya dijabat oleh Masyita Crystallin, yang berpinda ke Danantara Investment Management.

Kini, posisi Dirjen yang masih belum diisi oleh pejabat definitif adalah Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Usai pencopotan Febrio Kacaribu April lalu, jabatan ini diisin oleh Plh yakni Ferry Ardiyanto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7).

Tiga pejabat yang dilantik Purbaya yakni Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran.

“Pada hari ini, Rabu, 1 Juli tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ingin resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya saat melantik tiga Dirjen Kemenkeu, Rabu (1/7).

Purbaya melantik Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Herman sebelumnya telah menjadi Pelaksana tugas (Plt) kursinya saat ini sepeninggal Masyita Crystallin yang beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) pada Februari 2026.

Herman dan Purbaya sama-sama meniti karier panjang di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Herman mengabdi sejak 2010 dan pernah menjabat Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga, sementara Purbaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua Dewan Komisioner sejak 2020.

Ketika Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, ia menarik Herman untuk turut bergabung sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Sektor Keuangan, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan pada April 2026.

Adapun jabatan Direktur Jenderal Anggaran saat ini diduduki oleh Sudarto, yang sebelumnya mengemban tugas Pelaksana harian (Plh) jabatannya saat ini, sepeninggal Luky Alfirman yang dicopot oleh Purbaya.

Purbaya juga melantik Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan terbaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya.