JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat yang didukung Program EQUITY (Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam memperluas dampak riset dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

FGD yang berlangsung di Aula Bung Hatta UNJ tersebut dihadiri oleh media dan berbagai mitra pengabdian. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memaparkan capaian program sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNJ, Ifan Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menunjukkan sejauh mana kontribusi UNJ dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian.

Ia mencontohkan keberhasilan program pengabdian masyarakat di Subang pada 2024 yang mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Program tersebut berhasil mengembangkan desa menjadi desa wisata mandiri yang kini menjadi model pengembangan desa wisata di Indonesia.

“Keberhasilan di Subang kami lanjutkan dengan merintis pengembangan desa wisata di Bulak, Indramayu sejak 2024. Kini memasuki tahun kedua, fokusnya lebih mengerucut pada pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ifan menekankan perubahan paradigma dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurutnya, sejak 2025 pemerintah mendorong konsep “kampus berdampak” yang menitikberatkan pada kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

“Jika sebelumnya fokus pada pengembangan konsep dan teori, kini penelitian dan pengabdian harus menghasilkan dampak nyata. UNJ sudah memulainya melalui program desa wisata di Subang yang kini direplikasi di Indramayu,” tambahnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ, Iwan Sugihartono, menegaskan bahwa pengabdian masyarakat tidak sekadar menjadi hilirisasi riset, tetapi juga sarana transformasi sosial berkelanjutan.

“Pengabdian harus menghasilkan perubahan nyata dalam menyelesaikan persoalan sosial, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, kewilayahan, dan kewirausahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Inovasi, Sistem Informasi, dan Pemeringkatan UNJ, R A Murti Kusuma W, menyebut program EQUITY-LPDP mampu meningkatkan visibilitas serta dampak pengabdian UNJ di tingkat nasional maupun global.

Rektor UNJ, Komarudin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat dampak pengabdian. Ia menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi diseminasi, berbagai praktik baik ditampilkan. Umiatin menyoroti pentingnya penerapan penelitian antropometri untuk pengembangan desain dan ergonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Ahmad Rifqy Ash Shiddiqy memaparkan program RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis) yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Depok sebagai solusi akses pendidikan.

Sementara itu, Tesaannisa menghadirkan inovasi Pojok Konseling Sastra dan Ruang Kreatif Anak berbasis bibliokonseling di Rusunawa Jatinegara Kaum bekerja sama dengan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) VII.

Di bidang seni budaya, Deden Haerudin memperkenalkan Tari Manuk Bulak yang dikembangkan melalui pendekatan art by research bersama masyarakat Desa Bulak dan berpotensi menjadi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.

Adapun inovasi teknologi ditunjukkan melalui program ARUNA (Alat Robotik untuk Navigasi dan Angkut Sampah Berbasis Kapal) yang dipaparkan oleh Nur Azisah untuk pengelolaan sampah di wilayah Muara Angke, Jakarta.

Universitas Brawijaya (UB) memperkuat komitmennya sebagai institusi pendidikan yang inklusif dan solutif dengan mengusung visi 'Kampus Berdampak'. Hal ini terlihat dalam kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jumat (6/2), yang dipimpin oleh Rektor UB, Prof. Widodo, untuk menyelaraskan program hilirisasi riset dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pertemuan ini difokuskan pada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pembangunan di Bojonegoro. Sektor tersebut meliputi upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut baik inisiatif yang dibawa oleh pihak kampus. Dalam diskusi tersebut, dirinya menekankan pentingnya solusi berbasis kajian akademik yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

Kondisi Bojonegoro saat ini masih menghadapi tantangan besar meski dikenal sebagai lumbung energi nasional. Masalah angka kemiskinan serta isu lingkungan seperti banjir dan kekeringan menjadi fokus yang harus segera ditangani.

"Kami ingin keresahan dan kesulitan kami terjawab dengan nyata melalui kajian akademik yang punya dampak langsung. Bojonegoro adalah lumbung energi, namun angka kemiskinan dan masalah lingkungan seperti banjir serta kekeringan masih menjadi PR besar," tutur dia.

Di samping masalah lingkungan, Pemerintah Kabupaten juga menyoroti pentingnya validitas data melalui sistem DTSEN. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 73,74 juga menjadi agenda penting dalam kerja sama ini.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Widodo menegaskan bahwa UB memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi mitra aktif pemerintah. Sebagai putra daerah asli Bojonegoro, ia ingin memastikan inovasi universitas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Tugas kami di perguruan tinggi adalah membangun jejaring dengan mitra pemerintah daerah. Kami ingin inovasi UB benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Kami tidak ingin ilmu hanya di 'menara gading', melainkan belajar langsung dari masyarakat melalui program Doktor Mengabdi dan KKN mahasiswa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3).

Guna memberikan dukungan teknis yang komprehensif, UB menyertakan tim pakar lintas disiplin dalam kunjungan ini. Tim tersebut terdiri dari ahli di bidang irigasi, pertanian, hingga peternakan untuk membedah masalah secara mendalam.

Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk mengubah pola kerja sama yang sebelumnya bersifat parsial. Kedua pihak sepakat beralih ke model Kontrak Payung (Umbrella Contract) untuk mengintegrasikan seluruh kolaborasi.

Mekanisme ini nantinya akan dikelola secara terpusat melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) serta Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) UB. Pola koordinasi satu pintu ini diharapkan membuat pelaksanaan program menjadi lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi teknis, sejumlah inovasi konkret diusulkan untuk segera diimplementasikan di wilayah Bojonegoro. Salah satunya adalah konsep Retention Park yang ditawarkan oleh pakar irigasi UB, Prof. Solikin.

Fasilitas ini merupakan kolam retensi multifungsi yang dirancang untuk menampung air berlebih saat musim hujan guna mencegah banjir. Air yang tersimpan kemudian dapat digunakan sebagai cadangan air baku bagi warga saat musim kemarau tiba.

Di sektor peternakan, UB telah menginisiasi program 'Gaya Tri' atau Ayam Petelur Mandiri dengan menerjunkan ratusan mahasiswa KKN di 40 desa. Program ini menyasar masyarakat prasejahtera melalui pendampingan teknis dan penggunaan teknologi tepat guna.

Mahasiswa memperkenalkan sensor suhu otomatis untuk mengatasi masalah heat stress pada ayam petelur. Teknologi sederhana ini terbukti efektif dalam menjaga produktivitas ternak meski terjadi perubahan suhu lingkungan yang ekstrem.

Pada bidang pertanian, UB menawarkan solusi modernisasi melalui pemanfaatan pompa air berbasis tenaga surya (solar cell). Inovasi ini ditujukan untuk menekan biaya operasional petani, terutama bagi mereka yang mengelola lahan tadah hujan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemkab Bojonegoro dijadwalkan akan melakukan kunjungan balasan ke kampus UB di Malang. Agenda tersebut akan difokuskan pada finalisasi draf kerja sama dan penyebaran hasil riset yang siap dieksekusi.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan KDKMP harus dirancang secara terarah dan berbasis kebutuhan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mendorong adanya penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Kolaborasi ini menjadi efektif jika dimulai dari kebutuhan koperasinya, bukan dari universitasnya. Kemenkop dapat menentukan koperasi mana yang menjadi pilot project, terutama di daerah dengan tingkat ketertinggalan ekonomi tertinggi," kata Wamendiktisaintek melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Wamen Stella menekankan kolaborasi antara perguruan tinggi dan KDKMP harus dirancang secara terarah dan berbasis kebutuhan di lapangan agar memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa.

"Setelah itu, Kemdiktisaintek akan memetakan perguruan tinggi terdekat yang paling relevan untuk melakukan pendampingan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), riset, dan pengabdian masyarakat," lanjut dia.

Wamen Stella menambahkan penguatan koperasi desa perlu diarahkan pada pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa.

"Koperasi saat ini harus diposisikan sebagai badan usaha yang memiliki aktivitas bisnis nyata, bukan sekadar struktur organisasi. Dengan pendekatan tersebut, koperasi dapat kembali menjadi soko guru perekonomian desa dan menjadi ruang belajar kewirausahaan yang relevan bagi generasi muda," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk lebih dari 83.000 KDKMP yang hampir menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Program ini merupakan wujud komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

"Hingga saat ini, antusiasme masyarakat desa dan kelurahan sangat tinggi. Dari target awal 80 ribu, kini telah terbentuk lebih dari 83 ribu KDKMP, dan hampir 98 persen telah berbadan hukum," ucap Farida Farichah.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) bersama perguruan tinggi melakukan pemantauan perkembangan penanganan dampak banjir dan banjir bandang yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

Berbagai perguruan tinggi telah menjalankan langkah-langkah strategis yang mencerminkan pelaksanaan arah kebijakan “Diktisaintek Berdampak” sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana.

“Gerak cepat kampus dalam merespons situasi bencana menjadi bukti bahwa kampus bukanlah menara gading, namun ruang kolaborasi yang mampu menjawab tantangan masyarakat sekitar,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, melalui siaran pers, Jumat (12/12/2025).

Di Aceh, Universitas Muslim Indonesia (UMI) menurunkan Tim Bantuan Medis ke Aceh Tamiang. Tim tersebut ditempatkan di Kota Lintang Bawah untuk memberikan layanan kesehatan darurat, pemeriksaan umum, distribusi obat-obatan, serta edukasi kesehatan bagi warga setempat.

Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) mengoperasikan posko medis di Pidie Jaya untuk memberikan layanan kesehatan dalam kondisi fasilitas setempat yang masih terbatas. Universitas Almuslim (Umuslim) di Bireuen menyelenggarakan layanan dapur umum, bantuan kesehatan dasar, pengelolaan logistik, dan kegiatan trauma healing bagi keluarga terdampak banjir.

Universitas Malikussaleh (Unimal) menyalurkan bantuan kebutuhan pokok ke Sawang, Aceh Utara. Himatansi Unimal bersama BEM FTIK Universitas Semarang juga mengirimkan sembako, obat-obatan, dan pakaian ke sejumlah titik terdampak lain. Universitas Bumi Persada (UNBP) melaksanakan kegiatan evakuasi, pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan psikososial bersama IPKJI serta Dinas Kesehatan Aceh untuk mendukung kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Di Aceh Barat, mahasiswa Papua dari Universitas Teuku Umar (UTU) memberikan dukungan donasi sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat setempat. Adapun Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Rumah Amal menyalurkan bantuan logistik dan pakaian layak pakai ke Kampung Jabi-Jabi dan Sigrun di Subulussalam untuk menjangkau masyarakat yang terdampak di wilayah perbatasan.

Di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Fakultas Kedokteran mendirikan posko medis di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang. Posko ini dioperasikan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), perawat, dan tenaga teknis dengan layanan dominan untuk keluhan infeksi saluran pernapasan. Operasional posko dijadwalkan berlangsung hingga awal 2026 untuk memastikan pendampingan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Universitas Negeri Medan (Unimed) melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak di Desa Jati Sari, Kabupaten Langkat melalui aktivitas menggambar, bernyanyi, dan permainan edukatif. Tim Pendidikan Profesi Guru (PPG) Unimed juga mendistribusikan 500 paket sembako ke enam wilayah terdampak dan melakukan asesmen lanjutan guna memetakan kebutuhan masyarakat.

Di Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang (UNP) melalui UNP Charity mengoordinasikan pengumpulan dan penyaluran logistik untuk masyarakat terdampak banjir. Tim Relawan UNP Peduli Bencana menjangkau Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, menggunakan ponton untuk memastikan bantuan dapat diterima warga di daerah yang sempat terisolasi. Menwa UNP turut membantu prosesi pemakaman korban bencana bersama TNI dan Polri sehingga penanganan jenazah berjalan tertib dan sesuai prosedur kemanusiaan.

Kemendiktisaintek memastikan bahwa berbagai langkah penanganan yang dilakukan perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berlangsung secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup layanan kesehatan, pendampingan psikososial, distribusi logistik, serta pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak bencana.