Bengkulu (ANTARA) - Kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Bengkulu menjadi momentum yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di samping juga menghadirkan hiburan yang menarik.

"Momentum Piala Dunia 2026 ini terutama melalui kegiatan nonton bareng di berbagai tempat di Kota Bengkulu, menjadi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Warga yang nonton sebaiknya juga ikut menggerakkan ekonomi UMKM dengan berbelanja dan jajan sehingga kegiatan nonton bareng ini menjadi kesempatan bersukaria dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh," kata Kepala LKBN ANTARA Biro Bengkulu Anom Prihantoro di Bengkulu, Rabu.

LKBN ANTARA menjadi salah satu entitas yang turut serta mendukung kemeriahan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai provinsi.

Dia mengatakan, kegiatan nobar merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan tingginya jumlah masyarakat yang hadir dengan membuka stan atau bazar, mempromosikan produk, dan meningkatkan penjualan selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Menurut dia semakin banyak masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, semakin besar pula peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Dia menambahkan Antara ingin memeriahkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebagai tontonan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Anom berharap kemeriahan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa keuntungan bagi UMKM sehingga manfaat penyelenggaraan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Kegiatan nonton bareng pada Rabu 1 Juli 2026 yakni pertandingan antara Inggris dan Kongo digelar di Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara itu dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang bersama-sama menyaksikan pertandingan sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara.

Pada kesempatan malam ini kegiatan nonton bareng Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dihadiri banyak masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kongo.

"Saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik bagi warga Kota Bengkulu untuk merasakan euforia Piala Dunia yang diselenggarakan secara gratis," kata Anom Prihantoro.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) menghimpun dana segar sekitar Rp 29,9 miliar melalui aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapasitas usaha, termasuk ekspansi laboratorium dan pengembangan bisnis karbon.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, MUTU menerbitkan 309.278.300 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 97 per saham. Dengan aksi korporasi tersebut, perseroan memperoleh dana sebesar Rp 29.999.995.100.

Investor Strategis Masuk

PT Samala Serasi Utama menjadi investor dengan porsi terbesar setelah mengambil 103.092.700 saham. Adapun PT Bumi Hijau Sedaya menyerap 41.237.100 saham.

Selain itu, Interra Resources Limited, perusahaan energi dan sumber daya yang tercatat di Bursa Singapura (SGX), ikut berpartisipasi melalui anak usahanya di Indonesia.

Perseroan menyebut investasi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan platform keberlanjutan (renewables) MUTU.

Investor lainnya yang turut berpartisipasi adalah Andreas Tjahjadi, Leonard Tanubrata, serta Ridzki Kramadibrata, wirausahawan di bidang climate-tech sekaligus mantan Presiden Grab Indonesia.

PT Samala Serasi Utama merupakan perusahaan yang dimiliki Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

Sandiaga dikenal sebagai investor dan wirausahawan dengan rekam jejak investasi di berbagai sektor, sedangkan Roestandi memiliki pengalaman di bidang teknologi dan pusat data melalui PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT).

Perseroan menyatakan Andreas Tjahjadi dan Leonard Tanubrata telah lama menjadi bagian dari perjalanan MUTU melalui berbagai skema investasi.

Sementara itu, keikutsertaan Ridzki Kramadibrata dinilai mencerminkan keyakinan terhadap prospek bisnis verifikasi karbon yang dikembangkan perusahaan.

Manajemen MUTU juga menegaskan seluruh investor yang mengikuti aksi private placement tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam kepengurusan maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, Direksi, maupun Dewan Komisaris perseroan.

Dana untuk Ekspansi dan Bisnis Karbon

Direktur Keuangan PT Mutuagung Lestari Tbk, Sumarna mengatakan masuknya sejumlah investor strategis memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus menjadi dukungan bagi pengembangan bisnis ke depan.

Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh para investor strategis ini terhadap fundamental dan prospek bisnis MUTU.

"Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat," ujar Sumarna.

Salah satu investor, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan investasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap percepatan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Menurut dia, layanan sertifikasi, pengujian, validasi, dan verifikasi yang dimiliki MUTU berperan dalam mendukung penerapan standar keberlanjutan di berbagai sektor industri.

Perseroan menyebut dana hasil private placement akan difokuskan untuk memperluas kapasitas laboratorium di sektor halal dan layanan Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat pengembangan bisnis karbon sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda dekarbonisasi nasional.

MUTU menilai penguatan modal tersebut menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan dua lini usaha tersebut.

Perseroan juga menyoroti penerapan perdagangan karbon mulai 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Dalam ketentuan itu, setiap pengurangan emisi harus melalui proses validasi dan verifikasi oleh lembaga yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebelum diterbitkan sebagai Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Menurut perseroan, posisi tersebut membuka peluang bagi MUTU untuk berperan sebagai lembaga verifikasi dalam implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Modal Bertambah, Dilusi Capai 8,96 Persen

Setelah aksi private placement selesai dilaksanakan, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh MUTU akan meningkat menjadi 3.452.228.885 saham. Nilai nominal modal disetor bertambah dari Rp 78,5 miliar menjadi Rp 86,3 miliar.

Perseroan memperkirakan tingkat dilusi kepemilikan bagi pemegang saham lama mencapai 8,96 persen.

Adapun jadwal pelaksanaan PMTHMETD meliputi pengumuman rencana pada 19 Juni 2026, pembayaran atau penyetoran saham pada 25 Juni 2026.

Lalu, penerbitan dan distribusi saham pada 26 Juni 2026, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 29 Juni 2026, serta pengumuman hasil pelaksanaan pada 30 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingkat inflasi Indonesia mengalami lonjakan pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan/ year on year (yoy), mendekati level teratas target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi pada Juni 2026 memberi kontribusi yang cukup besar dalam mengerek tingkat inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai sebesar 0,04 persen. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,34 persen (yoy), dan secara tahun kalender atau year to date (ytd) inflasi tercatat sebesar 1,79 persen.

“Ada beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator harga, khususnya sepanjang Juni 2026, yang pertama, terkait dengan BBM non-subsidi yang mengalami perubahan harga sebanyak dua kali pada Juni 2026,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Kenaikan harga BBM non-subsidi diketahui terjadi dua kali, yakni pada 1 Juni 2026 dan 10 Juni 2026. Kenaikan harga pada Pertamax Turbo atau Pertamax Ron 98 terjadi pada 1 Juni 2026 dari seharga Rp 19.900 per liter menjadi Rp 20.750 per liter. Sedangkan harga Pertamax Ron 92 melonjak per 10 Juni 2026 dari posisi sebelumnya sebesar Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.

Ateng membeberkan, kelompok penyumbang inflasi pada Juni 2026 terbesar terjadi pada kelompok transportasi. Inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026 mencapai sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat inflasi pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan/year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen (yoy) dan mendekati batas atas yang ditargetkan pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Inflasi pada Juni 2026, secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai sebesar 0,04 persen. Secara tahunan atau yoy terjadi inflasi sebesar 3,34 persen, dan secara tahun kalender atau year to date(ytd) terjadi inflasi sebesar 1,79 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ateng menjelaskan, kelompok penyumbang inflasi bulanan terbesar terjadi pada kelompok transportasi. Inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026 mencapai sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

“Tiga komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yaitu pertama, bensin dengan andil inflasi 0,21 persen, kedua, tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen, ketiga, pelumnas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen,” ungkapnya.

Kemudian, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,20 persen pada Juni 2026. Andil inflasi pada kelompok ini adalah sebesar 0,06 persen.

“Komoditas pada kelompok ini yang memberi andil inflasi terutama bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih dengan andil inflasi 0,03 persen, dan beras dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen,” terangnya. Eva Rianti

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,44 persen (month to month/mtm). Pendorongnya adalah kenaikan harga oli hingga bensin yang terjadi sepanjang bulan lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi tertinggi terjadi di kelompok transportasi sebesar 2,29 persen dengan andil 0,28 persen.

"Inflasi kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan juga pelumas atau oli mesin," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

PT Pertamina memang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sebesar Rp3.950 dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi menjadi Rp16.250 per liter yang baru efektif per 10 Juni 2026.

"Komoditas bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi," kata Ateng.

Senada, untuk kenaikan harga oli disampaikan oleh konsumen. Ganti pelumas yang biasanya Rp50 ribu saja menjadi Rp70 ribu saat ini.

[Gambas:Youtube]

"Saya biasanya ganti oli Rp50 ribu sudah sama jasa. Sekarang kata abang bengkelnya oli aja yang Rp50 ribu, sama jasa jadi Rp70 ribu," kata Marcel seorang pekerja di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh tingginya permintaan karena bertepatan dengan libur anak sekolah.

Di sisi lain, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS pada Mei 2026. Kondisi tersebut mengakhiri tren surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga April 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Mei 2026 sebesar 23,20 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan nilai impor yang mencapai 24,81 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, defisit neraca perdagangan terutama dipicu oleh defisit pada komoditas minyak dan gas (migas).

"Pada Mei 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Defisit pada Mei 2026 disebabkan terutama pada komoditas migas sebesar 3,76 miliar dolar AS dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan minyak mentah," kata Ateng dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatatkan surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh ekspor bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Meski terjadi defisit pada Mei, secara kumulatif periode Januari hingga Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh surplus nonmigas sebesar 16,31 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dolar AS.

BPS mencatat nilai ekspor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 115,36 miliar dolar AS atau naik 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dolar AS.

China, Amerika Serikat, dan India menjadi tiga tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 44,20 persen terhadap total ekspor nonmigas selama lima bulan pertama tahun ini.

Sementara itu, nilai impor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 111,33 miliar dolar AS atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor nonmigas tercatat sebesar 93,88 miliar dolar AS atau naik 13,16 persen, sedangkan impor migas melonjak 27,89 persen menjadi 17,45 miliar dolar AS.

Sepanjang Januari-Mei 2026, China masih menjadi negara asal impor nonmigas terbesar dengan nilai 39,27 miliar dolar AS atau 41,83 persen dari total impor nonmigas. Posisi berikutnya ditempati Jepang sebesar 5,17 miliar dolar AS dan Australia sebesar 5,02 miliar dolar AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya surplus selama 70 bulan berturut-turut.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$23,20 miliar sepanjang Mei 2026. Realisasi ini turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang sebesar US$24,61 miliar (year on year/yoy).

Ekspor migas anjlok 31,56 persen (yoy) dari US$1,11 miliar menjadi US$760 juta. Begitu juga nonmigas anjlok 4,50 persen (yoy) dari US$23,50 miliar menjadi US$22,45 miliar pada Mei 2026.

[Gambas:Youtube]

Semua sektor ekspor nonmigas anjlok. Industri pengolahan tercatat US$19,05 miliar atau turun 3,59 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar US$19,76 miliar.

Pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$2,89 miliar atau turun 7,03 persen dari tahun sebelumnya yang US$3,11 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 20,43 persen dari US$630 juta pada Mei 2025 menjadi US$500 juta pada Mei 2026.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$24,81 miliar sepanjang Mei 2026. Angka ini naik 22,16 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,31 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,51 miliar atau melesat 70,78 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,30 miliar atau naik 14,89 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,23 miliar atau naik 21,99 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$17,58 miliar atau naik 25,17 persen (yoy).

Kemudian sektor barang modal tercatat US$5 miliar atau naik 12,70 persen dari Mei 2025 yang sebesar US$4,44 miliar.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan kepada Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Sidarto Danusubroto dalam upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Sidarto dikenal sebagai mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno pada masa transisi kekuasaan dan peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dia juga pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2013–2014 serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam keputusan yang sama, Presiden juga menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Taufiequrachman Ruki. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerima kenaikan pangkat kehormatan atas jasa kepada bangsa dan negara.

Sementara itu, Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Taufiq Effendi dianugerahi pangkat Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Dia sebelumnya menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004–2009.

"Menganugerahkan pangkat secara istimewa kepada purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia atas jasanya yang luar biasa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," ucap Wahyu.

Selain memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan, Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja dan kepolisian daerah.

Penerima penghargaan tersebut meliputi Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Jawa Timur, Divisi Hukum Polri, serta Pusat Keuangan Polri.

Adapun Bintang Bhayangkara Nararya diberikan kepada Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, AKP Nengsi Marline Waromy, dan Aiptu Wawan Setiyawan.

"Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti sebagai penghargaan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian atas jasanya yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian," tandas Wahyu.

Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Bhayangkara sebagai bentuk penghargaan negara kepada kesatuan, anggota aktif, dan purnawirawan Polri yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perhitungan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sesuai aturan, pencairan JHT tidak dikenakan pajak apabila saldonya maksimal Rp50 juta. Apabila di atas nilai tersebut, maka dikenakan tarif final 5 persen.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya nol (persen) dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, Eddy menekankan pengenaan pajak pencarian JHT tidak langsung dikalikan jumlah saldo, melainkan setelah pengurangan ambang batas (threshold) yang tidak dikenakan pajak.

"Misalnya di case ini ada saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi, Rp100 juta kita kurangin Rp50 juta (threshold), sisanya yang Rp50 jutanya kali 5 persen, berarti pajaknya Rp2,5 juta ya," jelasnya.

Contoh lainnya, apabila pekerja memiliki saldo JHT Rp70 juta saat pensiun, maka yang dikenakan pajak hanya Rp20 jutanya. Artinya, pajaknya hanya Rp1 juta.

"Perhitungannya begitu, bukan kita terima Rp100 juta langsung kena potong 5 persen, berarti Rp5 juta," terangnya.

Adapun ketentuan ini sudah berlaku sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan apabila saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan sebelum pensiun, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21 atau tarif umum.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan hal ini berlaku untuk pencairan saldo seluruhnya maupun sebagian.

"Pada saat pencairan sebagian tadi itu masih aktif bekerja, akan dikenakan tarif normal," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Misalnya, apabila ada pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun dan memutuskan untuk mencairkan sebagai JHT nya atau sebesar Rp10 juta, maka akan dikenakan pajak 5 persen.

"Berarti 5 persen dikalikan Rp10 juta, jadinya Rp500 ribu dan bersifat tidak final," jelasnya.

Kemudian, saat dia pensiun, misalnya sisa saldo JHT nya Rp120 juta, maka akan dikenakan tarif perhitungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam beleid itu ditetapkan, saldo JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas Rp50 juta dikenakan tarif final 5 persen.

"Jadi, sisa saldo JHT Rp120 juta itu dikurangi dulu Rp50 juta, baru dikalikan 5 persen, maka pajaknya ketemu Rp3,5 juta," pungkasnya.