Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Brasil sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim COP30 memastikan bahwa penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut berlangsung netral karbon setelah seluruh emisi sebesar 130.000 ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari berbagai aktivitas resmi dikompensasi.

Pemerintah Brasil bersama CAIXA melakukan kompensasi atas 130.000 ton CO₂ yang dihasilkan selama penyelenggaraan COP30 di Belem, negara bagian Pará. Upaya tersebut diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Voluntary Cancellation Certificate yang diterbitkan pada 12 November 2025.

Sekretaris Luar Biasa COP30, Valter Correia, menegaskan bahwa netralisasi emisi telah menjadi komitmen utama pemerintah sejak persiapan konferensi dimulai.

“Kompensasi lebih dari 130 ribu ton CO₂ yang tersertifikasi internasional oleh PBB menunjukkan bahwa Brasil menghadirkan konferensi yang sejalan dengan urgensi krisis iklim dan memenuhi praktik terbaik global. Ini adalah COP Amazon, COP Brasil, dan COP aksi nyata,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sertifikat tersebut menegaskan pembatalan sukarela 130.000 kredit karbon (CERs – Certified Emission Reductions) dari proyek “CDM Project 6573: Caixa Econômica Federal Solid Waste Management and Carbon Finance Project” yang terdaftar di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) PBB. Setiap kredit merepresentasikan satu ton CO₂e yang berhasil dikurangi atau dicegah masuk ke atmosfer.

Inisiatif ini memastikan bahwa seluruh emisi terkait operasional konferensi yang mencakup mulai dari transportasi internal, penggunaan energi, sistem pendingin, logistik, hingga aktivitas pendukung lainnya, telah dinetralkan sesuai standar keberlanjutan internasional untuk penyelenggaraan acara multilateral berskala besar. Proses ini didukung inventarisasi emisi yang diaudit secara independen dan mencatat seluruh volume gas rumah kaca yang dilepaskan.

Prosedur pembatalan dilakukan oleh CAIXA sebagai koordinator program melalui mekanisme resmi CDM Registry, memastikan transparansi dan ketertelusuran penuh. Sertifikat tersebut mencakup seluruh unit kredit yang dibatalkan, mulai dari BR-5-162465153-2-2-0-6573 hingga BR-5-162595152-2-2-0-6573.

Menariknya, tingkat netralisasi emisi konferensi melampaui 100 persen karena adanya kompensasi tambahan yang dilakukan secara sukarela oleh peserta konferensi.

Melalui langkah ini, Brasil menegaskan kembali komitmen untuk menghadirkan COP yang berkelanjutan, selaras dengan tujuan global mitigasi iklim dan pengurangan emisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis pasar modal menilai langkah transformasi bisnis hijau PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dapat membuka peluang untuk meningkatkan valuasi di masa mendatang.

Analis Phillip Sekuritas, Edo Ardiansyah mengatakan TOBA menjadikan strategi keberlanjutan ke dalam nilai fundamental perusahaan melalui bisnis energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kendaraan listrik.

“Langkah berani meninggalkan bisnis batu bara cenderung dihargai investor yang fokus pada fundamental,” ujar Edo dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan, kenaikan harga saham TOBA yang mencapai 105% secara year to date (YTD) terjadi justru ketika perusahaan mencatatkan rugi secara akuntansi akibat divestasi PLTU.

Berdasarkan laporan keuangan periode Januari–September 2025, TOBA membukukan rugi bersih sebesar US$127,38 juta, berbalik dari laba bersih sebesar US$34,84 juta pada periode yang sama pada 2024.

“Jadi kalau nanti perusahaan mulai mencatatkan laba kembali dari bisnis barunya, peluang apresiasi investor akan makin besar,” katanya.

Sementara, riset UOB Kay Hian menyebutkan bahwa emiten yang fokus pada bisnis berkelanjutan umumnya diperdagangkan dengan valuasi lebih tinggi.

Beberapa pembanding global seperti Waste Management Inc (PBV 8,6x), Republic Services Inc (5,6x), dan Clean Harbors Inc (4,6x) menunjukkan bahwa perusahaan dengan portofolio ramah lingkungan sering kali mendapatkan penghargaan lebih besar dari pasar.

TOBA saat ini masih relatif undervalued dengan PBV sekitar 1,94x, sehingga potensi re-rating valuasi terbuka lebar seiring konsistensi transisi menuju portofolio hijau.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (13/11/2025), TOBA masuk ke fase ekspansi regional di bisnis hijaunya. Transformasi ini tidak hanya berupa pergantian identitas visual, tetapi mencerminkan ekspansi strategis TBS di tiga sektor bernilai tinggi, pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Presiden Direktur & CEO TBS Dicky Yordan menjelaskan bahwa transformasi ini memasuki fase eksekusi setelah tiga tahun berjalan di bawah kerangka TBS2030, peta jalan menuju netral karbon yang diluncurkan pada 2021.

“Kami tidak hanya melakukan rebranding. Kami mengonsolidasikan ekspansi bisnis hijau yang selama tiga tahun terakhir mulai menghasilkan skala yang signifikan,” ujarnya.

Perubahan arah ini diiringi langkah nyata di lapangan. TBS telah menyelesaikan divestasi dua PLTU berkapasitas total 200 MW, serta menargetkan penghentian tiga konsesi tambang batu bara paling lambat 2027.

Di sisi lain, perusahaan memperluas bisnis pengelolaan limbah melalui akuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES) dan ARAH Environmental Indonesia (ARAH) yang memperkuat ekosistem pengelolaan limbah medis, industri, dan domestik di Indonesia.

Integrasi berlanjut dengan akuisisi penuh Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro) di Singapura yang kini berevolusi menjadi CORA Environment, memperluas jangkauan TBS ke pasar regional dan memperkuat kapabilitas teknologi serta operasional di Asia Tenggara.

Pada sisi energi terbarukan, TBS telah mengoperasikan pembangkit listrik mikrohidro 2x3 MW di Lampung dan tengah menyelesaikan proyek Tembesi Floating Solar Power Plant berkapasitas 46 MWp di Batam bersama PLN Nusantara Power. Proyek PLTS terapung ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan akan memperkuat bauran energi bersih nasional.

Sementara pada sektor kendaraan listrik, TBS melalui Electrum melanjutkan pembangunan ekosistem EV terintegrasi mencakup teknologi baterai, perakitan kendaraan, hingga infrastruktur penukaran baterai.

Direktur & CFO TBS Juli Oktarina mengungkapkan bahwa total investasi yang disiapkan untuk menopang transformasi ini mencapai US$600 juta hingga 2030 akan difokuskan untuk tiga bisnis baru.

“Tahun depan porsi terbesar akan datang dari bisnis waste management,” kata Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan iklim tahunan PBB COP30 resmi dimulai dengan berkumpulnya kepala pemerintahan dari berbagai negara di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025). Pintu gerbang menuju hutan Amazon itu akan menjadi saksi negosiasi iklim kompleks dan berpotensi alot selama dua pekan ke depan.

Pertemuan di Brasil menandai 10 tahun sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015. Kesepakatan bersejarah itu memuat target bersama untuk mencegah pemanasan global melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius (°C) di atas periode praindustri pada akhir abad ini.

Namun potret saat ini begitu kontras dengan cita-cita tersebut. Kenaikan suhu rata-rata permukaan Bumi dipastikan akan melampaui ambang batas tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mendeskripsikan realita ini sebagai kegagalan moral dan kelalaian yang mematikan. Di sisi lain, sebagian negara justru melonggarkan kebijakan iklimnya, sementara sejumlah perusahaan mundur dari komitmen netral karbon.

Situasi tersebut menjadi gambaran utama yang menyelimuti COP30. Rasa optimisme dan ambisi besar yang sempat mempersatukan hampir 200 negara satu dekade lalu kini berubah menjadi urgensi dan realitas keras dalam mengimplementasikan janji-janji iklim, terutama di tengah melemahnya komitmen terhadap multilateralisme.

“Rezim iklim tidak kebal terhadap logika permainan zero-sum yang kini mendominasi tatanan internasional. Dalam situasi penuh ketidakpastian dan saling curiga, kepentingan sempit dan sesaat sering kali mengalahkan kepentingan bersama,” kata Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari Bloomberg.

Lula juga memberi isyarat bahwa Brasil akan mendorong peta jalan konkret untuk keluar dari ketergantungan pada minyak, gas, dan batu bara, dengan harapan para negosiator COP30 dapat merumuskan rencana transisi energi global sesuai janji yang telah dibuat dua tahun lalu.

“Terlepas dari kesulitan dan kontradiksi yang kita hadapi, kita memerlukan peta jalan yang adil dan strategis untuk membalikkan deforestasi, mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya.

Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, yang dikenal karena seruannya untuk mereformasi sistem keuangan global, mengajukan usulan perjanjian internasional baru untuk menekan emisi metana. Gas rumah kaca itu memiliki kemampuan merusak yang 80 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam 20 tahun pertama setelah dilepaskan.

Mottley berharap kesepakatan tersebut dapat tercapai sebelum COP31 tahun depan, dengan mencontoh Protokol Montreal 1987 yang berhasil menghentikan penggunaan zat perusak ozon.

Pendekatan ini, menurutnya, dapat menjadi solusi “win-win” yang memberi waktu bagi industri minyak dan gas untuk mengembangkan teknologi bebas emisi, sekaligus menyalurkan pembiayaan internasional bagi petani untuk mengurangi emisi metana dari peternakan dan sawah.

“Kami percaya dunia harus menarik rem metana. Pendekatan ini berbicara dalam bahasa yang dipahami sektor minyak dan gas, sekaligus menjawab aspirasi mereka yang ingin menyelamatkan planet ini,” kata Mottley.

Dalam pidato-pidato berurutan, para pemimpin dunia menegaskan bahwa krisis iklim masih menuntut respons kolektif dan multilateral, meski konsensus kerap sulit dicapai.

“Bagi mereka yang meragukan pencapaian COP, apa alternatifnya? Belum ada forum lain di mana setiap negara dapat duduk setara untuk menentukan arah tanggapan global. Karena itu, proses ini harus kita buat berhasil,” kata Presiden Guyana Irfaan Ali dalam pidatonya.

Dalam pembukaan COP30 kali ini, sejumlah pemimpin mengecam kepentingan industri minyak, gas, dan batu bara yang dinilai menghambat aksi iklim. Mereka turut menyerukan perlawanan terhadap disinformasi ilmiah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa dunia harus mendukung para ilmuwan untuk memenangkan pertempuran iklim ini.

“Beberapa pihak tampak menolak bukti dan fakta. Disinformasi iklim adalah ancaman bagi demokrasi, agenda Paris, dan keamanan bersama kita,” katanya.

KTT para pemimpin ini hanyalah pembuka dari negosiasi resmi COP30, tetapi pesan politik dari kepala negara dapat membentuk arah pembahasan dan memicu aksi nyata. Lebih dari 150 negara dan organisasi dijadwalkan berbicara dalam forum dua hari ini, meski hanya sekitar 20 kepala negara, perdana menteri, dan bangsawan yang hadir langsung.

Keterbatasan infrastruktur di Belem, kota di negara bagian Pará yang minim fasilitas pariwisata, membuat sebagian pemimpin memilih tidak datang. Ketidakhadiran paling menonjol datang dari absennya Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dari deretan kepala negara penghasil emisi terbesar ini, Trump menjadi sosok yang paling disorot, terutama karena manuvernya yang kembali menolak isu perubahan iklim. Trump bahkan langsung menarik AS dari Perjanjian Paris setelah resmi dilantik pada Januari 2025. Proses ini akan resmi rampung pada 27 Januari 2026.

Brasil pada Kamis juga secara resmi meluncurkan inisiatif pendanaan konservasi hutan hujan yang menjadi prioritas utama Lula dalam COP30. Norwegia telah berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$3 miliar untuk mendukung dana tersebut, meski ekspektasi awal belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain sesi tingkat tinggi, para kepala negara dan menteri lingkungan juga akan mengikuti diskusi mengenai transisi energi dan pembiayaan iklim.

Lula dijadwalkan menyoroti komitmen Brasil untuk melipatgandakan produksi bahan bakar berkelanjutan hingga 2035, sebuah langkah yang diharapkan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk pesawat, kapal, dan kendaraan bermotor, sekaligus memperkuat posisi Brasil sebagai kekuatan utama dalam produksi etanol dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Toyota Motor Corporation (TMC) menegaskan langkah strategisnya dengan memperdalam riset etanol berbasis komoditas non-pangan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pabrikan asal Jepang itu untuk memperkuat pemanfaatan bahan bakar hayati (biofuel) sebagai jalur alternatif menuju target netral karbon.

Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Chief Technology Officer (CTO) TMC Hiroki Nakajima menilai, riset tersebut krusial karena sebagian besar produksi etanol dunia saat ini masih mengandalkan bahan pangan seperti tebu dan jagung.

“Secara global, pemanfaatan bahan pangan untuk memproduksi bahan bakar kendaraan kerap memunculkan perdebatan apakah itu sesuatu yang etis. Itulah mengapa penting untuk terus mengembangkan riset etanol berbasis komoditas non-pangan,” ujar Nakajima dalam Lokakarya Toyota Global di Gedung TFT, Odaiba, Tokyo, Jepang, Jumat (25/10/2025).

Salah satu tanaman yang menjadi fokus riset adalah sorgum, komoditas yang dikenal tangguh di lahan kering dan berpotensi dipanen hingga tiga kali setahun. Tanaman ini dinilai ideal untuk diolah menjadi etanol tanpa bersaing dengan kebutuhan pangan.

Selain sebagai bahan pangan dan pakan ternak, sorgum juga memiliki varietas biomassa yang cocok untuk produksi bioetanol dalam skala besar. Keunggulan ini membuatnya dipandang sebagai kandidat kuat dalam proyek pengembangan biofuel masa depan Toyota.

Nakajima menjelaskan, pihaknya tengah menjalankan penelitian holistik, baik di fasilitas internal Toyota maupun bersama sejumlah mitra otomotif global. Tujuannya, menciptakan proses produksi etanol yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Saat ini riset tersebut masih dalam tahap eksperimental, tapi kami optimistis bahwa etanol berbasis non-pangan dapat menjadi solusi penting untuk memperluas pemanfaatan biofuel di berbagai wilayah,” katanya menambahkan.

Riset etanol non-pangan ini menjadi bagian dari strategi Multi-Pathway Approach (MPA), pendekatan khas Toyota dalam mengejar netralitas karbon tanpa bergantung pada satu teknologi tunggal. Lewat MPA, Toyota mengembangkan beragam solusi mulai dari mobil listrik murni (BEV), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV),hidrogen fuel cell, hingga bahan bakar sintetis dan biofuel untuk mesin pembakaran dalam (ICE).

Pendekatan multi-jalur ini memungkinkan Toyota beradaptasi dengan kondisi energi dan infrastruktur setiap negara. “Artinya setiap negara dapat menyesuaikan penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi iklim, infrastruktur, maupun kebijakan energi masing-masing,” ujar Keiji Kaita, Presiden Pusat Pengembangan Rekayasa Mesin Netral Karbon TMC.

Menurut Kaita, sebagian besar mesin berbahan bakar bensin Toyota saat ini sudah siap menggunakan campuran etanol pada berbagai tingkat, menjadikannya lebih fleksibel menghadapi regulasi bahan bakar di masa depan.

Langkah ini juga selaras dengan arah kebijakan energi sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang tengah mempersiapkan aturan kewajiban penggunaan bensin campuran etanol 10 persen (B10) mulai 2027 mendatang.

Dengan memperkuat riset etanol non-pangan, Toyota tidak hanya berupaya menekan jejak karbon kendaraan, tetapi juga membuka peluang besar bagi kolaborasi lintas sektor antara industri otomotif dan pertanian berkelanjutan, sinergi yang bisa mempercepat transisi menuju era energi bersih.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan pertumbuhan portofolio pembiayaan berkelanjutan hingga akhir kuartal III/2025. Segmen ini tumbuh 8,7% secara tahunan menjadi Rp310,5 triliun per September 2025.

Dari jumlah tersebut, pembiayaan hijau berkontribusi Rp159 triliun atau naik 12% year-on-year (YoY). Nilai ini mewakili pangsa pasar lebih dari 35% di antara tiga bank besar nasional. Sementara itu, pembiayaan sosial mencapai Rp151 triliun, meningkat 5,3% YoY dengan fokus pada sektor UMKM produktif.

Bank Mandiri juga terus mendorong efisiensi dan operasional hijau menuju target netral karbon pada 2030 dalam aspek operasional berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pemantauan jejak karbon digital, penerapan konsep bangunan hijau (green building), penggunaan kendaraan listrik, serta pemasangan panel surya di jaringan kantor utama. Penguatan tata kelola juga menjadi fokus melalui peningkatan keamanan siber, perlindungan data nasabah, dan penerapan prinsip transparansi bisnis.

Dari sisi kesetaraan, 46% posisi manajerial kini diisi oleh perempuan. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengemukakan hal ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri terhadap inklusivitas dan keberagaman di lingkungan kerja.

Novita menambahkan, melalui pilar Sustainability Beyond Banking, Bank Mandiri memperluas dampak sosial lewat empat program unggulan TJSL yang meliputi Pasar Murah Mandiri, Mandiri Bakti Kesehatan, Aksi Bersih Mandiri, dan Mandiri Peduli Sekolah.

Program tersebut telah menjangkau lebih dari 60.000 penerima manfaat di berbagai wilayah melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM, lembaga pendidikan, dan komunitas peduli lingkungan.

Implementasi ESG Bank Mandiri juga mendapat pengakuan global dengan peningkatan skor Sustainalytics dari 27,6 atau medium risk pada 2024 menjadi negligible risk dengan skor 9,5 pada September 2025.

“Keberlanjutan merupakan bagian integral dari strategi bisnis Bank Mandiri. Kami berkomitmen memastikan setiap inisiatif tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Novita.

BMRI melaporkan raihan laba bersih konsolidasian senilai Rp37,7 triliun hingga pengujung kuartal III/2025. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka Rp42,01 triliun.

Novita mengatakan perusahaan menyalurkan pinjaman konsolidasi Rp1.764,24 triliun per September 2025, tumbuh 11% secara tahunan. Capain ini disebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 7,70% YoY menurut data Bank Indonesia.

"Hasilnya, hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3% secara YoY. Kinerja ini mencerminkan keunggulan intermediasi Bank Mandiri dalam memperluas pembiayaan yang berorientasi pada produktivitas dan penciptaan nilai tambah ekonomi," kata Novita dalam konferensi pers laporan keuangan Bank Mandiri, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis memperkirakan kinerja laba bersih Bank Mandiri dapat mencapai Rp12,47 triliun pada periode tiga bulan Juli–September 2025 atau kuartal III/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor hijau terkait iklim seperti penurunan emisi karbon dan transisi energi menjadi salah satu magnet investasi di Indonesia. Serangkaian upaya untuk mencapai netral karbon diperkirakan menarik arus modal hingga triliunan rupiah.

Hal ini setidaknya mulai terlihat dari komitmen investasi, hibah dan kerja sama yang lahir sepanjang gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025. Pemerintah mencatat komitmen investasi hijau menembus Rp278 triliun dari agenda tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menuturkan, investasi itu berasal dari 13 penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan 3 launching/deklarasi. Komitmen investasi itu mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, dan infrastruktur hijau.

Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan nasional dan global, tetapi juga melibatkan lembaga keuangan internasional, mitra pembangunan, serta pemerintah pusat dan daerah.

"Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di posisi menunggu, tetapi kita aktif memimpin, menjembatani kebutuhan pembangunan nasional dengan agenda keberlanjutan global," kata Rachmat melalui keterangan resmi Minggu (12/10/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan bahwa MoU yang telah ditandatangani dalam ISF 2025 mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari kesepakatan kemitraan strategis, pemberian hibah, hingga komitmen investasi baru.

Dia menegaskan bahwa bagian investasi menjadi aspek penting karena tidak hanya menunjukkan besaran nilai, tetapi juga komitmen nyata dunia usaha terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung.

Sementara itu, laporan terbaru BloombergNEF dalam Indonesia Transition Factbook 2025 memperkirakan bahwa transformasi menuju net-zero membuka peluang ekonomi senilai US$3,8 triliun hingga 2050.

“Meskipun Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik, upaya percepatan transisi menuju energi bersih mulai terlihat melalui rencana pengembangan listrik baru yang berfokus pada energi terbarukan dan rantai pasok surya serta baterai yang berkembang pesat,” tulis BloombergNEF.

Saat ini, Indonesia telah menempati peringkat kedua sebagai produsen panas bumi terbesar di dunia. Di sektor transportasi, kendaraan listrik (EV) telah menyumbang 14% penjualan kendaraan penumpang dalam kurun Januari–Agustus 2025. Tren tersebut diikuti pula dengan kehadiran produsen otomotif asing yang mulai membangun fasilitas produksi EV di dalam negeri.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu sumber utama logam transisi energi dunia, seperti nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Dalam beberapa tahun dan dekade mendatang, BloombergNEF mengemukakan pasokan logam dari Indonesia akan sangat krusial bagi keberhasilan target iklim global.

Dalam skenario transisi ekonomi BNEF, permintaan nikel dan kobalt untuk baterai akan tumbuh masing-masing 2,5 dan 1,3 kali dari 2023 ke 2030. Sementara permintaan untuk aluminum yang merupakan hasil pengolahan bauksit diperkirakan naik 1,6 kali dalam periode yang sama.

“Kenaikan ini didorong oleh penggunaan kendaraan listrik, jaringan listrik dan infrastruktur kelistrikan lainnya seperti panel surya,” tulis BNEF.

Keuangan Berkelanjutan Lanjutkan Pertumbuhan

Di sisi keuangan berkelanjutan, volume penerbitan surat utang berkelanjutan dan berprinsip keberlanjutan di Indonesia meningkat 12 kali lipat, dari US$500 juta pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024. Hal ini menandakan pasar yang makin dinamis dan matang.

Tren ini sejalan dengan laporan DBS Bank yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan paling signifikan di Asia. Kondisi ini sejalan dengan makin berkembangnya kebutuhan pendanaan untuk mendukung transisi energi dan aksi iklim di Tanah Air.

Chief Sustainability Officer DBS Bank, Helge Muenkel, mengemukakan bahwa DBS Bank telah menyalurkan hampir 90 miliar dolar Singapura pembiayaan berkelanjutan pada 2024. Di Indonesia, pembiayaan ini difokuskan pada inisiasi energi terbarukan, elektrifikasi mobilitas, dan proyek pengelolaan limbah menjadi energi listrik (waste to energy).

“Volume pembiayaan berkelanjutan kami tumbuh tahun ini dan Indonesia menjadi salah satu yang naik paling tinggi di Asia, kedua setelah India,” kata Muenkel di sela-sela Indonesia International Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Muenkel menjelaskan bahwa lebih dari 60% portofolio pinjaman sektor ketenagalistrikan DBS saat ini sudah dialokasikan untuk proyek energi terbarukan. Di Indonesia, DBS telah menyalurkan pembiayaan untuk pembangkit panas bumi (geothermal), dan tengah menjajaki peluang di sektor pembangkit listrik tenaga air (hydro) serta panel surya (solar PV).

“Energi terbarukan adalah prioritas utama kami. Kami ingin mendukung transisi ini secara nyata,” katanya.

Meski demikian, Muenkel tidak memungkiri bahwa perubahan menuju energi bersih tidak bisa terjadi secara instan.

“Beralih dari energi fosil bukanlah hal yang mudah, pemakaiannya dalam kehidupan kita telah berlangsung selama ratusan tahun dan tidak bisa dalam semalam diubah,” kata dia.

Meski pembangkit listrik tenaga fosil seperti batu bara memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan iklim karena jejak karbonnya yang tinggi, Muenkel berpandangan bahwa perannya dalam mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi juga tidak bisa diabaikan.

“Pembangkit batu bara telah membantu banyak masyarakat keluar dari kemiskinan, menyediakan layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur dasar. Maka, transisi ini harus dilakukan dengan keseimbangan yang tepat,” ujarnya.

Untuk itu, DBS pun memperbarui kebijakan pembiayaan batu bara untuk memastikan transisi energi berlangsung secara adil. Bank itu kini hanya menyalurkan pembiayaan ke proyek batu bara jika tujuannya adalah menggantikan pembangkit tersebut dengan energi terbarukan.