Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Brasil sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim COP30 memastikan bahwa penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut berlangsung netral karbon setelah seluruh emisi sebesar 130.000 ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari berbagai aktivitas resmi dikompensasi.

Pemerintah Brasil bersama CAIXA melakukan kompensasi atas 130.000 ton CO₂ yang dihasilkan selama penyelenggaraan COP30 di Belem, negara bagian Pará. Upaya tersebut diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Voluntary Cancellation Certificate yang diterbitkan pada 12 November 2025.

Sekretaris Luar Biasa COP30, Valter Correia, menegaskan bahwa netralisasi emisi telah menjadi komitmen utama pemerintah sejak persiapan konferensi dimulai.

“Kompensasi lebih dari 130 ribu ton CO₂ yang tersertifikasi internasional oleh PBB menunjukkan bahwa Brasil menghadirkan konferensi yang sejalan dengan urgensi krisis iklim dan memenuhi praktik terbaik global. Ini adalah COP Amazon, COP Brasil, dan COP aksi nyata,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sertifikat tersebut menegaskan pembatalan sukarela 130.000 kredit karbon (CERs – Certified Emission Reductions) dari proyek “CDM Project 6573: Caixa Econômica Federal Solid Waste Management and Carbon Finance Project” yang terdaftar di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) PBB. Setiap kredit merepresentasikan satu ton CO₂e yang berhasil dikurangi atau dicegah masuk ke atmosfer.

Inisiatif ini memastikan bahwa seluruh emisi terkait operasional konferensi yang mencakup mulai dari transportasi internal, penggunaan energi, sistem pendingin, logistik, hingga aktivitas pendukung lainnya, telah dinetralkan sesuai standar keberlanjutan internasional untuk penyelenggaraan acara multilateral berskala besar. Proses ini didukung inventarisasi emisi yang diaudit secara independen dan mencatat seluruh volume gas rumah kaca yang dilepaskan.

Prosedur pembatalan dilakukan oleh CAIXA sebagai koordinator program melalui mekanisme resmi CDM Registry, memastikan transparansi dan ketertelusuran penuh. Sertifikat tersebut mencakup seluruh unit kredit yang dibatalkan, mulai dari BR-5-162465153-2-2-0-6573 hingga BR-5-162595152-2-2-0-6573.

Menariknya, tingkat netralisasi emisi konferensi melampaui 100 persen karena adanya kompensasi tambahan yang dilakukan secara sukarela oleh peserta konferensi.

Melalui langkah ini, Brasil menegaskan kembali komitmen untuk menghadirkan COP yang berkelanjutan, selaras dengan tujuan global mitigasi iklim dan pengurangan emisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Draf awal kesepakatan dalam perundingan iklim PBB COP30 yang disusun tuan rumah Brasil berpotensi tidak mengakomodasi desakan dari sekitar 80 negara untuk memperkuat rencana transisi dari bahan bakar fosil.

Brasil dijadwalkan menyampaikan draf lanjutan kesepakatan tersebut kepada para delegasi pada Kamis (20/11/2025). Namun, penyampaiannya terpaksa tertunda setelah kebakaran pada Kamis siang memaksa evakuasi lokasi konferensi.

Draf keputusan mutirão yang akan dirilis kemungkinan tidak mencantumkan penyusunan peta jalan (road map) transisi bahan bakar fosil, menurut sejumlah sumber yang mengetahui proses tersebut dikutip dari Bloomberg.

Negara-negara dengan kebijakan iklim lebih progresif menilai peta jalan tersebut merupakan langkah lanjutan yang esensial untuk menindaklanjuti komitmen dua tahun lalu pada COP28 untuk bergerak menjauhi minyak, gas, dan batu bara.

Brasil disebut masih melakukan diplomasi intensif antarnegara, dan teks rancangan masih dapat berubah sebelum dipublikasikan. Para sumber meminta tidak disebutkan namanya karena pembahasan masih berlangsung.

Dorongan untuk keluar dari ketergantungan pada bahan bakar fosil sejak lama menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam perundingan iklim tahunan PBB. Presiden COP30 André Corrêa do Lago sebelumnya menyatakan terdapat “resistensi signifikan” terhadap kesepakatan yang memuat langkah-langkah lanjutan untuk menjauhi energi fosil.

Puluhan negara telah menyampaikan keberatan, menurut salah satu sumber. COP30 dijadwalkan berakhir Jumat malam (22/11/2025), meskipun perundingan biasanya berlangsung melewati batas waktu. Kesepakatan akhir harus diadopsi melalui konsensus.

Kolombia, salah satu pendukung utama penyusunan peta jalan bahan bakar fosil, diperkirakan akan meluncurkan deklarasi dukungan pada Kamis. Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain juga masih mendorong adanya jalur transisi yang lebih tegas, menurut seorang sumber lain.

UE pada Rabu mengajukan usulan pembentukan “mutirão road map” untuk mempercepat transisi energi, sebagai tindak lanjut komitmen dua tahun lalu untuk mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil.

“Kami sepenuhnya mendukung peta jalan tersebut. Kita perlu menjaga ambisi tetap tinggi dalam menurunkan emisi. Komitmen ini memerlukan implementasi nyata,” kata Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra pada Rabu malam.

Perdebatan mengenai bahan bakar fosil telah berulang kali memuncak di akhir perundingan. Pada COP28 di Dubai, Presidensi Uni Emirat Arab sempat merilis draf teks yang tidak memuat pembahasan apa pun tentang pengurangan penggunaan energi fosil.

Hal itu memicu penolakan dari mayoritas negara dan akhirnya mendorong dimasukkannya komitmen tersebut dalam kesepakatan akhir.

Bisnis.com, JAKARTA — China menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif pembiayaan konservasi hutan Tropical Forest Forever Fund (TFFF) besutan Brasil yang resmi diluncurkan di COP30 Belem, menurut tiga orang sumber yang mengetahui isu ini.

Sejauh ini, TFFF telah memperoleh komitmen pendanaan dengan nilai total US$5,5 miliar dari Norwegia, Prancis, Brasil dan Indonesia. Jerman menyatakan akan memberikan kontribusi substansial pada inisiatif ini.

Namun, Brasil akan kesulitan mencapai target awal sebesar US$25 miliar tanpa dukungan dana dari investor baru. Investasi awal tersebut dibutuhkan untuk memobilisasi dana yang lebih besar dari swasta dengan nilai kumulatif US$125 miliar. Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad optimistis dana TFFF akan terkumpul US$10 miliar tahun depan.

Mengutip Bloomberg, para pejabat China berpandangan bahwa negara maju merupakan kelompok yang harus bertanggung jawab membiayai inisiatif iklim global. Meski demikian, Brasil dan Indonesia yang masuk kategori negara berkembang menjadi pendukung awal inisiatif TFFF dengan komitmen masing-masing sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.

Permintaan komentar dari Bloomberg kepada delegasi China yang menghadiri COP30 belum mendapat tanggapan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Keuangan China juga belum memberikan pernyataan di luar jam kerja reguler. Kementerian Keuangan Brasil pun belum menanggapi permintaan konfirmasi.

TFFF dirancang untuk memberi insentif bagi konservasi hutan tropis dunia yang berperan penting dalam menyerap emisi karbon dioksida penyebab pemanasan global. Skema ini akan bekerja dengan cara menginvestasikan dana kontributor ke aset keuangan berimbal hasil tinggi. Sebagian keuntungan akan digunakan untuk membayar kembali investor beserta bunganya, sementara porsi besar lainnya akan disalurkan kepada negara-negara pemilik hutan tropis dengan imbalan US$4 per hektare kawasan hutan yang dilindungi.

Brasil tidak mengharapkan tambahan komitmen baru dari negara lain selama penyelenggaraan COP30 yang berlangsung hingga 21 November di Kota Belém, menurut salah satu sumber. Pembicaraan dengan India dilaporkan menemui jalan buntu, sementara Jepang dan Inggris menyatakan minat untuk mendukung dana tersebut tetapi belum siap membuat komitmen resmi.

Pejabat India dan Jepang belum memberikan tanggapan. Brasil juga masih menunggu komitmen dari Belanda dan Kanada, yang diperkirakan akan diumumkan tahun depan.

Hingga kini, belum ada bank pembangunan multilateral yang menyalurkan dana ke TFFF. Namun pada Selasa (11/11/2025), European Investment Bank (EIB) menyatakan tengah berdiskusi dengan Komisi Eropa untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

“Prinsip dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk memberi penghargaan kepada negara yang tidak menebang hutan agar mereka dapat membangunnya kembali. Langkah ini merupakan sesuatu yang sepenuhnya sah,” ujar Ambroise Fayolle, Wakil Presiden EIB, dalam wawancara di Belém.

Secara terpisah, EIB juga mengumumkan kontribusi sebesar 50 juta euro atau sekitar US$58 juta untuk dana reforestasi yang dikelola oleh Ardian, perusahaan investasi swasta.

Meski pembicaraan masih pada tahap awal, satu bank pembangunan lain dengan rekam jejak kuat dalam investasi iklim dikabarkan telah menolak untuk berpartisipasi, setelah didekati oleh pemerintah Brasil.

Sebanyak 13 LSM Jerman pada Selasa (11/11/2025) juga merilis surat terbuka kepada Kanselir Friedrich Merz berisi desakan untuk mengumumkan investasi sebesar US$2,5 miliar dalam TFFF. Adapun komitmen Norwegia senilai US$3 miliar selama sepuluh tahun disebut disertai syarat bahwa negara lain juga harus berkontribusi dalam jumlah signifikan.

“Kami menilai sangat penting secara politik agar jumlah kontribusi Jerman diumumkan selama konferensi iklim di Belém. Langkah ini akan membantu menjaga momentum TFFF, menjamin posisi Jerman dalam perancangan kebijakan melalui kursi di dewan, memastikan dana Norwegia tidak hangus, dan mendorong kontribusi tambahan dari negara lain,” demikian isi surat terbuka tersebut.

Tanda-tanda keterlibatan sektor filantropi juga mulai terlihat. Minderoo Foundation, lembaga filantropi yang didukung oleh miliarder tambang asal Australia Andrew Forrest, telah menginvestasikan US$10 juta.

“Keunggulan dari inisiatif ini adalah modal yang terkumpul benar-benar digunakan untuk melindungi hutan, dan mekanismenya akan berjalan efektif. Kami mendapat imbal hasil, modal kembali, dan yang lebih penting, kita bisa menyelamatkan hutan hujan dunia tanpa menjadikannya sekadar kompensasi karbon,” ujar Forrest dalam wawancara.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa dan China sepakat bergabung dengan Brasil dalam sebuah koalisi yang bertujuan memperkuat kolaborasi di pasar karbon. Kolaborasi ini merupakan salah satu inovasi utama yang dibawa Brasil dalam Konferensi Iklim COP30.

Mengutip Bloomberg, koalisi yang juga mencakup Inggris, Kanada, Chili, Armenia, Zambia, Prancis, Meksiko, dan Jerman tersebut diumumkan di Belém pada Jumat (7/11/2025). Inisiatif ini bertujuan menyatukan negara-negara untuk menyelaraskan praktik dan standar dalam pengelolaan pasar karbon.

Pernyataan bersama para anggota koalisi menyoroti meningkatnya relevansi pasar karbon yang diatur serta mekanisme penetapan harga karbon. Instrumen ini dinilai memiliki peran penting dalam mendorong dekarbonisasi serta membantu negara-negara mencapai target aksi iklim mereka.

Brasil meyakini bahwa integrasi pasar karbon dapat menjadi salah satu warisan paling penting dari COP30 karena berpotensi mempermudah perdagangan dan pada akhirnya menekan emisi global. Saat ini, terdapat lebih dari 40 pajak karbon dan 35 sistem perdagangan emisi yang telah diterapkan di berbagai negara.

Sistem perdagangan emisi nasional umumnya menetapkan batas emisi, di mana perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah batas tersebut dapat menjual izin kepada perusahaan lain yang melebihi kuotanya.

Melalui proposal ini, Brasil mendorong pembentukan standar bersama untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi dalam pasar karbon. Koalisi ini juga tetap terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung di masa mendatang.