Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan iklim tahunan PBB COP30 resmi dimulai dengan berkumpulnya kepala pemerintahan dari berbagai negara di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025). Pintu gerbang menuju hutan Amazon itu akan menjadi saksi negosiasi iklim kompleks dan berpotensi alot selama dua pekan ke depan.

Pertemuan di Brasil menandai 10 tahun sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015. Kesepakatan bersejarah itu memuat target bersama untuk mencegah pemanasan global melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius (°C) di atas periode praindustri pada akhir abad ini.

Namun potret saat ini begitu kontras dengan cita-cita tersebut. Kenaikan suhu rata-rata permukaan Bumi dipastikan akan melampaui ambang batas tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mendeskripsikan realita ini sebagai kegagalan moral dan kelalaian yang mematikan. Di sisi lain, sebagian negara justru melonggarkan kebijakan iklimnya, sementara sejumlah perusahaan mundur dari komitmen netral karbon.

Situasi tersebut menjadi gambaran utama yang menyelimuti COP30. Rasa optimisme dan ambisi besar yang sempat mempersatukan hampir 200 negara satu dekade lalu kini berubah menjadi urgensi dan realitas keras dalam mengimplementasikan janji-janji iklim, terutama di tengah melemahnya komitmen terhadap multilateralisme.

“Rezim iklim tidak kebal terhadap logika permainan zero-sum yang kini mendominasi tatanan internasional. Dalam situasi penuh ketidakpastian dan saling curiga, kepentingan sempit dan sesaat sering kali mengalahkan kepentingan bersama,” kata Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari Bloomberg.

Lula juga memberi isyarat bahwa Brasil akan mendorong peta jalan konkret untuk keluar dari ketergantungan pada minyak, gas, dan batu bara, dengan harapan para negosiator COP30 dapat merumuskan rencana transisi energi global sesuai janji yang telah dibuat dua tahun lalu.

“Terlepas dari kesulitan dan kontradiksi yang kita hadapi, kita memerlukan peta jalan yang adil dan strategis untuk membalikkan deforestasi, mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya.

Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, yang dikenal karena seruannya untuk mereformasi sistem keuangan global, mengajukan usulan perjanjian internasional baru untuk menekan emisi metana. Gas rumah kaca itu memiliki kemampuan merusak yang 80 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam 20 tahun pertama setelah dilepaskan.

Mottley berharap kesepakatan tersebut dapat tercapai sebelum COP31 tahun depan, dengan mencontoh Protokol Montreal 1987 yang berhasil menghentikan penggunaan zat perusak ozon.

Pendekatan ini, menurutnya, dapat menjadi solusi “win-win” yang memberi waktu bagi industri minyak dan gas untuk mengembangkan teknologi bebas emisi, sekaligus menyalurkan pembiayaan internasional bagi petani untuk mengurangi emisi metana dari peternakan dan sawah.

“Kami percaya dunia harus menarik rem metana. Pendekatan ini berbicara dalam bahasa yang dipahami sektor minyak dan gas, sekaligus menjawab aspirasi mereka yang ingin menyelamatkan planet ini,” kata Mottley.

Dalam pidato-pidato berurutan, para pemimpin dunia menegaskan bahwa krisis iklim masih menuntut respons kolektif dan multilateral, meski konsensus kerap sulit dicapai.

“Bagi mereka yang meragukan pencapaian COP, apa alternatifnya? Belum ada forum lain di mana setiap negara dapat duduk setara untuk menentukan arah tanggapan global. Karena itu, proses ini harus kita buat berhasil,” kata Presiden Guyana Irfaan Ali dalam pidatonya.

Dalam pembukaan COP30 kali ini, sejumlah pemimpin mengecam kepentingan industri minyak, gas, dan batu bara yang dinilai menghambat aksi iklim. Mereka turut menyerukan perlawanan terhadap disinformasi ilmiah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa dunia harus mendukung para ilmuwan untuk memenangkan pertempuran iklim ini.

“Beberapa pihak tampak menolak bukti dan fakta. Disinformasi iklim adalah ancaman bagi demokrasi, agenda Paris, dan keamanan bersama kita,” katanya.

KTT para pemimpin ini hanyalah pembuka dari negosiasi resmi COP30, tetapi pesan politik dari kepala negara dapat membentuk arah pembahasan dan memicu aksi nyata. Lebih dari 150 negara dan organisasi dijadwalkan berbicara dalam forum dua hari ini, meski hanya sekitar 20 kepala negara, perdana menteri, dan bangsawan yang hadir langsung.

Keterbatasan infrastruktur di Belem, kota di negara bagian Pará yang minim fasilitas pariwisata, membuat sebagian pemimpin memilih tidak datang. Ketidakhadiran paling menonjol datang dari absennya Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dari deretan kepala negara penghasil emisi terbesar ini, Trump menjadi sosok yang paling disorot, terutama karena manuvernya yang kembali menolak isu perubahan iklim. Trump bahkan langsung menarik AS dari Perjanjian Paris setelah resmi dilantik pada Januari 2025. Proses ini akan resmi rampung pada 27 Januari 2026.

Brasil pada Kamis juga secara resmi meluncurkan inisiatif pendanaan konservasi hutan hujan yang menjadi prioritas utama Lula dalam COP30. Norwegia telah berkomitmen memberikan pinjaman senilai US$3 miliar untuk mendukung dana tersebut, meski ekspektasi awal belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain sesi tingkat tinggi, para kepala negara dan menteri lingkungan juga akan mengikuti diskusi mengenai transisi energi dan pembiayaan iklim.

Lula dijadwalkan menyoroti komitmen Brasil untuk melipatgandakan produksi bahan bakar berkelanjutan hingga 2035, sebuah langkah yang diharapkan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk pesawat, kapal, dan kendaraan bermotor, sekaligus memperkuat posisi Brasil sebagai kekuatan utama dalam produksi etanol dunia.