Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran Wikimedia Foundation sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dipandang sebagai instrumen vital guna menjamin akuntabilitas serta perlindungan data pengguna di Indonesia. Tanpa registrasi resmi, standar keamanan dan tata kelola platform global tersebut dinilai sulit memenuhi kriteria hukum nasional.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kewajiban registrasi PSE bertujuan mendorong transparansi di pihak pengelola platform. Menurutnya, perusahaan berskala global tidak bisa hanya berpangku pada kebijakan internal, melainkan wajib tunduk pada regulasi lokal tempat mereka beroperasi guna melindungi kepentingan publik.

“Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” ujar Heru dilansir dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Heru berpendapat status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menggugurkan kewajiban hukum untuk mendaftar. Pasalnya, platform tersebut mengelola data pribadi, lalu lintas informasi masif, serta memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik melalui konten ensiklopedianya.

Pendaftaran sebagai PSE dianggap krusial guna memastikan adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, hingga koordinasi dengan otoritas nasional terkait keamanan siber. Selain itu, transparansi mengenai profil kontributor dan proses kurasi konten diperlukan untuk mencegah potensi manipulasi informasi.

Heru menyatakan ketiadaan registrasi mempersulit otoritas dalam memastikan sistem milik Wikimedia memenuhi standar tata kelola Indonesia. Lemahnya transparansi moderasi konten berisiko menciptakan celah bagi pihak tertentu untuk mengendalikan narasi atau bahkan menjual jasa pembuatan konten secara ilegal.

“Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, regulasi ini berperan memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia. Terkait ultimatum pemerintah, Heru memandang langkah tersebut sebagai upaya menjaga kedaulatan digital nasional agar seluruh penyelenggara sistem bersikap transparan.

Meski demikian, pemerintah diminta konsisten dalam menerapkan sanksi apabila tenggat waktu yang diberikan diabaikan. Heru mengingatkan agar sanksi pemblokiran tidak sekadar menjadi gertakan tanpa realisasi.

“Kalau bilang diblokir ya diblokir. Jangan sampai ada kesan di masyarakat ini hanya gertak sambal,” kata Heru.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyatakan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan batas waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk melakukan registrasi.

Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap melakukan pemblokiran layanan. Ultimatum ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pemerintah memberikan perpanjangan waktu sejak pemberitahuan awal pada 14 November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta, induk Instagram dan Facebook, makin agresif mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk moderasi konten di seluruh platformnya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi bisnis berbasis teknologi.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyebut AI kini mampu menggantikan sejumlah fungsi manusia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif. Perusahaan menilai sistem AI terbaru mampu memberikan penegakan kebijakan yang lebih konsisten dibandingkan metode konvensional.

"Selama beberapa tahun ke depan, kami akan menerapkan sistem AI yang lebih maju ini dan mengurangi ketergantungan pada vendor pihak ketiga untuk penegakan konten," tulis Meta dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (31/3/2026).

Seiring transformasi ini, muncul laporan terkait potensi efisiensi tenaga kerja global. Meta disebut tengah mempertimbangkan pemangkasan hingga 20% dari total karyawan atau sekitar 16.000 pekerja dari basis sekitar 79.000 tenaga kerja global.

Langkah ini dikaitkan dengan upaya menekan biaya sekaligus mendukung lonjakan investasi AI.

Rencana tersebut juga didorong oleh kebutuhan pendanaan infrastruktur AI yang sangat besar. Meta dilaporkan menyiapkan investasi hingga US$600 miliar untuk pembangunan pusat data hingga 2028, sehingga efisiensi organisasi menjadi salah satu strategi utama.

Selain faktor biaya, efisiensi tenaga kerja juga dipicu oleh peningkatan produktivitas berbasis AI. Zuckerberg mengungkapkan bahwa proyek yang sebelumnya membutuhkan tim besar kini dapat diselesaikan oleh individu dengan dukungan teknologi AI, mencerminkan perubahan struktur kerja di perusahaan teknologi.

Langkah restrukturisasi ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di industri teknologi global. Sejumlah perusahaan besar mulai mengalihkan anggaran dari tenaga kerja ke investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Di sisi lain, Meta tetap mempertahankan peran manusia dalam proses moderasi, khususnya untuk pengambilan keputusan kompleks. AI difokuskan pada pengawasan konten berskala besar seperti penipuan dan aktivitas ilegal.

Perusahaan juga memperluas penggunaan AI melalui peluncuran asisten Meta AI untuk layanan pelanggan. Fitur ini memungkinkan pengguna menyelesaikan berbagai kendala akun secara otomatis melalui chatbot di dalam aplikasi.

Meski menjanjikan efisiensi, transformasi ini tetap menghadirkan tantangan, terutama terkait keamanan data dan keandalan sistem. Namun, dengan investasi besar dan strategi terintegrasi, Meta optimistis AI akan menjadi fondasi utama pertumbuhan bisnis ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tak sulit untuk me­­­mahami bah­­­wa langkah Menteri Ko­­­mu­­­nikasi dan Digital (Men­­­kom­­­digi) Meutya Hafid ke­­­tika melakukan inspeksi men­­­dadak (sidak) ke kantor Meta Platforms, di pekan pertama Maret 2026, dilatari sebagai upaya menegaskan yurisdiksi nasional atas plat­form penyelenggara sistem elektronik (PSE). Selama ini, platform raksasa banyak yang ‘bandel’ dan tak sepenuhnya patuh (comply) pada standar domestik. Pembiaran kon­­­ten narasi antivaksin, hoaks kebencanaan yang ber­­­ba­­­ha­­­ya, hingga lam­­­ban­­­nya pe­­­­nanganan skema penipuan (scam) turut menjadi peman­tik tindakan tegas Bu Menteri kali ini.

Sidak juga menegaskan kem­­­bali relevansi ‘kedaulatan digital’ di tengah lanskap teknologi yang lintas batas. Soalnya, kedaulatan digital bukan sekadar slogan politik atau retorika nasionalisme ruang siber. Ini adalah kapasitas riil sebuah negara untuk mengatur data, infrastruktur, dan platform digital yang beroperasi dalam yurisdiksinya demi kepentingan publik. Huw Roberts (2024) menekankan bahwa kedaulatan digital menuntut legitimasi hukum dan kapasitas institusional yang memadai. Tanpa landasan ini, upaya penertiban platform global akan kehilangan daya paksa dan konsistensi jangka panjangnya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Ada UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), hingga PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, efektivitasnya memang masih belum optimal. Banyak PSE global maupun lokal yang tidak sepenuhnya patuh (comply), mungkin juga karena tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) dan rumitnya birokrasi teknis.

Ketidakpatuhan memang sering berakar pada ambiguitas operasional. Banyak aturan bersifat normatif, te­­­tapi abu-abu di level teknis, seperti definisi ‘moderasi konten’ yang subjektif. Aki­­­batnya, platform cenderung melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) yang sulit diverifikasi kebenarannya. Di sinilah urgensi sidak atau pengawasan langsung muncul: sebagai upaya menutup celah antara laporan di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan.

Apalagi, platform global seperti Meta kian menguasai arus komunikasi publik. Bahkan, WhatsApp sudah seperti infrastruktur sosial de facto di Indonesia dan mampu menguasai distribusi kekuasaan informasi (information power). Platform se­­­kuat itu mungkin bisa mengatur algoritma yang menentukan distribusi atensi dan pembentukan opini publik.

Nah, jika tanpa pengawasan negara yang memadai, maka kekuasaan semacam itu berpotensi menciptakan defisit demokrasi. Langkah proaktif menteri untuk hadir secara fisik memiliki makna simbolik bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum.

Namun, gestur politik ini harus bertransformasi menjadi kedaulatan berkelanjutan. Jadi, setelah melakukan tekanan simbolik melalui si­­­dak, diperlukan arsitektur regulasi yang enabling. Re­­­gulasi yang melindungi kedaulatan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengubah momentum sidak menjadi strategi geopolitik digital jangka pan­­­jang, Indonesia juga me­­­merlukan transformasi mo­­­del regulasi. Pertama, tran­sisi menuju mekanisme ko-regulasi (co-regulation). Ini penting karena kecepatan inovasi teknologi hampir selalu melampaui birokrasi. Jadi, negara tidak mungkin mengawasi setiap baris kode secara mandiri.

Kedua, penguatan kapasitas teknis melalui implementasi Compliance API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi Kepa­­­tuhan). Catalina Goanta, Tha­­­les Bertaglia, dan Adriana Iamnitchi (2022) menekan­­kan bahwa penegakan hu­­­kum digital membutuhkan infrastruktur teknis agar re­­­gulator dapat mengakses data secara sistematis. Tanpa akses langsung, pemerintah hanya akan menjadi penonton pasif. Dengan API ini, audit dapat dilakukan secara digital dan kontinu untuk memastikan platform mematuhi standar etika algoritma dan pelindungan data nasional secara real-time.

Ketiga, mekanisme sanksi yang kredibel dan proporsional. Dalam literatur tata kelola regulasi, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ancaman sanksi yang dapat ditegakkan (Baldwin, Cave & Lodge, 2012). Sanksi tidak boleh hanya dianggap sebagai ‘biaya parkir’ atau denda nominal kecil. Indo­ne­­­sia perlu konsisten menerapkan denda administratif berbasis persentase pendapatan, sebagaimana diamanatkan UU PDP, agar memiliki efek jera yang signifikan bagi raksasa teknologi global.

Keempat, koordinasi lintas lembaga yang solid. Isu di­­­gi­­tal menyentuh ekonomi, keamanan, hingga hak asasi manusia. Federico Pierucci (2025) mengingatkan bahwa penerapan kedaulatan di ru­­­ang siber harus mempertimbangkan karakter lintas batas teknologi. Tanpa koordinasi antara Komdigi, BSSN, dan oto­­­ritas PDP, regulasi justru berisiko tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem digital domestik.

POSISI TAWAR

Regulasi yang cerdas tidak akan mematikan inovasi. Se­­­baliknya, kepastian hukum adalah kunci pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui penerapan Regulatory Sandbox, ruang uji coba bagi inovator lokal untuk berkembang di bawah pengawasan fleksibel sebelum aturan berlaku penuh. Ini memastikan kedaulatan tidak berubah menjadi proteksionisme yang kaku, melainkan menjadi pelindung bagi talenta domestik untuk bersaing secara adil.

Selain itu, prinsip portabilitas data dan interoperabilitas harus diperkuat. Dengan me­­­maksa platform global untuk saling terhubung dengan ap­­­likasi lokal, pemerintah mencegah terjadinya monopoli data (data silo). Hal ini memberikan peluang bagi UMKM dan pengembang perangkat lunak domestik untuk tumbuh dalam ekosistem yang inklusif.

Optimasi manfaat ekonomi digital mensyaratkan bahwa nilai tambah—baik dari sisi pajak, data, maupun inovasi—tidak sepenuhnya terpusat pada korporasi global. In­­­donesia, sebagai salah satu pa­­­sar terbesar dunia bagi Meta dan Google, memiliki po­­sisi tawar yang signifikan. Jika diimbangi dengan tata kelola profesional dan in­­­frastruktur audit yang mum­­puni, posisi ini dapat memastikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi pembangunan nasional.

Sidak yang dilakukan Menkomdigi merupakan bentuk political will untuk hadir dan mengatur. Namun, sejarah regulasi digital dunia mencatat bahwa kedaulatan negara atas dominasi platform tidak ditentukan oleh seberapa sering pejabat mengunjungi kantor platform—dengan seragam loreng sekalipun—melainkan oleh seberapa kuat sistem hukum dan infrastruktur teknologi audit yang kita bangun.

Tanpa prasyarat hukum, teknis, dan institusional yang matang, klaim kedaulatan digital berisiko terjebak menjadi simbol politik tanpa daya paksa yang nyata. Sebaliknya, jika momentum ini diikuti dengan reformasi regulasi yang konkret—termasuk mekanisme ko-regulasi dan API kepatuhan—maka langkah pemerintah dapat menjadi instrumen strategis untuk menyinergikan kedaulatan negara dan pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, tingkat kepatuhan Meta yang masih berada di bawah 30% tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi efektivitas mitigasi risiko keamanan digital.

Menurutnya, regulasi nasional disusun untuk melindungi data pribadi masyarakat, memastikan moderasi konten dilakukan secara bertanggung jawab, serta menekan penyebaran konten ilegal di ruang digital.

“Apabila kepatuhan rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi,” ujarnya dalam pesan singkat, Jumat (7/3/2026).

Pratama mengaitkan rendahnya kepatuhan platform dengan meningkatnya kasus penipuan digital atau digital scamming yang merugikan masyarakat. Platform media sosial saat ini menjadi salah satu medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial.

Dalam sejumlah kasus, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritma yang memprioritaskan tingkat interaksi pengguna atau engagement, tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik.

Algoritma pada platform digital juga dinilai berperan sebagai infrastruktur kekuasaan informasi karena menentukan konten apa yang menjadi viral, siapa yang memperoleh visibilitas lebih besar, serta narasi mana yang menguat di ruang publik.

“Apabila negara tidak memahami dan mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat secara efektif dikendalikan oleh logika komersial global,” tegas Pratama.

Selain itu, soal masih ditemukannya konten disinformasi pada platform milik Meta, Pratama menilai disinformasi bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

“Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” jelasnya.

Di sisi lain, promosi judi online juga disebut kerap muncul dengan berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi sistem moderasi otomatis. Konten promosi sering disamarkan melalui tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun palsu atau akun yang diretas.

Bahkan dalam sejumlah kasus, ditemukan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, hingga fitur siaran langsung.

“Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus,” tutur Pratama.

Oleh karena itu, Pratama menilai langkah inspeksi yang dilakukan Komdigi bukan sekadar simbol ketegasan pemerintah, melainkan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital nasional. Dalam kerangka tata kelola digital, tindakan tersebut merupakan bentuk eskalasi kebijakan ketika mekanisme koordinatif tidak lagi efektif.

“Negara memiliki mandat untuk memastikan setiap entitas yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tunduk pada aturan nasional,” sebutnya

Bisnis.com, JAKARTA — Meta merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sidak dilakukan karena terdapat sejumlah kewajiban yang dinilai belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya. Adapun beberapa platform di bawah antara lain Facebook hingga Instagram. Tingkat kepatuhan Meta disebut masih berada di bawah 30%. Sebelum sidak, Komdigi mengaku telah melakukan berbagai komunikasi formal dan persuasif.

Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar platform tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diharapkan,” kata Berni.

Berni berharap langkah-langkah tersebut dapat membuat seluruh platform di bawah perusahaan menjadi lebih aman.Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan memberikan waktu kepada Meta untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Namun, dia belum mengungkapkan sanksi yang akan dijatuhkan apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi.

“Nanti tunggu waktunya,” katanya.

Meutya juga menyebut Meta berkomitmen untuk melakukan keterbukaan algoritma dan moderasi konten.

Sebelumnya, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengamanatkan pemerintah melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari gangguan akibat misinformasi dan disinformasi.

“Dan ini kami lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan META, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak,” kata Meutya di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platform Meta. Dia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berada di bawah 30%.

Menurutnya, disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyampaikan bahwa disinformasi merupakan salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta orang. Dia berharap berbagai pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya.

Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi. Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat.

Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan sebagai disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu tak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok memastikan tetap beroperasi di Amerika Serikat usai ByteDance merampungkan kesepakatan pengalihan sebagian bisnisnya kepada investor Negeri Paman Sam guna memenuhi tuntutan regulasi.

Melansir Bloomberg pada Jumat (23/1/2026), perusahaan media sosial itu secara resmi membentuk entitas TikTok AS dengan tiga investor pengelola utama, yakni Oracle Corp., perusahaan ekuitas swasta Silver Lake Management LLC, serta perusahaan investasi berbasis Abu Dhabi, MGX.

Chief Executive Officer TikTok Shou Chew—yang tetap memimpin aset paling bernilai ByteDance secara global—mendapatkan kursi di dewan direksi. Sementara itu, Adam Presser, yang sebelumnya menjabat kepala operasi serta trust and safety TikTok, ditunjuk sebagai CEO entitas TikTok AS.

Berdasarkan kesepakatan yang pertama kali diumumkan pemerintahan Presiden Donald Trump pada September lalu, investor baru termasuk Oracle, Silver Lake, dan MGX akan menguasai 50% saham TikTok AS. Investor lama ByteDance mengendalikan 30,1%, sedangkan ByteDance sendiri memegang 19,9%, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Entitas baru ini bertanggung jawab atas moderasi konten TikTok serta perlindungan data pengguna di AS. Pengelolaannya berada di bawah dewan direksi baru beranggotakan tujuh orang dengan mayoritas warga negara Amerika.

Oracle, yang selama ini menjadi mitra komputasi awan TikTok, ditunjuk sebagai pengawas keamanan guna memastikan kepatuhan TikTok terhadap regulasi.

Meski demikian, sejumlah pengkritik menilai pengaturan ini belum sepenuhnya sejalan dengan undang-undang keamanan nasional AS yang disahkan pada 2024 di era Presiden Joe Biden, yang mewajibkan pemisahan (spinoff) TikTok. Belum jelas apakah kritik tersebut akan berujung pada gugatan hukum.

Undang-undang itu mengatur bahwa ByteDance tidak boleh memiliki hubungan operasional dengan TikTok AS. TikTok menegaskan bahwa pembentukan usaha patungan tersebut telah mematuhi perintah eksekutif Trump yang diterbitkan pada September.

Kesepakatan yang diajukan Gedung Putih memungkinkan ByteDance menyewakan salinan algoritma kontennya kepada entitas TikTok AS, yang selanjutnya akan melatih ulang algoritma tersebut menggunakan data pengguna di AS.

Namun, ByteDance diperkirakan tetap mempertahankan kendali atas sejumlah aset penting bisnis TikTok di AS, termasuk divisi periklanan serta unit e-commerce yang berkembang pesat, TikTok Shop.

Penjualan TikTok di AS menandai akhir tarik-ulur geopolitik dan regulasi selama bertahun-tahun yang mengancam keberadaan aplikasi tersebut di AS akibat kekhawatiran keamanan nasional.

Kongres AS pada 2024 mengesahkan aturan untuk melarang TikTok kecuali ByteDance menjualnya. Mereka beralasan adanya potensi penyalahgunaan data pengguna AS oleh pemerintah China atau penggunaan aplikasi untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan Beijing. TikTok membantah tudingan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyambut baik rampungnya kesepakatan ini melalui unggahan di Truth Social. Dia kembali mengaitkan popularitas TikTok dengan kemenangannya dalam pemilu 2024 serta menyampaikan terima kasih kepada Presiden China Xi Jinping atas persetujuan kesepakatan tersebut.

“Dia bisa saja memilih sebaliknya, tetapi tidak, dan keputusannya patut diapresiasi,” tulis Trump.

Nilai valuasi usaha patungan ini belum diungkap secara resmi. Namun, Wakil Presiden AS JD Vance menyebutkan angka sekitar US$14 miliar. Sebelumnya, nilai bisnis TikTok di AS—yang mencakup iklan, e-commerce, dan live streaming—diperkirakan berada di kisaran US$35 miliar hingga US$50 miliar.

Kesepakatan ini semula ditargetkan rampung pada Januari 2025 untuk menghindari pelarangan, tetapi Trump beberapa kali memperpanjang tenggat waktu guna memberi TikTok kesempatan tambahan.

Penyelesaian ini, bertahun-tahun setelah wacana pelarangan pertama kali mencuat, menjadi kabar baik bagi pelaku usaha kecil, merek besar, serta kreator konten yang bergantung pada TikTok, sekaligus bagi sekitar 200 juta pengguna aktif bulanan di AS yang mengandalkan aplikasi tersebut sebagai sumber hiburan dan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan mengambil langkah tegas pemutusan akses terhadap layanan Grok AI dan platform X imbas dari maraknya tren deepfake.

Komdigi menilai terdapat penyalahgunaan fitur kecerdasan artifisial (AI) yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi tanpa izin atau deepfake.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dikutip dari pernyataan resmi Komdigi, Rabu (07/1/2026).

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Saat ini, Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk X, untuk memastikan ketersediaan mekanisme perlindungan yang efektif.

Pemerintah menuntut penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," tulis pernyataan resmi Komdigi.

Selain menyasar korporasi, ancaman hukum juga berlaku bagi pengguna individu. Penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi atau menyebarkan konten manipulasi foto pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, khususnya Pasal 172 dan Pasal 407.

Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda bagi pelaku yang melanggar norma kesusilaan melalui media.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto AI untuk menempuh upaya hukum dan melaporkan kepada aparat penegak dan Komdigi

“Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” tutup Alexander. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok akhirnya menyepakati pengalihan sebagian besar operasional bisnisnya di Amerika Serikat (AS) kepada kelompok investor AS.

Kesepakatan ini sekaligus menandai babak akhir dari tekanan bertahun-tahun yang telah dilakukan oleh pemerintah AS untuk memaksa platform tersebut melakukan divestasi.

Melansir dari TechCrunch Jumat (19/12/2025) berdasarkan memo internal dari CEO ByteDance Shou Chew, kemitraan baru ini akan berwujud sebuah entitas gabungan yang diberi nama TikTok USDS Joint Venture LLC.

Melalui struktur ini, kendali besar atas bisnis TikTok di Amerika Serikat akan berpindah tangan ke konsorsium investor yang dipimpin oleh raksasa teknologi Oracle, perusahaan ekuitas swasta Silverlake, dan MGX, firma investasi asal Abu Dhabi yang berfokus pada pengembangan kecerdasan artifisial (KA).

Dalam rincian pembagian saham yang diungkapkan, kelompok investor tersebut akan menguasai kepemilikan sebesar 45% dari operasional AS.

Sementara itu, ByteDance sebagai induk perusahaan TikTok saat ini, hanya akan mempertahankan porsi minoritas, yakni 20%. Perjanjian ini dijadwalkan mencapai penyelesaian akhir pada 22 Januari 2026.

Entitas baru TikTok USDS Joint Venture LLC nantinya akan memegang tanggung jawab penuh terhadap aspek-aspek krusial platform, mulai dari perlindungan data pengguna, keamanan algoritma, moderasi konten, hingga jaminan kualitas perangkat lunak.

Guna memastikan standar keamanan terpenuhi, perusahaan telah menetapkan mekanisme pengawasan ketat.

"Seorang mitra keamanan terpercaya akan bertanggung jawab untuk mengaudit dan memvalidasi kepatuhan terhadap National Security Terms yang telah disepakati, dan Oracle akan menjadi mitra keamanan tepercaya tersebut setelah transaksi selesai," tulis dokumen tersebut sebagaimana dikutip.

Keterlibatan Oracle, Silverlake, dan MGX sebagai investor utama sebenarnya selaras dengan laporan berita yang beredar sebelumnya. Hingga memo ini bocor ke publik, ByteDance cenderung merahasiakan detail negosiasi dan hanya menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum di Amerika Serikat demi menjaga ketersediaan aplikasi bagi para penggunanya.

Kesepakatan ini sebenarnya telah mencerminkan poin-poin dalam perintah eksekutif yang sempat ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada September lalu.

Perintah tersebut memang mengarahkan penjualan operasional TikTok di AS kepada grup investor AS guna memitigasi risiko keamanan yang timbul dari keterkaitan dengan entitas asing.

Pemerintah AS sejak lama mengincar pemisahan operasional TikTok dari ByteDance. Kekhawatiran utama terletak pada potensi akses data warga Amerika oleh pihak luar yang dianggap dapat mengancam stabilitas nasional.

Dengan terbentuknya joint venture ini, TikTok tampaknya telah menemukan "jalan tengah" yang memungkinkan mereka tetap beroperasi di pasar terbesarnya tersebut tanpa harus kehilangan eksistensi sepenuhnya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Platform X telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta akibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda administratif tersebut telah dilakukan oleh Platform X pada 12 Desember 2025.

“Setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Sabar menjelaskan, Platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik setelah dilakukan komunikasi intensif. Dalam respons tersebut, X menginformasikan penunjukan perwakilan resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Sabar menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif tersebut. Dia menilai langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

Sabar menambahkan seluruh denda administratif tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” kata Sabar.

Dia juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan regulasi tersebut serta mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten.

“Serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab,” tandas Sabar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penipuan online makin merajalela di berbagai platform. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memudahkan para penjahat siber melancarkan aksi untuk menjerat korban.

Salah satu modus penipuan terbaru diungkap Nicolas Waldmann, Kepala Global TikTok Shop Governance and Experience. Ia mengatakan para pedagang penipu menggunakan tool AI-generatif untuk membuat brand palsu dan produk tiruan.

Tujuannya untuk memancing pengguna membeli barang-barang yang sebenarnya tidak ada, dikutip dari Business Insider, Jumat (7/11/2025).

"Sejujurnya, ini adalah kejahatan terorganisir," kata Waldmann.

"Mereka pada dasarnya mencoba menjual, dan tentu saja, tidak pernah mengirimkan apa pun, lalu kabur membawa uang pelanggan," Waldman menjelaskan.

Meskipun jenis penipuan e-commerce ini telah ada selama bertahun-tahun, AI generatif telah meningkatkan kecanggihan metode yang digunakan pelaku kejahatan untuk mengelabui tim moderasi di platform seperti TikTok Shop atau Amazon.

Kendati demikian, AI juga membantu platform untuk melacak modus penipuan. Pada Maret lalu, Amazon memuji serangkaian perangkat AI yang membantu perusahaan melacak produk palsu dan daftar yang melanggar di platformnya.

TikTok menggunakan kombinasi moderasi manusia dan AI untuk membantu melacak akun dan iklan palsu. Perusahaan ini memiliki alat deteksi internal sendiri, serta kemitraan dengan perusahaan eksternal untuk mengelola tugas-tugas seperti otentikasi barang mewah bekas.

"Kami menggunakan AI untuk berhadapan dengan AI," kata Waldmann.

Dalam laporan baru yang diterbitkan Kamis (6/11), TikTok Shop mengatakan telah menolak 70 juta produk dan menghapus 700.000 penjual karena berbagai pelanggaran kebijakan dalam 6 bulan pertama tahun 2025.

TikTok Shop merupakan prioritas utama perusahaan di bawah ByteDance asal China. Tahun lalu, perusahaan ini berhasil menghasilkan penjualan satu hari senilai US$100 juta (Rp1,6 triliun) pada Black Friday di AS.

Perusahaan ini telah menghadapi berbagai tantangan kualitas pasar sejak mulai menguji fitur e-commerce-nya di AS pada 2022. Meskipun TikTok memiliki daftar panjang barang terlarang yang tercantum di situs webnya, penipu yang cerdas tetap berhasil menerobos filternya untuk menjual barang-barang seperti sirup THC dan mainan seks.

"Duplikat" atau tiruan dari barang-barang terkenal juga telah menimbulkan masalah bagi aplikasi belanja sosial tersebut. Penegakan hukum otomatis perusahaan ini sebelumnya telah membuat kesal beberapa penjual yang mengaku telah melakukan pelanggaran tanpa penjelasan yang jelas.

Bisns.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan menjatuhkan sanksi lanjutan kepada platform media sosial X milik Elon Musk apabila abai dalam membayar denda.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria platform media sosial X terancam dikenakan sanksi lanjutan apabila tidak membayar denda yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Lagi proses dan komunikasi sedang dibangun, jadi kita tunggu. Secepatnya sih (tenggat waktu), kita lihat minggu depan ya," kata Nezar dilansir dari Antara, Sabtu (18/10/2025).

Sebelumnya, Komdigi secara resmi melayangkan surat teguran ketiga kepada X karena tidak membayar denda atas kelalaiannya menangani temuan konten pornografi.

Apabila X tidak segera membayar denda, platform media sosial tersebut akan dikenakan sanksi lanjutan yakni berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Sanksi lanjutan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Selain itu, dalam UU No. 1/2024 dan Peraturan Pemerintah no.43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kominfo, disebutkan bahwa pelanggaran kewajiban oleh PSE dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional.

Nezar juga meminta X untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia guna memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan pihak platform terkait moderasi konten.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan teguran kepada X (dulu bernama Twitter) sudah dilayangkan pada 12 September 2025, namun, platform tidak merespons sehingga kementerian memberikan denda bersamaan dengan surat teguran kedua pada 20 September 2025.

"Melalui surat teguran ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Alex.

Adapun eskalasi dan akumulasi denda administratif diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Meski pada akhirnya konten pornografi tersebut diturunkan atau dihapus oleh X dua hari setelah surat teguran kedua disampaikan, kewajiban untuk membayar denda administratif masih berlaku.

X tidak merespons surat teguran kedua, baik berupa klarifikasi resmi atau pembayaran denda, sehingga Pemerintah mengirimkan surat teguran ketiga pada 8 Oktober 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan komunikasi dengan media sosial X terkait Surat Teguran yang dikirimkan beberapa waktu lalu.

"Lagi proses dan komunikasi sedang dibangun ya. Ini sudah surat ketiga kalau enggak salah dan yang terakhir mereka harus membayar setiap denda. Jadi kita tunggu," kata Nezar ditemui di kantor Komdigi, Jumat (17/10/2025).

Terkait tenggat waktu, dia mengatakan ingin secepatnya. Jika tidak ada jawaban, sanksinya bisa teguran hingga izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dievaluasi oleh kementerian.

"Sudah diatur ya di Permen, yaitu sanksinya bisa teguran tertulis, sampai dengan juga karena ada ketidakpatuhan, mungkin juga izin PSE-nya bisa dievaluasi kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menerbitkan Surat Teguran Ketiga pada media sosial X. Surat itu dikirimkan pada 8 Oktober 2025.

Alasannya karena belum memenuhi kewajiban pembayaran denda. Nilai denda juga diperbarui Rp 78.125.000 yang menjadi akumulasi denda surat kedua dan ketiga.

Eskalasi dan akumulasi denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Pembayaran pada surat teguran kedua tetap harus dilakukan dengan ketentuan peraturan berlaku. Ini tetap harus dipenuhi X melaksanakan perintah pemutusan akses pada konten dua hari setelah Surat Teguran Kedua diterbitkan 20 September 2025.

Nezar juga ditanya soal X yang tidak punya kantor di Indonesia. Sebab sejauh ini hanya media sosial milik Elon Musk yang tidak memiliki kantor cabang di tanah air.

Dia mengatakan pihak kementerian memang menganjurkan untuk memiliki kantor. Tujuannya agar koordinasi juga lebih mudah.

"Ya kita menganjurkan mereka buka kantor, supaya koordinasinya akan jadi lebih mudah untuk moderasi konten," tuturnya.