ICT Institute Beber Alasan Wikimedia Foundation Harus Patuhi Hukum Indonesia
Wikimedia Foundation harus mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan data pengguna sesuai hukum lokal.
(Bisnis.Com) 21/04/26 16:39 198053
Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran Wikimedia Foundation sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dipandang sebagai instrumen vital guna menjamin akuntabilitas serta perlindungan data pengguna di Indonesia. Tanpa registrasi resmi, standar keamanan dan tata kelola platform global tersebut dinilai sulit memenuhi kriteria hukum nasional.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kewajiban registrasi PSE bertujuan mendorong transparansi di pihak pengelola platform. Menurutnya, perusahaan berskala global tidak bisa hanya berpangku pada kebijakan internal, melainkan wajib tunduk pada regulasi lokal tempat mereka beroperasi guna melindungi kepentingan publik.
“Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” ujar Heru dilansir dari Antara, Selasa (21/4/2026).
Heru berpendapat status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menggugurkan kewajiban hukum untuk mendaftar. Pasalnya, platform tersebut mengelola data pribadi, lalu lintas informasi masif, serta memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik melalui konten ensiklopedianya.
Pendaftaran sebagai PSE dianggap krusial guna memastikan adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, hingga koordinasi dengan otoritas nasional terkait keamanan siber. Selain itu, transparansi mengenai profil kontributor dan proses kurasi konten diperlukan untuk mencegah potensi manipulasi informasi.
Heru menyatakan ketiadaan registrasi mempersulit otoritas dalam memastikan sistem milik Wikimedia memenuhi standar tata kelola Indonesia. Lemahnya transparansi moderasi konten berisiko menciptakan celah bagi pihak tertentu untuk mengendalikan narasi atau bahkan menjual jasa pembuatan konten secara ilegal.
“Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, regulasi ini berperan memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia. Terkait ultimatum pemerintah, Heru memandang langkah tersebut sebagai upaya menjaga kedaulatan digital nasional agar seluruh penyelenggara sistem bersikap transparan.
Meski demikian, pemerintah diminta konsisten dalam menerapkan sanksi apabila tenggat waktu yang diberikan diabaikan. Heru mengingatkan agar sanksi pemblokiran tidak sekadar menjadi gertakan tanpa realisasi.
“Kalau bilang diblokir ya diblokir. Jangan sampai ada kesan di masyarakat ini hanya gertak sambal,” kata Heru.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyatakan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan batas waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk melakukan registrasi.
Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap melakukan pemblokiran layanan. Ultimatum ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pemerintah memberikan perpanjangan waktu sejak pemberitahuan awal pada 14 November 2025.
#wikimedia-foundation #hukum-indonesia #pendaftaran-pse #perlindungan-data #regulasi-lokal #platform-global #akuntabilitas-pengguna #transparansi-platform #keamanan-siber #moderasi-konten #kedaulatan-d