Bisnis.com, JAKARTA— Platform digital X (sebelumnya Twitter) bakal menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun mulai 27 Maret 2026.

Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar mengatakan X telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan implementasi PP TUNAS sebagaimana disampaikan melalui surat tertanggal 17 Maret 2026.

“Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku,” kata Alexander dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (20/3/2026).

Alexander menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk konkret kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya meningkatkan pelindungan anak di ruang digital. Dia juga mengapresiasi tindakan yang diambil X sebagai komitmen kepatuhan serta perlindungan terhadap anak di ruang digital.

Selain itu, X telah menyampaikan perubahan kebijakan ini melalui laman Pusat Bantuan khusus Indonesia yang dapat diakses melalui tautan https://help.x.com/en/rules-and-policies/indonesia-resources.

Alexander menyatakan Komdigi akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan implementasi kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap PP TUNAS.

Komdigi juga menegaskan agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lain yang telah menerima surat dari Menteri Komunikasi dan Digital segera memberikan respons resmi dan mengambil langkah konkret, sebagaimana yang telah dan akan dilakukan oleh X.

“Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Alexander.

Komdigi masih menunggu platform lain untuk menunjukkan komitmen dalam mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan internet.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia mengakui implementasi kebijakan tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun demikian, langkah ini dinilai perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memutus akses sementara terhadap aplikasi kecerdasan artifisial (AI) Grok AI di platform X milik Elon Musk.

Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi konten pornografi palsu atau deepfake.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemutusan akses ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dari risiko paparan konten negatif yang dihasilkan oleh AI.

"Pemerintah memandang praktik deepfake seksual, nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital," ujar Meutya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Selain pemutusan akses, Kementerian Komdigi juga telah melayangkan permintaan resmi kepada Platform X (sebelumnya Twitter) untuk memberikan klarifikasi.

Dalam laporannya, pemerintah RI meminta pengelola platform X untuk segera hadir dan menjelaskan mitigasi dampak negatif dari penggunaan fitur Grok di ekosistem mereka.

Adapun secara regulasi, tindakan tegas pemutusan akses ini didasarkan pada kewenangan kementerian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Berdasarkan Pasal 9 regulasi tersebut, setiap PSE memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, maupun menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Pasal 9 mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang," pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan memanipulasi foto dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI bisa kena pidana bahkan masuk penjara.

Hal tersebut merupakan respons Bareskrim mengenai fenomena penggunaan Grok AI yang diminta oleh akun X untuk memanipulasi foto menjadi konten asusila tanpa persetujuan pemilik akun lainnya.

"Kalau bicara AI nanti selama itu bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik maka itu menjadi suatu hal yang dipidana," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya tengah menyelidiki soal fenomena penyalahgunaan AI, khususnya di platform X.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, Alex menyatakan bahwa kecerdasan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander.

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Sebab, hal ini berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan UU No.1/2023 tentang KUHP telah mengatur konten pornografi diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 407. Aturan ini sudah berlaku sejak (2/1/2026).

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda sesuai ketentuan berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — xAI perusahaan pengembang kecerdasan buatan milik Elon Musk, berhasil menuntaskan pendanaan Seri E sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp334 triliun, melampaui target awal yang hanya US$15 miliar atau Rp251 Triliun.

Pendanaan ini berhasil diraih berkat dukungan dari berbagai investor ternama, seperti Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX, dan Baron Capital Group.

Tak hanya itu, xAI juga mendapatkan dukungan strategis dari NVIDIA dan Cisco Investments, yang berperan besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur komputasi dan pengembangan klaster GPU terbesar di dunia.

Tahun 2025 tampaknya menjadi tahun penuh terobosan bagi xAI, yang semakin memperkuat posisi mereka di industri AI melalui beberapa inisiatif besar yang telah dijalankan, antara lain:

1. Pusat Data yang Mendunia

xAI terus memperluas kemampuan komputasi mereka dengan menghadirkan superkomputer AI terbesar, Colossus I dan II. Saat ini, mereka telah mencapai lebih dari satu juta setara GPU H100, memperkuat dominasi mereka dalam dunia AI.

2. Seri Grok 4

Model bahasa terbaru mereka Grok 4, dibangun di atas infrastruktur pelatihan kelas dunia yang didukung oleh Colossus. xAI telah meningkatkan kemampuan pembelajaran penguatan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menciptakan kecerdasan, penalaran, dan kemampuan tindakan yang lebih canggih.

3. Grok Voice

Salah satu pencapaian menarik adalah Grok Voice, agen suara cerdas yang memungkinkan percakapan waktu nyata. Grok Voice kini tersedia melalui API, menyediakan latensi rendah, pemahaman bahasa dalam berbagai bahasa, dan akses data real time, yang digunakan oleh jutaan orang di aplikasi Grok dan kendaraan Tesla.

4. Metrik Pengguna yang Luar Biasa

Dengan jangkauan lebih dari 600 juta pengguna aktif bulanan di seluruh platform X dan Grok, xAI menunjukkan dampak luas teknologi mereka di pasar global.

5. Grok Imagine

Model pembuatan gambar dan video milik xAI, Grok Imagine, kini memiliki kemampuan pembuatan multimodal yang sangat canggih, memungkinkan pemahaman, pengeditan, dan pembuatan gambar serta video dengan kecepatan luar biasa.

6. Grok on X

Menggunakan platform X, xAI mengoptimalkan pemahaman dunia secara real-time, memanfaatkan model AI mereka yang paling canggih hingga saat ini.

Saat ini, xAI sedang dalam tahap pelatihan untuk Grok 5, yang diharapkan akan memperkenalkan produk-produk inovatif baru baik di sektor konsumen maupun perusahaan. Dengan dukungan teknologi dari Grok, Colossus, dan X, xAI bertujuan untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi.

Pendanaan Seri E ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terdepan yang mereka miliki, memperluas pengembangan produk AI yang dapat menjangkau miliaran pengguna, serta memajukan riset yang akan membawa xAI lebih dekat pada misi besar mereka Memahami Alam Semesta. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Grok, chatbot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) besutan Elon Musk, didera kritik global dan ancaman tindakan pemerintah setelah mampu merespons prompt pengguna di platform X dengan gambar bernuansa seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.

Melansir Bloomberg, Minggu (4/1/2026), di Malaysia, otoritas menyatakan tengah menyelidiki konten visual yang dihasilkan Grok menyusul keluhan atas penyalahgunaan AI untuk memanipulasi citra perempuan dan anak-anak menjadi materi tidak senonoh, sangat ofensif, atau berbahaya.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menegaskan bahwa pembuatan maupun transmisi konten semacam itu merupakan pelanggaran hukum. Regulator juga akan menyelidiki pengguna X yang diduga melanggar aturan serta memanggil perwakilan perusahaan.

”Meski X belum berstatus penyedia layanan berlisensi di Malaysia, platform tersebut dinilai tetap memiliki kewajiban mencegah penyebaran konten berbahaya,” ungkap komisi tersebut.

Elon Musk menyatakan X menindak konten ilegal dengan penghapusan, penangguhan permanen akun, serta kerja sama dengan otoritas, termasuk konten yang berkaitan dengan anak di bawah umur.

Semua pengguna yang menggunakan Grok untuk membuat konten ilegal akan menghadapi konsekuensi yang sama beratnya dengan pelanggaran larangan mengunggah konten ilegal,” ungkap Elon Musk di X.

India menjadi negara terbaru yang menyuarakan kekhawatiran. Pemerintah India mengirim surat kepada X untuk memerintahkan evaluasi komprehensif Grok agar tidak menghasilkan konten bermuatan ketelanjangan, seksualisasi, materi eksplisit, atau konten melanggar hukum.

Platform diwajibkan menyerahkan laporan tindakan dalam 72 jam kepada Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, dengan peringatan potensi sanksi pidana dan hukum TI. Pemerintah bahkan membuka opsi regulasi khusus atas konten AI yang tidak pantas di media sosial.

Di Eropa, Prancis menuding Grok menghasilkan konten seksual yang “jelas ilegal” tanpa persetujuan, yang berpotensi melanggar Digital Services Act Uni Eropa—aturan yang mewajibkan platform besar memitigasi risiko penyebaran konten ilegal.

Gambar-gambar bermasalah tersebut juga dinilai melanggar kebijakan penggunaan Grok sendiri yang melarang seksualisasi anak. Sejumlah konten telah diturunkan.

Dalam dua pekan terakhir, semakin banyak pengguna meminta Grok membuat atau memodifikasi gambar perempuan dan anak-anak dalam konteks seksual.

Tren ini merebak secara global setelah platform memperkenalkan fitur pengeditan gambar menjelang Natal.

Menanggapi hal tersebut, Grok menyatakan telah mengidentifikasi “celah pengamanan” yang kini tengah diperbaiki secara mendesak.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform X telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta akibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda administratif tersebut telah dilakukan oleh Platform X pada 12 Desember 2025.

“Setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Sabar menjelaskan, Platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik setelah dilakukan komunikasi intensif. Dalam respons tersebut, X menginformasikan penunjukan perwakilan resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Sabar menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif tersebut. Dia menilai langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

Sabar menambahkan seluruh denda administratif tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” kata Sabar.

Dia juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan regulasi tersebut serta mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten.

“Serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab,” tandas Sabar.

Bisnis.com, JAKARTA—Platform media sosialX mengimbau pengguna yang menggunakan kunci keamanan atau passkey untuk autentikasi dua faktor (2FA) segera melakukan pendaftaran ulang sebelum 10 November 2025. Jika tidak, akun pengguna akan dikunci hingga proses pendaftaran ulang diselesaikan.

Melansir laman Bleeping Computer pada Selasa (28/10/2025) X menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna yang menggunakan passkey atau kunci keamanan berbasis perangkat keras seperti YubiKey.

Kedua metode ini dikenal lebih aman karena menggunakan kunci kriptografi yang tersimpan di perangkat atau sistem operasi untuk memverifikasi identitas pengguna, bukan kata sandi tradisional yang rentan dicuri melalui serangan phishing atau malware.

“Menjelang 10 November, kami meminta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode 2FA untuk mendaftar ulang agar tetap bisa mengakses X,” tulis akun resmi @Safety milik X.

X menjelaskan pengguna dapat mendaftar ulang kunci keamanan yang sudah dimiliki atau menggunakan kunci baru. Namun, jika pengguna memilih mendaftarkan kunci baru, maka kunci lama tidak akan berfungsi kecuali turut didaftarkan ulang.

X menegaskan kebijakan ini tidak terkait dengan insiden keamanan apa pun, melainkan akibat dari migrasi domain dari twitter.com ke x.com.

Karena sistem keamanan berbasis kunci tersebut terhubung langsung ke domain twitter.com, maka setelah domain lama tidak lagi digunakan, kunci yang terdaftar di sana otomatis tidak akan berfungsi.

Setelah 10 November, pengguna yang belum memperbarui 2FA-nya akan kehilangan akses hingga mereka melakukan salah satu dari langkah berikut:

1. Mendaftarkan ulang kunci keamanan atau passkey,

2. Beralih ke metode 2FA lain, seperti aplikasi autentikator, atau

Menonaktifkan 2FA (meskipun langkah ini tidak disarankan demi keamanan akun).
Untuk melakukan pendaftaran ulang, pengguna dapat mengunjungi laman x.com/settings/account/login_verification/security_keys, menonaktifkan kunci keamanan lama, lalu menambahkan kembali kunci tersebut. Pengguna juga akan diminta memasukkan kata sandi untuk memverifikasi identitas.

Setelah proses ini selesai, kunci keamanan dan passkey akan terhubung dengan domain x.com, sehingga tidak akan terpengaruh ketika twitter.com resmi dihentikan penggunaannya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menegur Platform X setelah perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif atas pelanggaran moderasi konten bermuatan pornografi.

Setelah pengiriman surat teguran ketiga, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan proses komunikasi dengan pihak X masih berjalan.

“Lagi proses dan komunikasi sedang dibangun ya, ini sudah surat ketiga kalau nggak salah. Dan yang terakhir mereka harus membayar kesekian denda, jadi kita tunggu,” ujar Nezar Patria di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Terkait tenggat waktu yang diberikan oleh Komdigi, Nezar menegaskan akan melihat respon pihak platform X hingga minggu depan.

Sebagai informasi, sanksi denda administratif terhadap Platform X pertama kali dijatuhkan saat penerbitan Surat Teguran Kedua pada 20 September 2025. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak X belum memberikan tanggapan resmi maupun melakukan pembayaran. Melalui Surat Teguran Ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp78.125.000, hasil akumulasi dari dua teguran sebelumnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa eskalasi denda administratif dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Komdigi, serta Keputusan Menteri Komdigi Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

“Hingga saat ini, Platform X belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung di Indonesia, padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing,” ujar Alexander dikutip dari keterangan resmi.

Nezar menegaskan, jika ketidakpatuhan terus berlanjut, sanksi dapat ditingkatkan sesuai regulasi.

“Sudah diatur ya di regmen, yaitu sanksinya bisa teguran tertulis. Sampai dengan juga karena ada ketidakpatuhan, mungkin juga izin PSI-nya bisa dievaluasi kembali,” katanya.

Meski X telah melaksanakan perintah take down terhadap konten bermasalah dua hari setelah Surat Teguran Kedua diterbitkan, kewajiban pembayaran denda administratif tetap berlaku. Pemerintah juga mendorong X membuka kantor perwakilan di Indonesia agar koordinasi moderasi konten lebih mudah.

Bisns.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan menjatuhkan sanksi lanjutan kepada platform media sosial X milik Elon Musk apabila abai dalam membayar denda.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria platform media sosial X terancam dikenakan sanksi lanjutan apabila tidak membayar denda yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Lagi proses dan komunikasi sedang dibangun, jadi kita tunggu. Secepatnya sih (tenggat waktu), kita lihat minggu depan ya," kata Nezar dilansir dari Antara, Sabtu (18/10/2025).

Sebelumnya, Komdigi secara resmi melayangkan surat teguran ketiga kepada X karena tidak membayar denda atas kelalaiannya menangani temuan konten pornografi.

Apabila X tidak segera membayar denda, platform media sosial tersebut akan dikenakan sanksi lanjutan yakni berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Sanksi lanjutan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Selain itu, dalam UU No. 1/2024 dan Peraturan Pemerintah no.43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kominfo, disebutkan bahwa pelanggaran kewajiban oleh PSE dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional.

Nezar juga meminta X untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia guna memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan pihak platform terkait moderasi konten.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan teguran kepada X (dulu bernama Twitter) sudah dilayangkan pada 12 September 2025, namun, platform tidak merespons sehingga kementerian memberikan denda bersamaan dengan surat teguran kedua pada 20 September 2025.

"Melalui surat teguran ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Alex.

Adapun eskalasi dan akumulasi denda administratif diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Meski pada akhirnya konten pornografi tersebut diturunkan atau dihapus oleh X dua hari setelah surat teguran kedua disampaikan, kewajiban untuk membayar denda administratif masih berlaku.

X tidak merespons surat teguran kedua, baik berupa klarifikasi resmi atau pembayaran denda, sehingga Pemerintah mengirimkan surat teguran ketiga pada 8 Oktober 2025.