Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih dalam pengumpulan data terkait kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu yang menewaskan 16 orang.

"Jadi kami masih dalam pengumpulan data-data di lapangan dan ada beberapa tes yang harus kami lakukan di persinyalan, di lintasan kemudian di komunikasi seperti apa, kita lagi pengumpulan data-datanya. Masih banyak yang kita kumpulkan data dan masih ada beberapa orang yang harus kita wawancarai," ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di kereta terdapat CCTV, ada yang pakai data semacam kotak hitamnya (black box) dan nanti tergantung dari hasil evaluasi dari data-data tersebut apakah KNKT perlu minta konfirmasi atau keterangan lebih lanjut dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah itu.

KNKT juga melakukan pengumpulan data di lokasi terjadinya peristiwa kereta CommuterLine menabrak mobil taksi listrik.

"Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya, kalau data yang di mobil taksi itu ada black box-nya juga, ini lagi kita unduh. Nanti setelah kita evaluasi dan kita akan bertanya lagi kepada pengemudinya ataupun orang-orang di sekitar situ apa yang terjadi di taksi listrik tersebut," kata Soerjanto Tjahjono.

Soerjanto Tjahjono mengatakan semua pihak bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada KNKT.

"Kooperatif. Tidak ada, tidak ada halangan kalau kita minta keterangan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dia mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

Menurut dia, KNKT masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026.

KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pasca insiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Simulasi persinyalan dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. Hingga saat ini, proses-proses investigasi lainnya masih terus dilakukan KNKT.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo optimistis penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui melalui berbagai kanal pembayaran BSI dapat meningkat pada 2026.

Ia menyatakan, pengumpulan donasi pada tahun lalu mencapai Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta kali.

"Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga,” kata Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, tren kenaikan pengumpulan donasi tersebut didukung oleh semakin meningkatnya basis nasabah perseroan yang kini telah mencapai 23 juta nasabah.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan berbagai kemudahan layanan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline di 1.130 kantor cabang BSI serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, maupun BSI Mobile.

“Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI,” ucap Anggoro.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan bahwa pihaknya hingga kini telah menjalin kolaborasi dengan 628 mitra lembaga ZISWAF.

Ia menyatakan, dalam lima tahun terakhir, perseroan telah menghimpun total Rp545,46 miliar zakat dari masyarakat dan nasabah melalui aplikasi digital BSI.

“Kami (BSI) kini punya superapps (BYOND by BSI), bukan lagi mobile banking, sejak tahun 2021 sampai 2025 (pengumpulan zakat) itu sebesar Rp545,46 miliar dengan total transaksi 45 juta transaksi,” ujar Kemas Erwan Husainy.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan menyatakan bahwa pengumpulan zakat secara nasional berpotensi mencapai Rp327 triliun per tahun.

Ia memaparkan, potensi tersebut berasal dari zakat pertanian Rp19 triliun, zakat peternakan Rp9,5 triliun, zakat tabungan deposito Rp58 triliun, zakat pendapatan dan jasa Rp139 triliun, zakat ASN Rp9 triliun, zakat pendapatan individual Rp129 triliun, hingga zakat korporasi Rp99 triliun.

Pihaknya pun mengapresiasi BSI yang telah mendorong pengumpulan zakat korporasi serta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga mencapai Rp271 miliar pada 2025.

“Nyatanya dalam lima tahun kontribusi (BSI) sangat luar biasa, khususnya dalam pengelolaan zakat, tahun kemarin sampai 19,12 persen kontribusinya terhadap (pengumpulan zakat) BAZNAS Pusat,” tutur Rizaludin Kurniawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan hingga 24 November 2025, pihaknya menerima pembayaran tunggakan pajak senilai Rp11,99 triliun dari 106 wajib pajak.

Ia menuturkan pemerintah tengah mengintensifkan pemungutan pajak dari 201 entitas pengemplang pajak terbesar, dengan target mencapai Rp20 triliun hingga Desember 2025.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi tersebut.

"Caranya, tentu (dengan) tindakan penagihan aktif, kemudian ada task force (satuan tugas/satgas) juga untuk penanganan tindak pidana perpajakan, dan juga sinergi dan kerja sama (lintas kementerian dan lembaga)," kata Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding, contohnya data tunggakan pajak dengan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya di sektor ekstraktif seperti mineral dan batu bara (minerba).

Melalui metode tersebut, petugas dapat melihat kesesuaian antara volume produksi yang dilaporkan untuk pembayaran PNBP dengan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, untuk kemudian dilakukan konfirmasi silang (cross-check).

Bimo mengatakan upaya penagihan tersebut juga melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pihaknya juga melakukan pertukaran informasi serta laporan hasil analisis mengenai transaksi keuangan mencurigakan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ia menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum penting untuk memperkuat kemampuan pelacakan aset (asset tracing) yang sering kali menjadi kendala dalam proses penyitaan.

Bimo menyatakan pemerintah tidak segan mengambil langkah tegas berupa perampasan aset apabila wajib pajak tidak kooperatif dalam melunasi kewajibannya.

Sementara, untuk aset sitaan yang sulit terjual karena harga pasar atau kondisi fisik yang usang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memastikan aset yang dilelang mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar.

Meski demikian, proses penagihan terhadap 201 penunggak pajak terbesar tersebut masih menghadapi tantangan, mengingat beberapa kasus belum dapat dieksekusi melalui penagihan aktif karena belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

"(Beberapa pengemplang pajak) masih ada proses hukum, masih ada banding, atau masih ada PK (peninjauan kembali). Sampai nanti inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan undang-undang," ujar Bimo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebiasaan meninggalkan kartu identitas seperti KTP di meja resepsionis sebelum memasuki gedung masih banyak dijumpai di berbagai tempat. Prosedur ini bahkan sering menjadi syarat wajib bagi pengunjung agar bisa mendapatkan akses masuk.

Namun, Peneliti dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas, menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Menurutnya, pengumpulan data yang tidak relevan dengan tujuan utama aktivitas, misalnya hanya untuk masuk ke sebuah gedung.

"Nah, pengumpulan data pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan aktivitas yang kita lakukan, seperti masuk tower, kemudian daftar akun, itu merupakan sebenarnya ketidakpatuhan pengontrolan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi," kata Parasurama kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu, (1/11/2025).

Dia juga menyebut bisa menjadi "pelanggaran" karena ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Misalnya tujuan pengumpulan data itu harus terbatas dan relevan.

Pengendali data juga tidak memenuhi unsur keabsahan. Karena data pribadi yang dikumpulkan tidak relevan dan untuk tujuan lain.

Indonesia telah memiliki aturan privasi lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2022. Aturan ini mengatur dengan ketat hak warga RI sebagai pemilik data pribadi serta menetapkan ancaman sanksi bagi perusahaan serta institusi pemerintah yang lalai melindungi data pribadi.

Namun, pelaksanaan UU ini masih tersendat karena pemerintah belum mendirikan badan pengawas perlindungan data pribadi seperti perintah UU. Badan pengawas tersebut seharusnya berdiri 1 tahun sejak UU diterbitkan yang jatuh pada 17 Oktober 2024.

"Kemudian menggunakannya untuk tujuan lain, dan dia juga kehilangan dasar hukumnya untuk melanjutkan atau memproses data-data yang tidak relevan tadi," ujarnya.

Pihak pengelola gedung seharusnya bisa mencari cara selain mengumpulkan KTP atau pemindaian wajah, dalam hal ini cara yang tidak berisiko untuk masyarakat. Termasuk menyediakan opsi agar tidak membatasi aktivitas masyarakat untuk mengakses tempat tersebut.

Parasurama menegaskan privasi harusnya bisa diberikan secara default dan by desain. Perlindungan atas privasi juga harus dilakukan oleh pengelola area-area terbatas, termasuk untuk gedung.

"Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran data, perlindungan data pribadi. Karena ini sama hal dengan platform digital ya, bagaimana kita bisa menikmati platform yang tidak ada ads dengan membayar misalnya gitu," jelas dia.

Dihubungi terpisah, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan foto selfie dan KTP bukan alat identifikasi yang diakui menurut Dukcapil.

Terkait keamanannya, Alfons mengatakan bergantung pada pengelolaan datanya. Yakni cara mereka menyimpan data, apakah sudah aman atau tidak.

"Lalu apakah itu aman atau tidak ya tergantung lah pengelola datanya, bagaimana dia menyimpan data itu. Kalau dia tidak menyimpan dengan aman ya kalau data bocor ya selesai juga," kata Alfons.

"Yang tidak selesai juga akan bocor datanya gitu loh. Beserta fotonya, mukanya, selfienya, yang tinggal dikerjain pakai AI kan, dipermak lagi," dia menambahkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih memperhitungkan dengan cermat rencana kebijakan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia bilang, sebelum menjabat sebagai menteri keuangan rasa percaya diri untuk menurunkan tarif PPN sangat besar, namun ketika menjabat ia baru mengetahui bahwa setiap penurunan tarif PPN 1% akan membuat negara kehilangan sumber pendapatan Rp 70 triliun.

"Begitu jadi menteri keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp 70 triliun, wah rugi juga nih," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

"Jadi kita pikir-pikir," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan sebelum menetapkan kebijakan penurunan tarif PPN kelak, dia akan lebih memperhitungkan secara cermat kemampuan pengumpulan perpajakan dari sisi pemerintah.

"Jadi kemampuan kita mengumpulkan tax dan cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Jadi saya perbaiki dulu sekarang sampai triwulan dua ke depan, saya bisa ukur itu, sudah di atas kertas," tegasnya.

Bila kemampuan penerimaan pajak sudah terukur melalui perbaikan sistem administrasinya, ia mengaku baru berani menerapkan kebijakan besar terkait penurunan tarif perpajakan.

"Karena dari situ saya bisa ukur sebetulnya, potensi saya berapa sih yang riil, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak ke pertumbuhan ekonomi berapa," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya mengakui bahwa kebijakan penurunan tarif PPN itu sudah menjadi targetnya sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan.

"Itu sudah di atas kertas, sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati, karena saya belum tahu, saya kan dua bulan juga belum (sebagai Menkeu), nanti saya hitung semuanya," ucap Purbaya.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, saya pelit dan hati-hati, kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sedikitnya 35 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bermuatan bensin meledak di Nigeria bagian tengah utara pada Selasa (21/10/2025). Ledakan dahsyat itu terjadi di wilayah Bida, Negara Bagian Niger, ketika puluhan warga berkerumun untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah dari truk yang terguling.

Menurut juru bicara kepolisian Niger, Wasiu Abiodun, sebagaimana dilansir ABC News, truk tangki tersebut terguling sebelum akhirnya meledak saat warga mendekat untuk menampung bensin yang mengalir.

Ia menambahkan 17 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Polisi menyebut tim investigasi telah dikerahkan untuk mengidentifikasi pengemudi truk, pemilik kendaraan, serta penyebab pasti kecelakaan.

Insiden di Bida menambah daftar panjang kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan berat di Niger dalam beberapa bulan terakhir.

Niger merupakan jalur utama penghubung perdagangan antara wilayah utara dan selatan Nigeria, sehingga lalu lintas truk pengangkut bahan bakar, hasil bumi, dan logistik lainnya sangat padat. Kondisi infrastruktur yang rusak sering kali memicu kecelakaan fatal, terutama di jalanan sempit dan tidak terawat.

Gubernur Niger, Umaru Bago, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tersebut dan menyesalkan kebiasaan masyarakat yang nekat mengumpulkan bensin dari truk yang terguling, meski berisiko tinggi.

Kecelakaan serupa bukan kali pertama terjadi di Niger. Pada Januari lalu, sedikitnya 98 orang tewas setelah warga berupaya memindahkan bensin dari truk tangki yang jatuh menggunakan generator, yang kemudian memicu ledakan besar.

Aksi nekat warga mengumpulkan bensin dari lokasi kecelakaan telah menjadi fenomena umum di berbagai wilayah Nigeria. Lonjakan harga bahan bakar sejak pemerintah Presiden Bola Tinubu mencabut subsidi energi membuat banyak warga tergoda mengambil risiko demi mendapatkan bensin gratis.

Penghapusan subsidi bahan bakar pada pertengahan 2023 memang memicu kenaikan harga secara drastis di seluruh negeri, memukul daya beli masyarakat dan memicu gelombang protes di beberapa kota besar.

Akibatnya, praktik "memulung bensin" dari kendaraan yang terguling menjadi semakin sering terjadi, meski sudah berulang kali menelan korban jiwa.