Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyambut baik laporan mengenai tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Kesepakatan tersebut dinilai sebagai perkembangan positif dalam upaya penyelesaian konflik secara damai serta mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui akun resmi X @Kemlu_RI atau MoFA Indonesia pada Senin (15/6/2026).

“Indonesia menyambut baik laporan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sebagai perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara damai dan memajukan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan,” tulis Kemenlu RI.

Pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mediator yang berperan dalam memfasilitasi dialog antara kedua negara sehingga tercipta ruang bagi penyelesaian perbedaan secara damai.

“Kami memuji upaya semua pihak dan mediator yang telah berkontribusi secara konstruktif dalam memfasilitasi dialog dan mendorong penyelesaian perbedaan secara damai,” lanjut pernyataan tersebut.

Indonesia menekankan pentingnya menjaga momentum deeskalasi yang telah tercipta melalui kesepakatan tersebut. Untuk itu, seluruh pihak diminta terus menahan diri, mematuhi komitmen yang telah disepakati, serta mengedepankan dialog konstruktif.

“Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk terus menahan diri, menjunjung tinggi komitmen, dan terlibat secara konstruktif dalam dialog guna menjaga momentum menuju deeskalasi,” tulis Kemenlu.

Menurut pemerintah, langkah-langkah kemitraan dan dialog yang berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan terciptanya perdamaian yang langgeng di kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik ketegangan geopolitik dunia.

Indonesia juga menyatakan harapannya agar kesepakatan yang telah dicapai dapat segera diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat.

“Indonesia menantikan implementasi perjanjian ini dan menegaskan kembali kesiapannya untuk mendukung upaya yang bertujuan untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, sesuai dengan hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB,” demikian pernyataan Kemenlu RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan militer Israel terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenlu RI pada Kamis (21/5/2026).

Dalam keterangannya, Kemenlu menilai tindakan terhadap armada kemanusiaan dan para relawan yang tergabung di dalamnya sebagai tindakan tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan berbagai langkah diplomatik guna membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dalam insiden tersebut. Kemenlu bersama perwakilan Indonesia di sejumlah negara terkait disebut telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para WNI.

“Kami akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi tersebut.

Kemenlu juga menegaskan perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik kemanusiaan di Gaza.

“Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya,” pungkas Kemenlu.

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono memaparkan kesepakatan bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, 7-8 Mei 2026.

Negara anggota sepakat memperkuat ketersediaan energi dan pangan imbas konflik di Timur Tengah.

"Intinya adalah pertama: respons bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan, memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan. Khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi," ujar Sugiono dikutip dari Kontan, Sabtu (9/5/2026).

ASEAN sepakat bahwa energi dan pangan merupakan fundamental bagi negaranya masing-masing.

Regional harus siap menghadapi berbagai masalah yang datang dengan kerja sama kolektif.

"Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan," jelasnya.

Kesepakatan di KTT ASEAN, sejalan dengan program Presiden Prabowo yang menekankan ketahanan pangan dan energi sesuatu paling mendasar bagi masyarakat Indonesia.

"Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dimana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita," kata Sugiono.

Dorong ketahanan pangan dan energi

Dalam pernyataannya di KTT ASEAN ke-48, Presiden Prabowo Subianto menekankan diversifikasi energi bukan pilihan melainkan keharusan.

"Diversifikasi energi bukan lagi pilihan. Ini sangat penting, ini perlu. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melalui sumber alternatif dan kita harus mempersiapkan energi terbarukan," kata Prabowo dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/5/2026).

Prabowo mengingatkan, jalur distribusi bahan baku pangan dan energi terganggu akibat konflik ini.

Bahkan, prediksinya dampak dari peperangan di Timur Tengah masih akan terasa meski konflik usai.

"Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat," ujar Prabowo.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk mendiversifikasi pasokan energi dan transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan di Selat Hormuz.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "KTT ASEAN ke-48 Hasilkan Kesepakatan Konkret Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah" dan "KTT ASEAN di Filipina, Prabowo Dorong Ketahanan Energi dan Pangan"

Bisnis.com, JAKARTA — Para Menteri Luar Negeri (Menlu) mulai dari Indonesia, Arab Saudi, hingga Turki mengecam pelanggaran berulang Israel di Al-Aqsa, khususnya berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Sharif.

Sebanyak 8 Menlu, mulai dari Menlu RI Sugiono, Menlu Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Para Menlu khususnya mengecam berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya.

Deretan Menlu juga menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif di Masjid Al-Aqsa merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Selain itu, tindakan Israel merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut.

"Para Menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam laman resminya pada Jumat (24/4/2026).

Seluruh area Masjid Al-Aqsa yang seluas 144 dunam dinilai merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim. Sementara, Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania merupakan entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

"Para Menteri juga mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024," tulis Kemlu RI.

Di samping itu, para Menteri mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina.

Tindakan-tindakan itu dinilai merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi solusi dua negara. Selain itu, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas.

Kemudian, para Menteri menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Para Menteri secara tegas juga menolak setiap upaya untuk menganeksasi wilayah pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa.

Para Menteri pun kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya. Selain itu, mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki, dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya.

Dilansir dari Anadolu, ratusan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki di bawah perlindungan polisi yang ketat pada Rabu (22/4/2026).

Departemen Wakaf Yerusalem yang mengawasi masjid tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 508 pemukim memaksa masuk ke lokasi tersebut selama pagi hari.

Beberapa pemukim mengenakan kemeja bergambar bendera Israel dan sekelompok orang mengibarkan bendera saat keluar melalui salah satu pintu masuk masjid.

KOMPAS.com - Menlu RI (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) Sugiono menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang bebas dan netral.

Kebebasan navigasi di sana merupakan komitmen banyak negara karena sesuai dengan Hak Lintas Damai Pasal 17 UNCLOS 1982 yang saling menguntungkan.

"Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung," jelas Sugiono dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah Indonesia tak akan memberlakukan pungutan tarif bagi kapal yang lewat Selat Malaka.

Selat Malaka tak akan ditutup layaknya Selat Hormuz karena kebebasan navigasi merupakan hak setiap kapal dagang melintas.

"Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka)," jelasnya.

Urat nadi dunia

Selat Malaka merupakan salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Jalur pelayaran yang dihimpit Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera sepanjang 800 kilometer lebih itu dilewati 25-40 persen total perdagangan maritim global dengan nilai mencapai 3,5 triliun dollar AS setiap tahunnya.

"Bukan hanya minyak dan gas alam cair yang melewatinya, tetapi juga semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku industri, dan barang jadi yang menjadi fondasi rantai pasok dunia modern," jelas Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, Mudhofir Abdullah.

Peran penting Selat Malaka untuk dunia sama halnya seperti Selat Hormuz.

Bila ada gangguan yang mengakibatkan tersendatnya lalu lintas kapal di sana maka harga bahan pokok terkerek naik.

Negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat (AS), Jepang, hingga Korea Selatan (Korsel) memanfaatkan hak lintas damai di Selat Malaka untuk melayarkan kapal dagang maupun kapal perangnya.

"Nilai strategis inilah yang membuat Selat Malaka bukan lagi hanya rute dagang biasa, melainkan apa yang kini disebut para analis sebagai power route atau jalur kekuatan yang menentukan perimbangan geopolitik kawasan," jelas Mudhofir.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Menlu: Indonesia Tidak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka" dan "Selat Malaka di Tengah Api: Antara Kedaulatan dan Dilema Geopolitik"

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) merilis nomor kontak atau hotline bagi warga negara Indonesia yang terdampak konflik Timur Tengah akibat serangan AS-Israel ke Iran.

Melalui akun resmi X (Twitter) @Kemlu_RI, Minggu (1/3/2026), Kemlu menyampaikan bahwa Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjalin komunikasi intensif dan koordinasi aktif dengan para WNI di wilayah kerja masing-masing.

"Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan Perwakilan RI terdekat,” ujar Kemenlu melalui unggahannya, Minggu (1/3/2026).

Imbauan tersebut juga berlaku bagi WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi keamanan yang berkembang.

"Imbauan ini juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah,” lanjut Kemenlu.

Jika situasi darurat, WNI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri.

"WNI dan PMI dapat menghubungi hotline di +62 812-9007-0027 atau hotline perwakilan RI terdekat di masing-masing negara," imbuh Kemenlu.

Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi dalam menanggapi eskalasi konflik Timur Tengah.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) memastikan terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Melalui akun resmi X (Twitter) @Kemlu_RI, Minggu (1/3/2026), Kemlu menyampaikan bahwa Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjalin komunikasi intensif dan koordinasi aktif dengan para WNI di wilayah kerja masing-masing.

"Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan Perwakilan RI terdekat,” ujar Kemenlu melalui unggahannya.

Imbauan tersebut juga berlaku bagi WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi keamanan yang berkembang.

"Imbauan ini juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah,” lanjut Kemenlu.

Imbau Tunda Perjalanan ke Timur Tengah

Kemlu juga mengingatkan masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Masyarakat diminta menunda perjalanan hingga kondisi keamanan dinilai lebih kondusif.

“Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan akan terus memantau dan melakukan asesmen menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan serta kondisi riil di lapangan,” demikian pernyataan Kemlu.

Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan serta menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai perkembangan situasi.

Hotline Darurat bagi WNI

Dalam kondisi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI di nomor: +62 812-9007-0027. Selain itu, berikut nomor hotline Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah:

1. KBRI Riyadh: +966 569173990
2. KJRI Jeddah: +966 503609667
3. KBRI Abu Dhabi: +971 566156259
4. KJRI Dubai: +971 564170333 / +971 563322611
5. KBRI Doha: +974 44657945 / 44664981 / 33322875
6. KBRI Kuwait City: +965 97206060 / +965 97809760
7. KBRI Manama: +973 38791650
8. KBRI Amman: +962 779150407
9. KBRI Baghdad: +964 7769842020
10. KBRI Tehran: +98 9914668845 / +98 9024668889
11. KBRI Beirut: +961 70817310
12. KBRI Damaskus: +963 954444810

Kemlu menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelindungan maksimal bagi seluruh WNI di luar negeri serta memastikan informasi terkini dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) dengan menekankan pentingnya hasil konkret dan kerja sama ekonomi yang nyata antarnegara anggota.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat memberikan keterangan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun substansi utama KTT D-8 agar pertemuan tingkat tinggi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kerja sama yang dapat segera diimplementasikan.

“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret, kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono.

Dia menuturkan, fokus utama hasil konkret tersebut diarahkan pada penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota D-8 yang dinilai memiliki potensi besar jika disinergikan.

“Kalau kemarin kita ingin bahwa hasil konkret dan nyata itu terwujud dalam satu kerja sama ekonomi yang lebih kuat, karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing. Kalau misalnya dipadukan, itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” katanya.

Terkait lokasi pelaksanaan KTT, Sugiono menyebutkan bahwa Jakarta menjadi pilihan utama, dengan pertimbangan kesiapan dan representativitas lokasi.

“Venue nanti rencananya di biasa lah di Jakarta. Kita mencari tempat yang representatif,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan masuknya isu air sebagai salah satu tema pembahasan dalam KTT D-8, Sugiono menyambut positif masukan tersebut. Dia menilai tema air relevan untuk dibahas, terlebih dengan peran Indonesia di tingkat global dalam isu tersebut.

“Tema air ya? Harusnya dimasukkin dong. Terima kasih buat masukannya,” kata Sugiono.

Sekadar informasi, KTT D-8 atau Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight merupakan forum pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara berkembang yang berpenduduk mayoritas Muslim. Forum ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antarnegara anggota di tengah dinamika ekonomi global.

Adapun delapan negara anggota D-8 terdiri atas Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Melalui KTT D-8, para pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, industri, serta penguatan kapasitas ekonomi nasional dan kawasan.

KTT D-8 diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kerja sama antarnegara berkembang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bergeliat membangun sinergi agar kawasan industri Indonesia mampu meraup investasi dari investor global.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa Kemenlu tengah mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang ease of doing business atau kemudahan bagi pengusaha untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis di suatu negara.

Pada akhir tahun lalu, Kemenlu misalnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Himpunan Kawasan Industri (HKI).

“Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan Indonesia dalam menarik investasi lebih terarah dan efisien bagi calon investor,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi juga dijalankan dengan berorientasi pada value creation dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu adanya dukungan institusional yang kuat. Oleh karena itu, Kemenlu membentuk direktorat jenderal baru bernama Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP).

Dalam mendongkrak investasi, Kemenlu kemudian berperan sebagai strategic enabler dan bottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Dengan begitu, diplomasi ekonomi jadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam mendukung kepentingan nasional.

Langkah-langkah itu dilakukan sebagai upaya Kemenlu terlibat dalam mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8%. Di sektor industri, khususnya kawasan industri akan terdapat multiplier effect dalam mendukung sektor-sektor lain.

Sebelumnya, mengacu data Kementerian Perindustrian, realisasi investasi kawasan industri mencapai Rp6.744 triliun pada 2025, naik 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,35 juta pekerja dan 11.970 perusahaan/tenant kawasan industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai tahun 2025 dipandang bukan sekadar periode pencapaian, melainkan fase penguatan daya tahan, evaluasi kebijakan, serta penataan ulang strategi guna menyongsong 2026 yang sarat peluang sekaligus tantangan.

Sepanjang 2025, arus investasi kembali menunjukkan tren positif. Investor dari Jepang, Singapura, China, Korea, hingga Rusia dan Eropa Timur tercatat aktif menjajaki peluang, terutama di sektor baterai dan kendaraan listrik, logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.

Sejumlah koridor industri utama seperti Kepulauan Riau (Batam–Bintan–Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tujuan utama, seiring meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah.

HKI sendiri memprediksi realisasi investasi di Indonesia tahun ini akan terdongkrak dengan kawasan industri sebagai motor penggerak. Akhmad menjelaskan peran kawasan industri kini telah berevolusi melampaui fungsi tradisional sebagai lokasi manufaktur.

“Kawasan industri telah berkembang menjadi ekosistem masa depan, tempat bertemunya teknologi, logistik, energi, dan sumber daya manusia. Apa yang dibangun di 2025 menjadi pijakan penting untuk melaju lebih cepat pada 2026,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, pada awal tahun ini (2/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Turki pada 8–10 Januari 2026 untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Sejumlah isu, mulai dari kerja sama ekonomi, keamanan hingga situasi di Gaza menjadi agenda yang dibawa RI.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Menlu Sugiono akan bertolak ke Ankara pada Kamis malam (8/1/2026) waktu Indonesia untuk menghadiri pertemuan perdana 2+2 Indonesia - Turki yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara.

“Pertemuan 2+2 Indonesia–Turki akan dilaksanakan pada 9 Januari dan merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara,” ujar Yvonne dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Selain agenda di Ankara, Menlu Sugiono bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada 10 Januari 2026.

Yvonne menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono akan menyampaikan undangan resmi dari Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (KTT D-8) yang direncanakan berlangsung pada April 2026.

Dia menuturkan, forum 2+2 tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan High Level Strategic Cooperation Council (HLSC) antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang digelar di Bogor pada Februari tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Turki akan membahas penguatan kerja sama strategis bilateral yang mencakup sektor keamanan, perdagangan, ekonomi, pembangunan, serta energi. Isu kerja sama pertahanan dan industri pertahanan juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

Dia melanjutkan pembahasan antara kedua pihak juga akan mencakup isu-isu regional dan global, termasuk dinamika di Timur Tengah, Eropa, Asia Tenggara, serta kawasan Pasifik.

Yvonne juga memastikan situasi Palestina dan Gaza akan menjadi salah satu topik penting dalam agenda pembicaraan. Yvonne menambahkan, Indonesia dan Turki juga akan membahas perkembangan kerja sama multilateral di berbagai forum internasional, seperti G20, Asean, dan BRICS.

“Kedua negara juga akan bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama multilateral dan kontribusi bersama dalam menjaga stabilitas kawasan dan global,” kata Yvonne.

Yvonne melanjutkan, Indonesia selama ini hanya memiliki mekanisme dialog 2+2 di tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan dengan sejumlah negara terbatas, yakni Australia, Jepang, China, dan Prancis.

Turki menjadi negara terbaru yang menjalin format dialog strategis tersebut dengan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menandai peningkatan kedalaman hubungan strategis Indonesia dengan Turki.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merespons positif pengesahan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) Vahd Nabyl Mulachela menuturkan bahwa resolusi itu juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.

“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," jelas Nabil dalam pernyataan resminya, Selasa (18/11/2025).

Nabil menuturkan, Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati

"Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan," jelas Nabil.

Dia melanjutkan, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober 2025—yang kerap dilanggar Israel dengan sejumlah serangan ke wilayah Palestina.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.