Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir kembali memantik amarah warga dunia setelah mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat ke belakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Tampak sejumlah lokasi, yakni di dalam gedung, tenda, dan kapal.

Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris. Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apa pun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Dalam video, para tahanan berteriak keras, namun Itamar menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak terpengaruh dengan teriakan tersebut.

Tindakan kontroversial Itamar bukan yang pertama kalinya. Pada tahun lalu, tepatnya 3 Agustus 2025, dia melakukan doa bersama ribuan orang Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa.

Kunjungannya ke masjid tersebut dianggap melanggar ketentuan lama yang membatasi umat Yahudi hanya untuk berkunjung tanpa melakukan ibadah di kawasan itu.

Bagi umat Yahudi, kompleks Al-Aqsa dikenal dengan sebutan Temple Mount dan menjadi area yang sangat sensitif karena memiliki nilai penting bagi tiga agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Kunjungan Itamar kala itu bersamaan dengan perhelatan Tisha B’Av atau hari puasa Yahudi sebagai bentuk peringatan kehancuran dua kuil Yahudi kuno yang dulu berdiri di lokasi tersebut.

Profil Itamar Ben-Gvir

Sosoknya yang kontroversial membuat publik bertanya siapa Itamar Ben-Gvir, berikut penjelasannya:

Berdasarkan laporan Britannica, Itamar Ben-Gvir memimpin partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019. Sosoknya kerap disorot karena dianggap menyebarkan gagasan politik Meir Kahane, tokoh ekstremis sayap kanan yang dikenal melalui gerakan militan Kach, kelompok yang kemudian dilarang pada 1994.

Dia lahir pada 6 Mei 1976 di Mevaseret Zion, Israel, dari keluarga Yahudi Mizrahi. Saat masih muda, dia pindah ke Palestina saat wilayah tersebut masih berada di bawah mandat Inggris.

Itamar kemudian terlibat dengan Irgun Zvai Leumi, kelompok milisi bawah tanah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Inggris dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Yahudi di Palestina.

Itamar kemudian tergabung dalam Partai Sayap Kanan. Ketertarikannya terhadap politik sayap kanan mulai tumbuh di tengah meningkatnya perlawanan warga Palestina terhadap upaya tentara Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina.

Dalam perjalanannya, dia aktif di Partai Moledet serta dipercaya menjadi koordinator pemuda untuk gerakan Kach, kelompok yang dikenal dengan sikap anti-Arab dan pandangan rasis.

Itamar sempat menjalani wajib militer di Pasukan Pertahanan Israel (IDF), namun kemudian diberhentikan karena pandangannya yang dianggap terlalu ekstrem. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yeshivat HaRa’ayon HaYehudi, sekolah agama yang didirikan oleh Meir Kahane. Selain itu, dia meraih gelar hukum setelah menyelesaikan studi di Ono Academic College.

Di sisi lain, rekam jejak hukumnya sempat menjadi hambatan ketika dia ditolak untuk bergabung dengan Israel Bar Association (IBA). Meski begitu, Itamar akhirnya memperoleh izin praktik sebagai pengacara dan bekerja di kantor bantuan hukum Honenu.

Karier politiknya semakin menonjol setelah bergabung sebagai Menteri Keamanan Israel usai membantu Benjamin Netanyahu kembali membentuk pemerintahan melalui koalisi yang menguasai 64 dari total 120 kursi di Knesset.

Selama menjabat, dia meluncurkan sejumlah kebijakan kontroversial. Salah satunya terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ketika dia mendukung distribusi senjata kepada kelompok-kelompok di Israel serta melonggarkan kepemilikan senjata bagi warga sipil Israel.

Kebijakan itu disebut sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera sekitar 240 orang, namun dampaknya juga memicu jatuhnya banyak korban di pihak Palestina.

Pada tahun 2025, Itamar diketahui sempat berkonflik dengan Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata. Meskipun sempat keluar dari kabinet, Itamar kembali menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional saat perang kembali berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Para Menteri Luar Negeri (Menlu) mulai dari Indonesia, Arab Saudi, hingga Turki mengecam pelanggaran berulang Israel di Al-Aqsa, khususnya berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Sharif.

Sebanyak 8 Menlu, mulai dari Menlu RI Sugiono, Menlu Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Para Menlu khususnya mengecam berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya.

Deretan Menlu juga menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif di Masjid Al-Aqsa merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Selain itu, tindakan Israel merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut.

"Para Menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam laman resminya pada Jumat (24/4/2026).

Seluruh area Masjid Al-Aqsa yang seluas 144 dunam dinilai merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim. Sementara, Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania merupakan entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

"Para Menteri juga mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024," tulis Kemlu RI.

Di samping itu, para Menteri mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina.

Tindakan-tindakan itu dinilai merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi solusi dua negara. Selain itu, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas.

Kemudian, para Menteri menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Para Menteri secara tegas juga menolak setiap upaya untuk menganeksasi wilayah pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa.

Para Menteri pun kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya. Selain itu, mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki, dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya.

Dilansir dari Anadolu, ratusan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki di bawah perlindungan polisi yang ketat pada Rabu (22/4/2026).

Departemen Wakaf Yerusalem yang mengawasi masjid tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 508 pemukim memaksa masuk ke lokasi tersebut selama pagi hari.

Beberapa pemukim mengenakan kemeja bergambar bendera Israel dan sekelompok orang mengibarkan bendera saat keluar melalui salah satu pintu masuk masjid.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Israel melarang pelaksanaan salat Idulfitri di kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki dengan alasan pembatasan keamanan di tengah perang melawan Iran.

Melansir Kantor Berita Anadolu, warga Palestina pada Jumat (20/3/2026) menyerukan umat Muslim untuk berkumpul di sekitar kawasan Kota Tua (Old City) dan melaksanakan salat sedekat mungkin dengan Al-Aqsa guna menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Sebelumnya, polisi Israel dilaporkan menggunakan tongkat pemukul, granat suara, dan gas air mata terhadap warga Palestina yang melaksanakan salat di luar tembok Kota Tua sebagai bentuk protes terhadap pembatasan akses ke Al-Aqsa selama Ramadan.

Wilayah Yerusalem Timur yang diduduki memasuki periode perayaan Idulfitri dalam suasana muram.

Kawasan Kota Tua yang biasanya dipenuhi warga Palestina menjelang Idulfitri tampak sepi dan nyaris tanpa aktivitas, menyerupai kota mati.

Israel membatasi akses dengan mengacu pada larangan berkumpul. Selain itu, para pedagang Palestina juga tidak diizinkan membuka toko mereka. Hanya apotek serta toko makanan pokok yang diperbolehkan beroperasi.

Sejumlah pedagang Palestina yang enggan disebutkan namanya karena khawatir terhadap tindakan balasan dari otoritas Israel mengatakan pembatasan tersebut membuat mereka mengalami tekanan ekonomi yang berat.

Penutupan kawasan tersebut memicu kecaman sejumlah pihak. Melansir The Guardian, Liga Arab (Arab League) menyebut kebijakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta berpotensi merusak kebebasan beribadah dan memicu ketegangan di kawasan.

Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab, dan Komisi Uni Afrika juga menyampaikan kecaman keras terhadap penutupan Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim, terutama selama bulan suci Ramadan.

Dalam pernyataan bersama, organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa penutupan itu merupakan pelanggaran serius terhadap status historis dan hukum yang berlaku bagi situs suci Islam dan Kristen di Kota Yerusalem yang diduduki.

Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai serangan terhadap hak-hak keagamaan yang telah lama diakui serta warisan umat Islam, sekaligus provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari langkah-langkah yang disebut ilegal dan provokatif tersebut.

Jika kebijakan tersebut terus berlanjut, organisasi-organisasi itu memperingatkan potensi eskalasi kekerasan dan meningkatnya ketegangan yang dapat mengancam perdamaian serta keamanan regional maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Yerusalem memperingatkan risiko robohnya masjid Al Aqsa karena penggalian oleh Israel.

Karena itu pemerintah mengatakan untuk tidak melanjutkan pekerjaan penggalian Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa dan di Kota Tua Yerusalem tersebut.

Penasihat Kegubernuran Yerusalem, Marouf Al-Rifai, dalam sebuah wawancara dengan WAFA memperingatkan agar tidak melanjutkan pekerjaan penggalian Israel yang lama dan baru di bawah Masjid Al-Aqsa, khususnya penggalian terowongan yang menghubungkan beberapa situs kolonial.

Ini merupakan bagian dari rencana untuk meyahudisasi landmark bersejarah dan Islam di Kota Tua Yerusalem, yang melanggar hukum Islam.

Dilansir dari wafa.com, dia menjelaskan bahwa terowongan-terowongan ini menghubungkan apa yang disebut oleh otoritas pendudukan sebagai "Kota Daud," melewati lorong-lorong yang dibangun dalam bentuk dinding batu.

Sebagian besar terowongan ini awalnya merupakan jalur air bersejarah yang dikeringkan dan diubah menjadi terowongan, museum, dan sinagoge. Salah satu terowongan ini, yang dikenal sebagai "Pasar Jabbana," diubah menjadi jalur wisata Yahudi, yang mengancam infrastruktur di bawah Masjid Al-Aqsa.

Al-Rifai menyatakan bahwa "penggalian tersebut dapat menyebabkan penghancuran beberapa landmark Palestina, seperti rumah-rumah bersejarah dan sekolah-sekolah kuno, serta memengaruhi tanah di bawah Masjid Al-Aqsa, yang mengancam stabilitas fondasinya. Ia mengatakan, "Penggalian tersebut tidak memiliki metodologi ilmiah dan merupakan pelanggaran status quo, yang menegaskan bahwa penggalian tersebut murni bermotif politik."

Ia menekankan bahwa terowongan tersebut bertujuan untuk memaksakan kendali Israel atas tempat-tempat suci di Yerusalem, sebuah langkah yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Kota Suci dan identitas Palestinanya. Terowongan tersebut merupakan bagian dari proyek politik jangka panjang yang bertujuan untuk me-Yahudi-kan Kota Tua dan mengubah fitur-fiturnya.

Ia menunjukkan bahwa penggalian Israel berfokus pada penghancuran landmark keagamaan, termasuk dinding Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya, dalam upaya untuk memaksakan kendali Israel atas Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa Israel menghancurkan landmark yang ada dan mengubah lokasinya dengan cara yang konsisten dengan narasi Israel.

Penggalian ini dilakukan secara rahasia atau semi-rahasia, jauh dari pengawasan internasional, dan berdampak pada fondasi Masjid Al-Aqsa dan berbagai bangunan bersejarahnya, serta mengancam kestabilan arsitekturnya, dalam upaya Yudaisasi untuk membuktikan bahwa "Yerusalem adalah kota Yahudi."

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Yerusalem mengeluarkan peringatan mendesak terkait potensi runtuhnya sebagian bangunan di wilayah Masjid Al-Aqsa. Peringatan ini disampaikan menyusul kegiatan penggalian intensif yang terus dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel di sekitar kawasan masjid dan di bawah Kota Tua Yerusalem.

Kantor berita Palestina WAFA melaporkan pada Kamis (23/10) dalam wawancara dengan kantor berita tersebut, penasihat Kegubernuran Yerusalem, Marouf al-Rifai, memperingatkan agar Israel tidak melanjutkan pengeboran bawah tanah di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini khususnya penggalian terowongan yang menghubungkan beberapa situs kolonial.

"Penggalian tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa landmark Palestina, seperti rumah-rumah bersejarah dan sekolah-sekolah kuno, serta memengaruhi tanah di bawah Masjid Al-Aqsa, yang mengancam stabilitas fondasinya," kata al-Rifai.

"Penggalian tersebut tidak memiliki metodologi ilmiah dan merupakan pelanggaran status quo, yang menegaskan bahwa penggalian tersebut murni bermotif politik," paparnya.

Penasihat tersebut juga mengatakan bahwa pasukan Israel menggerebek pintu masuk kota dan mengeluarkan perintah pembongkaran yang menargetkan bengkel dan pabrik yang memproduksi logam dan furnitur.

Ia mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun jalan, bundaran, dan jembatan baru yang menghubungkan persimpangan Anata dengan pos pemeriksaan Hizma.

Al-Rifai mengungkap bahwa otoritas Israel berupaya untuk menyingkirkan semua bangunan milik Palestina di sepanjang rute yang direncanakan, dengan alasan pembongkaran berulang kali dengan berbagai dalih seperti kurangnya izin atau kedekatan dengan tembok pemisah.

Pelanggaran Berkelanjutan

Sebelumnya pada hari Kamis, sekelompok pemukim Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa di Yerusalem di bawah perlindungan ketat tentara.

Saksi mata mengatakan puluhan orang memasuki kompleks masjid secara berkelompok dan melakukan apa yang digambarkan sebagai tur provokatif.

Dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah memperketat langkah-langkah keamanan di gerbang dan area sekitar kompleks Al-Aqsa, mengerahkan pasukan polisi dan militer tambahan untuk mengamankan penyerbuan para pemukim.