Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) yang semula dijadwalkan berlangsung pada April 2026 resmi ditunda.

Pemerintah Indonesia menyatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika situasi yang tengah dihadapi negara-negara anggota.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan meningkatnya eskalasi kondisi di sejumlah kawasan yang melibatkan negara anggota D-8.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini program prioritas dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

“Kemudian mengenai KTT D8 ya. KTT D8 yang seyogyanya kemarin dilaksanakan di bulan April ini kita tunda karena ada perkembangan dan eskalasi situasi yang juga dialami oleh negara-negara anggota,” ujarnya dalam forum tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan jadwal baru penyelenggaraan forum tersebut.

"Jadi nanti kita akan melihat perkembangan situasinya untuk melaksanakan KTT tersebut. Saya kira itu saja,” tandas Sugiono.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan delapan negara berkembang, dengan tujuan memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, dan pembangunan. Penundaan KTT ini mencerminkan kehati-hatian negara anggota dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menghasilkan kerja sama ekonomi yang konkret antarnegara anggota. Fokus utama diarahkan pada penguatan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi yang memberi dampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Indonesia juga menyiapkan berbagai agenda dan inisiatif agar forum tersebut tidak hanya menjadi ajang diplomasi, tetapi mampu melahirkan solusi ekonomi nyata bagi negara-negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) dengan menekankan pentingnya hasil konkret dan kerja sama ekonomi yang nyata antarnegara anggota.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat memberikan keterangan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun substansi utama KTT D-8 agar pertemuan tingkat tinggi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kerja sama yang dapat segera diimplementasikan.

“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret, kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono.

Dia menuturkan, fokus utama hasil konkret tersebut diarahkan pada penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota D-8 yang dinilai memiliki potensi besar jika disinergikan.

“Kalau kemarin kita ingin bahwa hasil konkret dan nyata itu terwujud dalam satu kerja sama ekonomi yang lebih kuat, karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing. Kalau misalnya dipadukan, itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” katanya.

Terkait lokasi pelaksanaan KTT, Sugiono menyebutkan bahwa Jakarta menjadi pilihan utama, dengan pertimbangan kesiapan dan representativitas lokasi.

“Venue nanti rencananya di biasa lah di Jakarta. Kita mencari tempat yang representatif,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan masuknya isu air sebagai salah satu tema pembahasan dalam KTT D-8, Sugiono menyambut positif masukan tersebut. Dia menilai tema air relevan untuk dibahas, terlebih dengan peran Indonesia di tingkat global dalam isu tersebut.

“Tema air ya? Harusnya dimasukkin dong. Terima kasih buat masukannya,” kata Sugiono.

Sekadar informasi, KTT D-8 atau Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight merupakan forum pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara berkembang yang berpenduduk mayoritas Muslim. Forum ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antarnegara anggota di tengah dinamika ekonomi global.

Adapun delapan negara anggota D-8 terdiri atas Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Melalui KTT D-8, para pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, industri, serta penguatan kapasitas ekonomi nasional dan kawasan.

KTT D-8 diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kerja sama antarnegara berkembang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong perluasan Preferential Trade Agreement (PTA) negara-negara anggota Developing-8 (D-8) menuju kerja sama yang komprehensif.

"Kami mengapresiasi adanya PTA D-8 yang telah berlangsung sejauh ini. Namun, kami turut mendorong agar PTA D-8 dapat lebih lanjut berkembang menjadi FTA atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif CEPA," jelasnya saat menghadiri Pertemuan Keempat Dewan Menteri Perdagangan D-8 atau The Fourth Meeting D-8 Trade Ministers Council (4th D-8 TMC) di Kairo, Mesir, Selasa (2/12/2025).

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Wamendag Roro menegaskan komitmen RI dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota D-8.

"Hari ini kami hadir dalam The Fourth Meeting D-8 Trade Ministers Council untuk dapat memperkuat kerja sama yang telah terjalin selama ini," jelas Roro.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global yang diwarnai ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta proteksionisme, D-8 PTA dapat menjadi instrumen sentral untuk mengakselerasi perdagangan intra D-8.

Roro Esti menambahkan perluasan PTA ini penting agar dapat tercapai target perdagangan antaranggota D-8 sebesar 500 miliar dolar AS pada 2030.

"Kita perlu memasukkan disiplin baru yang memfasilitasi perdagangan, mempromosikan investasi, dan memperkuat kerja sama regulasi," ujarnya.

Roro turut menyoroti peluang besar dalam kerja sama mengenai perdagangan dan industri halal.

Ia berharap kerja sama terkait halal, meliputi makanan, kosmetik, farmasi, fesyen, dan jasa, dapat diintegrasikan ke dalam kerangka perdagangan yang lebih luas.

"Seharusnya kerja sama terkait halal antarnegara dapat lebih ditingkatkan, mengingat besarnya potensi pasar global halal yang terus tumbuh sampai sekarang," ungkapnya.

Roro juga mengatakan saat ini diperlukan adanya peningkatan utilisasi mengenai perjanjian dagang antarnegara D-8 bersinergi dengan sektor swasta.

Kemudian, ia mendorong agar selanjutnya di bawah D-8 Chamber of Commerce dapat dibentuk juga advisory council seperti di ASEAN.

Dalam forum tersebut, Wamendag Roro menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Dewan Menteri Perdagangan (Trade Ministers’ Council/TMC Meeting) saat Keketuaan Indonesia di D-8 pada 2026-2027.

"Kami berharap TMC Meeting selanjutnya, negara D-8 dapat membawa pelaku usahanya masing-masing, karena akan bersinggungan dengan agenda yang akan dilaksanakan nantinya, seperti business matching dan business forum," ucapnya.

D-8 adalah organisasi yang terdiri atas negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Sedangkan, D-8 PTA merupakan kerja sama penurunan tarif antarnegara anggota D-8.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada Januari-September 2025, total perdagangan Indonesia dengan D-8 mencatatkan nilai 30,1 miliar dolar AS atau naik 9,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke D-8 sebesar 19,1 miliar dan impor senilai 11 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia ke D-8 meliputi minyak sawit dan turunannya, batu bara, tembaga dan paduannya, serta korundum dan alumina.

Adapun impor Indonesia dari D-8 meliputi minyak bumi, beras, polietilen, serta mesin dan peralatan mekanik.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025