Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) yang semula dijadwalkan berlangsung pada April 2026 resmi ditunda.

Pemerintah Indonesia menyatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika situasi yang tengah dihadapi negara-negara anggota.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan meningkatnya eskalasi kondisi di sejumlah kawasan yang melibatkan negara anggota D-8.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini program prioritas dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

“Kemudian mengenai KTT D8 ya. KTT D8 yang seyogyanya kemarin dilaksanakan di bulan April ini kita tunda karena ada perkembangan dan eskalasi situasi yang juga dialami oleh negara-negara anggota,” ujarnya dalam forum tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan jadwal baru penyelenggaraan forum tersebut.

"Jadi nanti kita akan melihat perkembangan situasinya untuk melaksanakan KTT tersebut. Saya kira itu saja,” tandas Sugiono.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan delapan negara berkembang, dengan tujuan memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, dan pembangunan. Penundaan KTT ini mencerminkan kehati-hatian negara anggota dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menghasilkan kerja sama ekonomi yang konkret antarnegara anggota. Fokus utama diarahkan pada penguatan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi yang memberi dampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Indonesia juga menyiapkan berbagai agenda dan inisiatif agar forum tersebut tidak hanya menjadi ajang diplomasi, tetapi mampu melahirkan solusi ekonomi nyata bagi negara-negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) dengan menekankan pentingnya hasil konkret dan kerja sama ekonomi yang nyata antarnegara anggota.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat memberikan keterangan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun substansi utama KTT D-8 agar pertemuan tingkat tinggi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kerja sama yang dapat segera diimplementasikan.

“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret, kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono.

Dia menuturkan, fokus utama hasil konkret tersebut diarahkan pada penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota D-8 yang dinilai memiliki potensi besar jika disinergikan.

“Kalau kemarin kita ingin bahwa hasil konkret dan nyata itu terwujud dalam satu kerja sama ekonomi yang lebih kuat, karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing. Kalau misalnya dipadukan, itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” katanya.

Terkait lokasi pelaksanaan KTT, Sugiono menyebutkan bahwa Jakarta menjadi pilihan utama, dengan pertimbangan kesiapan dan representativitas lokasi.

“Venue nanti rencananya di biasa lah di Jakarta. Kita mencari tempat yang representatif,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan masuknya isu air sebagai salah satu tema pembahasan dalam KTT D-8, Sugiono menyambut positif masukan tersebut. Dia menilai tema air relevan untuk dibahas, terlebih dengan peran Indonesia di tingkat global dalam isu tersebut.

“Tema air ya? Harusnya dimasukkin dong. Terima kasih buat masukannya,” kata Sugiono.

Sekadar informasi, KTT D-8 atau Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight merupakan forum pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara berkembang yang berpenduduk mayoritas Muslim. Forum ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antarnegara anggota di tengah dinamika ekonomi global.

Adapun delapan negara anggota D-8 terdiri atas Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Melalui KTT D-8, para pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, industri, serta penguatan kapasitas ekonomi nasional dan kawasan.

KTT D-8 diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kerja sama antarnegara berkembang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan digelar di Jakarta . Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono , fokus utama persiapan diarahkan pada penyusunan substansi agar pertemuan menghasilkan kesepakatan yang konkret dan dapat diimplementasikan.

"Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret, kemudian ada hasil-hasil yang nyata," kata Sugiono kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, salah satu hasil konkret yang ingin dicapai Indonesia adalah penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Ia menyebut kolaborasi ini berpotensi memperbesar kekuatan ekonomi bersama.

"Kalau kemarin kita ingin bahwa hasil konkret dan nyata itu terwujud dalam satu kerja sama ekonomi yang lebih kuat. Karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing. Dan kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar," ujarnya.

Jadi, lanjut Sugiono, secara garis besar hal itu yang ingin didapatkan. "Dan ini sedang dibicarakan substansi-substansi yang sifatnya lebih detail."

Selain substansi, pihaknya juga menyiapkan aspek teknis penyelenggaraan seperti lokasi KTT. Sugiono memastikan Jakarta akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara anggota D-8. "Venuenya nanti rencananya di Jakarta. Kita cari tempat yang representatif," ucapnya.

Diketahui, Indonesia menjadi Ketua Developing-8 (D-8) Organization for Economic Cooperation mulai 1 Januari 2026, untuk periode 2026–2027. Serah terima resmi keketuaan akan dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada April 2026.

D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang yang terdiri dari Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Türkiye.

Organisasi ini mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia, memiliki total Produk Domestik Bruto kolektif sekitar 5,1 triliun dolar AS, serta mencatat perdagangan intra-D-8 sebesar kurang lebih 157 miliar dolar AS.

Dengan komposisi geografis yang luas mencakup Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika, D-8 menempati posisi yang semakin strategis sebagai blok ekonomi penyeimbang dan motor penggerak kerja sama ekonomi Selatan–Selatan.

JAKARTA - Indonesia resmi meluncurkan D-8 Halal Expo Indonesia 2026, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (14/1). Expo yang akan berlangsung di Senayan Tennis Indoor, Jakarta, pada April 2026 ini merupakan sebagai side event resmi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT D-8 2026 .

Sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong ekonomi halal sebagai agenda kerja sama konkret antarnegara berkembang. Peluncuran ini dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, KNEKS, dunia usaha, serta pemangku kepentingan ekonomi halal nasional dan internasional.

Ekonomi Halal Global Akan Mencapai USD7,7 Triliun Pada 2025



Momentum ini menegaskan transformasi Halal Expo Indonesia dari pameran nasional menjadi platform kolaborasi halal berskala internasional di bawah kerangka kerja sama Developing-8 (D-8). Kegiatan menjadi platform strategis yang menghubungkan bisnis, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya sekaligus memperkuat perdagangan dan integrasi intra-D-8 di sektor Ekonomi Halal.

Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis, Ary Aprianto yang hadir mewakili Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Tri Tharyat, dalam sambutannya menegaskan bahwa Expo ini bukan sekedar pameran dagang, tetapi juga katalis untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan titik awal kolaborasi strategis yang dapat mengangkat kesejahteraan pelaku usaha, memperkuat posisi D8 di peta ekonomi halal dunia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi halal.

Dari sisi pengembangan ekosistem syariah nasional, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS, Putu Rahwidiyasa, menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan expo ini.

“Dalam KTT D8 Mesir, Presiden yang juga Ketua KNEKS menyampaikan pentingnya menciptakan rantai nilai halal melalui penguatan jaringan ekonomi halal D-8. Expo ini menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memfasilitasi pelaku usaha Indonesia membangun jaringan Ekonomi Halal Global, sekaligus menarik investasi langsung ke dalam negeri dan memperkuat rantai nilai halal terintegrasi,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari dunia usaha, Ketua Komite Tetap ICCD dan D8 KADIN, Mohamad Bawazeer menilai D-8 Halal Expo Indonesia 2026 sebagai peluang strategis bagi pengusaha nasional dan regional.

“Bagi pengusaha Indonesia, ini adalah pintu gerbang menuju pasar D-8 yang luas. Bagi pengusaha negara anggota D-8 lainnya, ini adalah kesempatan untuk bermitra dengan Indonesia untuk menyediakan kebutuhun produk halal dunia. Kita wujudkan kolaborasi nyata dari business to business untuk kemajuan bersama,” tegasnya.

Navigasi Ekonomi 2026: Halal Sebagai Jangkar Stabilitas

Memasuki tahun 2026, dunia usaha menghadapi tantangan fragmentasi perdagangan global, dinamika geopolitik, serta gangguan rantai pasok energi dan pangan. Di sisi lain, Ekonomi halal kini berkembang menjadi kekuatan strategis global—bukan hanya merepresentasikan nilai keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi, perdagangan internasional, dan pembangunan berkelanjutan sehingga dinilai mampu menjadi pengungkit pertumbuhan inklusif bagi negara-negara anggota D-8.

Dalam konteks tersebut, D-8 Halal Expo Indonesia 2026 diproyeksikan menjadi solusi diversifikasi pasar dan penguatan kerja sama ekonomi antar anggota D-8 yang memiliki pasar gabungan lebih dari 1,2 miliar jiwa.

Expo ini akan melibatkan pelaku dari berbagai sektor strategis, termasuk industri pangan halal, kosmetik, farmasi, jasa manufaktur, teknologi digital, logistik, keuangan syariah, hingga pariwisata ramah Muslim. Kehadiran paviliun negara dan lembaga perdagangan internasional menjadikan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 sebagai hub strategis dialog ekonomi halal global.

CEO SkyConnection, Aryo Wibisono mengatakan, penyelenggaraan expo dirancang fokus pada output bisnis yang terukur. “Kami merancang D-8 Halal Expo Indonesia 2026 dengan pendekatan ekosistem end-to-end. Fokus utama kami adalah business matching yang ketat dan terkurasi, agar setiap pertemuan menghasilkan kesepakatan bisnis konkret yang berdampak nyata bagi stabilitas ekonomi negara-negara anggota,” ujarnya.

Daftar 10 Negara SGIE Teratas, Indonesia Masuk Lima Besar



Berbeda dengan pameran halal pada umumnya, D-8 Halal Expo Indonesia 2026 memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain skala internasional D-8 yang mempertemukan pelaku usaha, buyer, investor, dan regulator dari negara anggota serta mitra global.

Kehadiran buyers terkurasi untuk memastikan pertemuan bisnis yang relevan dan berpotensi menghasilkan transaksi nyata. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan KNEKS, guna memperkuat sinergi kebijakan dan akses pasar.

Pendekatan halal end-to-end, yang mencerminkan kesiapan ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Menyelaraskan agenda nasional D-8 menjadi agenda kolektif melalui berbagai forum bisnis dan seminar ekonomi halal. Target capaian terukur melalui Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), serta potensi nilai perdagangan dan investasi.

Melalui D-8 Halal Expo Indonesia 2026, Indonesia menegaskan posisinya sebagai penghubung strategis ekonomi halal global untuk mewujudkan visi Keketuaan Indonesia D-8: Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Turki pada 8–10 Januari 2026 untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Sejumlah isu, mulai dari kerja sama ekonomi, keamanan hingga situasi di Gaza menjadi agenda yang dibawa RI.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Menlu Sugiono akan bertolak ke Ankara pada Kamis malam (8/1/2026) waktu Indonesia untuk menghadiri pertemuan perdana 2+2 Indonesia - Turki yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara.

“Pertemuan 2+2 Indonesia–Turki akan dilaksanakan pada 9 Januari dan merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara,” ujar Yvonne dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Selain agenda di Ankara, Menlu Sugiono bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada 10 Januari 2026.

Yvonne menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono akan menyampaikan undangan resmi dari Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (KTT D-8) yang direncanakan berlangsung pada April 2026.

Dia menuturkan, forum 2+2 tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan High Level Strategic Cooperation Council (HLSC) antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang digelar di Bogor pada Februari tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Turki akan membahas penguatan kerja sama strategis bilateral yang mencakup sektor keamanan, perdagangan, ekonomi, pembangunan, serta energi. Isu kerja sama pertahanan dan industri pertahanan juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

Dia melanjutkan pembahasan antara kedua pihak juga akan mencakup isu-isu regional dan global, termasuk dinamika di Timur Tengah, Eropa, Asia Tenggara, serta kawasan Pasifik.

Yvonne juga memastikan situasi Palestina dan Gaza akan menjadi salah satu topik penting dalam agenda pembicaraan. Yvonne menambahkan, Indonesia dan Turki juga akan membahas perkembangan kerja sama multilateral di berbagai forum internasional, seperti G20, Asean, dan BRICS.

“Kedua negara juga akan bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama multilateral dan kontribusi bersama dalam menjaga stabilitas kawasan dan global,” kata Yvonne.

Yvonne melanjutkan, Indonesia selama ini hanya memiliki mekanisme dialog 2+2 di tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan dengan sejumlah negara terbatas, yakni Australia, Jepang, China, dan Prancis.

Turki menjadi negara terbaru yang menjalin format dialog strategis tersebut dengan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menandai peningkatan kedalaman hubungan strategis Indonesia dengan Turki.