JALUR GAZA - Hamas mengutuk Otoritas Palestina atas penangkapan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Hamas menuduh Otoritas Palestina menekan perlawanan dan menganiaya rakyatnya.

“Kami memperingatkan bahaya praktik-praktik yang salah dan pendekatan yang tidak patriotik yang dilakukan oleh Otoritas Palestina dan kelanjutan koordinasi keamanan mereka, mengingat eskalasi perang genosida yang dilancarkan pendudukan dan milisi pemukimnya terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” tegas pernyataan Hamas.

Mereka menambahkan, penangkapan anggota perlawanan oleh Israel setelah mereka dibebaskan dari penjara Otoritas Palestina adalah “kejahatan nasional”.

“Satu tikaman beracun di punggung rakyat Palestina dan perlawanan mereka pada saat rakyat kami menghadapi perang pemusnahan dan pengusiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” tegas kelompok itu.

Mereka menyerukan kepada Otoritas Palestina menghentikan penuntutan, membebaskan semua tahanan politik, dan mengakhiri “sandiwara yang disebut koordinasi keamanan” dengan Israel.

TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan serangkaian langkah yang menargetkan Otoritas Palestina. Ancaman itu muncul setelah mengungkapkan bahwa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diduga telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan internasional rahasia terhadap dirinya.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa (19/5/2026), Smotrich menggambarkan langkah tersebut sebagai "deklarasi perang" dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai upaya Otoritas Palestina untuk menuntut pejabat Israel melalui lembaga hukum internasional.

Smotrich mengatakan permintaan yang diduga tersebut menyusul surat perintah penangkapan sebelumnya yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.

Menolak legitimasi proses ICC, Smotrich menuduh Otoritas Palestina berada di balik kampanye hukum terhadap para pemimpin Israel, dengan menyatakan, "Tangannya adalah tangan pengadilan Den Haag, tetapi suaranya adalah suara Otoritas Palestina."

Sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai tindakan pembalasan, Smotrich mengumumkan ia akan segera menandatangani perintah untuk mengevakuasi desa Badui Khan al-Ahmar di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut laporan media Israel, Smotrich mengatakan tindakan ekonomi dan administratif tambahan yang menargetkan Otoritas Palestina akan menyusul, menggunakan kekuasaan yang terkait dengan wewenangnya atas aspek-aspek administrasi sipil di Tepi Barat.

Khan al-Ahmar telah lama menjadi pusat kontroversi internasional, dengan kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing memperingatkan penghancuran dan pemindahan paksa penduduknya akan melanggar hukum internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan saat bertemu dengan utusan Amerika Serikat (AS), bahwa otoritas Palestina tak akan menjadi bagian pemerintahan Gaza.

Dengan cara apapun, kata Netanyahu, otoritas Palestina tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru tersebut.

Pernyataan Netanyahu ini dikatakan dalam pertemuannya dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff di Yerusalem, Selasa (3/2/2026) waktu setempat.

“Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam administrasi Jalur Gaza dalam bentuk apa pun,” bunyi pernyataan resmi kantor Netanyahu, dikutip dari Arab News, Kamis (5/2/2026).

Diketahui saat ini, peran Otoritas Palestina (PA) pasca-perang di Gaza masih belum jelas meski rencana gencatan senjata Gaza yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump sudah berjalan.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang bersifat teknokratis dibentuk untuk menangani urusan sehari-hari hingga PA menyelesaikan program reformasi.

Adapun pertemuan Netanyahu dengan utusan AS ini adalah yang kedua kali dalam waktu kurang dari dua minggu.

Pada pertemuan tersebut, Netanyahu juga menekankan "mengulangi tuntutan tanpa kompromi untuk pelucutan senjata Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza, dan pemenuhan tujuan perang sebelum rekonstruksi Jalur Gaza".

Israel bersikeras bahwa baik Hamas maupun PA tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Gaza pasca-perang.

Pada Senin, kantor Netanyahu menyesalkan bahwa logo NCAG berisi simbol PA, yang menunjukkan adanya hubungan antara keduanya.

“Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina; Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran dalam administrasi Gaza,” kata pernyataan resmi Netanyahu.

NCAG menjawab dalam sebuah unggahan di X pada hari Selasa dengan mengatakan bahwa mereka telah menguji berbagai konsep visual dan bahwa desain logo dapat berkembang.

Pihak NCAG kemudian menambahkan bahwa fokus mereka “adalah bantuan kemanusiaan, administrasi sipil, pemulihan, dan masa depan yang layak huni bagi Gaza”.

TEL AVIV - Israel menolak logo baru yang diadopsi badan teknokrat Palestina yang akan mengawasi urusan Gaza, dengan alasan kemiripannya dengan logo Otoritas Palestina (PA). Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa logo yang disajikan kepada Israel "sama sekali berbeda dari yang diterbitkan malam ini".

"Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina, dan PA tidak akan menjadi mitra dalam administrasi Gaza," ungkap kantor tersebut dalam pernyataan.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) adalah badan beranggotakan 15 teknokrat Palestina, yang dibentuk bulan lalu oleh apa yang disebut "Dewan Perdamaian" pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk menggantikan Hamas di Jalur Gaza yang dilanda perang.

Pada hari Senin, NCAG mengubah logonya di halaman media sosialnya untuk menampilkan elang emas yang membawa bendera Palestina di tengahnya, yang sangat mirip dengan lambang PA.

Satu-satunya perbedaan antara kedua desain tersebut adalah teks Arab di bagian bawah, dengan logo NCAG yang memuat akronim komite tersebut, bukan kata "Palestina".

Sebelumnya, logo komite tersebut menggambarkan seekor burung yang dibentuk dari warna-warna bendera Palestina.

Israel telah berulang kali menyatakan mereka tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina (PA) untuk memainkan peran apa pun dalam masa depan Gaza.

NCAG, yang dipimpin mantan wakil menteri PA Ali Shaath, mencakup tokoh-tokoh dari Gaza yang tidak berafiliasi dengan faksi politik Palestina mana pun.

Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2006, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menyelesaikan semua persiapan untuk menyerahkan wewenang kepada NCAG.

Anggota komite baru, yang telah mengadakan pertemuan di Mesir dalam beberapa minggu terakhir, diperkirakan akan memasuki Gaza dalam beberapa hari mendatang melalui penyeberangan Rafah untuk mengambil alih tanggung jawab pengelolaan urusan wilayah tersebut.

Komite Baru

Secara resmi diumumkan pada 15 Januari, komite tersebut akan diawasi mantan koordinator perdamaian Timur Tengah PBB asal Bulgaria, Nickolay Mladenov.

Mladenov akan menjabat sebagai perwakilan tinggi dari "Dewan Perdamaian", yang bertugas mengawasi pelaksanaan fase kedua gencatan senjata Gaza.

Anggota NCAG lainnya termasuk Omar Shamali, yang akan mengawasi komunikasi; Abdul Karim Ashour, mengawasi pertanian; Aed Yaghi, bertanggung jawab atas kesehatan; dan Aed Abu Ramadan, untuk industri dan ekonomi.

Jabr al-Daour akan mengawasi pendidikan, Bashir al-Rayes akan menangani keuangan, Ali Barhoum akan mengawasi air dan kotamadya, Hanaa Tarzi akan bertanggung jawab atas bantuan dan solidaritas, dan Adnan Salem Abu Warda akan mengawasi peradilan.

Rami Tawfiq Helles akan menangani wakaf dan urusan keagamaan, Osama Hassan al-Saadawi akan mengawasi perumahan dan pekerjaan umum, dan Samira Helles akan menangani energi dan transportasi.

Sementara itu, Sami Nasman, seorang pensiunan perwira keamanan senior Otoritas Palestina dan kritikus Hamas sejak lama, akan menjadi menteri keamanan.

Pada tahun 2015, pengadilan Gaza menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Nasman, secara in absentia, karena menghasut "kekacauan" dan diduga mengatur upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas, seperti yang dilaporkan Asharq al-Awsat.

RAFAH - Saluran Kan berbahasa Ibrani Israel melaporkan pada Rabu malam (24/12/2025) bahwa negara-negara mediator dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan agar Otoritas Palestina (PA), bekerja sama dengan tim Uni Eropa, mengelola penyeberangan Rafah setelah dibuka kembali.

Menurut saluran tersebut, kesepakatan yang disepakati menyatakan Dinas Intelijen Umum Palestina, yang dipimpin Majed Faraj, akan melaksanakan tugas tersebut bersama dengan personel Eropa.

Personel Eropa diharapkan mengenakan seragam resmi atau pakaian sipil untuk menyembunyikan identitas mereka.

Sepanjang perang, kepemimpinan politik Israel telah bersikeras, dan terus bersikeras, bahwa Otoritas Palestina tidak akan menjadi bagian dari "hari setelah perang" di Jalur Gaza.

Kedua pihak juga sepakat penyeberangan hanya akan dibuka kembali ketika memungkinkan untuk dioperasikan di kedua arah.

Penyeberangan tidak akan dibuka secara bertahap hanya satu arah, dari Gaza ke Mesir, seperti yang diminta Israel.

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyatakan resolusi yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Gaza merupakan "langkah pertama" menuju perdamaian.

Berbicara di Manila, Varsen Aghabekian Shahin menyambut baik adopsi proposal rancangan Amerika Serikat (AS) oleh Dewan Keamanan PBB, yang mendukung rencana pascaperang Presiden Donald Trump untuk wilayah kantong tersebut.

"Resolusi PBB adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju perdamaian. Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum gencatan senjata," ungkap kantor berita Reuters mengutip Shahin.

Komentarnya menyusul pujian Otoritas Palestina atas pengesahan resolusi AS tersebut.

Shahin mencatat rencana Trump belum merinci isu-isu seperti jalur menuju negara Palestina, tetapi mengisyaratkan hal tersebut akan dibahas lebih rinci nanti.

"Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini," ujar Shahin.

Sementara itu, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya berharap dapat menerima semua tawanan yang tersisa "tanpa penundaan", seraya menambahkan rencana Trump untuk Gaza akan mengarah pada normalisasi lebih lanjut dengan Israel dan perluasan Perjanjian Abraham.

Hamas tidak terlalu senang dengan isi resolusi Dewan Keamanan PBB itu karena dianggap tidak mewakili keinginan rakyat Palestina.

Selain itu, Hamas telah menyatakan akan mengembalikan beberapa jenazah terakhir, tetapi proses pemulangannya sulit karena tingkat kerusakan yang terjadi di Gaza dan serangan Israel yang terus berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merespons positif pengesahan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) Vahd Nabyl Mulachela menuturkan bahwa resolusi itu juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.

“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," jelas Nabil dalam pernyataan resminya, Selasa (18/11/2025).

Nabil menuturkan, Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati

"Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan," jelas Nabil.

Dia melanjutkan, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober 2025—yang kerap dilanggar Israel dengan sejumlah serangan ke wilayah Palestina.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

RIYADH - Arab Saudi berencana mengambil peran utama di Gaza pascaperang dengan membantu melucuti senjata dan meminggirkan Hamas serta memberikan dukungan finansial dan logistik kepada Otoritas Palestina (PA). Langkah itu terungkap dalam laporan internal Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dilihat Middle East Eye.

Kerajaan tersebut bermaksud "mendukung pengerahan misi penjaga perdamaian internasional di Gaza", menurut laporan tersebut.

Arab Saudi telah diusulkan sebagai negara yang dapat berkontribusi pada pasukan semacam itu, bersama negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya.

Dokumen tersebut menyatakan hal ini "bertujuan menyajikan visi kerajaan dalam meningkatkan stabilitas di Jalur Gaza dan wilayah Palestina."

Hal ini akan dilakukan, menurut laporan tersebut, "dengan meminggirkan peran Hamas dalam pemerintahan" dan mereformasi PA "dengan cara yang melayani aspirasi rakyat Palestina untuk negara merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."

Arab Saudi menyatakan Hamas memiliki "dampak yang menghambat upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan" sehingga harus dikesampingkan.

Hal ini dapat dilakukan, menurut dokumen tersebut, melalui pelucutan senjata "progresif" "melalui perjanjian internasional dan regional yang menjamin netralitas."

Menyerahkan pemerintahan secara bertahap kepada Otoritas Palestina juga akan membantu mengurangi peran Hamas di Gaza, menurut laporan tersebut, yang menyarankan "menghubungkan upaya-upaya ini dengan solusi dua negara."

Dokumen tersebut menyatakan hal ini akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Mesir, Yordania, dan Otoritas Palestina, mengutip instruksi dari Manal binti Hassan Radwan, pejabat Kementerian Luar Negeri yang semakin berpengaruh.

Otoritas Palestina tidak memiliki kehadiran di Gaza sejak 2007, ketika ketegangan atas kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif memicu bentrokan antara gerakan tersebut dan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina.

Menurut dokumen tersebut, Arab Saudi mengupayakan reformasi kelembagaan Otoritas Palestina untuk memerangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan representasi yang lebih baik dari semua faksi Palestina.

“Mereformasi Otoritas merupakan pilar fundamental untuk mencapai persatuan nasional dan memastikan pemerintahan yang efektif dan transparan,” ungkap laporan tersebut.

Dokumen tersebut menyatakan Arab Saudi akan memberikan dukungan finansial dan teknis untuk membantu Otoritas Palestina menyediakan layanan-layanan penting bagi rakyat Palestina.

Namun, tidak disebutkan berapa banyak dana yang akan disumbangkannya.

Laporan tersebut juga menyerukan dialog nasional Palestina “untuk mengintegrasikan faksi-faksi di bawah naungan Otoritas Palestina, sehingga meningkatkan kohesi nasional.”

Disebutkan, kerajaan akan menyelenggarakan “lokakarya dan konferensi regional” untuk mendukung dialog tersebut.

Tidak disebutkan apakah Hamas akan diikutsertakan. Israel sama sekali tidak disebutkan di seluruh dokumen.

Dorongan Diplomatik

Laporan tersebut tertanggal 29 September, sehari setelah Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan tindakan internasional segera untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.

Selama musim panas, Arab Saudi dan Prancis mendorong penyelesaian di Gaza yang akan mengakhiri genosida, yang telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina, menempatkan pasukan keamanan internasional di wilayah kantong tersebut, dan membangun dialog Israel-Palestina.

Meskipun pada akhirnya Presiden AS Donald Trump memaksakan kesepakatan gencatan senjatanya sendiri pada awal Oktober, dengan bantuan beberapa negara Timur Tengah, banyak elemen dari proposal Saudi-Prancis tampaknya telah dimasukkan.

Perjanjian gencatan senjata, yang ditegaskan Trump akan mengakhiri perang di Gaza, diwarnai pertukaran tahanan dan penarikan sebagian pasukan Israel.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hamas diharapkan melucuti senjata, yang menurut para pejabat gerakan tersebut hanya akan terjadi ketika pendudukan Israel berakhir dan berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Trump bertemu dengan para pemimpin beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September untuk membahas negosiasi gencatan senjata.

Menurut sumber keamanan senior Mesir, Trump meminta semua negara yang hadir - Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir - untuk menyumbangkan pasukan bagi pasukan penjaga perdamaian internasional.

Setelah gencatan senjata dimulai, Trump mengumpulkan para pemimpin dunia di Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk pertemuan puncak yang membahas masa depan Gaza.

Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, dan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tampak absen.

Sumber-sumber Mesir, Saudi, dan Emirat mengatakan kepada MEE bahwa ketidakhadiran mereka mencerminkan rasa kesal karena mereka tidak memainkan peran penting dalam perjanjian tersebut sebagaimana yang mereka inginkan.

Sebagai negara terkaya di kawasan itu, Arab Saudi dan UEA diperkirakan akan menanggung sebagian besar bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

GAZA - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa mengatakan pemerintahnya, bekerja sama dengan para ahli Arab dan internasional, telah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi tiga tahap untuk Gaza, yang diperkirakan menelan biaya USD67 miliar (Rp1.111 triliun) dan berlangsung selama lima tahun.

Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah menjelang pertemuan khusus mengenai rencana pemulihan tersebut, Mustafa mengatakan inisiatif tersebut bertujuan membangun kembali Jalur Gaza yang dilanda perang setelah hampir dua tahun serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah tersebut.

Para diplomat dan perwakilan lembaga internasional menghadiri acara tersebut.

Mustafa menguraikan bahwa tahap pertama, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur yang mendesak, akan berlangsung selama enam bulan dengan biaya USD3,5 miliar.

Tahap kedua, yang berlangsung selama tiga tahun, akan membutuhkan USD30 miliar, sementara tahap terakhir akan berfokus pada penyelesaian rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang.

Ia mengatakan pembicaraan dengan mitra internasional sedang berlangsung untuk mengamankan sumber daya bagi pelaksanaan rencana tersebut, seraya menambahkan konferensi rekonstruksi besar akan diadakan di Mesir satu bulan setelah berakhirnya perang.

Perdana Menteri menekankan Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Gaza, membuka perlintasan perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.

Tata Kelola Gaza

Menolak persyaratan eksternal terkait tata kelola di Gaza, Mustafa mengatakan, "Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun" atas tata kelola Gaza.

Ia menekankan Otoritas Palestina (PA) telah memerintah Tepi Barat di bawah pendudukan Israel dan bermaksud memperluas kewenangannya atas Gaza setelah kondisi memungkinkan.

"Tidak akan ada perselisihan internal Palestina mengenai masalah ini," ujar Mustafa.

Namun, Israel menentang peran apa pun bagi Otoritas Palestina atau Hamas dalam memerintah Gaza setelah perang.

Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa PA memandang Gaza sebagai bagian dari negara Palestina dan bekerja "siang dan malam" untuk memulihkan tata kelola atas wilayah tersebut.

Negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari, dengan Hamas menuntut diakhirinya perang sepenuhnya, penarikan penuh Israel, dan retensi persenjataannya.

Perjanjian gencatan senjata Gaza dicapai antara Israel dan Hamas pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di daerah kantong tersebut, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuatnya sebagian besar tidak layak huni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel menyatakan pada Kamis (16/10/2025) bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir untuk memungkinkan pergerakan warga Palestina masuk dan keluar wilayah itu. Namun, belum ada tanggal pasti diumumkan karena Tel Aviv dan Hamas saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tersebut.

Dilansir Reuters, perselisihan terbaru terkait pengembalian jenazah sandera Israel yang masih ditahan Hamas mengancam menggagalkan kesepakatan gencatan senjata tersebut. Selain itu, isu-isu lain seperti pelucutan senjata kelompok militan dan tata kelola Gaza pascaperang juga belum terselesaikan.

Juru bicara pemerintah Israel Shosh Bedrosian mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut dan telah memenuhi seluruh kewajibannya. "Kami menuntut Hamas untuk mengembalikan jenazah 19 sandera yang belum diserahkan," ujarnya.

Hamas sejauh ini telah menyerahkan 10 jenazah, namun Israel menyatakan satu di antaranya bukan merupakan sandera. Sementara itu, pihak Hamas bersikeras bahwa mereka telah menyerahkan semua jenazah yang bisa ditemukan.

Sayap bersenjata Hamas mengatakan penyerahan jenazah tambahan akan memerlukan alat berat dan perlengkapan penggalian, mengingat banyak area Gaza kini telah berubah menjadi reruntuhan akibat perang dan blokade Israel yang membatasi masuknya peralatan semacam itu.

Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang sejak Jumat lalu dalam berbagai penembakan.

"Negara penjajah bekerja siang dan malam untuk merusak kesepakatan melalui pelanggaran di lapangan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa daftar pelanggaran telah diserahkan kepada para mediator.

Militer Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu, namun sebelumnya menyatakan bahwa beberapa warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi pasukan Israel selama gencatan senjata, sehingga tentara "melepaskan tembakan untuk menghilangkan ancaman."

Pada Kamis malam, otoritas kesehatan setempat melaporkan serangan udara Israel di Khan Younis, Gaza selatan, yang menewaskan dua orang. Militer Israel mengatakan pasukannya menembak sejumlah individu yang muncul dari lubang terowongan dan mendekati posisi pasukan, menyebut mereka sebagai ancaman langsung.

Israel menyebut langkah berikutnya dalam rencana 20 poin yang disusun pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penyerahan kendali atas Gaza, tuntutan yang sejauh ini ditolak kelompok tersebut.

Sebaliknya, Hamas justru melakukan pengetatan keamanan di wilayah perkotaan yang telah ditinggalkan pasukan Israel, dengan menegaskan kekuasaannya melalui eksekusi publik dan bentrokan dengan klan bersenjata lokal.

Pada awal pekan ini, 20 sandera yang masih hidup telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan ribuan tahanan Palestina di Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut Israel juga telah menyerahkan 30 jenazah warga Palestina pada Kamis, sehingga total jenazah yang diterima sejak Senin lalu mencapai 120 orang.

Sementara itu, elemen jangka panjang dari rencana Trump, termasuk pembentukan pasukan internasional penstabil di wilayah padat penduduk itu serta langkah menuju pembentukan negara Palestina, masih belum mencapai kesepakatan.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan pada Kamis bahwa Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat akan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengatasi tantangan keamanan, logistik, finansial, dan tata kelola di Gaza.

Ia menambahkan bahwa konferensi mendatang di Mesir mengenai rekonstruksi Gaza perlu memperjelas mekanisme pengelolaan dana donor, termasuk siapa yang akan menerimanya dan bagaimana dana itu akan disalurkan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi tiga tahap untuk Gaza, yang diperkirakan menelan biaya $67 miliar dan berlangsung selama lima tahun.

Rencana pembangunan itu bekerja sama dengan para ahli Arab dan internasional.

Mustafa mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk membangun kembali Jalur Gaza yang dilanda perang setelah hampir dua tahun serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah tersebut.

Para diplomat dan perwakilan lembaga internasional menghadiri acara tersebut.

Mustafa menguraikan bahwa tahap pertama, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur yang mendesak, akan berlangsung selama enam bulan dengan biaya $3,5 miliar.

Tahap kedua, yang berlangsung selama tiga tahun, akan membutuhkan dana sebesar $30 miliar, sementara tahap terakhir akan berfokus pada penyelesaian rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang.

Ia mengatakan pembicaraan dengan mitra internasional sedang berlangsung untuk mengamankan sumber daya bagi pelaksanaan rencana tersebut, seraya menambahkan bahwa konferensi rekonstruksi besar akan diadakan di Mesir satu bulan setelah berakhirnya perang.

Perdana Menteri menekankan bahwa Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Gaza, membuka penyeberangan perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.

Menolak persyaratan eksternal terkait tata kelola di Gaza, Mustafa mengatakan: "Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun" atas pemerintahan Gaza.

Ia menekankan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah memerintah Tepi Barat di bawah pendudukan Israel dan bermaksud untuk memperluas otoritasnya atas Gaza setelah kondisi memungkinkan.

"Tidak akan ada perselisihan internal Palestina dalam hal ini," kata Mustafa.

Namun, Israel menentang peran Otoritas Palestina atau Hamas dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa Otoritas Palestina memandang Gaza sebagai bagian dari negara Palestina dan bekerja "siang dan malam" untuk memulihkan pemerintahan atas wilayah tersebut.

Negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari, dengan Hamas menuntut diakhirinya perang sepenuhnya, penarikan penuh Israel, dan penahanan persenjataannya.

Perjanjian gencatan senjata Gaza dicapai antara Israel dan Hamas pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di daerah kantong tersebut, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuatnya sebagian besar tidak layak huni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa masalah Palestina belum terselesaikan. Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang meski dinilai sebagai "hal terbaik di meja perundingan saat ini" oleh Rusia, namun dianggap belum sepenuhnya menuntaskan konflik.

Lavrov menekankan bahwa meskipun Rusia berulang kali menilai rencana damai Trump sebagai opsi terbaik yang ada saat ini, namun rencana tersebut sebagian besar hanya fokus pada situasi di Gaza dan hanya membahas kedaulatan Palestina dalam istilah yang sangat umum.

Ia juga mencatat bahwa Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara sepuluh negara yang secara terang-terangan menolak solusi dua negara dalam pertemuan Majelis Umum PBB bulan lalu. Negara lain yang menolak termasuk Tonga, Palau, Nauru, dan Mikronesia.

"Penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina, memerlukan pembentukan negara Palestina yang tunggal, utuh secara teritorial dalam batas-batas tahun 1967 sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Moskow tetap berkomitmen pada solusi dua negara untuk krisis tersebut," tambahnya.

Rencana Trump memang mengakui penentuan nasib sendiri dan kenegaraan sebagai "aspirasi" rakyat Palestina, tetapi menyatakan bahwa "kondisi (untuk itu) mungkin baru akan terpenuhi... sementara pembangunan kembali Gaza maju dan ketika program reformasi PA (Otoritas Palestina) dilaksanakan dengan sungguh-sungguh."

Dalam perkembangan terkait, Hamas dilaporkan telah membebaskan 20 sandera yang tersisa yang mereka tawan selama serangan ke Israel dua tahun lalu. Sebagai imbalannya, Yerusalem Barat telah mulai membebaskan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari peta jalan 20 poin Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Presiden AS telah tiba di Israel untuk acara tersebut. Berbicara di hadapan badan legislatif nasional negara itu, Knesset, Trump mengatakan pertukaran sandera dan tahanan ini menandai dimulainya "era keemasan Timur Tengah."

Berbicara kepada media berbahasa Arab pada hari Senin, Lavrov menegaskan kembali pandangan Rusia tentang rencana Trump, namun ia menekankan pentingnya "menghentikan pertumpahan darah sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius" di Gaza.

Israel melancarkan operasi militer di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023, di mana 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera. Tanggapan Israel ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan melukai hampir 170.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Skala respons Israel ini telah memicu dukungan yang besar, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina. Bahkan, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Australia telah mengambil langkah mengakui Palestina sebagai negara.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]