Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.

Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.

Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.

Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.

"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.

Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana nantinya hanya anak-anak tertentu saja yang menerima MBG.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari. Tujuannya adalah agar penerima manfaat MBG tepat sasaran dan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya kepada awak media usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian lainnya terkait pelaksanaan intervensi gizi.

Berdasarkan pertimbangan teknis Kementerian Kesehatan, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena periode tersebut merupakan fase krusial untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, intervensi gizi tetap perlu diberikan hingga anak berusia 2 tahun dan dilanjutkan pada tahap usia berikutnya. Menurutnya, bentuk intervensi tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak.

"Namun, tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya Juli sampai akhir 2026, kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," jelasnya.

Dia memahami bahwa ada kemungkinan ditutupnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun tidak menutup kemungkinan opsi penyatuan SPPG di beberapa tempat.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan pembenahan terhadap kualitas dapur dan standar operasional. Hal itu dinilai penting karena kualitas makanan yang dihasilkan tidak akan optimal apabila fasilitas dan alur kerja dapur tidak memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik.

Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan standar dapur akan menjadi bagian dari dampak penyesuaian program yang sedang dilakukan.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, jika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainyalah. Itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing," ujarnya.