Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.

Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.

Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.

Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.

"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.

Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN.

Perkenalan Agustina disampaikan setelah jajaran BGN rapat bersama Komisi IX DPR RI membahas postur anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyampaikan keputusan ini setelah Komisi IX DPR RI memberikan saran penunjukan Jubir BGN.

"Teman-teman semua, dengar enggak suara saya? Jadi, tadi dari DPR menyarankan harus ada jubir. Jubir pimpinan kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari," katanya di depan ruangan Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Setelahnya Nanik langsung beranjak dari awak media. Kemudian, Agustina memberikan penjelasan mengenai evaluasi tata kelola program MBG.

Dia menyampaikan sampai saya ini pihaknya masih terus fokus melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah menyeleksi penerima manfaat MBG.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," katanya.

Langkah ini diambil sebagai upaya menekan anggaran program MBG. Dia menyebut telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan gizi bagi anak-anak yang membutuhkan program MBG.

Misalnya, kata dia, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena pada periode tersebut perkembangan volume otak anak berlangsung secara optimal.

Setelah itu, intervensi gizi tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan berlanjut pada tahap usia berikutnya, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan gizi anak secara berkelanjutan. Meskipun bukan berlatar belakang ahli gizi, dia mengatakan terus melakukan komunikasi dengan pakar atau ahli gizi.

"Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," katanya.