Bisnis.com, JAKARTA — PT Dairi Prima Mineral turut melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal pengajuan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbaru.

Deputy External Relation Manager Dairi Prima Mineral, Baiq Idayani menyebut bahwa industri pertambangan nasional masih menjadi andalan penghasil devisa negara, terlebih kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penghiliran.

Itu sebabnya, sejumlah perusahaan tambang melakukan langkah agresif dalam pemenuhan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Dairi Prima Mineral.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pengajuan Amdal terbaru, DPM melakukan beberapa pembaruan yaitu pemetaan ulang dengan teknologi modern (drone, satelit, GIS, LiDAR), kajian risiko gempa dan curah hujan lebih mendalam, serta menggunakan metode tambang bawah tanah yang lebih aman.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan pertambangan logam yang mengelola tambang bawah tanah di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara itu juga melakukan konsultasi publik yang lebih luas dan transparan, serta melibatkan ahli independen.

Dia memaparkan, salah satu aspek utama dalam dokumen Amdal Dairi Prima Mineral adalah penerapan metode backfilling (pengisian kembali rongga tambang) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan tailing, yang menggantikan rencana penggunaan Fasilitas Penyimpanan Tailing (Tailings Storage Facility /TSF).

“Metode yang kami pilih ini lebih aman dan sesuai dengan prinsip pertambangan berkelanjutan,” kata Baiq Idayani dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/6/2026).

Baiq menerangkan bahwa proses pengajuan Amdal tersebut telah melalui proses konsultasi publik secara terbuka dan transparan. Proses juga dilakukan secara ketat dalam setiap tahapan oleh KLHK.

Adapun, pemerintah diketahui telah menyetujui Adendum Amdal Dairi Prima Mineral pada 13 Maret 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Nomor 1437 Tahun 2026 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral.

“Persetujuan Amdal PT DPM diperoleh sesuai prosedur yang berlaku. Semua proses dilakukan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

Atas disetujuinya Amdal tersebut, PT DPM kemudian melakukan sosialisasi pada 5—6 Mei 2026, dengan melibatkan sekitar 600 pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Pemkab Dairi. Salah satu agenda adalah menjelaskan mengenai persetujuan Amdal yang diterima PT DPM dan juga rencana ke depan, termasuk apa saja yang akan dikerjakan pada masa konstruksi.

Tak bisa dimungkiri, proses Amdal di Indonesia sangat ketat, mengingat semua proses diawasi pemerintah dan ahli lingkungan. Tahapannya meliputi sosialisasi dan pengumuman ke masyarakat, penyusunan kajian dampak lingkungan, penelitian dampak dan rencana pengelolaan lingkungan, serta uji kelayakan oleh tim resmi pemerintah.

Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha mengatakan bahwa poin yang harus menjadi titik utama dalam pertambangan memang faktor lingkungan dan keselamatan yang tertuang dalam Amdal.

“Semua tergantung Amdal. Dokumen Amdal dan persetujuan teknis basisnya adalah kajian teknis perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menilai, perusahaan-perusahaan besar sudah pasti telah mengikuti beragam ketentuan. “Soal Amdal, perusahaan seperti Dairi Prima Mineral dan perusahaan besar lainnya saya yakin sudah ikuti regulasi,” katanya.

Dia juga menilai perlu dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan Amdal, mengingat wilayah usaha bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurut dia, masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan memberi masukan di setiap tahapan. “Jelas masyarakat harus diberikan penjelasan dan dilibatkan,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Direktur Dehills Institute, Hasyim Arsal menilai bahwa Amdal dapat menjadi instrumen deteksi dini untuk mencegah bencana lingkungan yang masif, seperti pembentukan air asam tambang (acid mine drainage), potensi pencemaran sungai, potensi erosi, dan perlindungan keanekaragaman hayati secara permanen.

Dia menyebut, Amdal mengakomodasi suara warga lingkar tambang melalui konsultasi publik untuk menyusun mitigasi dampak sosial-ekonomi sehingga meminimalkan risiko yang bisa menghentikan operasional perusahaan.

Tak hanya itu, Amdal juga mengikat perusahaan secara hukum untuk melakukan reklamasi dan revegetasi. Dokumen ini memastikan wilayah bekas tambang tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan dipulihkan agar aman bagi ekosistem dan masyarakat.

“Bagi perusahaan tambang yang mengharapkan modal, baik di dalam dan luar negeri, Amdal adalah salah satu penentu untuk mendapatkan investasi baik untuk jangka pendek dan panjang,” katanya.

JAKARTA - Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menyoroti penanganan dugaan aliran dana asing ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons isu yang berpotensi dan rawan mengganggu stabilitas nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forsa Deden Adlan menegaskan aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas dan terukur. Deden mengingatkan agar aparat tidak terkesan pasif dalam menghadapi persoalan menjatuhkan wibawa pemerintahan yang sah saat disampaikan dalam aksi menyampaikan pendapat di Kejagung.

“Penanganan isu ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Jaksa Agung dan Kapolri bersikap menghadapi persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara dan wibawa Presiden Prabowo,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Menurut Deden, dugaan aliran dana asing ke LSM tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada pembentukan opini publik. Deden menilai, derasnya arus informasi di media sosial yang cenderung negatif terhadap pemerintah patut dicermati secara serius.

“Kami melihat ada gelombang opini yang terus dibangun dan masif di ruang publik, khususnya media sosial. Ini harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari pihak luar,” kata dia.

Deden menekankan aparat penegak hukum harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap sumber, alur, serta penggunaan dana asing yang masuk ke berbagai lembaga. Deden juga mendorong agar hasil penelusuran tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Keterbukaan sumber dan penggunaan anggaran menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui dari mana dana itu berasal dan untuk kepentingan apa digunakan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bantuan kemanusiaan dapat dibebaskan dari ketentuan kepabeanan selama ada keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Selama ada keterangan dari BNPB, bisa kita bebaskan. BNPB bilang barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan kalau, bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban bencana di Aceh tertahan di pelabuhan, karena proses administrasi dan pemeriksaan oleh Bea Cukai.

Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pokok hingga pakaian dan perlengkapan lainnya dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Ini diaspora mereka kumpul warga Aceh di sana (Malaysia). Barangnya sudah ada di Port Klang, mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe," kata Tito dalam kesempatan yang sama, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan bantuan yang dikumpulkan warga Aceh di Malaysia itu antara lain minyak goreng sekitar 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir senilai Rp50 juta, air mineral senilai Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, serta Al-Quran senilai Rp1 miliar.

Selain itu, terdapat bantuan pakaian baru sekitar 3.000 karung dengan nilai sekitar Rp166 miliar dan perlengkapan kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.

Menurut Tito, bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), melainkan dari komunitas keluarga diaspora Aceh. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga hubungan baik dengan para donatur selama barang yang dikirim tidak melanggar ketentuan.

"Kami mohon ini menjadi perhatian untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, karena bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga. Sepanjang tidak ada barang terlarang seperti narkoba atau senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," ujarnya.

Tito menjelaskan Bea Cukai meminta persyaratan tambahan sebelum bantuan dapat masuk ke Indonesia. Untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, misalnya, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian.

Selain itu, otoritas kepabeanan juga menyoroti bantuan pakaian baru bernilai besar agar tidak mengganggu produksi dalam negeri. Pemerintah daerah, kata Tito, siap melakukan pengawasan ketat agar bantuan tersebut langsung disalurkan kepada pengungsi dan tidak diperjualbelikan.

Ia menambahkan bantuan beras sempat diusulkan, namun ditolak pemerintah karena Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Ke depan, Tito menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menerima dan menyalurkan bantuan tersebut. BNPB direncanakan menjadi pihak yang menerima sekaligus mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Aceh.

 

TERNATE - Penjualan 90.000 metrik ton ore nikel oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM) dinilai tidak mengandung unsur pelanggaran hukum maupun niat untuk memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum. Seluruh proses penjualan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi awalnya, berdasarkan data yang kami peroleh, kami menduga ada pelanggaran. Namun selama 2025, setelah kami melakukan telaah, penelitian, dan memantau perkembangannya secara detail, ternyata tidak ada pelanggaran, karena penjualan ore tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan aturan,” kata Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim dalam siaran tertulis, Selasa (13/1/2026). 8 Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Masih Jadi Rajanya

Muhlis menjelaskan PT WKM juga secara resmi telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada KATAM Malut, melalui surat pada 12 Mei 2025, dengan Nomor: 065/WKM-JKT/V/2025, Perihal: Klarifikasi Pemberitaan.

“Memang sejak Mei 2025 mereka secara resmi telah mengirimkan surat kepada KATAM, namun kami belum menyikapinya karena masih melakukan pendalaman data, telaah, penelitian, dan memantau perkembangan dugaan kasus secara detail. Hingga kami mengeluarkan pernyaataan pada hari ini,” ujarnya

Muhlis menjelaskan, penting untuk dipahami bahwa surat persetujuan penjualan ore dari Gubernur Maluku Utara telah diterbitkan sejak 2018. Namun, PT WKM baru melakukan penjualan pada 2021.

Hal itu, lanjutnya, justru menunjukkan bahwa perusahaan tidak gegabah. Mereka menunggu seluruh administrasi dan persyaratan perizinan benar-benar lengkap.

“Kalau disebut ada niat memperkaya diri atau korporasi, itu tidak logis. Surat persetujuan gubernur keluar tahun 2018, tetapi PT WKM baru menjual ore tersebut pada 2021, setelah semua administrasi perusahaan dinyatakan lengkap,” jelasnya.

Muhlis mengungkapkan, sebelum penjualan dilakukan, PT WKM telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Maluku Utara melalui surat Nomor: 040/D.WKM/JKT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018. Permohonan itu didasarkan pada sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, menerbitkan Surat Nomor: 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Penjualan Ore PT WKM.

“Dalam surat itu ditegaskan bahwa PT WKM adalah pemegang IUP yang sah, dan ore tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ore yang berada dalam wilayah IUP PT WKM,” jelas Muhlis.

Muhlis juga membeberkan berdasarkan data yang diperoleh pihaknya dari Kementerian ESDM, dari penjualan ore tersebut, PT WKM telah menyetor royalti ke negara pada tahun 2021 dengan total sebesar Rp4,5 miliar. Rinciannya, royalty provincial Rp3,741 miliar dan royalti final Rp763,232 juta.

”Sehingga total yang disetor ke kas negara sebesar Rp4,5 miliar. Ini membuktikan bahwa penjualan tersebut bukan ilegal dan negara juga menerima haknya,” tegasnya. Denda Rp6,5 M Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan, Bahlil: Saya Tak Segan Mencabut

KATAM Maluku Utara meminta agar seluruh pihak menilai perkara ini secara objektif, berbasis data dan hukum, bukan asumsi. Muhlis menegaskan, meskipun 90.000 metrik ton bijih nikel itu menjadi objek sengketa, PT WKM tetap menjalankan aktivitasnya berdasarkan IUP yang sah.

Terkait isu jaminan reklamasi (jamrek), Muhlis kembali menegaskan bahwa PT WKM telah melunasi kewajibannya hingga 2027. Untuk periode 2019-2022, perusahaan telah menyetor Rp13,3 miliar, sementara periode 2023-2027 sebesar Rp7,45 miliar.

“Sesuai data yang kami miliki, jaminan reklamasi sudah dibayarkan. Jadi isu jamrek juga tidak lagi relevan untuk dipersoalkan,” tandasnya.

JAKARTA - Sepanjang 2025, Penebar Kebajikan mencatatkan perjalanan aksi kemanusiaa n melalui rangkuman program bertajuk Jejak Kebaikan Penebar Kebajikan di Tahun 2025. Hal ini merefleksikan dampak nyata dari berbagai inisiatif sosial yang dijalankan secara berkelanjutan, baik di dalam negeri maupun di wilayah krisis global seperti Palestina .

Pembina Penebar Kebajikan, Tendi Murti mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan Jejak Kebaikan sepanjang 2025. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, mitra, tim, dan relawan yang telah membersamai Penebar Kebajikan selama satu tahun ini,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (31/12/2025).

Bersatunya Islam Melawan Zionis Pintu Pembuka Kemenangan Muslim, Akankah Segera Terwujud?

Kontribusi kebajikan yang diberikan telah menghadirkan manfaat nyata bagi ribuan penerima manfaat. ”Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin luas dalam membentangkan kebaikan di tahun 2026 bersama Penebar Kebajikan,” ujarnya.

Program Jejak Kebaikan 2025 mencakup beragam bidang strategis, mulai dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat , lingkungan, hingga respons kemanusiaan. Seluruh inisiatif dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan sosial dan krisis kemanusiaan, dengan fokus utama pada kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

Sebagai lembaga sosial kemanusiaan, Penebar Kebajikan menginisiasi dan menjalankan seluruh program dengan dukungan relawan, mitra komunitas, donatur individu, serta kolaborasi lintas sektor. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, program-program tersebut menjangkau 12.850 jiwa penerima manfaat, yang terdiri dari keluarga dhuafa, anak-anak, lansia, penyintas bencana, serta komunitas yang membutuhkan penguatan kapasitas sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan Jejak Kebaikan dilakukan secara konsisten melalui program rutin, respons darurat, serta inisiatif tematik yang disesuaikan dengan momentum strategis. Seperti Ramadan, Iduladha, dan masa tanggap bencana.

Di tingkat nasional, Penebar Kebajikan hadir di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terdampak bencana di Sumatera serta kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Di tingkat global, bantuan kemanusiaan juga disalurkan untuk masyarakat terdampak krisis di Palestina melalui mitra terpercaya.

Penebar Kebajikan menegaskan bahwa aksi kemanusiaan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi harus mendorong pemulihan martabat, kemandirian, dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, setiap program dijalankan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Komitmen PPA Dukung Pemberdayaan Masyarakat melalui UMK Spesial

Tahapan pelaksanaan dimulai dari asesmen lapangan, perencanaan program yang terukur, implementasi langsung, hingga pelaporan dan evaluasi dampak. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi menjadi fondasi utama, guna memastikan setiap amanah kebaikan tersalurkan secara tepat dan bermakna.

Melalui Jejak Kebaikan 2025, Penebar Kebajikan berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara para pemangku kepedulian dan masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus memperkuat ekosistem kolaborasi sosial untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang digulingkan dari kekuasaan pada Agustus 2024, dilaporkan jatuh akibat operasi yang "direncanakan dengan hati-hati" dan didanai oleh kepentingan Barat. Tuduhan eksplosif ini disampaikan oleh mantan Menteri Kabinet dan Kepala Negosiator, Mohibul Hasan Chowdhury, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Russia Today (RT), dikutip Minggu (9/11/2025).

Secara rinci, kerusuhan tahun 2024 di Bangladesh, yang dipicu oleh protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan dan kemudian meluas menjadi kekerasan nasional yang menewaskan lebih dari 700 orang, bukanlah pemberontakan pemuda spontan. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa kerusuhan tersebut adalah operasi "direncanakan dengan hati-hati" yang didukung secara finansial oleh kepentingan Barat.

"Aksi kekacauan itu direncanakan dengan hati-hati dengan uang ini. Dan kemudian kekacauan itu berubah menjadi kerusuhan besar," ujar Chowdhury dalam kutipan wawancaranya.

Chowdhury menuding keluarga Clinton dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AS memiliki peran sentral dalam penggulingan Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama 15 tahun.

"Ada hubungan antara keluarga Clinton, dan rezim interim Yunus ini dari masa lalu yang sangat lama," tuduhnya. "Kegiatan ini telah berlangsung lama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi pendanaan LSM klandestin sedang berlangsung. Mereka bertekad untuk mengganti pemerintahan di Bangladesh."

Ia juga secara khusus menyebutkan keterlibatan USAID dan International Republican Institute (IRI). Diketahui, USAID adalah lembaga resmi Pemerintah AS.

Chowdhury juga mempertanyakan aliran dana bantuan AS, menanyakan ke mana perginya jutaan dolar bantuan USAID, mengklaim bahwa dana tersebut "ditujukan untuk kegiatan perubahan rezim."

"Mereka menjalankan kampanye melawan pemerintah kami selama beberapa waktu, sejak 2018," kata Chowdhury, yang bertugas sebagai menteri di kabinet Hasina selama krisis.

Setelah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, mengambil alih sebagai kepala penasihat pemerintahan sementara, Dhaka mulai menunjukkan pergeseran fokus geopolitik.

Pemerintahan sementara dilaporkan mulai mengalihkan fokus dari New Delhi (India) menuju Islamabad (Pakistan), dalam upaya membangun kembali hubungan yang tegang sejak Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971.

Jutaan warga Bengali tewas dalam perang 1971, dan Bangladesh telah mencari permintaan maaf resmi dari Pakistan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militernya selama konflik tersebut.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]