JAKARTA - Aksi serentak di 20 negara, termasuk di depan kantor World Bank di Jakarta digelar oleh Act for Farmed Animals (AFFA) bersama koalisi Stop Financing Factory Farming (S3F). Mereka mendesak penghentian pendanaan peternakan intensif serta rencana peningkatan pendanaan hingga USD9 miliar (sekitar Rp140 triliun) per tahun pada 2030.

Pendanaan ini akan mempercepat krisis iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta memperburuk penderitaan hewan dan masyarakat adat. Aksi dilakukan dengan menampilkan instalasi hewan ternak yang terdampak.

Elfha Shavira pemimpin kampanye Act for Farmed Animals mengatakan, World Bank tidak menjalankan praktik prinsip keberlanjutan yang melindungi planet Bumi dan makhluk hidup lainnya. Menurutnya, dengan memperluas dan meningkatkan investasi pada industri peternakan intensif, sama saja mendanai percepatan krisis iklim, melanggengkan penderitaan yang kejam pada hewan.

Termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan masyarakat secara global. “Kami berharap World Bank segera berhenti mendanai peternakan intensif dan beralih ke pendanaan yang memperhatikan kesejahteraan hewan serta keberlanjutan Bumi,” katanya, Jumat (17/4/2026).

Sistem peternakan intensif (Animal Feeding Operations/AFO) berkontribusi terhadap pencemaran udara berbahaya, khususnya partikel halus PM2.5. Dampak polusi ini tidak merata—komunitas rentan, termasuk masyarakat adat, menjadi kelompok yang paling terdampak.

Selain itu, fakta krusial: sekitar 80% lahan pertanian global saat ini digunakan untuk industri peternakan intensif, baik untuk penggembalaan maupun produksi pakan. Produksi kedelai menjadi salah satu pendorong utama, di mana 77% kedelai dunia digunakan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia.

Ketimpangan ini berdampak langsung pada Indonesia. Ketergantungan impor bungkil kedelai untuk pakan ternak meningkatkan kerentanan ekonomi nasional, terutama saat terjadi fluktuasi harga global yang berujung pada kenaikan harga pangan. Dan juga alih fungsi hutan dan lahan untuk perluasan peternakan yang akan menghilangkan keanekaragaman hayati.

Managing Director Act for Farmed Animals, Arie Utami mengatakan, deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Deforestasi yang masif untuk peternakan intensif dan pakan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial.

Secara global, dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan, termasuk masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya saat kita dihadapkan pada krisis air dan cuaca ekstrem. ”Investasi sektor perbankan seharusnya diarahkan pada sistem pangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim seperti pangan nabati yang berbasis lokal di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai kelanjutan dari aksi ini, Act for Farmed Animals akan mengadakan webinar untuk membedah lebih dalam mengenai dampak sistemik peternakan intensif terhadap ekonomi, lingkungan, dan komunitas terdampak. Untuk mendukung gerakan ini bisa menandatangani petisi di: https://www.sinergiaanimalinternational.org/divestment-campaign

JAKARTA - Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menyoroti penanganan dugaan aliran dana asing ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons isu yang berpotensi dan rawan mengganggu stabilitas nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forsa Deden Adlan menegaskan aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas dan terukur. Deden mengingatkan agar aparat tidak terkesan pasif dalam menghadapi persoalan menjatuhkan wibawa pemerintahan yang sah saat disampaikan dalam aksi menyampaikan pendapat di Kejagung.

“Penanganan isu ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Jaksa Agung dan Kapolri bersikap menghadapi persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara dan wibawa Presiden Prabowo,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Menurut Deden, dugaan aliran dana asing ke LSM tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada pembentukan opini publik. Deden menilai, derasnya arus informasi di media sosial yang cenderung negatif terhadap pemerintah patut dicermati secara serius.

“Kami melihat ada gelombang opini yang terus dibangun dan masif di ruang publik, khususnya media sosial. Ini harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari pihak luar,” kata dia.

Deden menekankan aparat penegak hukum harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap sumber, alur, serta penggunaan dana asing yang masuk ke berbagai lembaga. Deden juga mendorong agar hasil penelusuran tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Keterbukaan sumber dan penggunaan anggaran menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui dari mana dana itu berasal dan untuk kepentingan apa digunakan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

TERNATE - Penjualan 90.000 metrik ton ore nikel oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM) dinilai tidak mengandung unsur pelanggaran hukum maupun niat untuk memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum. Seluruh proses penjualan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi awalnya, berdasarkan data yang kami peroleh, kami menduga ada pelanggaran. Namun selama 2025, setelah kami melakukan telaah, penelitian, dan memantau perkembangannya secara detail, ternyata tidak ada pelanggaran, karena penjualan ore tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan aturan,” kata Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim dalam siaran tertulis, Selasa (13/1/2026). 8 Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Masih Jadi Rajanya

Muhlis menjelaskan PT WKM juga secara resmi telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada KATAM Malut, melalui surat pada 12 Mei 2025, dengan Nomor: 065/WKM-JKT/V/2025, Perihal: Klarifikasi Pemberitaan.

“Memang sejak Mei 2025 mereka secara resmi telah mengirimkan surat kepada KATAM, namun kami belum menyikapinya karena masih melakukan pendalaman data, telaah, penelitian, dan memantau perkembangan dugaan kasus secara detail. Hingga kami mengeluarkan pernyaataan pada hari ini,” ujarnya

Muhlis menjelaskan, penting untuk dipahami bahwa surat persetujuan penjualan ore dari Gubernur Maluku Utara telah diterbitkan sejak 2018. Namun, PT WKM baru melakukan penjualan pada 2021.

Hal itu, lanjutnya, justru menunjukkan bahwa perusahaan tidak gegabah. Mereka menunggu seluruh administrasi dan persyaratan perizinan benar-benar lengkap.

“Kalau disebut ada niat memperkaya diri atau korporasi, itu tidak logis. Surat persetujuan gubernur keluar tahun 2018, tetapi PT WKM baru menjual ore tersebut pada 2021, setelah semua administrasi perusahaan dinyatakan lengkap,” jelasnya.

Muhlis mengungkapkan, sebelum penjualan dilakukan, PT WKM telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Maluku Utara melalui surat Nomor: 040/D.WKM/JKT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018. Permohonan itu didasarkan pada sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, menerbitkan Surat Nomor: 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Penjualan Ore PT WKM.

“Dalam surat itu ditegaskan bahwa PT WKM adalah pemegang IUP yang sah, dan ore tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ore yang berada dalam wilayah IUP PT WKM,” jelas Muhlis.

Muhlis juga membeberkan berdasarkan data yang diperoleh pihaknya dari Kementerian ESDM, dari penjualan ore tersebut, PT WKM telah menyetor royalti ke negara pada tahun 2021 dengan total sebesar Rp4,5 miliar. Rinciannya, royalty provincial Rp3,741 miliar dan royalti final Rp763,232 juta.

”Sehingga total yang disetor ke kas negara sebesar Rp4,5 miliar. Ini membuktikan bahwa penjualan tersebut bukan ilegal dan negara juga menerima haknya,” tegasnya. Denda Rp6,5 M Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan, Bahlil: Saya Tak Segan Mencabut

KATAM Maluku Utara meminta agar seluruh pihak menilai perkara ini secara objektif, berbasis data dan hukum, bukan asumsi. Muhlis menegaskan, meskipun 90.000 metrik ton bijih nikel itu menjadi objek sengketa, PT WKM tetap menjalankan aktivitasnya berdasarkan IUP yang sah.

Terkait isu jaminan reklamasi (jamrek), Muhlis kembali menegaskan bahwa PT WKM telah melunasi kewajibannya hingga 2027. Untuk periode 2019-2022, perusahaan telah menyetor Rp13,3 miliar, sementara periode 2023-2027 sebesar Rp7,45 miliar.

“Sesuai data yang kami miliki, jaminan reklamasi sudah dibayarkan. Jadi isu jamrek juga tidak lagi relevan untuk dipersoalkan,” tandasnya.

JAKARTA - Sepanjang 2025, Penebar Kebajikan mencatatkan perjalanan aksi kemanusiaa n melalui rangkuman program bertajuk Jejak Kebaikan Penebar Kebajikan di Tahun 2025. Hal ini merefleksikan dampak nyata dari berbagai inisiatif sosial yang dijalankan secara berkelanjutan, baik di dalam negeri maupun di wilayah krisis global seperti Palestina .

Pembina Penebar Kebajikan, Tendi Murti mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan Jejak Kebaikan sepanjang 2025. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, mitra, tim, dan relawan yang telah membersamai Penebar Kebajikan selama satu tahun ini,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (31/12/2025).

Bersatunya Islam Melawan Zionis Pintu Pembuka Kemenangan Muslim, Akankah Segera Terwujud?

Kontribusi kebajikan yang diberikan telah menghadirkan manfaat nyata bagi ribuan penerima manfaat. ”Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin luas dalam membentangkan kebaikan di tahun 2026 bersama Penebar Kebajikan,” ujarnya.

Program Jejak Kebaikan 2025 mencakup beragam bidang strategis, mulai dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat , lingkungan, hingga respons kemanusiaan. Seluruh inisiatif dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan sosial dan krisis kemanusiaan, dengan fokus utama pada kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

Sebagai lembaga sosial kemanusiaan, Penebar Kebajikan menginisiasi dan menjalankan seluruh program dengan dukungan relawan, mitra komunitas, donatur individu, serta kolaborasi lintas sektor. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, program-program tersebut menjangkau 12.850 jiwa penerima manfaat, yang terdiri dari keluarga dhuafa, anak-anak, lansia, penyintas bencana, serta komunitas yang membutuhkan penguatan kapasitas sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan Jejak Kebaikan dilakukan secara konsisten melalui program rutin, respons darurat, serta inisiatif tematik yang disesuaikan dengan momentum strategis. Seperti Ramadan, Iduladha, dan masa tanggap bencana.

Di tingkat nasional, Penebar Kebajikan hadir di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terdampak bencana di Sumatera serta kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Di tingkat global, bantuan kemanusiaan juga disalurkan untuk masyarakat terdampak krisis di Palestina melalui mitra terpercaya.

Penebar Kebajikan menegaskan bahwa aksi kemanusiaan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi harus mendorong pemulihan martabat, kemandirian, dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, setiap program dijalankan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Komitmen PPA Dukung Pemberdayaan Masyarakat melalui UMK Spesial

Tahapan pelaksanaan dimulai dari asesmen lapangan, perencanaan program yang terukur, implementasi langsung, hingga pelaporan dan evaluasi dampak. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi menjadi fondasi utama, guna memastikan setiap amanah kebaikan tersalurkan secara tepat dan bermakna.

Melalui Jejak Kebaikan 2025, Penebar Kebajikan berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara para pemangku kepedulian dan masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus memperkuat ekosistem kolaborasi sosial untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.