Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan khusus di Bangladesh menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini hidup dalam pengasingan, setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penumpasan brutal terhadap aksi protes mahasiswa tahun lalu.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), panel hakim yang berjumlah tiga orang menyatakan bahwa pemimpin yang telah digulingkan tersebut terbukti memerintahkan pembunuhan mahasiswa serta menginstruksikan aparat keamanan menggunakan drone, helikopter, dan senjata mematikan terhadap warga sipil.

“Sheikh Hasina memerintahkan aparat penegak hukum menggunakan drone untuk melacak lokasi massa demonstran dan kemudian menggunakan helikopter serta senjata mematikan untuk membunuh mereka,” ujar Hakim Golam Mortuza Mozumder saat membacakan putusan pada Senin waktu setempat

Putusan tersebut muncul setelah rangkaian serangan bom dan pembakaran yang terjadi di tengah aksi protes yang diorganisir oleh Partai Liga Awami (Awami League), partai Hasina yang telah dilarang beraktivitas secara politik sejak Mei.

Hasina tetap berada di pengasingan di New Delhi setelah melarikan diri dari Bangladesh pada Agustus 2024, mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun. Pemenang Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, yang kini memimpin pemerintahan interim, masih menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan negara. Dia berjanji akan menggelar pemilu serta referendum reformasi konstitusional pada Februari.

Dalam pernyataan tertulis, Hasina menyebut putusan tersebut berat sebelah dan bermotif politik, serta menilai bahwa langkah itu bertujuan untuk menghancurkan partainya.

“Vonis yang dijatuhkan terhadap saya dibuat oleh tribunal abal-abal yang dibentuk dan dipimpin oleh pemerintah tidak terpilih yang tidak memiliki mandat demokratis,” ujarnya.

Putusan tersebut disambut sorak-sorai di ruang sidang dan diperkirakan akan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah India untuk mengekstradisi Hasina ke Bangladesh. India dan Bangladesh memiliki perjanjian ekstradisi, dan pemerintah interim Bangladesh telah mengajukan permintaan resmi tahun lalu, meski belum mendapat tanggapan dari New Delhi.

Dalam pernyataan pada Senin, pemerintah India menyatakan telah mencatat putusan itu, tetapi tidak memberikan komentar terkait permintaan ekstradisi.

“Sebagai negara tetangga dekat, India tetap berkomitmen pada kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri India.

Selain itu, India juga akan terus berusaha menjalin keterlibatan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Putusan pengadilan khusus tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan dapat diajukan banding ke Divisi Banding Mahkamah Agung. Namun, menurut Jaksa Penuntut Utama Tajul Islam, Hasina harus menyerahkan diri terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan banding.

“Tanpa menyerahkan diri, buronan kehilangan hak untuk banding,” ujarnya dalam konferensi pers usai putusan.

Para analis menilai putusan ini hampir pasti mengakhiri peluang Liga Awami kembali ke panggung politik. “Dampak politik dari putusan ini sangat besar. Peluang Sheikh Hasina untuk kembali ke politik Bangladesh kini tampak sangat tipis," Thomas Kean, konsultan senior di International Crisis Group.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka, Bangladesh, menjatuhkan vonis hukuman mati secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina, yang digulingkan dari jabatannya tahun lalu, dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan tindakan keras mematikan terhadap gelombang protes yang dipimpin mahasiswa.

Majelis tiga hakim pada pengadilan Senin (17/11/2025) memutuskan Hasina bersalah atas serangkaian kejahatan, termasuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Kejahatan tersebut dilakukan saat ia memerintahkan penumpasan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah pada tahun lalu, yang kini dikenal sebagai "revolusi Juli."

Saat membacakan vonis, Hakim Golam Mortuza Mozumder menyatakan bahwa kejahatan Hasina dilakukan atas perintahnya sendiri. Selain Hasina, hukuman mati juga dijatuhkan kepada mantan Menteri Dalam Negeri, Asaduzzaman Khan, yang menjadi rekan terdakwa Hasina dalam persidangan.

"Perdana menteri yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan perintahnya untuk menggunakan drone, helikopter, dan senjata mematikan," kata Mozumder dikutip The Guardian.

Sejak melarikan diri dari Bangladesh pada Agustus tahun lalu, Sheikh Hasina telah tinggal di pengasingan di India dan berada di bawah perlindungan pemerintah di sana. Pemerintah India dilaporkan telah mengabaikan permintaan ekstradisi dari Dhaka.

Sebelum vonis dijatuhkan, Hasina sempat mengirimkan pesan audio yang menunjukkan sikap menentang keras terhadap proses hukum yang disebutnya "sandiwara bermotif politik."

"Biarkan mereka mengumumkan vonis apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak penting bagi saya. Allah memberi saya hidup ini dan hanya Dia yang bisa mengakhirinya. Saya akan tetap melayani rakyat saya," ujar Hasina dalam pesan tersebut.

Vonis ini merupakan janji utama dari pemerintah interim yang kini memimpin Bangladesh, dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Mohammad Yunus.

Sebelumnya, Dhaka berada dalam kewaspadaan tinggi menjelang keputusan pengadilan, dengan pengamanan ditingkatkan secara masif. Kepolisian Dhaka bahkan dilaporkan telah mengeluarkan perintah "tembak di tempat" bagi siapapun yang terbukti melempar bom rakitan atau membakar kendaraan di sekitar area pengadilan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang digulingkan dari kekuasaan pada Agustus 2024, dilaporkan jatuh akibat operasi yang "direncanakan dengan hati-hati" dan didanai oleh kepentingan Barat. Tuduhan eksplosif ini disampaikan oleh mantan Menteri Kabinet dan Kepala Negosiator, Mohibul Hasan Chowdhury, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Russia Today (RT), dikutip Minggu (9/11/2025).

Secara rinci, kerusuhan tahun 2024 di Bangladesh, yang dipicu oleh protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan dan kemudian meluas menjadi kekerasan nasional yang menewaskan lebih dari 700 orang, bukanlah pemberontakan pemuda spontan. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa kerusuhan tersebut adalah operasi "direncanakan dengan hati-hati" yang didukung secara finansial oleh kepentingan Barat.

"Aksi kekacauan itu direncanakan dengan hati-hati dengan uang ini. Dan kemudian kekacauan itu berubah menjadi kerusuhan besar," ujar Chowdhury dalam kutipan wawancaranya.

Chowdhury menuding keluarga Clinton dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AS memiliki peran sentral dalam penggulingan Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama 15 tahun.

"Ada hubungan antara keluarga Clinton, dan rezim interim Yunus ini dari masa lalu yang sangat lama," tuduhnya. "Kegiatan ini telah berlangsung lama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi pendanaan LSM klandestin sedang berlangsung. Mereka bertekad untuk mengganti pemerintahan di Bangladesh."

Ia juga secara khusus menyebutkan keterlibatan USAID dan International Republican Institute (IRI). Diketahui, USAID adalah lembaga resmi Pemerintah AS.

Chowdhury juga mempertanyakan aliran dana bantuan AS, menanyakan ke mana perginya jutaan dolar bantuan USAID, mengklaim bahwa dana tersebut "ditujukan untuk kegiatan perubahan rezim."

"Mereka menjalankan kampanye melawan pemerintah kami selama beberapa waktu, sejak 2018," kata Chowdhury, yang bertugas sebagai menteri di kabinet Hasina selama krisis.

Setelah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, mengambil alih sebagai kepala penasihat pemerintahan sementara, Dhaka mulai menunjukkan pergeseran fokus geopolitik.

Pemerintahan sementara dilaporkan mulai mengalihkan fokus dari New Delhi (India) menuju Islamabad (Pakistan), dalam upaya membangun kembali hubungan yang tegang sejak Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971.

Jutaan warga Bengali tewas dalam perang 1971, dan Bangladesh telah mencari permintaan maaf resmi dari Pakistan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militernya selama konflik tersebut.