Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang digulingkan dari kekuasaan pada Agustus 2024, dilaporkan jatuh akibat operasi yang "direncanakan dengan hati-hati" dan didanai oleh kepentingan Barat. Tuduhan eksplosif ini disampaikan oleh mantan Menteri Kabinet dan Kepala Negosiator, Mohibul Hasan Chowdhury, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Russia Today (RT), dikutip Minggu (9/11/2025).

Secara rinci, kerusuhan tahun 2024 di Bangladesh, yang dipicu oleh protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan dan kemudian meluas menjadi kekerasan nasional yang menewaskan lebih dari 700 orang, bukanlah pemberontakan pemuda spontan. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa kerusuhan tersebut adalah operasi "direncanakan dengan hati-hati" yang didukung secara finansial oleh kepentingan Barat.

"Aksi kekacauan itu direncanakan dengan hati-hati dengan uang ini. Dan kemudian kekacauan itu berubah menjadi kerusuhan besar," ujar Chowdhury dalam kutipan wawancaranya.

Chowdhury menuding keluarga Clinton dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AS memiliki peran sentral dalam penggulingan Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama 15 tahun.

"Ada hubungan antara keluarga Clinton, dan rezim interim Yunus ini dari masa lalu yang sangat lama," tuduhnya. "Kegiatan ini telah berlangsung lama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi pendanaan LSM klandestin sedang berlangsung. Mereka bertekad untuk mengganti pemerintahan di Bangladesh."

Ia juga secara khusus menyebutkan keterlibatan USAID dan International Republican Institute (IRI). Diketahui, USAID adalah lembaga resmi Pemerintah AS.

Chowdhury juga mempertanyakan aliran dana bantuan AS, menanyakan ke mana perginya jutaan dolar bantuan USAID, mengklaim bahwa dana tersebut "ditujukan untuk kegiatan perubahan rezim."

"Mereka menjalankan kampanye melawan pemerintah kami selama beberapa waktu, sejak 2018," kata Chowdhury, yang bertugas sebagai menteri di kabinet Hasina selama krisis.

Setelah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, mengambil alih sebagai kepala penasihat pemerintahan sementara, Dhaka mulai menunjukkan pergeseran fokus geopolitik.

Pemerintahan sementara dilaporkan mulai mengalihkan fokus dari New Delhi (India) menuju Islamabad (Pakistan), dalam upaya membangun kembali hubungan yang tegang sejak Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971.

Jutaan warga Bengali tewas dalam perang 1971, dan Bangladesh telah mencari permintaan maaf resmi dari Pakistan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militernya selama konflik tersebut.