Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) mengambil langkah strategis di pasar modal global dengan mengajukan dokumen A1 kepada The Stock Exchange of Hong Kong Limited untuk rencana pencatatan saham sekunder melalui skema depository receipts.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo mengatakan pengajuan A1 ini menjadi tonggak penting dalam transformasi perseroan menjadi pemain hiburan digital berskala global. Akses terhadap basis investor internasional dan likuiditas pasar HKEX akan mempercepat ekspansi, khususnya pada pengembangan platform OTT dan format konten inovatif.

“Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk memperluas akses permodalan global sekaligus memperkuat posisi strategis dalam lanskap media internasional,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/4/2026).

Pengajuan A1 tersebut membuka peluang bagi MSIN untuk masuk ke salah satu bursa dengan likuiditas terbesar di dunia, yang mencatat rata-rata nilai transaksi harian lebih dari US$30 miliar. Perseroan menyatakan proses pencatatan akan bergantung pada hasil peninjauan serta persetujuan regulator di Hong Kong.

Dalam proses ini, MSIN menggandeng sejumlah penasihat global, antara lain China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited sebagai sponsor tunggal, Latham & Watkins sebagai penasihat hukum, Ernst & Young sebagai akuntan pelapor, serta Bank of New York Mellon sebagai bank kustodian depository receipts.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, MSIN juga memperkuat lini bisnis konten melalui peluncuran platform micro drama V+ Short pada Maret 2026. Platform ini menyasar audiens global dengan format video vertikal berdurasi pendek yang dirancang untuk konsumsi mobile, serta didukung pasokan konten baru setiap hari guna menjaga engagement pengguna.

Perseroan menilai tren konsumsi konten digital global yang semakin condong ke format singkat menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar internasional. V+ Short pun diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, MSIN menunjuk Smash Capital sebagai penasihat strategis guna memperkuat arah ekspansi global, termasuk potensi aksi merger dan akuisisi. Firma tersebut dipimpin oleh Kevin A. Mayer yang memiliki pengalaman luas dalam transformasi bisnis media global.

Sebagai informasi, MSIN merupakan perusahaan hiburan digital terintegrasi yang mengoperasikan berbagai lini bisnis mulai dari OTT berbasis iklan (AVOD), layanan berlangganan (SVOD), produksi dan distribusi konten, hingga digital marketing dan manajemen artis.

Dengan strategi ekspansi internasional yang agresif, perseroan menargetkan penguatan posisi sebagai pemain utama di industri konten digital global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indointernet Tbk. (EDGE) menyampaikan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan delisting dan go private. Persetujuan ini diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Rabu (22/4/2026).

Direktur Utama Indointernet Donauly E. Situmorang menjelaskan hari ini, Rabu (22/4/2026), perseroan melakukan RUPS Luar Biasa, dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham independen maupun pemegang saham keseluruhan untuk melakukan delisting. Perseroan juga memperoleh restu untuk mengubah status perseroan dari Tbk. menjadi PT tertutup.

“Pastinya proses delisting ini akan disertai dengan tender offer. Tender offer di sini sifatnya voluntary dan akan dilakukan oleh Digital Edge Hong Kong sebagai pemegang saham mayoritas kami,” ujar Donauly dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Donauly menuturkan pihaknya melihat delisting ini sebagai kesempatan yang baik, adil, dan teratur bagi pemegang saham publik untuk menganggap delisting atau mempertimbangkannya sebagai exit strategy.

Menurutnya, EDGE menawarkan harga yang cukup tinggi untuk harga tender offer tersebut.

Lebih lanjut, selain meminta persetujuan untuk melakukan delisting, Donauly juga menuturkan RUPS EDGE juga menyetujui penggunaan seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan.

Keputusan tidak membagikan dividen ini diambil perseroan mempertimbangkan ekspansi yang cukup besar, baik dari sisi data center maupun konektivitas.

Sebagaimana diketahui, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), EDGE menjelaskan nilai Rp11.500 per saham merupakan harga premium yang 141,2% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk rencana go private yaitu Rp4.768 per saham.

“Harga penawaran adalah sebesar Rp11.500 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 36 POJK 45/2024,” tulis manajemen EDGE, Senin (20/4/2026).

EDGE melanjutkan apabila rencana go private dan delisting disetujui dalam RUPSLB dan setelah pelaksanaan penawaran tender sukarela, perseroan berhasil mengubah status menjadi perusahaan tertutup, maka pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup, dengan jumlah pemegang saham perseroan menjadi kurang dari 50 atau jumlah lain yang ditetapkan OJK.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan rencana penghapusan pencatatan saham (delisting) terhadap 18 emiten yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan keputusan tersebut telah melalui proses panjang sesuai ketentuan bursa serta mempertimbangkan perlindungan investor di pasar modal.

Sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-N, Bursa melakukan delisting atas saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha perseroan.

Dampak negatif tersebut dapat berasal dari sisi finansial maupun hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

"Perusahaan Tercatat juga telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir," jelas Nyoman kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Nyoman mengatakan sebelum memutuskan delisting, Bursa telah melakukan berbagai tahapan pembinaan dengan mendorong serta memberikan kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk memperbaiki kinerjanya, sembari terus melakukan pemantauan.

Sebagai bentuk perlindungan investor, Bursa juga telah mengumumkan potensi delisting bagi perusahaan tercatat yang telah disuspensi selama enam bulan dan kembali memberikan pengingat setiap enam bulan.

"Hal ini diharapkan menjadi reminder bagi Perusahaan Tercatat sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting," ungkapnya.

Nyoman melanjutkan, dalam proses pembinaan tersebut, Bursa juga melakukan koordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal perusahaan tercatat mengalami masalah going concern, hingga memenuhi kriteria delisting serta pemenuhan kewajiban buyback saham pasca-delisting.

"Ini sebagaimana ketentuan POJK 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan penghapusan pencatatan saham atau delistingterhadap 18 emiten sekaligus.

Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/04-2026 dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat (10/4/2026). Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N terkait dengan pembatalan pencatatan saham.

BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, otoritas bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pailit, di antaranya adalah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA).

Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa di antaranya adalah PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK).

"Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek [delisting] kepada Perusahaan Tercatat tersebut yang efektif pada tanggal 10 November 2026," tulis pengumuman BEI, dikutip Sabtu (11/4/2026).

BEI pun secara tegas menghimbau agar belasan emiten tersebut melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham yang beredar di publik.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback paling lambat pada 10 Mei 2026.

Sementara itu, masa pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 9 November 2026 atau sebelum status delisting berlaku efektif keesokan harinya.

Meski telah diputuskan untuk didepak, BEI menegaskan bahwa emiten-emiten tersebut tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban keuangan maupun administratif kepada bursa hingga tanggal efektif penghapusan saham.

Berikut daftar emiten yang diputus delisting oleh BEI:

Status Pailit

1. COWL (Cowell Development)

2. MTRA (Mitra Pemuda)

3. SRIL (Sri Rejeki Isman)

4. TOYS (Sunindo Adipersada)

5. SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile)

6. TDPM (Tianrong Chemicals Industry)

7. TELE (Omni Inovasi Indonesia)

Suspensi Lebih dari 50 Bulan

1. LCGP (Eureka Prima Jakarta)

2. SUGI (Sugih Energy)

3. MABA (Marga Abhinaya Abadi)

4. LMAS (Limas Indonesia Makmur)

5. SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia)

6. ENVY (Envy Technologies Indonesia)

7. GOLL (Golden Plantation)

8. PLAS (Polaris Investama)

9. TRIL (Triwira Insanlestari)

10. UNIT (Nusantara Inti Corpora)

11. DUCK (Jaya Bersama Indo)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat. Penghapusan ini akan berlaku efektif pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah para emiten dinilai telah memenuhi kriteria delisting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham.

"Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis BEI dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Salah satu emiten yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Alasan delisting: pailit dan suspensi berkepanjangan

BEI menjelaskan, delisting dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, saham perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan dalam waktu lama juga dapat dihapus dari bursa.

Dalam ketentuan, suspensi minimal 24 bulan dapat menjadi dasar evaluasi, sementara dalam kasus ini sejumlah emiten bahkan telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

Secara umum, 18 emiten tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni perusahaan berstatus pailit dan perusahaan dengan suspensi berkepanjangan.

Daftar emiten yang dinyatakan pailit

Berikut tujuh emiten yang akan delisting karena berstatus pailit:

1. PT Cowell Development Tbk (COWL)
2. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
3. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
4. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
5. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
6. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
7. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)

Daftar emiten suspensi lebih dari 50 bulan

Sementara itu, 11 emiten lainnya akan delisting karena mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan:

1. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
2. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
3. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
4. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
5. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
6. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
7. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
8. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
9. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
10. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
11. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)

BEI telah menetapkan tahapan sebelum penghapusan pencatatan efektif dilakukan. Proses diawali dengan pengumuman pada 10 April 2026.

Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bentuk perlindungan terhadap investor publik.

Periode buyback berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Setelah itu, delisting akan resmi berlaku pada 10 November 2026.

BEI juga mengimbau manajemen emiten untuk segera menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana buyback agar proses berjalan transparan dan tertib.

Kewajiban emiten tetap berlaku

Meski telah diputuskan delisting, BEI menegaskan bahwa kewajiban emiten tidak serta-merta berakhir.

Perusahaan tetap harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga tanggal efektif penghapusan saham dari bursa.

"Perusahaan Tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, sampai dilakukannya efektif delisting sebagaimana ditetapkan oleh Bursa" tulis BEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), berencana mengubah status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup (Go Private) sekaligus menghapus pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana tersebut disampaikan manajemen sebagai bagian dari langkah strategis perseroan dalam merespons kondisi pasar serta evaluasi bisnis jangka panjang.

“Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) dan penghapusan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (Delisting). Sebagai perusahaan terbuka, dalam melaksanakan Rencana Go Private dan Delisting, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 45/2024,” tulis manajemen SUPR di keterbukaan informasi, Senin (6/4/2026).

Manajemen menjelaskan bahwa pelaksanaan aksi korporasi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Berdasarkan POJK 45/2024, Rencana Go Private dan Delisting harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting dan (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan,” tambah manajemen SUPR.

RUPSLB tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 di Jakarta dan juga akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Terkendala Free Float

Rencana go private ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi perseroan dalam memenuhi ketentuan minimum free float sebagaimana diatur BEI.

Sejak April 2025, saham SUPR telah mengalami suspensi. Hingga kini, berbagai upaya yang dilakukan belum mampu memenuhi ketentuan tersebut.

“Mempertimbangkan hal di atas serta berdasarkan evaluasi secara menyeluruh oleh manajemen Perseroan atas strategi bisnis jangka panjang Perseroan dan Grup Perseroan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional yang lebih efisien, termasuk melalui restrukturisasi kepemilikan saham dalam Grup Perseroan, Perseroan memutuskan untuk mengajukan Rencana Go Private dan Delisting.”

Protelindo Siapkan Tender Offer

Dalam pelaksanaannya, pemegang saham pengendali, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), akan melakukan penawaran tender sukarela untuk membeli saham publik.

Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp45.000 per saham, lebih tinggi dari harga rata-rata historis sesuai ketentuan regulator.

“Harga pembelian saham harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dihitung mundur dari harga perdagangan terakhir atau Tanggal Suspensi, yaitu sebesar Rp42.295 per saham. Berdasarkan hal tersebut, harga yang akan ditawarkan Protelindo kepada para pemegang saham adalah senilai Rp45.000,- per saham (“Harga Penawaran”).”

Apabila rencana ini disetujui, pemegang saham publik yang tidak mengikuti tender offer tetap akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup.

Sebagai informasi, pengendali akhir SUPR adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono dari Grup Djarum.

Di sisi lain, BEI telah memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham SUPR di seluruh pasar mulai 6 April 2026, menyusul penyampaian resmi rencana delisting oleh perseroan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta mendorong sekitar 25 pengembang skala menengah untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga periode 2028.

Ketua Umum DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menjelaskan angka ini diharapkan mampu menghimpun dana segar dari pasar modal dengan target minimal Rp5 triliun. Di mana, upaya ini mencakup inisiasi pengelolaan utang maupun penambahan modal perusahaan properti di Jakarta.

“Mungkin minimalnya 5% - 10% [pengembang IPO baru] lah ya. 5% itu sekitar 25 pengembang. Kita mengharapkan 25 pengembang yang medium size ini bisa bersama-sama untuk menjalankan atau mendapatkan dana di capital market ini,” ujar Arvin saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/2/2026).

Arvin menegaskan bahwa target tersebut saat ini difokuskan pada dimulainya proses administrasi dan persiapan teknis, bukan target listing secara langsung.

Dia pun menjelaskan, fokus DPD REI saat ini adalah memastikan para anggota mulai menjalankan prosedur untuk masuk ke pasar modal. Rencana strategis pendanaan ini diproyeksikan akan berjalan secara bertahap pada periode tahun 2026, 2027, hingga 2028.

“Dana yang ditargetkan apabila minimum satu medium size company itu bisa mendapatkan Rp100-200 miliar. Berarti 25 pengembang dikali Rp200 miliar berapa itu ya? Jadi sekitar yang kita targetkan itu untuk properti ini minimal Rp5 triliun,” tambah Arvin.

Adapun, nilai Rp5 triliun tersebut merupakan kalkulasi moderat dari akumulasi dana IPO para pengembang menengah yang menjadi anggota organisasi. Arvin memberi sinyal nilainya dapat jatuh lebih besar apabila pengembang skala besar yang tergabung dalam REI DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) juga sempat menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau IPO.

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka ruang untuk menghapus pencatatan saham (delisting) terhadap 70 perusahaan tercatat yang sahamnya telah mengalami suspensi selama enam bulan atau lebih.

Pejabat sementara Direktur Utama BEI Jefferey Hendrik menjelaskan bahwa delisting merupakan proses yang lazim terjadi di pasar modal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai bursa dunia.

“Dalam prosesnya perusahaan itu akan mengalami banyak perubahan. Dan kalau kita lihat yang dalam daftar perusahaan-perusahaan yang potensial delisting, itu juga bukanlah perusahaan-perusahaan yang baru,” ucapnya di BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ketentuan delisting saham diatur dalam Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Regulasi tersebut mengatur bahwa delisting saham dapat terjadi karena permohonan perusahaan tercatat, perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun keputusan BEI.

“Jadi memang secara alami akan terjadi proses di mana banyak perusahaan mengalami delisting,” imbuhnya.

Dalam praktiknya, kata Jefferey, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan sejumlah perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat.

Faktor-faktor tersebut antara lain model bisnis yang tidak lagi relevan, rendahnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, hingga tingginya tingkat persaingan di industri.

“Itu membuat beberapa perusahaan menjadi tidak eligible lagi untuk menjadi listed company,” jelasnya.

Menurutnya, tidak semua perusahaan tercatat mampu bertahan sebagai emiten di pasar modal. Delisting disebut sebagai proses yang wajar dalam siklus kehidupan perusahaan publik.

Oleh karena itu, perusahaan yang telah keluar dari bursa tetap diharapkan dapat melanjutkan pertumbuhan usahanya. “Dan memang itu yang kita harapkan, perusahaan setelah delisting tetap bertumbuh,” ucapnya.

Sebelumnya, BEI mengumumkan sebanyak 70 emiten berpotensi menghadapi penghapusan pencatatan saham (delisting) pada 2026 setelah sahamnya disuspensi selama enam bulan atau lebih hingga akhir Desember 2025. Pengumuman tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Adi Pratomo Aryanto menyatakan suspensi berkepanjangan menjadi indikator utama emiten masuk kategori potensi delisting. “Per tanggal 30 Desember 2025, suspensi efek atas perusahaan tercatat berikut ini telah mencapai jangka waktu enam bulan atau lebih,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

BEI mencatat emiten yang masuk daftar tersebut berasal dari berbagai sektor, termasuk properti, industri dasar, energi, infrastruktur, teknologi, hingga keuangan, serta mencakup sejumlah emiten BUMN karya. Faktor pemicu suspensi antara lain keterlambatan laporan keuangan, ketidakpastian kelangsungan usaha, dan proses restrukturisasi yang belum selesai.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sampai 30 Desember 2025 telah dilakukan suspensi efek atas 70 emiten yang telah mencapai jangka waktu 6 bulan atau lebih. Sesuai regulasi yang berlaku saat ini, 70 emiten tersebut berisiko dihapus dari pencatatan bursa efek, alias delisting saham.

Adapun, sepanjang 2025 BEI telah melakukan delistingatas 8 saham dari lantai bursa. Itu artinya, apabila tak ada perbaikan terhadap 70 emiten yang dibekukan bursa, jumlah saham delisting pada tahun ini angkanya akan jauh lebih besar. Kondisi ini mencerminkan kualitas perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa.

Menanggapi hal tersebut, Pjs Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik menilai penyesuaian ketentuan free float bagi emiten yang melakukan IPO bisa menjadi solusi komperhensif, tak sebatas pada pendalaman pasar.

"Free float apakah ini bisa menjawab? Tentu apa yang ingin kita tuju dari ketentuan free float ini adalah bagaimana supaya pasar kita menjadi lebih dalam. Dengan pendalaman baik dari sisi supply, dari sisi demand, juga dari kesiapan infrastrukturnya. Ini adalah satu solusi yang komprehensif, tidak parsial," ujar Jeffery dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam regulasi terbaru, BEI menyesuaikan kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO berdasarkan kapitalisasi sahamnya. Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Proses revisi regulasi ini sedang dalam tahap rule making rule hingga 19 Februari 2026, dan ditargetkan bisa ditetapkan Maret 2026.

Di regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

Sementara itu, ketentuan delisting saham diatur di dalam Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Regulasi itu mengatur bahwan delisting saham bisa terjadi karena permohonan perusahaan tercatat, perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan keputusan BEI.

Diperinci pula, keputusan BEI untuk melakukan delisting pada suatu saham bisa disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahan baik secara finansial atau hukum, dan perusahaan tidak bisa menunjukkan pemulihan yang memadai.

Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai dan/atau di seluruh pasar paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Mengacu pada poin ketiga itu, sebanyak 70 saham emiten yang telah disuspensi BEI selama 6 bulan per akhir 2025 tadi, berisiko delisting apabila tak ada perbaikan sampai 24 bulan.

Ditanya ihwal adanya potensi persoalan struktural dalam proses IPO yang kurang optimal membuat perusahaan yang sebenarnya belum siap bisa masuk bursa, Jeffery mengatakan bahwa dalam perjalanan bisnisnya perusahaan memang mengalami banyak perubahan, dan sebanyak 70 emiten yang disuspensi BEI bukan merupakan perusahaan-perusahaan yang baru IPO.

"Delisting ini juga adalah sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi di bursa-bursa lain di seluruh dunia," tandasnya.

Jeffery menegaskan, walaupun delisting sudah menjadi hal lazim di bursa, BEI tetap berharap sarana IPO bisa menjadi momentum sebuah perusahaan semakin berkembang bisnisnya usai menjadi perusahaan terbuka.

"Tetapi karena banyak hal, misalnya karena model bisnisnya, kemampuan beradaptasi, tingkat persaingan dan lain-lain, itu membuat beberapa perusahaan menjadi tidak eligible lagi," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan ada sanksi delisting saham bagi emiten tercatat di bursa yang tidak mematuhi ketentuan free float.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mencatat saat ini ada 267 emiten tercatat yang tidak akan memenuhi ketentuan free float apabila diterapkan penyesuaian 7,5% menjadi 15% diterapkan.

Adapun, sanksi emiten diatur di dalam Peraturan Nomor I-H BEI tentang Sanksi. Dalam beleid yang diteken 19 Juli 2004 tersebut memang tidak secara terang menyebut delisting, dan sanksi paling tinggi adalah suspensi saham di perdagangan.

Nyoman mengatakan, walau demikian dalam implementasinya BEI dapat mengenakan delisting saham emiten yang tak patuh free float. Sementara itu, ketentuan free float diatur di dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Kalau kita bicara secara komprehensif peraturan I-A, secara holistik, nanti di draft [revisi free float 15%] juga ada. Jadi kita istilahkan itu exit strategy. Jadi pada saat perusahaan tercatat itu belum memenuhi ketentuan free float, maka ada mekanisme," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mekanismenya, BEI akan mengenakan sanksi tertulis dan memberikan waktu emiten untuk memenuhi ketentuan free float dalam 3 bulan, 6 bulan hingga 9 bulan. Bila tidak ada perbaikan, BEI mengenakan denda.

Apabila setelah pengenaan denda belum ada perbaikan, BEI mengenakan sanksi suspensi saham maksimal 12 bulan. Jika masih tak ada perubahan, akan masuk ke periode review oleh BEI untuk delisting saham.

"Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspons, kan sudah cukup seharusnya itu. Periodenya dari sanksi [tertulis] sampai suspensi. Pada saat itu kita minta mereka untuk melakukan delisting," ujarnya.

Nyoman menegaskan BEI juga memastikan perlindungan investor ketika emiten dikenakan sanksi delisting. BEI turut mengawal emiten melakukan buyback, sehingga mekanisme ini tak semata hanya fokus pada pengenaan sanksi namun juga proteksi investor.

Adapun, penyesuaian ketentuan free float nanti akan dituangkan dalam revisi Peraturan BEI Nomor I-A. Saat ini BEI sedang membuka aspirasi publik selama 10 hari kerja, sebelum kemudian melalui review sampai ditetapkan oleh OJK, yang ditargetkan regulasi ini selesai Maret 2026.

Nyoman mengatakan mekanisme pengenaan sanksi dalam ketentuan yang berlaku saat ini akan tetap sama, bahwa saham emiten dapat dihapus dari bursa ketika tak mampu memenuhi ketentuan free float. Namun, hal yang menurutnya mungkin berbeda adalah besaran denda maksimal dari yang berlaku sekarang Rp500 juta.

"Pada saat ini masih Rp500 juta. Kalau seandainya otoritas memberikan hal yang lebih, ya tentu kami akan sesuaikan sesuai dengan kondisi sekarang. Mungkin inflasi, dulu Rp500 juta sekarang angkanya sudah tidak [relevan]," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) merespons kabar saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berpotensi dihapus atau delisting dari daftar Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan BP BUMN sedang menyiapkan merger beberapa perusahaan negara. Ia meminta semua pihak sabar menunggu prosesnya.

"Ya nanti tunggu aja ya, nanti ada kita buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN karya itu," kata Aminuddin usai acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Ia berkata BP BUMN memang sedang mengejar proses holdingisasi atau merger kelompok karya. Kebijakan ini ditargetkan rampung Desember 2025.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai," ujar Amin usai.

Amin menegaskan BP BUMN tetap bekerja sama dengan BP Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam proses merger tersebut.

"Mudah-mudahan seperti itu, kami sedang bekerja dengan tim di Danantara juga, untuk memastikan proses itu berjalan," tegas Amin.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Hanugroho menyampaikan peluang delisting saham WSKT karena adanya merger BUMN karya lainnya.

Ia menyampaikan rencana korporasi terkait hal tersebut sedang proses kajian bersama Danantara Aset Manajemen.

"Karena pembahasan mengenai kita dari go public menjadi go private itu sangat mungkin juga itu dalam pembahasan kita. Jadi ini masih subjek itu dari hasil final bentuk struktur konsolidasi integrasinya," ujar Hanugroho.

"Kalau misalnya ada yang misalnya kalau apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding? Ataukah ini memang merger? Kalau merger kan beda nih, misalnya dari tiga perusahaan atau empat perusahaan jadi satu. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan. Itu kita masih betul-betul mengkaji itu," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses konsolidasi ini membutuhkan waktu dalam mempertimbangkan kesiapan bisnis di masing-masing perusahaan sampai persoalan pegawai. Hal ini mengingat Waskita yang memiliki status sebagai perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik.

"Apalagi ini ada perusahaan TBK, kita harus perhatikan respons pasar ataupun investor yang ada di market, itu kita juga harus akomodir, kira-kira responsnya seperti apa," kata Hanugroho.

Dalam rencana penggabungan tersebut, ia juga mengatakan adanya potensi penurunan nilai aset sehingga proses penyesuaian struktural harus dilakukan.

"Jadi market value-lah intinya gitu. Jadi tidak ada lagi misalnya potensi yang berakibat after dari integrasi itu ada angka-angka yang muncul tiba-tiba yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tuh preparation-nya betul-betul kita matangkan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya.

Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

"Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi," ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

"Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya," jelasnya.

Pihak Michelin Indonesia pun menyatakan akan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan terus memberikan pembaruan terkait rencana serta perkembangan yang terjadi sepanjang proses tersebut.

Sebelumnya, isu PHK massal Michelin Indonesia diungkapkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, yang menyebut bahwa perusahaan secara mendadak mengumumkan PHK terhadap sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro mengatakan bahwa Michelin, melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

"PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” ujar Guntoro mengutip laman resmi SPSI Bekasi.

Guntoro menjelaskan, seluruh ketentuan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) telah diatur secara rinci dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku di perusahaan.

Menurutnya, perusahaan wajib melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum melaksanakan PHK. Ketentuan ini tercantum jelas dalam PKB dan menjadi dasar perlindungan bagi pekerja.

Delisting Saham di BEI

Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) juga mengambil langkah strategis dengan menarik sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) alias delisting.

Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan saham MASA dari papan Pengembangan, efektif per Kamis (30/10/2025), setelah seluruh persyaratan dan prosedur sesuai Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting dipenuhi.

Langkah tersebut dilakukan usai BEI menerima surat permohonan delisting dan suspensi efek dari perusahaan pada 25 Juli 2024. Sebelumnya, perdagangan saham MASA telah dihentikan sementara sejak 26 Juli 2024.

“Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10).

Kendati demikian, BEI menegaskan bahwa apabila PT Multistrada Arah Sarana Tbk. bermaksud untuk kembali mencatatkan sahamnya di kemudian hari, proses pencatatan ulang (relisting) dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. merupakan produsen ban yang berdiri pada 20 Juni 1998 dengan nama awal PT Oroban Perkasa. Perusahaan ini melantai di bursa pada 22 Desember 2004 dengan kode saham MASA.

Dalam perjalanan bisnisnya, MASA aktif memperluas jaringan pemasaran dan menghadirkan beragam varian produk baru untuk menjaga kinerja di tengah ketatnya persaingan industri ban.

Sejak diakuisisi oleh Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) pada 2020, MASA mulai memproduksi ban dengan merek Uniroyal dan BFGoodrich. Kedua merek tersebut mulai dipasarkan pada tahun yang sama.