Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka opsi bagi perusahaan tercatat untuk dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Pengubahan ticker saham tersebut sebenarnya menjadi wacana sejak 2015, namun baru dilakukan BEI sejalan dengan revisi Peraturan Nomor I-A BEI yang sedang dalam proses.

Dalam poin II.10, menjabarkan bawah BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

"Penambahan klausul untuk mengakomodasi pemesanan dan/atau perubahan kode Perusahaan Tercatat," tulis BEI dalam dokumen matriks perubahan Peraturan Nomor I-A yang dirilis ke publik, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman mengatakan pengubahan ticker saham tersebut harus diikuti dengan sosialisasi masif kepada pada investor dan emiten agar tak menjadi dampak negatif.

Gilman bilang penting untuk melihat mitigasi terhadap potensi dampak yang timbul, seperti kebingungan investor, perubahan sistem pelaporan internal, dan penyesuaian pada sistem perdagangan maupun set data historis emiten.

"Adanya opsi ini akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh emiten yang tengah melakukan perubahan besar dalam identitas perusahaan," ujar Gilman, Selasa (20/5/2025).

Salah satu emiten yang angkat bicara soal opsi ketentuan pengubahan ticker saham adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA). Direktur Utama OASA Bobby Gafur menilai opsi tersebut bisa membantu emiten yang ingin melakukan branding.

"Emiten yang beralih saham pengendali, nah dengan peralihan itu, ya memang bisnisnya saja berubah, ticker name-nya itu dia mungkin mau menyelesaikan degan bisnis yang baru. Itu harusnya memungkinkan karena itu bagaimana branding," ujarnya.

Adapun, BEI saat ini telah menyebar dokumen matriks perubahan Peraturan I-A BEI ke publik. Otoritas bursa sedang menjaring aspirasi dari para pelaku pasar. Hasil jaring aspirasi tersebut akan dibahas, dan hasil revisi Peraturan Nomor I-A BEI ditargetkan disahkan pada Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan telah melakukan pertemuan secara daring dengan penyedia indeks global MSCI. Pertemuan tersebut menurut BEI membahas sejumlah inisiatif.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dan Sekretaris Perusahaan KSEI Hesti Setyo Rini menjelaskan BEI dan KSEI dengan arahan OJK telah menyelenggarakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk membahas beberapa inisiatif.

“Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum akhir April 2026,” kata Kautsar dan Hesti, Kamis (5/2/2026).

Inisiatif pertama adalah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif kedua adalah penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Adapun, inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Ke depan, lanjutnya, BEI dan KSEI dengan arahan OJK menegaskan komitmen untuk terus menjaga keterlibatan yang tepat waktu, proaktif, dan konstruktif dengan MSCI.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi pasar serta semakin memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.

Adapun sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan ada sanksi delisting saham bagi emiten tercatat di bursa yang tidak mematuhi ketentuan free float.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mencatat saat ini ada 267 emiten tercatat yang tidak akan memenuhi ketentuan free float apabila diterapkan penyesuaian 7,5% menjadi 15% diterapkan.

Adapun, sanksi emiten diatur di dalam Peraturan Nomor I-H BEI tentang Sanksi. Dalam beleid yang diteken 19 Juli 2004 tersebut memang tidak secara terang menyebut delisting, dan sanksi paling tinggi adalah suspensi saham di perdagangan.

Nyoman mengatakan, walau demikian dalam implementasinya BEI dapat mengenakan delisting saham emiten yang tak patuh free float. Sementara itu, ketentuan free float diatur di dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Kalau kita bicara secara komprehensif peraturan I-A, secara holistik, nanti di draft [revisi free float 15%] juga ada. Jadi kita istilahkan itu exit strategy. Jadi pada saat perusahaan tercatat itu belum memenuhi ketentuan free float, maka ada mekanisme," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mekanismenya, BEI akan mengenakan sanksi tertulis dan memberikan waktu emiten untuk memenuhi ketentuan free float dalam 3 bulan, 6 bulan hingga 9 bulan. Bila tidak ada perbaikan, BEI mengenakan denda.

Apabila setelah pengenaan denda belum ada perbaikan, BEI mengenakan sanksi suspensi saham maksimal 12 bulan. Jika masih tak ada perubahan, akan masuk ke periode review oleh BEI untuk delisting saham.

"Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspons, kan sudah cukup seharusnya itu. Periodenya dari sanksi [tertulis] sampai suspensi. Pada saat itu kita minta mereka untuk melakukan delisting," ujarnya.

Nyoman menegaskan BEI juga memastikan perlindungan investor ketika emiten dikenakan sanksi delisting. BEI turut mengawal emiten melakukan buyback, sehingga mekanisme ini tak semata hanya fokus pada pengenaan sanksi namun juga proteksi investor.

Adapun, penyesuaian ketentuan free float nanti akan dituangkan dalam revisi Peraturan BEI Nomor I-A. Saat ini BEI sedang membuka aspirasi publik selama 10 hari kerja, sebelum kemudian melalui review sampai ditetapkan oleh OJK, yang ditargetkan regulasi ini selesai Maret 2026.

Nyoman mengatakan mekanisme pengenaan sanksi dalam ketentuan yang berlaku saat ini akan tetap sama, bahwa saham emiten dapat dihapus dari bursa ketika tak mampu memenuhi ketentuan free float. Namun, hal yang menurutnya mungkin berbeda adalah besaran denda maksimal dari yang berlaku sekarang Rp500 juta.

"Pada saat ini masih Rp500 juta. Kalau seandainya otoritas memberikan hal yang lebih, ya tentu kami akan sesuaikan sesuai dengan kondisi sekarang. Mungkin inflasi, dulu Rp500 juta sekarang angkanya sudah tidak [relevan]," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.