Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen keju merek Prochiz PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) berkomitmen untuk memenuhi ketentuan batas free float minimal 15% yang baru-baru ini ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir laporan bulanan kepemilikan saham yang dilaporkan KEJU, sampai dengan Maret 2026 persentase pemegang saham KEJU dengan kepemilikan kurang dari 5% sebesar 11,45% atau sebanyak 642,68 juta saham yang dimiliki 3.110 pemegang saham. Jumlah tersebut tidak berubah sejak Januari 2026.

Sementara itu, untuk kepemilikan saham di atas 5% ada PT Garudafood Putra Putri Jaya sebesar 66,07% sebagai pemegang saham pengendali, serta perusahaan asal Prancis yang tahun lalu membeli sebagian kepemilikan KEJU, BEL S.A dengan porsi sebesar 22,50%. Dengan demikian, kepemilikan saham KEJU oleh pemegang saham lebih dari 5% sebesar 88,57% atau mencapai 4,98 miliar saham.

Hingga Maret 2026 terdapat sebagian anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham KEJU. Mereka adalah Komisaris Utama Hardianto Atmadja dengan kepemilikan 0,23%, Komisaris Paulus Tedjosutikno (0.11%), Komisaris E Maurits Klavert (0,01%), Direktur Utama Indrasena Patmawidjaja (0,03%), Direktur Jeffry Halim (0,01%), dan Direktur Ari Sutanto (0,07%).

"Karena PT Mulia Boga Raya Tbk. itu nilai kapitalisasi saham kami masih di bawah Rp5 triliun, berarti secara aturan dari peraturan dari BEI, free float perseroan harus mencapai 15% dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2029," ujar Sekretaris Perusahaan KEJU, Jeffry Halim dalam online public expose, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A, yang tergolong saham free float adalah saham tanpa warkat (scripless) dan telah tercatat di bursa yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%, bukan dimiliki pengendali atau afiliasi, bukan dimiliki anggota komisaris dan direksi, bukan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, dan bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya.

Menilik aturan main free float berdasarkan regulasi BEI terbaru, emiten diberikan waktu masa transisi untuk peningkatan free float bertahap sampai 15%. Periode transisi ini dibedakan antara emiten yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas dan di bawah Rp5 triliun.

Bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas yang memiliki free float di bawah 12,5% per 31 Maret 2026, mereka wajib memenuhi free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027 dan minimal 15% pada 31 Maret 2028. Sementara untuk emiten dengan free float 12,5% sampai 15% per 31 Maret 2026, wajib memenuhi minimum free float sebesar 15% pada 13 Maret 2027.

Sementara itu, emiten yang memiliki kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, wajib memenuhi jumlah free float minimum 15% pada 31 Maret 2029. Adapun, kapitalisasi saham KEJU saat ini mencapai Rp3,12 triliun dengan free float 10,22%.

"Tentunya kami akan mengikuti dan mematuhi peraturan BEI. Hingga saat ini free float perusahaan ada di level sekitar 10%. Tentunya kami akan melakukan peningkatan free float bertahap hingga pada akhirnya di 31 Maret 2029," pungkasnya.

Pada perdagangan intraday Selasa (21/4/2026) pukul 13.41 WIB, saham KEJU menguat 1,83% ke Rp555. Secara year to date (YtD), harga tersebut mencerminkan koreksi 18,38%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan proses rule making rule revisi Peraturan I-A yang mengatur ketentuan free float. Otoritas bursa telah merilis matriks draf regulasi untuk menjaring aspirasi pelaku pasar per 19 Februari 2026.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini hasil jaring aspirasi tersebut sedang dibahas internal.

"Saat ini sedang direkap oleh tim. Tim sedang merekap masukan-masukan tersebut," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ihwal potensi perubahan butir-butir ketentuan, Jeffrey mengatakan keputusan tersebut akan tergantung dari hasil evaluasinya.

"Makanya kita lihat dulu masukannya seperti apa. Setelah itu, nanti timnya bursa akan melihat bagaimana masukan itu dan bagaimana itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.

Dalam prosesnya, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk disahkan. Jeffrey mengatakan sejauh ini revisi regulasi Peraturan I-A masih sesuai jadwal, bahwa ditargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat Maret 2026.

Melansir dokumen matriks revisi Peraturan I-A, regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung dari kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa perusahaan calon emiten tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat. Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum perdana.

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Selain ketentuan free float bagi perusahaan IPO, revisi regulasi itu juga mengatur opsi bagi perusahaan tercatat dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Dalam poin II.10, menjelaskan bahwa BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Sementara itu, dalam Dokumen Concept Briefing Paper Rencana Penerapan Layanan Perubahan Kode Saham (Ticker Code) Perusahaan Tercatat dan Perubahan Kode Efek, rencana penerapan layanan perubahan ticker kode perusahaan tercatat akan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama yang efektif mulai Januari 2028 dan tahap kedua yang diestimasi dimulai di akhir 2028.

Untuk tahap pertama, penerapan perubahan ticker kode saham secara dilakukan terbatas dengan efektif perubahan kode pada 2 Januari 2028. Dalam tahap ini, perubahan terbatas hanya pada kode saham, 4 huruf kode, dan melibatkan perusahaan tercatat yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode di tahap awal penerapan.

Sementara untuk tahap kedua, ini menjadi penerapan tahap lanjutan layanan perubahan ticker kode secara penuh. Dalam tahap ini, layanan perubahan ticker kode melibatkan perubahan kode 4 dan 3 huruf, meliputi efek lainnya selain saham, dan melibatkan perusahaan yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode. Pada tahap lanjutan ini, ticker saham bisa berubah menjadi 3 huruf.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyesuaian kewajiban free float emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau IPO disebut memiliki konsekuensi jumlah perusahaan terbuka baru akan melandai. Namun, positifnya adalah pasar akan semakin likuid karena diisi emiten-emiten yang berkualitas.

Dalam regulasi yang sedang digodok, kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO dihitung berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Proses revisi regulasi ini sedang dalam tahap rule making rule hingga 19 Februari 2026, dan ditargetkan bisa ditetapkan Maret 2026.

Di regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai peningkatan batas free float tersebut akan menyaring perusahaan-perusahaan yang berkualitas yang bisa melantai di bursa efek Indonesia. Hal tersebut juga akan berdampak meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

"Terlepas konsekuensinya jumlah emiten yang IPO pun juga melandai, tingkat partisipasinya melandai. Tapi perusahaan lebih likuid. Kalau saya lebih menghendaki hal tersebut karena bisa meningkatkan partisipasi investor Tanah Air. Jadi kalau IPO emiten bisa memenuhi free float, tentu emiten tersebut tidak berisiko delisting, itu bagus," ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Per akhir 2025, terdapat 70 saham yang disuspensi atau dibekukan BEI dari perdagangan. Penggembokan terebut telah berlangsung enam bulan lebih. Sesuai regulasi yang berlaku, apabila dalam 24 bulan tak ada perbaikan, emiten-emiten tersebut terancam delisting atau dihapus dari bursa efek.

Apabila kondisi yang tak diinginkan itu terjadi, jumlah emiten delisting tahun ini dan seterusnya berpotensi semakin banyak. Sepanjang 2025, terdapat 8 emiten yang sudah dihapus dari pencatatan bursa.

Di sisi lain, regulasi yang sedang direvisi BEI juga memuat batas free float untuk emiten agar dapat tetap tercatat di bursa. Free float tersebut akan disesuaikan bertahap dari yang saat ini berlaku 7,5% menjadi 15% dalam jangka waktu 3 tahun

Nafan menilai keputusan regulator memberikan waktu 3 tahun sangat tepat karena mempertimbangkan daya serap pasar. Nafan menjelaskan, dibutuhkan nilai sebesar Rp203 triliun untuk dapat menyerap likuiditas pasar saham ketika free float ditambah menjadi 15%.

"Kalau emiten tidak bisa menjalankan free float minimal 15% harus delisting, mau tidak mau. Kalau misalnya ada progres, bisa menggaransi bahwa emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini berkualitas, sehingga pergerakan harga mencerminkan demand supply riil di market, market cap bisa naik. Di sisi lain, emiten juga harus menerapkan good governance, itu yang paling penting agar meningkatkan trust global investor," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sampai 30 Desember 2025 telah dilakukan suspensi efek atas 70 emiten yang telah mencapai jangka waktu 6 bulan atau lebih. Sesuai regulasi yang berlaku saat ini, 70 emiten tersebut berisiko dihapus dari pencatatan bursa efek, alias delisting saham.

Adapun, sepanjang 2025 BEI telah melakukan delistingatas 8 saham dari lantai bursa. Itu artinya, apabila tak ada perbaikan terhadap 70 emiten yang dibekukan bursa, jumlah saham delisting pada tahun ini angkanya akan jauh lebih besar. Kondisi ini mencerminkan kualitas perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa.

Menanggapi hal tersebut, Pjs Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik menilai penyesuaian ketentuan free float bagi emiten yang melakukan IPO bisa menjadi solusi komperhensif, tak sebatas pada pendalaman pasar.

"Free float apakah ini bisa menjawab? Tentu apa yang ingin kita tuju dari ketentuan free float ini adalah bagaimana supaya pasar kita menjadi lebih dalam. Dengan pendalaman baik dari sisi supply, dari sisi demand, juga dari kesiapan infrastrukturnya. Ini adalah satu solusi yang komprehensif, tidak parsial," ujar Jeffery dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam regulasi terbaru, BEI menyesuaikan kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO berdasarkan kapitalisasi sahamnya. Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Proses revisi regulasi ini sedang dalam tahap rule making rule hingga 19 Februari 2026, dan ditargetkan bisa ditetapkan Maret 2026.

Di regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

Sementara itu, ketentuan delisting saham diatur di dalam Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Regulasi itu mengatur bahwan delisting saham bisa terjadi karena permohonan perusahaan tercatat, perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan keputusan BEI.

Diperinci pula, keputusan BEI untuk melakukan delisting pada suatu saham bisa disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahan baik secara finansial atau hukum, dan perusahaan tidak bisa menunjukkan pemulihan yang memadai.

Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai dan/atau di seluruh pasar paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Mengacu pada poin ketiga itu, sebanyak 70 saham emiten yang telah disuspensi BEI selama 6 bulan per akhir 2025 tadi, berisiko delisting apabila tak ada perbaikan sampai 24 bulan.

Ditanya ihwal adanya potensi persoalan struktural dalam proses IPO yang kurang optimal membuat perusahaan yang sebenarnya belum siap bisa masuk bursa, Jeffery mengatakan bahwa dalam perjalanan bisnisnya perusahaan memang mengalami banyak perubahan, dan sebanyak 70 emiten yang disuspensi BEI bukan merupakan perusahaan-perusahaan yang baru IPO.

"Delisting ini juga adalah sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi di bursa-bursa lain di seluruh dunia," tandasnya.

Jeffery menegaskan, walaupun delisting sudah menjadi hal lazim di bursa, BEI tetap berharap sarana IPO bisa menjadi momentum sebuah perusahaan semakin berkembang bisnisnya usai menjadi perusahaan terbuka.

"Tetapi karena banyak hal, misalnya karena model bisnisnya, kemampuan beradaptasi, tingkat persaingan dan lain-lain, itu membuat beberapa perusahaan menjadi tidak eligible lagi," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap calon perusahaan tercatat akan menyesuaikan free floatmereka mengikuti aturan baru.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya berharap calon-calon perusahaan tercatat yang baru sudah mulai memahami akan ada penerapan pengaturan jumlah minimum free float yang baru.

“Yang semula di angka minimum 7,5%, nanti pada saatnya ada IPO baru sudah akan meningkat menjadi 15%. Nah tentu yang diperlukan nanti mereka akan menyelaraskan rencana awal yang semula mungkin mempertimbangkan jumlah free float di bawah 15% dan sendirinya akan mereka ubah menjadi 15%,” ucap Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hasan menjelaskan sampai saat ini, peraturan I-A yang lama masih berlaku. Hasan menuturkan proses IPO calon perusahaan tercatat yang ada di pipeline saat ini akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku.

“Jadi nanti silahkan. Artinya yang sudah ada di pipeline akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku di Bursa Efek Indonesia,” tutur Hasan.

Apabila calon emiten baru tersebut telah tercatat di Bursa, maka nantinya peraturan I-A yang baru akan mengatur masa transisi emiten-emiten baru ini secara bertahap.

Hasan juga menegaskan OJK bersama SRO akan terus mengedepankan kualitas dari setiap perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan diri untuk mendapatkan persetujuan pernyataan efektif di OJK.

Sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan telah melakukan pertemuan secara daring dengan penyedia indeks global MSCI. Pertemuan tersebut menurut BEI membahas sejumlah inisiatif.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dan Sekretaris Perusahaan KSEI Hesti Setyo Rini menjelaskan BEI dan KSEI dengan arahan OJK telah menyelenggarakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk membahas beberapa inisiatif.

“Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum akhir April 2026,” kata Kautsar dan Hesti, Kamis (5/2/2026).

Inisiatif pertama adalah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif kedua adalah penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Adapun, inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Ke depan, lanjutnya, BEI dan KSEI dengan arahan OJK menegaskan komitmen untuk terus menjaga keterlibatan yang tepat waktu, proaktif, dan konstruktif dengan MSCI.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi pasar serta semakin memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.

Adapun sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajibanfree float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Adapun, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik. Perubahan aturan ini menyusul delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang sebelumnya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory-organizations (SRO).

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat lewat initial public offering (IPO). Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum Perdana (IPO).

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sebelumnya, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan BEI akan menyampaikan kepada publik draft atau rancangan regulasi yang mengatur perubahan ketentuan free float tersebut. Otoritas bursa akan menunggu selama 10 hari kerja untuk menjaring aspirasi semua pihak.

Kemudian, tahapan berikutnya OJK akan menunggu penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan tersebut. Hasan memastikan OJK berkomitmen untuk bergerak cepat dan melakukan review sampai regulasi baru ditetapkan.

"Di dalamnya akan membuat pentahapan yang pada dasarnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar dalam melakukan agenda besar ini. Target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026, tapi mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan," kata Hasan, Rabu (5/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Manajer Investasi (MI) mempersiapkan sejumlah strategi untuk menarik minat investor masuk ke produk reksa dana. Hal itu seiring dengan pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM) yang tumbuh signifikan pada 2025.

Sinarmas Asset Management menjadi salah satu manajer investasi yang membukukan AUM yang tinggi. Manajemen mencatat, torehan AUM perusahaan mencapai Rp62,39 triliun. Untuk itu, sejumlah strategi dipersiapkan Sinarmas AM dalam mengarungi 2026.

Head of Equity Sinarmas Asset Management Donny Primananda, menerangkan bahwa Sinarmas AM akan memilih strategi taktis dan berbasis fundamental dalam meracik reksa dana.

Khusus bagi reksa dana saham atau campuran, strategi akan lebih berfokus pada alokasi yang cukup besar terhadap saham-saham yang memiliki kapitalisasi jumbo dan likuid.

Sedikitnya terdapat tiga jenis reksa dana saham yang diracik oleh Sinarmas AM. Ketiga produk itu antara lain Simas Danamas Saham, Simas Saham Unggulan, dan Simas Saham Maksima.

Melansir data Bareksa, Simas Danamas Saham memang berkinerja cukup positif selama satu tahun belakangan. Harganya telah naik 33,57% YoY. Reksa dana ini memiliki 80–90% eksposur terhadap saham. Beberapa saham antara lain ARCI, BRPT, BRMS, DSNG, atau HRTA.

Begitu juga dengan Simas Saham Unggulan yang telah mengalami kenaikan hingga 22,57% YoY, dengan dana kelolaan hingga Rp585,44 miliar. Reksa dana ini bahkan memiliki eksposur maksimal 98% terhadap saham, seperti BBCA, BMRI, BBRI, BUMI, DEWA, MDKA, atau PTRO.

“Sektor yang menjadi perhatian kami antara lain perbankan, consumer goods, emas, nikel, CPO, dan telekomunikasi,” katanya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Selain berbasis sektoral, pemilihan saham juga mempertimbangkan fundamental yang kuat dan arus kas yang stabil dari perusahaan terkait, eksposur terhadap konsumsi domestik, hingga eksposur ke komoditas seiring kebijakan moneter yang cenderung longgar.

Sementara itu, Korea Investment Management Indonesia (KIM) memiliki pandangan yang berbeda. Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas dan peluang terhadap industri reksa dana, strategi yang diterapkan KIM adalah memilih saham defensif dan berorientasi domestik.

Dua sektor yang menjadi acuan utama KIM antara lain telekomunikasi dan konsumer. Menurutnya, saham yang tergabung dalam pasar modal Indonesia tengah masuk dalam valuasi yang cenderung murah lantaran berada di bawah rata-rata historis.

Terhadap sektor telekomunikasi, selain bersifat defensif, juga dinilai memiliki potensi perbaikan fundamental dan penciptaan nilai melalui berbagai inisiatif strategis.

Sementara sektor konsumer, dinilai cukup prospektif lantaran dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang relatif ekspansif, meskipun realisasinya dinilai bergantung pada pemulihan daya beli masyarakat.

“Sebaliknya, kami cenderung lebih berhati-hati terhadap sektor berbasis komoditas yang sangat sensitif terhadap dinamika global dan berpotensi mengalami volatilitas lebih tinggi dalam kondisi ketidakpastian,” katanya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Khusus bagi RDPT atau campuran, KIM memilih obligasi dengan tenor 3–5 tahun karena dinilai menawarkan imbal hasil yang kompetitif, meskipun tren suku bunga cenderung menurun.

Sementara itu, Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi menyebut bahwa pihaknya cenderung memilih saham-saham yang sama dengan racikan reksa dana saham/campuran mereka tahun lalu.

Khusus obligasi pemerintah, Batavia Prosperindo cenderung memilih untuk menetralkan durasi dan memperhatikan kualitas kredit dan fundamental perusahaan untuk obligasi korporasi.

“Kami fokus pada tema-tema yang selaras dengan fokus pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah, seperti konsumer dan kesehatan,” katanya, Jumat (9/1/2026).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan nilai kapitalisasi pasar saham mencapai Rp15,23 kuadriliun per Kamis (16/10), atau 68,78 persen dari PDB nasional.

“Angka (nilai kapitalisasi pasar saham) tersebut tentunya telah mendekati target roadmap (Peta Jalan Pasar Modal Indonesia 2023-2027) kita, bisa kita lihat roadmap kita itu adalah 2023-2027 itu adalah 70 persen,” katanya di Jakarta, Jumat.

Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menembus 8.124 per Kamis (16/10), atau tumbuh sejak awal tahun sebesar 14,76 year-to-date (ytd).

Inarno juga menyampaikan bahwa hingga kemarin pihaknya telah menerbitkan 161 pernyataan efektif atas emisi efek dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp189,6 triliun.

Alternatif pendanaan lain melalui securities crowdfunding pun berhasil menghimpun pendanaan sebesar Rp1,72 triliun bagi usaha skala kecil dan menengah, yang berasal dari 912 efek yang diterbitkan.

Terkait jumlah investor berdasarkan data Single Investor Identification (SID), Inarno menuturkan terdapat sekitar 19 juta investor per Rabu (15/10).

“Dalam roadmap, kami menargetkan 2027 itu adalah 20 juta (investor). Mudah-mudahan melebihi dari target yang telah kami canangkan di 2027,” ujar Inarno.

Ia pun menegaskan komitmen pihaknya untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin inklusif, modern, dan berdaya saing global, dengan tetap menempatkan perlindungan investor dan integritas pasar sebagai prioritas utama.

Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat dan pemerataan akses keuangan sebagai prioritas utama.

“Pasar modal adalah ruang ekonomi bersama, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan juga memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi Indonesia,” imbuh Inarno Djajadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan pasar modal Indonesia memiliki potensi untuk mencapai rata-rata nilai transaksi harian 8 miliar dolar AS (Rp132,64 triliun, kurs = Rp16.580).

Namun, ia menyatakan pada kenyataannya potensi tersebut belum tergarap maksimal, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh.

“(Rata-rata nilai transaksi harian) kita (Indonesia) seharusnya 8 miliar dolar AS per hari, mengingat kita sebagai negara terbesar di ASEAN,” kata dia di Jakarta, Rabu (15/10).

Ia mengatakan saat ini rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) baru mencapai sekitar 1 miliar dolar AS (Rp16,58 triliun).

Sebagai perbandingan, ia menyebut India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS (Rp198,96-Rp248,7 triliun), sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari (Rp497-829 triliun).

Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik.

“Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.

Ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur pasar keuangan agar Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.

Peningkatan jumlah emiten, edukasi investor, dan transparansi tata kelola menjadi langkah penting untuk mencapai target tersebut.

Dengan penguatan regulasi dan partisipasi investor yang lebih luas, ia optimistis Indonesia dapat melipatgandakan aktivitas pasar modal domestik dalam beberapa tahun mendatang.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas geopolitik dan kerja sama regional dalam menarik investasi.

“Kita harus memahami risiko global, dari deglobalisasi hingga nasionalisasi. Karena itu, kemitraan dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci,” kata Pandu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025