Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) merespons kabar saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berpotensi dihapus atau delisting dari daftar Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan BP BUMN sedang menyiapkan merger beberapa perusahaan negara. Ia meminta semua pihak sabar menunggu prosesnya.

"Ya nanti tunggu aja ya, nanti ada kita buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN karya itu," kata Aminuddin usai acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Ia berkata BP BUMN memang sedang mengejar proses holdingisasi atau merger kelompok karya. Kebijakan ini ditargetkan rampung Desember 2025.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai," ujar Amin usai.

Amin menegaskan BP BUMN tetap bekerja sama dengan BP Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam proses merger tersebut.

"Mudah-mudahan seperti itu, kami sedang bekerja dengan tim di Danantara juga, untuk memastikan proses itu berjalan," tegas Amin.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Hanugroho menyampaikan peluang delisting saham WSKT karena adanya merger BUMN karya lainnya.

Ia menyampaikan rencana korporasi terkait hal tersebut sedang proses kajian bersama Danantara Aset Manajemen.

"Karena pembahasan mengenai kita dari go public menjadi go private itu sangat mungkin juga itu dalam pembahasan kita. Jadi ini masih subjek itu dari hasil final bentuk struktur konsolidasi integrasinya," ujar Hanugroho.

"Kalau misalnya ada yang misalnya kalau apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding? Ataukah ini memang merger? Kalau merger kan beda nih, misalnya dari tiga perusahaan atau empat perusahaan jadi satu. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan. Itu kita masih betul-betul mengkaji itu," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses konsolidasi ini membutuhkan waktu dalam mempertimbangkan kesiapan bisnis di masing-masing perusahaan sampai persoalan pegawai. Hal ini mengingat Waskita yang memiliki status sebagai perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik.

"Apalagi ini ada perusahaan TBK, kita harus perhatikan respons pasar ataupun investor yang ada di market, itu kita juga harus akomodir, kira-kira responsnya seperti apa," kata Hanugroho.

Dalam rencana penggabungan tersebut, ia juga mengatakan adanya potensi penurunan nilai aset sehingga proses penyesuaian struktural harus dilakukan.

"Jadi market value-lah intinya gitu. Jadi tidak ada lagi misalnya potensi yang berakibat after dari integrasi itu ada angka-angka yang muncul tiba-tiba yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tuh preparation-nya betul-betul kita matangkan," tambahnya.

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan ikut menangani permasalahan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hal ini dipastikan oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir sesuai dengan yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyelesaikan masalah utang Whoosh.

"(Masalah utang Whoosh) kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, nanti kalau untuk itu bisa dari Pak Dony Oskaria (Chief Operating Officer Danantara). Iya dong, Pak Purbaya kan Pak Menkeu, dia tentu tetap masuk di sana," kata Pandu usai acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan ingin terlibat dalam diskusi terkait restrukturisasi utang Whoosh bersama pihak dari China.

"Saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (14/11).

Dalam kesempatan yang berbeda, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menekankan pemerintah akan tetap terlibat dalam restrukturisasi utang Whoosh.

Ia menjelaskan porsi pemerintah berhubungan dengan infrastruktur sedangkan Danantara dengan operasional.

"Masalah mana-mana itu restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden tentu melibatkan pemerintah dan Danantara. Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Dony di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Adapun, Dony menilai operasional Whoosh akan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi negara sehingga pelayanan akan terus ditingkatkan.

"Jadi kami bertanggung jawab secara operasional dari Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," tambahnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap pelaku praktik premanisme di dunia investasi bukan cuma organisasi masyarakat (ormas).

Selain ormas, ia menyebut aksi preman terhadap investor juga dilakukan pemerintah.

"Bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada," kata Todotua dalam acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Awalnya, Todotua menyampaikan terdapat isu yang berpengaruh sangat signifikan terhadap biaya investasi dan produksi di Indonesia, termasuk premanisme.

"Di negara kita ini juga ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme," imbuhnya.

Kemudian, ia menjelaskan beberapa hasil riset lembaga survei menunjukkan praktik premanisme dalam investasi berkontribusi sebesar 15 hingga 40 persen terhadap biaya investasi dan produksi.

"Dan dalam semua lembaga research survey menyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40 persen terhadap cost of investmentand then cost of production dalam investasi kita," tambahnya.

Todotua pun menegaskan praktik tersebut tidak bisa lagi terjadi. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku premanisme pengganggu investasi. Ia mengambil contoh jeratan hukum terhadap Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim yang pernah memalak jatah proyek kepada PT Chandra Asri Alkali.

"Ini (premanisme) udah enggak boleh lagi. Terakhir kejadian, itu kita sampai kandangin Ketua Kadin Cilegon, persoalan dengan Chandra Asri (PT Chandra Asri Alkali)," jelas Todotua.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Muhamad Salim dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon dalam kasus dugaan premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Kota Cilegon.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, JPU Febby Febrian Arip Mulyana menyatakan Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menyatakan pidana terhadap terdakwa Muhamad Salim dengan pidana penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Febby saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim, Senin (6/10).

Selain Salim, empat terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan pidana. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatulloh Alibasa, Wakil Ketua Bidang Kadin Cilegon Ismatullah, Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, dan Ketua LSM BMPP Zul Basit.

"Keempat terdakwa lainnya dituntut masing-masing tiga tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 368 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Febby.

Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,

Jakarta (ANTARA) - Antara Business Forum 2025 (ABF 2025) yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara (ANTARA) di The Westin Jakarta, Rabu (19/11) menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

“Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.

Mengusung tema “Outlook 2026: Driving Indonesia’s Sustainable Growth”, Munir mengatakan, forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah kolaboratif lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada tahun 2026.

Ia menambahkan, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional, di tengah dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan geopolitik, serta agenda transisi energi.

Forum ini dijadwalkan akan diisi sejumlah pengambil kebijakan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wamendik-Saintek Stella Christie, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Perspektif analitis dalam forum turut diperkaya oleh kehadiran para ekonom dan pengamat industri, seperti Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, dan Dr. Indrawan Nugroho, praktisi bisnis yang dikenal luas dalam isu transformasi dan kepemimpinan.

Munir menambahkan, forum ini merupakan kontribusi Antara dalam memperkuat diskusi publik yang berorientasi pada solusi dan keberlanjutan pembangunan.

Ia melanjutkan bahwa ANTARA sebagai kantor berita nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi ekonomi yang kredibel dan berbasis data dapat diakses publik serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“Peran media sangat penting dalam menyediakan informasi terpercaya. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa wacana publik mengenai ekonomi nasional didukung oleh data, analisis, dan pandangan yang komprehensif sehingga bisa menjadi landasan kebijakan yang kuat,” katanya.

Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PLN, MIND ID, PT Antam Tbk, dan juga Bank BJB.

Munir menilai, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam transformasi energi, penguatan sektor mineral, dan hilirisasi industri yang merupakan komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan keterlibatan para pemimpin nasional dan pemikir ekonomi terkemuka, Munir berharap ABF 2025 dapat menjadi katalis dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mendorong terciptanya strategi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan dan kompetitif pada 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025