Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Hal ini menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) yang mengatakan bahwa ada potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Selain industri keramik, Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh/pekerja juga melakukan mitigasi pencegahan relokasi produksi dua perusahaan komponen otomotif PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Ia mengatakan, melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

“Berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan pihaknya juga aktif memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat terlaksana dengan tepat sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” kata Said Iqbal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo. Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR menyoroti ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya khususnya Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah tekanan regulasi dan maraknya peredaran rokok ilegal. Kekhawatiran ini menguat setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sekitar 10 perusahaan besar berada di ambang PHK massal akibat tekanan operasional yang semakin berat.

DPR mengingatkan pemerintah agar pemerintah melihat tembakau sebagai sektor strategis yang menopang jutaan tenaga kerja dan ratusan triliun penerimaan negara.

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menegaskan, kebijakan terhadap sektor tembakau harus dijalankan secara seimbang karena IHT bukan sekadar industri konsumsi, melainkan sektor strategis nasional yang menopang rantai ekonomi panjang dari hulu ke hilir.

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Novita, Jumat (29/5/2026).

Namun dalam tiga tahun terakhir, kata Novita produksi rokok legal nasional terus mengalami penurunan, utamanya karena meningkatnya peredaran rokok ilegal. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial serius. Apalagi, meningkatnya peredaran rokok ilegal diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun.

Novita mengingatkan, kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat memperbesar risiko gelombang PHK, terutama di segmen padat karya yang menyerap banyak pekerja perempuan. “Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja. Industri ini menyerap jutaan pekerja, dan sebagian besar adalah pekerja perempuan,” ujarnya.

Lihat video: RUPIAH MELEMAH, PHK MENGINTAI! Biaya Produksi Naik Tajam, Industri Mulai Tertekan



Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada 2025 penerimaan negara dari cukai tembakau melampaui Rp200 triliun atau lebih dari 70% total penerimaan cukai nasional. Di sisi ketenagakerjaan, sektor ini menopang sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

Secara lebih luas, Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai kekhawatiran terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor padat karya secara umum harus menjadi alarm keras bagi pemerintah.

"Indikasi rambatan pelambatan ekonomi sudah terlihat jelas dari pelemahan manufaktur kita. Selama periode Februari hingga April 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia turun 4,7 poin, yang merupakan kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan ASEAN. Ketika industri manufaktur dan padat karya mengalami kontraksi, dampaknya tidak berhenti di dalam pabrik. Konsumsi rumah tangga menurun, usaha kecil di sekitar kawasan industri terdampak, dan daya beli masyarakat luas ikut tertekan," ujarnya.

Novita juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat untuk memastikan pelaku usaha memiliki ruang napas dalam mempertahankan karyawannya.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Industri padat karya berbeda dengan industri berbasis mesin. Ketika tenaga kerja dilepas, pemulihannya tidak instan. Karena itu kebijakan harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh” katanya.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan setidaknya ada 350 orang karyawan PT Xactie Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam.

"Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis. Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu ," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya



Said Iqbal mengatakan, para pekerja yang terkena PHK itu mendapatkan nilai pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, korban PHK juga mendapatkan penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang telah disepakati bersama.

Ia mengatakan PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup. Menurutnya kasus PT Xactie Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ancaman gelombang PHK yang sebelumnya disampaikan KSPI benar-benar terjadi.

"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi," kata Said Iqbal.

Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja



Selain PT Xactie di Depok, PHK juga telah terjadi di sejumlah daerah industri lainnya. Di wilayah Banten, Tangerang, dan Serang, beberapa perusahaan seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil.

"Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja," kata Said Iqbal.

Di Karawang, terdapat perusahaan yang telah tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang. Selain itu terdapat efisiensi sekitar 294 pekerja dan PHK karena disharmoni industrial sekitar 200-an orang.

Sementara itu di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, CV Asri juga telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. "Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul. Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK," tambahnya.

Said Iqbal mengatakan, sejak awal April 2026 KSPI telah memperingatkan adanya potensi PHK di 10 perusahaan dengan jumlah pekerja terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar 9 ribu orang. Saat ini, kata Said Iqbal, peringatan tersebut mulai terbukti satu per satu.

"KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi. Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi," pungkasnya.

JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kembali terjadi, yang kini tidak lagi hanya menyasar satu titik, melainkan merambah ke berbagai provinsi dan lintas sektor, mulai dari elektronik, tekstil, hingga otomotif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, bahwa fenomena ini merupakan cerminan nyata dari rapuhnya ketahanan industri domestik terhadap gejolak eksternal.

Salah satu kasus terbaru yang mencolok adalah penutupan total PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat. Kondisi industri manufaktur saat ini berada dalam tekanan hebat akibat ketidakpastian pasar global yang tak kunjung mereda. Situasi ini memaksa sejumlah perusahaan mengambil langkah ekstrem berupa efisiensi dan berujung penutupan total atau pailit.

"PT Xacti Indonesia yang dulunya adalah PT Sanyo Indonesia telah menutup total operasionalnya dengan melakukan PHK terhadap 350 orang karyawan karena sudah tidak mampu lagi bersaing," kata Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (25/5/2026).

Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja



Meski demikian, Iqbal memastikan bahwa proses advokasi terhadap karyawan PT Xacti telah mencapai kesepakatan. Berdasarkan laporan anggota di lapangan, para pekerja yang terdampak mendapatkan kompensasi berupa pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Namun potret buram ketenagakerjaan ini tidak berhenti di Depok. Di Jawa Barat lainnya, tepatnya di Karawang, tercatat total 1.323 orang terkena PHK dengan berbagai latar belakang, mulai dari penutupan perusahaan (295 orang), langkah efisiensi (294 orang), hingga alasan disharmoni manajemen.

Kelesuan ekonomi ini juga menjalar ke wilayah Banten, khususnya di Serang dan Tangerang. Sektor sepatu dan tekstil menjadi yang paling terdampak. Perusahaan-perusahaan seperti PT Sinhwa Bis, PT Lung Cheong, dan PT PWI tercatat telah merumahkan ratusan karyawannya.

Bahkan, raksasa produsen sepatu PT Nikomas Gemilang mulai melakukan efisiensi dengan mem-PHK 279 orang karyawannya pada bulan Mei ini. Penurunan daya beli masyarakat menjadi hantaman tersendiri bagi sektor otomotif yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Hal ini terlihat jelas dari lesunya permintaan kendaraan di pasar domestik yang memicu penutupan unit usaha di daerah.

"Di Sidoarjo, CV Asri yang bergerak di bidang showroom mobil dan perbengkelan sudah mem-PHK 200 orang karena tidak kuat bertahan akibat permintaan mobil yang rendah, yang dipicu kenaikan harga jual imbas melemahnya Rupiah terhadap Dolar," jelasnya.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



Iqbal menggarisbawahi tiga faktor utama penyebab badai PHK ini. Pertama, konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang melambungkan harga BBM industri. Kedua, anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang menyebabkan ongkos produksi membengkak karena mayoritas bahan baku masih mengandalkan impor. Ketiga, lesunya pasar global yang memukul kinerja ekspor Indonesia.

Ancaman pemutusan hubungan kerja massal diprediksi masih akan membayangi para buruh dalam beberapa bulan ke depan. KSPI mencatat adanya potensi ribuan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian jika kondisi makro ekonomi tidak segera menunjukkan perbaikan.

"Dalam tiga bulan ke depan, diperkirakan gelombang PHK masih terus berlanjut di sepuluh perusahaan lintas provinsi dengan potensi 9.000 buruh terdampak karena faktor kenaikan BBM industri dan harga bahan baku impor yang melambung," tegas Said Iqbal.

KSPI kini tengah memperluas pendataan di wilayah Jawa Tengah, khususnya pada sektor tekstil dan garmen yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda serupa. Said Iqbal memperingatkan bahwa jika stabilitas ekonomi dan daya beli tidak segera dipulihkan, efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini hanyalah awal dari gelombang penutupan pabrik yang lebih besar.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) bersama Partai Buruh mengungkap bahwa dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono menegaskan, bahwa saat ini ada ratusan karyawan yang telah terdampak.

KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 yakni di Kabupaten Serang, PT Nikomas Gemilang melakukan PHK terhadap 279 pekerja, PT Parkland World Indonesia 2 terhadap 223 pekerja, dan PT Sinhwa Bis terhadap 176 pekerja. Di Jawa Timur, showroom dan bengkel Toyota Asri Motor (PT dan CV) juga dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



“Beberapa waktu lalu kami sudah mengingatkan bahwa di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Saat itu kami memperkirakan dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Hari ini, ancaman itu bukan lagi prediksi. Gelombang PHK sudah nyata terjadi,” tegas Kahar dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026, sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK. Jumlah tersebut melonjak 83,9 persen dibandingkan data Januari–Maret 2026 yang tercatat sebanyak 8.389 orang.

Menurut KSPI, terdapat dua faktor utama yang mendorong meningkatnya PHK. Pertama, kenaikan tajam harga bahan bakar industri akibat perang yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan harga bahan baku impor melonjak.

Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

“Ketika ongkos produksi naik tajam, banyak perusahaan memilih jalan pintas berupa efisiensi melalui PHK. Yang menjadi korban adalah pekerja dan keluarganya,” ujar Kahar.

KSPI dan Partai Buruh juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang dinilai meremehkan peringatan yang telah disampaikan serikat pekerja dan belum mengambil langkah konkret untuk mencegah PHK massal.

“Kami menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menyepelekan informasi yang kami sampaikan. Seharusnya pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, bukan menunggu sampai ribuan pekerja kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain persoalan PHK, KSPI dan Partai Buruh menyoroti Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Regulasi ini dinilai semakin melegalkan dan memperluas praktik outsourcing ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk layanan kebersihan, katering, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, hingga pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Menurut KSPI, penggunaan istilah “layanan penunjang operasional” sangat luas dan multitafsir sehingga berpotensi membuka outsourcing ke hampir semua jenis pekerjaan.

“Permenaker No. 7 Tahun 2026 adalah ancaman serius bagi kepastian kerja. Aturan ini memperluas outsourcing dan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK. Pekerja diperlakukan layaknya komoditas yang dapat dipindahkan dan disewakan melalui perusahaan alih daya,” tegas Kahar.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk merevisi total Permenaker No. 7 Tahun 2026. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, aksi-aksi daerah akan digelar sepanjang Juni hingga Juli 2026 di berbagai kota industri seperti Bandung, Surabaya, Serang, Semarang, Medan, Batam, dan kota-kota industri lainnya.

“Kalau pemerintah tidak segera merevisi total Permenaker ini, maka gelombang aksi akan terjadi di berbagai daerah. Buruh tidak akan tinggal diam ketika kepastian kerja dan masa depan mereka semakin terancam,” kata Kahar.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Secara tahunan (year-on-year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

“Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial,” ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

“Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat,” ucap Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) secara resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara massal. Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



Walaupun demikian, perusahaan dengan kode saham INRU tersebut memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) mereka secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan pemain utama dalam industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang harus dilepas akibat langkah efisiensi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Verizon berencana memangkas sekitar 15.000 karyawan di Amerika Serikat, dalam langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar sepanjang sejarah perusahaan.

Informasi ini disampaikan seorang sumber, menyusul upaya restrukturisasi yang dipimpin CEO baru, Dan Schulman, demikian dikutip dari laporan Reuters, Jumat (14/11/2025).

Langkah ini diambil di tengah tekanan persaingan yang semakin kuat di industri telekomunikasi. Verizon menghadapi tantangan untuk menarik pelanggan baru, sedangkan pesaing lama menawarkan paket lebih murah dan operator kabel mulai memperluas bisnis layanan seluler.

Sumber tersebut mengatakan PHK yang mencakup sekitar 15% tenaga kerja Verizon dapat dimulai paling cepat pekan depan.

Pemotongan ini juga akan memangkas lebih dari 20% jajaran manajemen non-serikat pekerja. Selain itu, Verizon berencana mengubah sekitar 180 gerai ritel milik perusahaan menjadi gerai waralaba.

Schulman baru menjabat pada awal Oktober setelah bertahun-tahun memimpin PayPal. Ia masuk di tengah agresivitas promosi AT&T dan T-Mobile, terutama saat peluncuran iPhone terbaru yang dibanjiri diskon dan tawaran tukar tambah.

"Verizon membutuhkan transformasi biaya dan restrukturisasi fundamental pada pengeluaran kami. Kami akan menjadi bisnis yang lebih sederhana, ramping, dan lebih gesit," ujar Schulman dalam pernyataan sebelumnya.

Pada kuartal III 2024, Verizon hanya menambah 44.000 pelanggan seluler pascabayar, tertinggal dari AT&T. T-Mobile memimpin dengan tambahan lebih dari 1 juta pelanggan bersih.

Operator kabel seperti Comcast dan Charter juga memperketat persaingan dengan menggabungkan paket seluler dan internet berkecepatan tinggi.

Saham Verizon naik sekitar 1,5% setelah kabar PHK mencuat. Namun dalam tiga tahun terakhir, saham perusahaan cenderung stagnan dengan kenaikan hanya 8%, jauh di bawah lonjakan hampir 70% indeks S&P 500.

Schulman sebelumnya menegaskan tidak ingin menaikkan harga layanan. Ia menilai ketergantungan Verizon pada strategi kenaikan harga tanpa pertumbuhan pelanggan tidak berkelanjutan. Verizon saat ini merupakan operator dengan tarif tertinggi di sektor tersebut.

Pada akhir 2024, Verizon memiliki sekitar 100.000 karyawan di AS, setelah memangkas hampir 20.000 posisi selama tiga tahun terakhir. Tahun lalu perusahaan juga mengurangi 4.800 pekerja melalui program pemisahan sukarela dan mencatat biaya hampir US$2 miliar.

Analis MoffettNathanson, Craig Moffett, mengatakan fokus utama CEO baru adalah menghentikan kehilangan pelanggan, yang dapat memerlukan subsidi besar untuk perangkat premium bagi pelanggan. Namun, ia mempertanyakan apakah penghematan biaya akan cukup mengimbangi biaya retensi pelanggan.

"Pertanyaan yang jelas adalah bagaimana Verizon berencana membayar itu. Sekarang kita tahu," kata Moffett. "Yang belum kita ketahui adalah apakah penghematan biaya ini benar-benar akan membantu menutupi biaya retensi pelanggan yang lebih tinggi," tambahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Verizon melakukan serangkaian ekspansi besar, termasuk menghabiskan US$52 miliar untuk akuisisi spektrum midband dalam lelang 2021 guna memperkuat jaringan 5G. Perusahaan juga mengakuisisi Frontier Communications senilai US$20 miliar dan membeli operator prabayar TracFone Wireless seharga US$6 miliar.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat hingga Oktober 2025, sebanyak 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa sepanjang 2024, KSPN telah menerima laporan sebanyak 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK tersebut diketahui telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, namun baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2025 KSPN menerima laporan tambahan sebanyak 47.115 pekerja yang mengalami PHK. Beberapa kasus PHK terjadi secara bertahap sejak 2023 dan baru dilaporkan pada 2025.

"Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja berasal dari 59 Perusahaan TPT dan 13 perusahaan non-TPT," kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

Adapun dari jumlah tersebut, 99.666 pekerja atau sekitar 79% berasal dari sektor padat karya, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, Perkebunan/Kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, varian kertas.

"Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented, sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full local oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full local market," tambahnya.

Ia pun memerinci penyebaran terjadinya kasus PHK terhadap anggota KSPN paling banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), Jabar 39.109 pekerja (31%), Banten 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6%) dan 10.095 pekerja (8%) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat dll.

Setidaknya, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya PHK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak masing-masing perusahaan, yakni berkurang hingga terhentinya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui, hingga gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.

Perusahaan yang mempunyai merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Selain itu, ada juga alasan relokasi.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]