Bisnis.com, JAKARTA – Para pengamat dan pelaku pasar mengingatkan agar target-target ambisius yang dipasang pengurus baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak hanya sebatas mengejar kinerja tinggi. Perhatian khusus juga perlu diberikan ke fondasi pasar modal dari sisi kualitas emiten, investor, hingga tata kelola.

Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana menilai target-target yang dibidik BEI sebaiknya tidak dimaknai sebatas mengejar besarnya kapitalisasi pasar, jumlah investor, ataupun RNTH. Menurutnya, ukuran bursa yang besar harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yakni kualitas emiten, kualitas investor, serta kualitas tata kelola pasar.

Menurutnya, bursa yang mampu tumbuh secara berkelanjutan adalah bursa yang dipercaya. Oleh karena itu, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan direksi baru adalah memperkuat kepercayaan investor melalui peningkatan transparansi, kepastian regulasi, penegakan aturan yang konsisten, dan perlindungan investor.

"Dalam jangka pendek, BEI juga perlu lebih fokus memperdalam kualitas likuiditas pasar dibanding sekadar mengejar tingginya frekuensi transaksi. Likuiditas yang sehat bukan hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi, tetapi dari semakin banyaknya saham berkualitas yang aktif diperdagangkan dan diminati investor jangka panjang," ujar Hendra, Senin (29/6/2026).

Adapun, kurang dari empat tahun atau tenggat pada 2030, BEI menargetkan masuk ke dalam 10 besar bursa dunia dari ukuran kapitalisasi pasar dan/atau nilai transaksinya. Pada 2030, nilai kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp30.000 triliun, dengan rasio terhadap PDB nasional lebih dari 83%.

Kemudian, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham dipacu hingga menyentuh Rp31 triliun. Jumlah investor pasar modal ditargetkan mencapai 35 juta, serta ada lebih dari 1.100 perusahaan tercatat.

Hendra melanjutkan, BEI juga perlu mengubah paradigma dari mengejar kuantitas IPO menjadi mengedepankan kualitas emiten. Dalam hal ini, proses IPO menurutnya perlu melalui kurasi yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menilai kualitas model bisnis, tata kelola perusahaan, prospek pertumbuhan, kesehatan keuangan, serta kewajaran valuasi.

Hendra meyakini bahwa pasar modal membutuhkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar siap menjadi perusahaan publik, bukan sekadar perusahaan yang memanfaatkan momentum pasar untuk menghimpun dana.

Semakin baik kualitas emiten yang masuk ke bursa, kata dia, semakin tinggi pula kepercayaan investor. Hal ini akan membuat target peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas akan lebih mudah dicapai secara berkelanjutan.

"Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai IPO hanya dijadikan sebagai exit strategy bagi pemegang saham lama. Esensi IPO seharusnya adalah memperoleh pendanaan untuk ekspansi usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tegasnya.

Agar esensi IPO tersebut dapat terjaga, Hendra menilai salah satu prinsip yang layak dipertimbangkan adalah menjaga agar pemegang saham pengendali tetap memiliki kepemilikan mayoritas, setidaknya di atas 51% setelah IPO. Hal ini dinilai penting sebagai sinyal bahwa pemegang saham pengendali masih memiliki komitmen jangka panjang terhadap perusahaan dan kepentingannya tetap selaras dengan investor publik.

Di sisi lain, pengawasan juga tidak boleh berhenti ketika perusahaan resmi tercatat di bursa. Justru pasca-IPO, BEI dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, kualitas laporan keuangan, serta realisasi rencana bisnis yang telah disampaikan dalam prospektus.

"Dengan demikian, pasar modal Indonesia tidak hanya akan memiliki lebih banyak perusahaan tercatat, tetapi juga emiten yang berkualitas, berintegritas, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi salah satu bursa terbesar dan paling dipercaya di dunia, bukan hanya besar dari sisi angka, tetapi juga kuat dari sisi kualitas," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan perlindungan tertentu kepada investor surat utang yang akan diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam beleid tersebut, tepatnya Pasal 50A ayat (4) disebutkan, pemerintah menyatakan pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

Artinya, dana yang digunakan membeli instrumen tersebut diakui legal dalam sistem keuangan Indonesia.

Tidak hanya itu, investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dilindungi dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi UU P2SK Pasal 50A ayat (5).

Selanjutnya, dalam ayat ke-6, data dan informasi transaksi dari pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pembuktian di pengadilan.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi Pasal 50A ayat (7).

Pada ayat selanjutnya disebutkan investor dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utang Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

Dok. Shutterstock Ilustrasi tax amnesty. Kata Ditjen Pajak Kemenkeu soal rencana Tax Amnesty Jilid III

Peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) dan program pengungkapan sukarela (PPS) juga diperbolehkan membeli kedua instrumen tersebut.

Sejumlah ketentuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas perlindungan yang diberikan negara kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pasalnya, perlindungan yang diatur dalam UU P2SK mencakup aspek pidana, perpajakan, hingga gugatan perdata, sementara data dan informasi transaksi juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perlindungan yang diberikan pemerintah tidak bersifat menyeluruh seperti program tax amnesty. Purbaya bilang, perlakuan khusus hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

"Terjemahan yang betul adalah uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, begitu saja," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, aktivitas usaha maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa oleh otoritas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar saja. Kalau dia melakukan bisnis yang (ilegal), tapi uang yang masuk situ aman," ucapnya.

Oleh karenanya, menurut Purbaya, perlindungan yang diberikan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond berbeda dengan fasilitas yang pernah diberikan pemerintah melalui program tax amnesty.

"Uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, enggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini (Patriot Bond dan Merah Putih Bond) enggak," ungkapnya.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Saat ditanya apakah perlindungan tersebut berpotensi mengakomodasi praktik pencucian uang, Purbaya menilai kebijakan itu diperlukan untuk menarik dana milik warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri agar masuk ke dalam sistem keuangan nasional.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," kata Purbaya.

Dia mendorong masyarakat yang ingin menempatkan dana pada Patriot Bond dan Merah Putih Bond untuk segera membeli instrumen tersebut.

"Kalau Anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, enam bulan saya kasih waktu masuk," tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan pemerintah akan menerapkan proses seleksi dalam investasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond guna mencegah penyalahgunaan instrumen tersebut.

"Enggak, kan kita juga akan selektif juga," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6/2026), saat ditanya mengenai ketentuan perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Bambang menjelaskan bahwa rangkaian investasi ke instrumen tersebut akan dilakukan secara selektif sehingga menutup celah terjadinya penyimpangan yang berpotensi membuat investor kebal hukum saat membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Sebagai konteks, dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 50A ayat (4) yang telah disahkan, dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi ayat (5) Pasal 50A revisi UU PPSK.

Sementara itu, ayat (6) mengatur bahwa data dan informasi dari kegiatan investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti hukum di pengadilan.

Di sisi lain, Bambang menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi nasional.

"Tujuannya bagus itu. Artinya kan kita memang menghimpun dana masyarakat yang cukup besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komunikasi dengan MSCI terkait evaluasi pasar modal Indonesia berlangsung konstruktif di tengah perhatian investor terhadap risiko penurunan klasifikasi (downgrade).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan MSCI telah mengakui berbagai reformasi transparansi pasar modal Indonesia, yang dilakukan oleh otoritas dan self-regulatory organization (SRO).

“Pembicaraan dengan MSCI berjalan konstruktif dan positif. MSCI juga sudah mengakui seluruh reformasi transparansi pasar yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI, sebagaimana disampaikan dalam pengumuman MSCI pada 21 April 2026,” ujarnya, Rabu (22/4/2026)

Menurut Nyoman, dalam diskusi terakhir, fokus pembahasan tertuju pada implementasi reformasi yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di sisi lain, MSCI saat ini masih melakukan penilaian atas reformasi tersebut, sekaligus menghimpun masukan dari klien dan pelaku pasar global terhadap perubahan yang dilakukan di pasar modal Indonesia.

Nyoman menambahkan BEI akan terus menjalin komunikasi aktif dengan MSCI guna menjawab berbagai perhatian yang masih ada. Selain itu, BEI juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kepercayaan investor.

“BEI akan terus melakukan edukasi kepada publik dan pelaku pasar terkait reformasi transparansi pasar, serta menyediakan hotdesk khusus agar komunikasi dapat berjalan lebih intens dan akomodatif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi reformasi, BEI juga mulai menerapkan kebijakan baru pada indeks unggulan, yakni tidak memasukkan saham yang berada dalam kategori saham terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC) HSC ke dalam konstituen indeks seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.

Menurut Nyoman kebijakan ini bertujuan memastikan indeks unggulan tetap investable dan relevan sebagai acuan investor.

Di tengah dinamika tersebut, BEI menilai respons pasar terhadap reformasi cenderung positif. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG yang menguat sejak pengumuman reformasi pada awal April 2026.

“Sejak pengumuman reformasi pada 2 April 2026, IHSG telah meningkat sekitar 8% dari 7.026 ke 7.559. Ini menunjukkan investor menyambut baik langkah reformasi yang dilakukan,” katanya.

Ke depan, BEI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan pasar serta meningkatkan perlindungan investor. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas, menjaga kepercayaan investor, serta memastikan perdagangan berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar modal Indonesia telah berkembang seiring waktu berjalan, baik dari varian produk hingga jumlah investor yang terus meningkat pesat. Dengan semakin besarnya jumlah pelaku pasar, perlindungan investor pasar modal juga harus terus di-upgrade.

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa di dalam ekosistem pasar modal Indonesia, perlindungan investor dibangun melalui beberapa lapisan mekanisme yang saling melengkapi dan mengacu pada best practiceglobal.

Pertama, ada Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama masing-masing investor yang memisahkan dana investor dari aset perusahaan sekuritas, sehingga dana nasabah tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh perusahaan sekuritas.

Kedua, ada Sub Rekening Efek (SRE) yang menjadi source of the truth atau data integrity yang menjamin kepemilikan efek tercatat atas nama masing-masing investor secara individual di KSEI, bukan atas nama perusahaan sekuritasnya.

Sementara itu, layanan Akses KSEI memberikan transparansi kepada investor untuk memantau portofolio efek dan saldo RDN secara langsung dan real-time sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan aset investor.

"Namun demikian, mekanisme-mekanisme tersebut bersifat preventif dan berfokus pada transparansi serta penguatan tata kelola, bukan pada kompensasi pemulihan kerugian atau perlindungan penggantian atas aset yang hilang," kata Jeffrey kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Jeffrey memahami bahwa mekanisme RDN, SRE dan Akses KSEI tidak bisa menjadi best practices apabila perlindungan investor berupa pemulihan kerugian. Dia mencontohkan pada peristiwa Sarijaya Sekuritas dan Optima Kharya Capital Management pada 2008-2010 di mana perusahaan efek dan bank kustodian tersebut mengalami kejadian yang membuat aset investor benar-benar hilang tanpa bisa dipulihkan.

Adapun, dalam struktur pengaman investor, pihak yang mengemban mandat dapat mengganti kerugian investor pasar modal adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF). SIPF dapat memberikan ganti rugi dengan dana perlindungan pemodal (DPP) yang dikelola.

"Indonesia SIPF dalam hal ini berperan sebagai jaring pengaman (safety net) terakhir dalam ekosistem perlindungan investor pasar modal Indonesia yang melakukan pembayaran klaim investor ketika terjadi kegagalan tersebut," jelasnya.

Diperlukan Penguatan

SIPF Indonesia saat ini sedang mengajukan Consultation Paper kepada publik untuk mendapat dukungan penguatan kelembagaan melalui perangkat regulasi setingkat Undang-Undang. Saat ini, pengaturan perlindungan aset investor oleh SIPF baru diatur di level sektoral melalui Peraturan OJK.

Poin urgensi yang disoroti pertama adalah coverage limit SIPF yang hanya mencapai Rp200 juta per investor dan Rp100 miliar per kejadian di kustodian. Di sisi lain, median rata-rata kepemilikan aset investor ritel saat ini sebesar Rp600 juta-Rp1,4 miliar, sehingga limit Rp200 juta tak bisa meng-cover perlindungan ketika sekuritas dan bank kustodian mengalami insolvensi.

Kedua, produk pasar modal yang masuk perlindungan SIPF hanya terbatas pada jenis efek yang tercatat di sub rekening efek dan dana yang tersimpan di rekening dana nasabah (RDN). Sedangkan, produk seperti obligasi non-pemerintah, reksa dana, securities crowdfunding, serta produk aset digital belum masuk dalam perlindungan SIPF.

Ketiga, peningkatan kapasitas perlindungan di mana total nilai dana perlindungan pemodal SIPF per Desember 2025 baru mencapai Rp403 miliar. SIPF menghitung kebutuhan minimal dana perlindungan adalah sebesar Rp3,2 triliun yang sesuai dengan standar global market. Dengan kapasitas ini coverage limit bisa ditingkatkan menjadi Rp1 miliar per investor ritel dan Rp1 triliun per kejadian di kustodian.

Menanggapi hal tersebut, Jeffrey mengatakan bahwa BEI bersama Self Regulatory Organization (SRO) dan Indonesia SIPF terus menginisiasi berbagai langkah pengembangan adaptif terhadap dinamika pasar untuk memperkuat perlindungan aset investor.

Menurutnya, penguatan sistem pengaman investor pasar modal akan meningkatkan partisipasi investor publik. Saat ini, penguatan sistem perlindungan tersebut difokuskan pada area-area yang menjadi fokus perhatian SIPF.

"Dalam konteks reformasi pasar modal, penguatan kelembagaan Indonesia SIPF, termasuk peningkatan dasar hukum ke tingkat Undang-Undang, menjadi salah satu langkah strategis. Tentunya seluruh inisiatif ini dilakukan secara hati-hati, berbasis kajian komprehensif, dan dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta dampaknya terhadap ekosistem pasar modal secara keseluruhan," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 18 emiten dipastikan akan dihapus pencatatannya (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

Di tengah ancaman hilangnya likuiditas dan potensi kerugian bagi investor ritel, bursa mewajibkan emiten melakukan pembelian kembali saham (buyback) sebagai mekanisme perlindungan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan kebijakan delisting ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N.

Dalam aturan tersebut, bursa memiliki kewenangan untuk menghapus pencatatan saham emiten yang mengalami kondisi signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum, serta tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No I-N, bursa melakukan delisting atas saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Rabu (15/4/2026).

Dari total 18 emiten tersebut, tujuh di antaranya harus keluar dari bursa karena telah dinyatakan pailit.

Emiten tersebut meliputi PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), serta PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).

Sementara itu, 11 emiten lainnya mengalami suspensi perdagangan berkepanjangan, bahkan telah melampaui 50 bulan tanpa perbaikan kinerja yang signifikan.

Emiten tersebut antara lain PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK).

Ia menegaskan, sebelum keputusan delisting diambil, bursa telah melalui berbagai tahapan pembinaan.

Dalam proses tersebut, emiten didorong dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, dengan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Sebelum memutuskan delisting, bursa telah melakukan berbagai tahapan proses pembinaan, mendorong dan memberikan kesempatan perusahaan tercatat untuk melakukan perbaikan kinerjanya sambil terus melakukan pemantauan,” paparnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, bursa juga telah menyampaikan pengumuman potensi delisting sejak perusahaan mengalami suspensi selama enam bulan, yang kemudian diperbarui secara berkala setiap enam bulan.

Mekanisme itu diharapkan menjadi pengingat bagi perusahaan tercatat sekaligus early warning bagi investor terhadap potensi risiko delisting. “Hal kita harapkan menjadi reminder bagi Perusahaan Tercatat sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting,” tukas Nyoman.

Lebih lanjut, dalam proses pembinaan tersebut, bursa turut berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal munculnya permasalahan going concern hingga perusahaan memenuhi kriteria delisting.

Termasuk di dalamnya memastikan pemenuhan kewajiban buyback saham pasca-delisting sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Namun demikian, efektivitas buyback masih menjadi tantangan. Pasalnya, sebagian besar emiten yang akan delisting berada dalam kondisi keuangan yang lemah, sehingga kemampuan untuk merealisasikan pembelian kembali saham dinilai terbatas.

Hal ini membuat mekanisme perlindungan tersebut belum tentu dapat sepenuhnya menyelamatkan dana investor.

Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai penghapusan pencatatan efek berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi investor ritel, bahkan mereka bisa kehilangan seluruh nilai investasi yang dimiliki terhadap saham-saham yang bakal didepak.

“Delisting 18 emiten ini berpotensi merugikan investor ritel, terutama yang masih memegang saham dengan kondisi sudah lama disuspensi. Saat delisting terjadi, investor akan kehilangan seluruh asetnya,” ujar Reydi saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam (14/4/2026).

Menurutnya, meskipun BEI telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, seperti penempatan saham dalam papan pemantauan khusus serta dorongan pelaksanaan buyback sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), implementasi di lapangan tidak selalu berjalan efektif.

Hal ini disebabkan banyak emiten yang berada dalam kondisi keuangan lemah, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan aksi pembelian kembali saham dari investor.

Akibatnya, perlindungan yang tersedia secara regulasi belum tentu memberikan jalan keluar bagi investor ritel.

“Dari sisi BEI, mitigasi sudah ada, status papan pemantauan khusus serta dorongan buyback sesuai aturan OJK. Namun secara praktik, perlindungan ini belum tentu feasible, karena banyak emiten yang kondisinya sudah lemah sehingga sulit merealisasikan buyback,” paparnya.

Lebih jauh, Reydi menekankan pentingnya kewaspadaan sejak dini bagi investor ritel.

Ia menyebut sejumlah indikator seperti masuknya saham ke dalam radar pengawasan, suspensi berkepanjangan, penurunan fundamental, hingga likuiditas yang semakin menipis seharusnya menjadi sinyal kuat untuk melakukan evaluasi, bahkan cut loss. Ia juga mengingatkan agar investor tidak semata-mata tergiur harga saham yang terlihat murah.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru berisiko tinggi apabila tidak diimbangi dengan analisis kualitas bisnis dan likuiditas emiten.

“Untuk investor ritel, begitu saham masuk radar pengawasan, suspensi panjang, fundamental memburuk, atau likuiditas tipis, itu sudah sinyal untuk evaluasi bahkan cut loss selagi bisa. Selain itu, hindari saham hanya karena murah, tapi fokus ke kualitas dan likuiditas emiten,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk memperkuat mekanisme penghapusan pencatatan saham atau delisting sebagian bagian dari upaya menjaga kualitas perusahaan tercatat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi investor, sekaligus menjaga integritas pasar modal domestik secara berkelanjutan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N, otoritas bursa berwenang melakukan delisting terhadap emiten yang mengalami kondisi yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum.

“Perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Selain itu, perusahaan tercatat juga telah mengalami suspensi efek baik di pasar reguler maupun pasar tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir,” pungkas Nyoman kepada awak media, Senin (13/4/2026).

Adapun sebelum sampai tahap delisting, BEI melakukan berbagai tahapan proses pembinaan serta memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya sembari otoritas terus melakukan pemantauan secara intensif.

Nyoman menuturkan, sebagai bentuk perlindungan kepada publik, bursa secara rutin merilis pengumuman potensi delisting bagi emiten yang telah disuspensi 6 bulan. Peringatan tersebut diperbarui setiap semester sebagai pengingat, sekaligus early warning bagi investor atas potensi penghapusan saham.

Dalam menjalankan proses pembinaan tersebut, bursa disebut aktif berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal emiten menunjukkan penghapusan saham hingga pemenuhan kewajiban pembelian kembali atau buyback saham oleh perusahaan setelah delisting.

“Hal ini sebagaimana ketentuan POJK 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik,” pungkas Nyoman.

BEI diketahui telah mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan delisting 18 emiten sekaligus.

Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/04-2026 dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat (10/4/2026). Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N terkait dengan pembatalan pencatatan saham.

BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, otoritas bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pailit, di antaranya adalah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA).

Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa di antaranya adalah PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan kebijakan Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) menimbulkan pro dan kontra hingga menjadi perhatian DPR RI. Papan ini adalah sebuah sistem yang memasukkan saham-saham berdasarkan sejumlah kriteria yang kemudian diperdagangkan secara khusus.

Diluncurkan sejak 2021, sistem papan pemantauan khusus mengalami beberapa penyesuaian hingga pada 2024 dimulai mekanisme full periodic call auction (PPK FCA). Dalam perdagangan di PPK FCA, tidak ada informasi mengenai bid dan ask. Karena hal tersebut, investor hanya dapat memperhatikan data Indicative Equilibrium Price (IEP) atau estimasi harga dan Indicative Equilibrium Volume (IEV) atau estimasi jumlah lot saham.

Di papan FCA, investor juga tidak dapat melakukan jual beli saham secara real-time seperti di papan reguler.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai kebijakan ini punya dua sisi, yaitu positifnya bisa melindungi investor, namun di sisi lain bisa menjadi jebakan saham tidur alias saham yang tak bergerak karena likuiditasnya dangkal.

"Bagi investor yang nyangkut untuk keluar ketika saham terkena FCA itu sulit. Tapi bagi yang belum jadi investor di saham itu, itu sebenarnya sebagai bentuk perlindungan," ujar Nafan kepada Bisnis, dikutip Kamis (12/3/2026).

Adapun, kriteria saham yang dapat masuk ke papan FCA ini antara lain adalah harga rata-rata saham di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5 juta serta volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Saham yang dikenakan suspensi perdagangan selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan juga menjadi kriteria papan FCA.

Selain itu, dari sisi fundamental, emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan kuangan terbaru dibandingkan laporan periode terakhir yang disampaikan. Kriteria lainnya, emiten memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, emiten tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit atau pembatalan perdamaian (restrukturisasi).

Nafan mengatakan bahwa dari segi perlindungan investor, pelaku pasar bisa mengetahui adanya indikasi likuditas rendah sampai persoalan fundamental yang sedang dialami oleh emiten.

Sementara dari perspektif yang kontra, menurutnya otoritas bursa dapat melakukan sejumlah langkah evaluasi implementasi. Misalnya, dari aspek transparansi bertahap dengan melakukan pembukaan data di orderbook.

"Jadi nanti diharap investor yang nyangkut bisa keluar, bisa cut loss. Kalau jika sahamnya [secara teknikal] jenis candle berupa satu tick saja tanpa perubahan likuiditas berarti akan susah keluar, akan susah cut loss," jelas Nafan.

Nafan juga menyarankan otoritas bursa melakukan review kriteria saham di papan FCA lebih fleksibel, sehingga jangan sampai emiten yang memiliki masalah likuiditas di pergerakan harga sahamnya, tetapi sifatnya hanya sementara, perlakuannya sama dengan emiten dengan ekuitas negatif, atau yang gagal bayar utang atau pailit.

Nafan melihat regulator perlu melakukan sosialisasi mengenai IEP dan IEV agar investor ritel mengetahui mekanisme perdagangan khusus di papan FCA ini sehingga tak terjebak di saham tidur.

Secara teori, daftar saham di papan FCA otomatis mengumpulkan saham dari emiten-emiten yang secara fundamental sedang terpuruk, seperti ekuitasnya yang negatif hingga tak mampu mencatatkan pendapatan. Dengan kata lain, daftar ini menciptakan supply calon perusahaan cangkang yang bisa memicu terjadinya backdoor listing.

Backdoor listing merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk masuk BEI dengan cara mengambil alih atau akuisisi perusahaan publik yang sudah tercatat atau emiten. Setelah akuisisi, emiten biasanya melakukan perubahan manajemen, bidang usaha, hingga mengganti nama perusahaan. Dengan begini, perusahaan tertutup tadi bertransformasi menjadi perusahaan terbuka secara tidak langsung tanpa melalui mekanisme initial public offering (IPO).

Menanggapi itu, Nafan mengaitkan fenomena tersebut dengan minat IPO yang sepi awal tahun ini, ditambah beragam dinamika pasar modal seperti pengumuman MSCI sampai reformasi pasar modal yang membuat persyaratan IPO semakin ketat.

"Fenomena backdoor listing itu pasti juga memicu. Ini juga bikin minat IPO meredup apalagi ada dinamika MSCI interim freeze sebelumnya. Jadi memang akan terjadi fenomena backdoor listing, IPO kan lesu. Sekarang OJK dan BEI juga lebih ketat seleksi mana perusahaan yang cocok untuk IPO atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal yang masih menerapkan papan pemantauan khusus.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Misbakhun juga memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan alias suspensi saham tiga emiten, yakni PT Lancartama Sejati Tbk (TAMA), PT Samator Indo Gas Tbk (AGII), dan PT Ifishdeco Tbk (IFSH), setelah harga saham ketiga perusahaan melonjak signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan bagi investor, sekaligus memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencermati kembali informasi yang tersedia.

Penghentian sementara perdagangan saham TAMA, AGII, dan IFSH mulai berlaku Kamis (5/3/2026) pada sesi I di pasar reguler dan pasar tunai, hingga pengumuman lebih lanjut dari pihak bursa.

"Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," tulis BEI melalui keterbukaan informasi, Kamis ini.

Dalam sepekan terakhir, saham TAMA menguat sekitar 20 persen, saham AGII naik 11 persen dalam periode yang sama, dan saham IFSH mencatat kenaikan paling signifikan dengan lonjakan 47,7 persen hanya dalam lima hari perdagangan terakhir.

Untuk diketahui saham IFSH berada di level Rp 3.250 per saham dengan perubahan 0 persen pada perdagangan hari ini.

Status suspended menandakan saham emiten untuk sementara tidak dapat diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai hingga ada pengumuman lanjutan dari bursa.

Sementara itu, saham AGII juga berada dalam kondisi serupa.

Harga terakhir berada di posisi Rp 3.330 per saham, tanpa perubahan harga pada perdagangan sebelum suspensi.

Adapun saham TAMA berada di level Rp 113 per saham.

Sama seperti dua saham lainnya, perdagangan saham TAMA juga dihentikan sementara oleh BEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan terkait dengan produk Exchange Traded Fund atau ETF emas. Payung hukum itu membuka jalan lahirnya instrumen investasi alternatif dengan underlying aset emas yang sudah dirancang tiga manajer investasi.

Beleid itu terbit melalui Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas atau ETF emas.

Dalam beleid yang diterima Bisnis, aturan tersebut mempertegas aturan terkait ETF Emas di pasar modal Indonesia. Regulasi ini mengatur secara terperinci mulai dari penamaan produk, standar kemurnian emas, mekanisme penilaian harga, hingga sanksi bagi pelanggar.

Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, perlindungan investor, dan kredibilitas industri ETF berbasis emas.

"Setelah pernyataan pendaftaran efektif, ETF Emas wajib dicatatkan di bursa paling lambat 30 hari kerja," bunyi beleid yang dikutip, Rabu (4/3/2026).

Secara lebih terperinci, dalam aturan tersebut pada bagian Bab IV mengatur Pedoman Pengelolaan ETF Emas, pasal 17 menyebut nilai pasar wajar emas yang menjadi dasar perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Manajer Investasi wajib memilih satu acuan harga dari tiga opsi. Pertama, harga kuotasi aktif dari Penyedia Emas yang bisa diakses publik

Kedua, Harga acuan emas dari London Bullion Market Association (LBMA), dengan penyesuaian kurs dan standar kemurnian Ketiga, Harga dari lembaga penilai harga yang ditetapkan OJK.

Setelah menetapkan harga acuan emas, MI dilarang melakukan perubahan acuan perhitungan. Pada Bab yang sama bagian ketiga Pasal 19 aturan menegaskan komposisi portofolio ETF Emas. Paling sedikit atau minimal 95% dari NAB harus diinvestasikan pada aset emas.

Aturan baru menegaskan komposisi portofolio ETF emas yakni paling sedikit atau minimal 95% dari NAB harus diinvestasikan pada aset emas.

Aset emas yang dimaksud mencakup emas batangan, emas non-fisik, dan instrumen emas lain yang ditetapkan OJK. Sisanya, yakni maksimal 5% boleh ditempatkan pada instrumen pasar uang, deposito, atau kas.

Emas yang menjadi underlying ETF wajib memenuhi standar kemurnian yakni sebesar 99,9% untuk emas bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebesar 99,5% untuk emas yang masuk daftar Good Delivery List LBMA.

Penyimpanan emas wajib dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. Emas tersebut juga harus disimpan atas nama ETF dan tidak boleh dipinjamkan atau dialihkan selain untuk kepentingan ETF Emas. Adapun pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk melakukan Penyimpanan Emas dapat merupakan Pihak yang sama dengan Penyedia Emas.

Dalam hal ini, penyedia Emas hanya boleh berasal dari Lembaga jasa keuangan yang memiliki izin usaha bulion dari OJK dan pihak lain yang disetujui oleh OJK.

Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dapat bekerja sama dengan Penyedia Emas untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan emas. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Penyedia Emas memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi ETF Emas. Jika transaksi emas dilakukan melalui Penyedia Emas, maka Manajer Investasi harus memiliki perjanjian tertulis dengan pihak tersebut.

Selain itu, Manajer Investasi juga wajib membuat kontrak dengan Dealer Partisipan guna menjaga likuiditas perdagangan Unit Penyertaan ETF Emas.

Dealer Partisipan sendiri wajib memiliki kemampuan untuk menciptakan perdagangan yang likuid atas Unit Penyertaan ETF Emas. Mereka dapat melakukan jual beli emas dengan Penyedia Emas untuk mendukung proses penciptaan dan/atau pelunasan unit ETF, dengan ketentuan transaksi dilakukan pada harga terbaik dan wajar.

Dalam rangka menjaga likuiditas pasar, Dealer Partisipan diperbolehkan membeli dan menjual Unit Penyertaan ETF Emas, dengan kewajiban untuk secara berkala atau terus-menerus memasukkan penawaran beli dan/atau jual di sistem perdagangan Bursa Efek, serta mampu merealisasikan transaksi sesuai komitmen dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam ETF, likuiditas juga sangat penting. Karena itu, manajer Investasi wajib membuat kontrak dengan Dealer Partisipan.

OJK juga menyiapkan sanksi administratif bagi pelanggar, mulai dari, Peringatan tertulis, Denda,Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan usaha, serta Pencabutan izin.

Sanksi administratif bisa dikenakan dengan atau tanpa didahului sanksi tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Opsi Diversifikasi Produk Investasi

Hasan Fawzi, Penjabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, mengatakan

regulasi ini disusun untuk memperluas underlying asset produk ETF di Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan dan masukan dari para Manajer Investasi (MI) yang selama ini menginginkan alternatif instrumen berbasis komoditas, khususnya emas.

Berdasarkan data OJK, setidaknya tiga Manajer Investasi telah melakukan persiapan penerbitan ETF Emas dengan menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Tak hanya itu, lanjutnya, sebanyak 12 manajer investasi tercatat telah berdiskusi dan menyatakan komitmen untuk menerbitkan produk serupa dalam waktu mendatang.

Meski prospeknya menjanjikan, peluncuran ETF Emas bukan tanpa tantangan. Hasan menyebut sosialisasi dan edukasi kepada investor menjadi kunci awal keberhasilan produk ini. Pasalnya, meskipun emas sudah populer, mekanisme investasi melalui ETF masih relatif baru bagi sebagian investor ritel.

Di sisi lain, dia meminta agar MI juga perlu memastikan kesiapan dari aspek kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan instrumen berbasis emas.

Hasan juga menyebut kehadiran ETF Emas diyakini akan membuat variasi underlying produk ETF semakin beragam. Selama ini, ETF di Indonesia lebih banyak berbasis saham atau indeks tertentu. Dengan masuknya emas sebagai aset dasar, investor memiliki alternatif baru untuk melakukan diversifikasi portofolio.

Karpet Merah Launching Produk ETF Emas

PT BRI Manajemen Investasi menyiapkan peluncuran produk ETF emas pada April 2026 sembari menunggu penerbitan aturan tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Associate Director BRI Manajemen Investasi Yulius Hartono mengatakan eksposur emas melalui ETF berbasis emas fisik dibandingkan membeli emas batangan secara langsung. ETF emas dinilai lebih likuid, efisien dari sisi biaya, dan tidak memerlukan biaya penyimpanan seperti emas fisik.

Selain itu dengan kehadiran ETF Emas, investor dinilai lebih efisien waktu karena tidak perlu mengantre secara langsung untuk membeli emas fisik.

Pihaknya akan bersinergi dengan PT Pegadaian (persero) sebagai penyedia emas. Produk ini ditargetkan meluncur pada semester I/2026, menunggu rampungnya regulasi dari OJK.

“ETF emas itu target kami pada April ini seharusnya udah keluar peraturan dari OJK-nya, terus nanti kami bisa launching,” ujarnya dikutip, Senin (23/2/2026).

BRI MI tercatat akan mengembangkan produk ini melalui kolaborasi tiga mitra strategis, yaitu PT Pegadaian, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), dan PT Mandiri Sekuritas. Dalam struktur kerja sama tersebut, BRI-MI berperan sebagai Manajer Investasi ETF Emas, Pegadaian sebagai Penyedia dan Kustodi Emas, CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian, serta Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan.

Produk ETF emas BRI-MI ini nantinya akan menghadirkan sejumlah fitur yang tidak dimiliki instrumen emas konvensional, seperti harga real-time selama jam bursa, spread yang lebih kompetitif, transaksi digital, serta pengelolaan oleh manajer investasi dan bank kustodian.

Sementara itu, Mandiri Manajemen Investasi menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) sebesar Rp1 triliun dari produk ETF emas yang tengah digodok.

ETF tersebut akan berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif dengan underlying emas fisik yang disimpan di Lembaga Jasa Keuangan Bulion. Perseroan tercatat telah menggandeng PT Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan untuk peluncuran ETF Emas Syariah.

Direktur Investasi Mandiri Investasi, Ernawan R. Salimsyah, mengatakan target tersebut mencerminkan optimisme terhadap meningkatnya minat investor pada instrumen safe haven di tengah ketidakpastian global.

“Kami menargetkan dana kelolaan Rp1 triliun. Peluang ETF emas semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan meningkatnya risiko kebijakan fiskal maupun moneter global,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Mandiri Investasi memperkirakan produk dapat diluncurkan dua hingga 3 bulan setelah POJK terkait ETF emas resmi diterbitkan. Saat ini, perseroan memantau perkembangan regulasi sembari mematangkan kesiapan operasional, legal, dan infrastruktur produk.

Senada dengan BRI Manajemen Investasi dan Mandiri Manajemen Investasi, Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM) tengah menyiapkan peluncuran produk ETF emas.

Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu mengatakan pengembangan ETF emas tidak hanya ditujukan untuk memperbesar dana kelolaan, tetapi juga memperluas basis investor dan meningkatkan literasi investasi.

“Jika ETF emas ini diluncurkan, target kami bukan hanya dari sisi AUM, tetapi juga dari sisi perluasan basis investor dan peningkatan literasi investasi,” ujar Genta, Kamis (24/2/2026).

Menurut dia, ETF emas memiliki prospek cerah di tengah meningkatnya kebutuhan investor terhadap diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Emas kembali dipandang sebagai aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian geopolitik, arah suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan.

Produk ini dinilai berpotensi menarik investor ritel yang ingin memiliki emas secara praktis, investor muda yang aktif di pasar saham dan familiar dengan ETF, hingga investor institusi yang membutuhkan instrumen lindung nilai yang efisien dan likuid.

Meski demikian, Genta mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Persepsi harga emas yang sudah berada di level tinggi serta volatilitas harga global akibat kebijakan bank sentral utama dan dinamika geopolitik menjadi faktor yang membuat sebagian investor bersikap hati-hati. Selain itu, literasi pasar terkait perbedaan emas fisik, emas digital, reksa dana emas, dan ETF emas dinilai masih perlu ditingkatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri petrokimia hulu menegaskan bahwa kapasitas produksi dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik nasional. Namun, derasnya arus impor membuat volume serapan pasar domestik menyusut sehingga utilisasi pabrik turun dan investasi industri tertekan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, kondisi ini mendorong pelaku usaha meminta pemerintah lebih berpihak pada perlindungan investor, bukan semata memfasilitasi perdagangan.

"Iya, jadi iklim-iklim investasinya berpihak terhadap investor lah, bukan ke trader gitu," kata Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Dia menerangkan, persoalan utama yang dihadapi industri hulu bukan terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada volume penyerapan yang terganggu oleh impor.

Penataan iklim usaha menjadi kunci agar industri berbasis investasi dapat bertahan dan berkembang di tengah tekanan global. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu lebih berpihak kepada investor industri petrokimia hulu dibandingkan kepentingan perdagangan jangka pendek.

Fajar menjelaskan, tekanan impor yang terus meningkat telah berdampak langsung pada kinerja industri petrokimia hulu. Utilisasi pabrik turun karena pasar domestik dibanjiri produk impor, padahal kebutuhan nasional plastik masih sangat besar.

“Yang pertama, yang jelas faktanya kan industri hulunya memang utilitasnya turun. Itu turun diakibatkan oleh banyak barang impor dari luar yang itu lonjakannya cukup signifikan sehingga mereka [hulu] minta agar impor ini diatur," tuturnya.

Pengaturan impor diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir. Jika pasokan dalam negeri terganggu akibat tekanan impor, maka dampaknya tak hanya dirasakan produsen hulu, tetapi juga industri hilir yang bergantung pada pasokan bahan baku.

Tekanan impor tersebut, lanjut Fajar, bahkan sudah memicu dampak nyata di lapangan. Sejumlah produsen petrokimia, termasuk polyethylene terephthalate (PET), mulai mengalami penutupan pabrik, meskipun sebagian sudah berada dalam skema pengaturan pemerintah.

“Bahkan, sekarang sudah ada di luar PP [polypropylene], PP sudah ada yang kena. PET, PET itu sudah mulai ada yang tutup pabriknya malah. Nah, ini kita enggak mau kejadian itu,” terangnya.

Di sisi lain, masuknya pabrik-pabrik baru di dalam negeri membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat beroperasi optimal. Fajar menyebut, utilisasi ideal industri petrokimia hulu seharusnya berada di atas 70%. Namun, saat ini masih di bawah angka tersebut.

Fajar juga menyoroti tekanan global dari China dan Timur Tengah yang membanjiri pasar Indonesia akibat beroperasinya pabrik-pabrik baru dan terbatasnya pasar ekspor mereka. Tanpa kebijakan perlindungan yang tepat, kondisi ini dikhawatirkan akan menekan pabrik lama dan menghambat investasi baru.

“Kalau ini tidak diantisipasi, pertama pabrik yang lama akan pelan-pelan turun dan amit-amit jangan sampai kejadian setop. Kemudian, investasi baru pun juga enggak akan masuk lagi," terangnya.

Padahal, kebutuhan plastik dalam negeri masih sangat tinggi, tercermin dari impor polipropilena dan polietilena yang masih besar. Fajar menilai, tingginya impor tersebut justru menunjukkan perlunya penataan pasar agar industri petrokimia hulu berbasis investasi dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kalau kebutuhan kita kan masih tinggi, kalau polipropilena aja masih 2,1 juta ton, impornya masih sekitar 1 juta ton lebih lah. Untuk yang polietilena juga hampir 2 juta ton, impornya juga sekitar 900.000-an ton,” tutupnya.

Saat ini, investor dalam negeri dan asing mulai membangun industri petrokimia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Misalnya, proyek strategis nasional (PSN) industri petrokimia yang tengah digarap yaitu pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027.

Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status PSN yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.

Proyek dengan nilai investasi Rp15 triliun di Cilegon itu disebut akan memproduksi 400.000 ton per tahun kaustik soda dan 500.000 ton per tahun ethylene dichloride (EDC). Produk-produk ini menyasar industri EV, nikel, hingga konstruksi.

Tak hanya itu, pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) juga baru saja beroperasi pada November 2025. Selama ini, Indonesia masih bergantung pada produk impor petrokimia lebih dari 50%. Pabrik LCI disebut mampu mendukung kemandirian nasional hingga 67% untuk kebutuhan industri domestik.

Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun.

Terbaru, PT Lintas Citra Pratama (LCP), perusahaan investasi petrokimia asal Cilegon, memulai pembangunan pabrik bahan baku plastik polyethylene terephthalate (PET) senilai US$300 juta atau sekitar Rp5,01 triliun.

Pabrik dengan kapasitas hingga 720.000 ton per tahun itu berdiri di atas lahan milik anak usaha LCP, PT Merak Chemical Indonesia (MCCI), dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan memperkuat hilirisasi industri petrokimia nasional.

Bisnis com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus dugaan pidana pasar modal.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kerja sama dengan PPATK itu dilakukan untuk menelusuri transaksi keuangan dalam perkara pasar modal.

"Penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dalam pengungkapan perkara ini," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ade menambahkan, kolaborasi ini merupakan komitmen kepolisian untuk menekan kejahatan dalam praktik manipulasi pasar yang merugikan masyarakat hingga industri pasar modal di Indonesia.

Lebih jauh, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

"Polri juga mengimbau masyarakat untuk selalu memahami profil risiko investasi dan memastikan bahwa setiap produk keuangan ditawarkan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah ditangani Bareskrim saat ini.

Perinciannya, terkait dengan kasus manipulasi proses penawaran umum perdana alias IPO PT Multi Makmur Lemindo (PIPA); kasus perdagangan semu terkait PT Narada Aset Manajemen; dan insider trading terkait PT Minna Padi Aset Manajemen.