Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (24/6/2026). Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dalam rapat besok.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan melaksanakan RUPST pada Kamis (24/6/2026) pukul 14.00 WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

“Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadapi RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Setidaknya, terdapat tujuh mata acara dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Allo Bank mengusulkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 untuk dana cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan laba ditahan.

Perseroan juga meminta restu pemegang saham agar direksi dapat menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen sesuai regulasi yang berlaku.

Mata acara selanjutnya yaitu laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2026 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Keempat, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.

Kemudian, mengusulkan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2026.

Terakhir, meminta rapat menyetujui rencana aksi pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode 2025.

JAKARTA - Hingga bulan kelima tahun 2026, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum mempublikasikan laporan tahunan untuk tahun anggaran 2025. Sesuai regulasi, laporan tersebut merupakan laporan kinerja yang seharusnya disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Danantara memberikan contoh yang sangat tidak pantas kepada BUMN di bawahnya, karena mengabaikan regulasi. Ini menunjukkan tidak ada komitmen dari Danantara untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BUMN di bawahnya jadi riskan,” ujar pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia menegaskan, tahun anggaran yang berlaku saat ini adalah 1 Januari-31 Desember. Dengan begitu, batas pelaporan kinerja Danantara sebagai lembaga negara, paling telat adalah akhir Februari 2026. Tapi sampai sekarang nyaris tak terdengar.

Perlu diingat, Danantara adalah badan publik, lantaran tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Selain itu, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN. Karena itu, Danantara tidak bisa menghindar dari kewajiban seperti kementerian atau lembaga pemerintah lain dalam ketentuan penerbitan laporan tahunan.

Laporan tahunan tersebut, sesuai regulasi, sedikitnya memuat tentang kinerja atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Selain itu, berisi tentang laporan keuangan termasuk penggunaan anggaran sepanjang tahun.

Menurut Herry, sedikitnya ada tiga regulasi yang dilanggar terkait dengan belum terbitnya laporan tahunan Danantara. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Pasal 18 disebutkan, laporan kinerja disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan tersebut harus disampaikan ke tiga kementerian: Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Regulasi tersebut juga memuat sanksi bagi keterlambatan laporan, di antaranya penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.

“Tapi di luar sanksi itu, sangat tidak pantas penundaan laporan tahunan yang dilakukan oleh Danantara. Ini preseden buruk bagi pengelolaan BUMN, karena Danantara telah memberikan contoh buruk,” ujar Herry.

Kedua, Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ketiga yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Herry mengingatkan, seharusnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap budaya pengabaian peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. “Kelakuan seperti Danantara ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Dia mengingatkan, seandainya yang melanggar adalah BUMN, mungkin dampaknya tidak akan luas, walaupun tidak dibenarkan. Namun ketika yang melanggar Danantara, itu bisa menimbulkan kesan bahwa BUMN boleh melakukan pelanggaran terhadap regulasi.

“Sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Lembaga yang diisi orang pintar, para pejabat dan mantan pejabat, justru memberikan contoh melakukan pelanggaran di depan mata,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kode saham ADHI telah menyelesaikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Kamis (7/5/2026). RUPST berlangsung di Kantor Pusat ADHI, ADHI Tower, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta, dan dihadiri seluruh jajaran direksi serta dewan komisaris.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham membahas tujuh agenda utama, yakni persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian 2025, penetapan remunerasi pengurus, penunjukan akuntan publik, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) dan RKAP, perubahan anggaran dasar perseroan, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Pada mata acara keenam, pemegang saham menyetujui perubahan Saham Seri B sebanyak 54.087.737 lembar milik BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, RUPST juga menyetujui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sementara pada mata acara ketujuh, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.

Berikut susunan Dewan Komisaris ADHI:

1. Dody Usodo Hargosuseno sebagai Komisaris Utama
2. Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris
3. Amelia Tetriana sebagai Komisaris
4. R. Erwin M. Singajuru sebagai Komisaris Independen
5. Elan Suherlan sebagai Komisaris Independen
6. Rustam Sofyan Sirait sebagai Komisaris Independen

Bisnis.com, JAKARTA — Batas Waktu penyampaian laporan keuangan tahunan audited perusahaan asuransi dan reasuransi tahun buku 2025 resmi diundur hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya 30 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesuaian dilakukan seiring dengan penerapan standar akuntansi baru berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi, yang membutuhkan kesiapan sistem dan proses pelaporan yang lebih komprehensif.

Penyesuaian tersebut telah disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun melalui surat kepada asosiasi dan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi agar industri memiliki waktu yang memadai untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain perpanjangan batas waktu laporan keuangan, OJK juga menetapkan sejumlah penyesuaian kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan tersebut.

Penyesuaian tersebut mencakup penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK hingga laporan keuangan audited diterima, perubahan batas waktu penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026, serta penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Di sisi lain, OJK juga menyesuaikan implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan seiring kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan ketentuan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

OJK menegaskan bahwa perpanjangan waktu tersebut bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan bagian dari langkah penguatan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut," ulas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam pernyataan tertulis Sabtu (25/4/2026).

Langkah yang Positif dan Realistis

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang kebijakan OJK terkait penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keuangan audited tahun buku 2025 dan pelaporan SLIK sebagai langkah yang positif, konstruktif, dan realistis.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri untuk memastikan proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih akurat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Budi menekankan penerapan PSAK 117 merupakan perubahan besar dalam standar akuntansi kontrak asuransi. Sebab demikian, tantangannya tidak sebatas pada aspek pelaporan saja, tetapi juga mencakup kesiapan data, sistem, proses aktuaria, koordinasi dengan auditor, dan penyesuaian metodologi perhitungan.

Oleh karena itu, lanjutnya, tambahan waktu hingga 30 Juni 2026 diharapkan dapat membantu perusahaan menyelesaikan laporan dengan kualitas yang lebih baik, tanpa mengurangi komitmen terhadap kepatuhan.

Menurutnya, beberapa perusahaan ada yang masih menghadapi kompleksitas dalam penyediaan data historis, integrasi sistem, validasi perhitungan, serta proses review bersama auditor.

“Karena itu, AAUI tetap mendorong perusahaan anggota untuk memanfaatkan waktu tambahan ini secara optimal dan tidak menunda penyelesaian laporan hingga mendekati batas akhir,” tegasnya.

Di lain sisi, perpanjangan waktu untuk pelaporan SLIK juga dianggap AAUI menjadi ruang penyesuaian yang penting bagi industri. Menurutnya, kesiapan perusahaan sangat bergantung pada kelengkapan data dari mitra, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya.

“Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama, proses internal, serta kesiapan sistem informasi, termasuk apabila diperlukan integrasi data secara host-to-host,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Budi menegaskan pada dasarnya AAUI melihat bahwa kebijakan relaksasi ini bukan berarti mengurangi aspek transparansi, melainkan bagian dari proses transisi agar pelaporan ke depan menjadi lebih berkualitas dan dapat diandalkan.

“Justru dengan waktu penyesuaian yang memadai, industri diharapkan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, konsisten, dan kredibel,” tegasnya.

Lebih jauh, Budi turut menekankan bahwa kepercayaan pasar tetap harus dijaga oleh industri asuransi. Sebab itu, AAUI akan terus mendorong perusahaan anggota untuk tetap menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

“Sembari menyelesaikan berbagai tantangan teknis yang masih ada dalam implementasi PSAK 117 maupun SLIK,” ucapnya.

Sependapat, PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai kebijakan OJK tersebut mencerminkan pemahaman regulator atas kompleksitas implementasi PSAK 117 (IFRS 17), yang merupakan perubahan fundamental tidak hanya bagi industri asuransi di Indonesia, tetapi juga secara global.

Menurut Direktur Ciputra Life Henry Then mengatakan di beberapa negara yang lebih dahulu menerapkan IFRS 17 pada 2023, regulator juga memberikan ruang waktu tambahan pada fase awal implementasi untuk memastikan kualitas pelaporan tetap terjaga.

“Oleh karena itu, waktu tambahan yang diberikan menjadi penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan kami bersama auditor terus berupaya menyelesaikan proses audit ini secara tepat waktu,” tegasnya.

Kini, perusahaan tengah merampungkan proses audit untuk laporan keuangan tahun buku 2025 berbasis PSAK 117. Angka keuangan berbasis PSAK 104 telah melalui proses review sebagai bagian dari tahapan audit, sehingga saat ini fokus utamanya adalah finalisasi konversi dan pelaporan berbasis PSAK 117.

Bagi perusahaan, proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses. Proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses.

“Selain itu, sebagai tahun pertama implementasi di Indonesia, proses ini juga melibatkan penyesuaian di seluruh ekosistem, termasuk auditor,” sebut Henry.

Lebih lanjut, Henry menilai perpanjangan waktu yang diberikan sampai 30 Juni 2026 cukup memadai untuk mendukung proses transisi ini. Kendati demikian, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada efektivitas pengelolaan tantangan, khususnya dalam aspek data, sistem, dan kapabilitas SDM.

Oleh karena itu, perusahaan memandang kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas implementasi PSAK 117, sehingga pada akhirnya mendukung transparansi dan kepercayaan pasar.

“Kami optimistis kebijakan ini memberikan sinyal positif dari industri asuransi dan regulator terhadap stabilitas, transparansi, dan kepercayaan pasar selama masa transisi dan juga ke depan,” tutup Henry.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), resmi mengumumkan pengunduran diri Winarto dari posisi Direktur Utama per 13 April 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/4/2026), manajemen telah menerima surat pengunduran diri Winarto selaku Direktur Utama PJAA pada 13 April 2026.

Manajemen memastikan tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Diketahui, PJAA akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini yang diselenggarakan secara hybrid, yaitu perpaduan antara kehadiran fisik dengan pembatasan jumlah peserta dan kehadiran secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Adapun, mata acara RUPST tersebut antara lain Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan Penetapan dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2025 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.

Selain itu, Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terakhir, persetujuan untuk menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1/Ancol, serta persetujuan perubahan pengurus PJAA.

Profil Winarto

Berdasarkan laman resmi Ancol, Winarto memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1983.

Pria yang telah berusia 67 tahun tersebut telah menjabat sebagai Direktur Utama PJAA sejak 18 Agustus 2022 berdasarkan hasil Keputusan Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Perjalanan Karir Winarto:

• Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2021-April 2023)
• Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2016 - 2021)
• Direktur Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2011 – 2014)
• Direktur Utama PT Jaya Ancol Pratama Tol (2010 – 2012)
• Direktur Properti dan Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2008 – 2011)
• Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2005 – 2008)
• Wakil Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2002 – 2005)
• Direktur Utama PT Philindo Sporting And Tourism Indonesia (2002 – 2015)
• Presiden Komisaris PT Seabreez Indonesia (2002 – 2015)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 31 Maret 2026. Agenda RUPST tersebut antara lain, penetapan penggunaan laba perseroan, termasuk pembagian dividen tunai.

Lewat bahan penjelasan mata acara yang dipublikasikan perseroan, terdapat enam mata acara pada rapat mendatang.

Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri dari laporan pengurus, laporan keuangan, dan laporan pengawasan dewan komisaris perseroan.

Selain itu, persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, yakni penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2025. Terkait mata acara kedua, perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib, pembagian dividen tunai kepada pemegang saham. Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

Ketiga, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2026. Keempat, penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Perseroan juga mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Kelima yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus Bank Danamon. Perseroan menuturkan, masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 2026.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST Perseroan 2026 sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan 2029 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2029 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu,” jelas perseroan.

Untuk diketahui, Bank Danamon telah mengumumkan rencana perubahan susunan pengurus seiring berakhirnya masa tugas sejumlah direktur pada penutupan RUPST 2026. Sejalan dengan hal ini, Nobuya Kawasaki akan dinominasikan untuk menjadi Direktur Utama Bank Danamon menggantikan Daisuke Ejima.

Mata acara terakhir yakni persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Manajemen mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui pengubahan atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 pada 8 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Banten akan melaksanakan rapat di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada 8 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

“Direksi Bank Banten dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri RUPST tahun buku 2025,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Terdapat lima mata acara yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.

Kedua, manajemen mengusulkan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2025. Manajemen menyebut penetapan penggunaan laba bersih perseroan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang usulan Penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Ketiga, penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Sebagai informasi, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit, sesuai pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020.

Mata acara selanjutnya yakni penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

Terakhir, yakni penetapan remunerasi pengurus perseroan. Manajemen menjelaskan, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas serta Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 10 April 2026. Pembagian dividen dan laporan realisasi penggunaan dana obligasi menjadi salah satu mata acara dalam rapat tersebut.

Manajemen BRI mengungkapkan, RUPST yang berlangsung pada 10 April 2026 digelar mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Jakarta Selatan. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

“PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Sebanyak tujuh mata acara akan dibahas dalam RUPST BRI. Pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

Selain itu, RUPST juga akan mengesahkan laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku 2025. Dalam agenda ini, pemegang saham juga akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas pengurusan perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun buku 2025.

Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen. Perseroan mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun hingga 31 Desember 2025.

Manajemen mengusulkan penggunaan laba tersebut untuk pembagian dividen kepada pemegang saham dan penambahan saldo laba ditahan. Sebelumnya, pada 15 Januari 2026 BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp137 per saham atau sekitar Rp20,63 triliun yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen tahun buku 2025.

Ketiga, penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 dan remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara keempat, yakni penunjukkan akuntan publik di Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2026 serta laporan keuangan program PUMK untuk tahun buku 2026.

Agenda kelima yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) 2026—2030 dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Keenam, laporan realisasi penggunaan dana obligasi berwawasan sosial berkelanjutan I Bank BRI Tahap I tahun 2025 dan obligasi berwawasan sosial berkelanjutan I Bank BRI Tahap II tahun 2026. Mata acara terakhir yakni perubahan anggaran dasar perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Kamis (12/3/2026).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST akan digelar pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai baik secara fisik di Menara BCA, Jakarta maupun elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

“Direksi BCA dengan ini mengundang para para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST,” tulis perseroan dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dapat rapat hari ini. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selain itu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan menjelaskan, penggunaan laba bersih akan diusulkan agar disisihkan untuk pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

Ketiga, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keempat, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Agenda kelima, yakni persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan (buyback). Perseroan sebelumnya telah mengumumkan rencana buyback dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Selanjutnya, manajemen akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPST besok.

Mata acara selanjutnya yakni perubahan anggaran dasar perseroan. Terakhir, penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) besok, Kamis (12/3/2026). Persetujuan pembagian dividen hingga pengangkatan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut.

Perseroan mengumumkan bahwa RUPST akan digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Rapat akan dilaksanakan secara fisik di Menara BCA, Jakarta dan elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

“Direksi BCA dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST,” tulis perseroan melalui laman resminya, dikutip pada Rabu (11/3/2025).

Sebanyak tujuh agenda dibahas dalam RUPST besok. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selain itu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. “Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan agar disisihkan untuk pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan,” jelas Perseroan.

Ketiga, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keempat, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Agenda kelima, yakni persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan (buyback). Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencananya buyback dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Untuk itu, manajemen akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPST besok.

Mata acara keenam yakni perubahan anggaran dasar perseroan. Terakhir, penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Terkait mata acara terakhir, perseroan menuturkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 2026.

“Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,” ungkap Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dijadwalkan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 hari ini, Senin (9/3/2026).

Manajemen BNI mengungkapkan, RUPST akan berlangsung pada 9 Maret 2026 pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB di Jakarta Pusat.

“Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI,” tulis manajemen BNI dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Adapun sebanyak sembilan mata acara akan dibahas dalam RUPST BNI. Pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris, serta pengesahan laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) tahun buku 2025.

Mata acara pertama sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Mata acara ketiga yakni penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026, serta penghasilan yang merupakan penghargaan/bonus kinerja tahun buku 2025 dan/atau bentuk remunerasi lainnya yang ditetapkan untuk direksi dan dewan komisaris perseroan.

Keempat, yakni penetapan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan program PUMK untuk tahun buku 2026.

Kelima, yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja jangka panjang (RJPP) 2026—2030 dan rencana kerja tahunan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Keenam, persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (buyback) perseroan dan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock). Dalam catatan Bisnis, perseroan mengumumkan rencana buyback maksimal Rp905,48 miliar.

Ketujuh, perubahan anggaran dasar perseroan. Kedelapan, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sustainability bond tahap I BNI tahun 2025.

Terakhir, penegasan kembali pelimpahan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pernyataan tertulis pendiri dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.