Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti pengembang Balikpapan Superblock, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) merancang sejumlah langkah ekspansi pada 2026. Salah satunya pengembangan apartemen premium bertajuk The Sapphire.

BSBK mengelola kawasan properti terpadu seluas 14 hektare (Ha) di tepi pantai yang mengusung konsep one stop living. Kawasan ini mengintegrasikan fungsi komersial, hunian, hingga perhotelan dalam satu area.

Di segmen komersial, portofolio perseroan mencakup PAM Tower, eWalk Mall Balikpapan, serta Pentacity Shopping Venue. Sementara itu, pada sektor rekreasi dan perhotelan, BSBK mengoperasikan Pantai BSB, Grand Jaya Hotel, Astara Hotel, dan Pentacity Hotel Balikpapan.

Adapun, di sektor hunian, perseroan memiliki Ruby Tower Apartment dan Pentapolis Residence. BSBK juga tengah mengembangkan proyek Apartemen The Sapphire dan Sepinggan Mansion. Di sisi lain, untuk menguatkan integrasi Kawasan, BSBK membangun Jembatan Penghubung Kelurahan Damai Bahagia.

Direktur BSBK Tjia Daniel Wirawan menyampaikan dalam 2 tahun ke depan, fokus pengembangan perseroan ialah penyelesaian Apartemen The Sapphire dan proyek jembatan penghubung.

"Ini apartemen premium, lokasinya di tepi laut, dan kami menawarkan semi furnished," ujarnya dalam acara Paparan Publik, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, perseroan akan memacu pendapatan berulang dari bisnis mal, yang okupansinya telah mencapai 99% pada 2025.

Daniel menuturkan, BSBK menargetkan porsi anchor tenant mencapai sekitar 50% dari total area sewa guna menjaga stabilitas trafik pengunjung. Sementara itu, segmen food and beverage dibatasi maksimal 25%, dengan sisanya diisi tenant kategori fesyen, aksesori, mainan anak, wellness, hingga jam tangan.

Selain itu, BSBK akan memperkuat strategi pemasaran melalui penyelenggaraan sedikitnya empat event tematik setiap tahun, seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga liburan sekolah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan sekaligus mendorong tingkat hunian kawasan.

BSBK juga akan menggulirkan berbagai program belanja untuk menarik minat konsumen, mulai dari diskon khusus, undian berhadiah, hingga program poin loyalitas guna meningkatkan kunjungan ulang.

Di sisi operasional, BSBK akan mengoptimalkan pemanfaatan area luar ruang untuk kegiatan seperti karnaval, bazar, food street, dan pameran.

Penambahan titik media promosi di kawasan juga disiapkan untuk meningkatkan eksposur tenant. Pada saat yang sama, efisiensi biaya operasional, termasuk pengelolaan utilitas dan layanan kawasan, turut menjadi perhatian.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, perseroan juga berencana meningkatkan kapasitas area parkir di kawasan Balikpapan Superblock.

Pada 2025, sektor real estate masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perubahan regulasi perizinan pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk sektor real estate dengan kode 68111 yang belum tercantum dalam lampiran PP 5/2021.

Selain itu, layanan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dinilai masih menghadapi kendala karena belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), khususnya di daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau peta digital. Regulasi terkait persetujuan lingkungan dalam Permen LHK 4/2021 juga dinilai belum sepenuhnya selaras dengan PP 64/2016.

Di tengah tantangan tersebut, pengembangan ibu kota negara di Kalimantan Timur menjadi katalis positif bagi kawasan Balikpapan Superblock. Perseroan menilai peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berpotensi mendorong lonjakan pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota.

Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya kepadatan di kawasan, termasuk ketersediaan area parkir dan lalu lintas yang semakin padat.

“Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi perseroan untuk mempercepat peningkatan kapasitas parkir dan optimalisasi infrastruktur kawasan guna mengakomodasi pertumbuhan kunjungan,” ujarnya.

Dari sisi kinerja, BSBK mencatatkan hasil yang relatif positif pada 2025 meskipun laba menurun. Berdasarkan laporan keuangan audit, total aset perseroan mencapai Rp2,91 triliun atau tumbuh sekitar 1,42% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,87 triliun.

Liabilitas tercatat sebesar Rp746,57 miliar atau menurun sekitar 3,74% dari Rp775,59 miliar pada 2024. Sementara itu, total ekuitas meningkat 3,33% menjadi Rp2,16 triliun dari Rp2,09 triliun.

Dari sisi top line, pendapatan perseroan naik 3,53% menjadi Rp374,20 miliar dibandingkan Rp361,49 miliar pada tahun sebelumnya. Namun, laba perseroan mengalami penurunan menjadi Rp69,66 miliar pada 2025, dibandingkan laba 2024 sebesar Rp349,58 miliar.

Semua jenis BBM di seluruh SPBU Shell masih kosong hingga hari ini, Rabu (25/3). Kelangkaan bensin hingga solar di SPBU swasta tersebut berlangsung sejak awal tahun ini.

Shell selalu mengumumkan informasi ketersediaan setiap jenis BBM di masing-masing SPBU melalui websitenya. Pantauan CNNIndonesia.com pada pukul 06.50 WIB hari ini, stok seluruh BBM di semua SPBU Shell terpantau kosong.

BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Nitro+, Shell V-Power Diesel kosong di seluruh SPBU Shell.

"Produk bahan bakar minyak (BBM) Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami," tulis perusahaan dalam situs resmi.

Manajemen menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengadaan BBM tahun ini.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku," imbuh Shell.

Meski seluruh jenis BBM kosong, SPBU Shell tetap beroperasi untuk melayani dan menjual produk lainnya seperti Shell Select, deli2go, Bengkel SPBU Shell, dan Shell Recharge.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proyek bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) hingga saat ini masih terus bergulir.

Dalam laporannya, pemerintah bersama Badan Usaha Pelaksana (BUP) saat tengah menuntaskan kendala teknis dan non-teknis guna memastikan kesiapan sistem sebelum diimplementasikan secara luas.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penyelesaian kendala tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Mengingat, proyek MLFF melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"MLFF itu tetap berproses, ada sedikit masalah teknis dan non-teknis, tapi kita sudah bereskan semua," ujar Dody dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Melengkapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan saat ini pihaknya bersama BUP PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menyepakati pembagian kerangka kerja implementasi. Alur kerja tersebut kini terbagi menjadi tiga fase utama, yakni pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi.

Adapun saat ini, pengembangan MLFF masih dalam tahap pra-uji coba melalui serangkaian functional test yang telah dimulai sejak Selasa (3/3/2026). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh skenario yang dirancang dapat dinilai dan dijalankan secara akurat.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, kami akan melakukan uji coba kembali dengan sistem MLFF ini, dan saat ini kita sudah sepakat dengan Roatex membagi framework-nya itu ada pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi," tambah Wilan.

Dia melanjutkan, sebanyak 64 skenario telah diuji dengan hasil yang menunjukkan sistem dapat dilaksanakan. Kemudian, tahapan akan dilanjutkan ke functional test kedua dan ketiga hingga seluruh skenario yang disepakati tuntas sebelum masuk ke fase uji coba resmi.

Terkait lokasi, Wilan menyebut implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan target satu titik di setiap provinsi. Untuk jalan tol eksisting akan dilakukan modifikasi sarana, sedangkan ruas jalan tol yang baru dibangun akan langsung menggunakan desain MLFF sejak awal.

"Lokasinya di tiap provinsi, nanti satu bertahap. Kalau untuk yang sudah jadi arahan Pak Menteri kita modifikasi. Tapi kalau yang sedang dibangun kita desain dari awal," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan. Menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA – Hingga pertengahan Februari 2026, tercatat sebanyak 207.355 orang telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya Lilik Arijanto menyatakan pihaknya akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi guna menjaga keberlangsungan dari pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi," ucap Lilik, Senin (23/2/2026).

Ia juga menjelaskan koordinasi dengan BGN selalu berjalan secara intensif, di mana hal tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Khususnya terhadap operasional tiap-tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lilik menjelaskan saat ini telah terdapat sebanyak 87 SPPG di seluruh penjuru Kota Pahlawan. 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya masih dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.

"Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya itu menyatakan pendorongan untuk mengurus SLHS tersebut adalah bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada segenap yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum mengantongi SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan," tegasnya.

Sinergi lintas sektor terhadap pengawasan program itu, lanjut dia, akan senantiasa diperkuat. Tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.

“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dengan Gates Foundation sebagai anggota dewan pengurus mulai 2026, menandai kerja sama strategisnya dengan Bill Gates di organisasi filantropi global.

Berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Minouche Shafik, dan Tom Tierney, Sri Mulyani menunjukkan kapasitas dan reputasinya sebagai figur berpengaruh di tingkat internasional. Kehadirannya di jajaran tersebut mencerminkan pengakuan atas kompetensi, pengalaman panjang, serta kontribusinya dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pembangunan global.

Perjalanan Sri Mulyani Indrawati hingga dipercaya bergabung sebagai anggota dewan Gates Foundation tidak terlepas dari rekam jejak panjangnya di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pembangunan global. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia, bahkan diakui di tingkat internasional.

Perjalanan Karier Sri Mulyani

Karier akademik dan profesionalnya berawal dari dunia riset dan pendidikan. Ia dikenal luas sebagai pengamat ekonomi sebelum terjun ke pemerintahan. Sejak Juni 1998, Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Posisi ini menempatkannya di pusat kajian ekonomi nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia pascareformasi.

Kiprahnya kemudian meluas ke berbagai tim dan lembaga strategis pemerintah. Ia terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan keuangan, antara lain sebagai narasumber Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter, hingga staf ahli di lingkungan Bappenas. Pengalaman ini membentuk pemahamannya yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Langkah besar Sri Mulyani di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tak lama berselang, pada Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di posisi ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong transparansi, disiplin fiskal, dan penguatan institusi keuangan negara.

Kinerjanya menuai pengakuan global. Pada 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Reputasinya kian menguat ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008. Puncaknya, Sri Mulyani mencetak sejarah sebagai wanita dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, posisi yang diembannya mulai 1 Juni 2010. Untuk menjalankan peran global tersebut, ia meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Selain jabatan publik, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik dan organisasi profesi. Ia pernah menjadi asisten profesor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, serta mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan terlibat dalam pembinaan riset serta pengembangan kebijakan publik.

Riwayat Pekerjaan Sri Mulyani

Berikut daftar riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

• Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
• Berperan sebagai narasumber dalam Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan pada Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI.
• Menjadi bagian dari Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) periode 1999–2000, khususnya pada Kelompok Kerja Hukum Bisnis Kementerian Kehakiman RI.
• Bertugas sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter pada Departemen Keuangan RI.
• Dipercaya sebagai dewan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI–TVRI ke-XXXI untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Mengemban peran sebagai redaktur ahli pada Majalah Manajemen Usahawan Indonesia.
• Menjadi anggota komisi pembimbing program doktor (S3) atas nama Andrianto Widjaya (NRP 95507) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
• Menjabat sebagai Ketua I yang membidangi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri serta kebijakan pembangunan di PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
• Mengemban amanah sebagai Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
• Menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.
• Menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPEM FEUI.
• Berkiprah sebagai Research Associate di LPEM FEUI.
• Aktif sebagai pengajar untuk Program Sarjana (S1), Program Extension FEUI, Magister (S2), Doktor (S3), serta Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
• Menjadi anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk di bawah Menteri Negara Kependudukan – BKKBN.
• Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk pada Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN.
• Bertugas sebagai staf ahli di bidang analisis kebijakan pada OTO–BAPPENAS.
• Pernah menjabat sebagai Assistant Professor di University of Illinois at Urbana–Champaign, Amerika Serikat.
• Mengawali karier akademik sebagai asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kombinasi pengalaman nasional dan global inilah yang mengantarkan Sri Mulyani pada posisi strategis saat ini. Bergabungnya ia sebagai anggota dewan Gates Foundation menjadi kelanjutan logis dari perjalanan panjangnya sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin global, sekaligus menegaskan pengakuan dunia internasional atas kapasitas dan integritasnya.

JAKARTA - Sebanyak 3 Komjen Pol berdinas di luar organisasi Polri teman satu angkatan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana. Jenderal polisi bintang 3 itu sama-sama lulusan Akpol 1989.

Tiga jenderal itu yakni Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya, dan Komjen Pol Djoko Poerwanto. Mereka bertugas di luar struktur organisasi Korps Bhayangkara atau Kementerian.

Di dalam organisasi Polri, Komjen Pol menduduki jabatan Wakapolri, Irwasum, Astamaops, Astamarena, Kabareskrim, Kalemdiklat, Kabaharkam, Kabaintelkam, serta Dankorbrimob.

Untuk jabatan di luar lingkungan Polri yang dipegang Komjen Pol yakni Kepala BNN, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Wakil Kepala BSSN, Sekjen di Kementerian, dan Inspektur Jenderal di Kementerian.

3 Komjen Pol Berdinas di Luar Organisasi Polri Teman Satu Angkatan Kalemdiklat

1. Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra

Jabatan: Irjen Kementerian Perdagangan

Akpol: 1989

2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya

Jabatan: Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Akpol: 1989

3. Komjen Pol Djoko Poerwanto

Jabatan: Irjen Kementerian Kehutanan

Akpol: 1989.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyiapkan tiga peraturan pemerintah (PP) krusial menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026.

Tiga PP tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 21 PP yang harus dipersiapkan sebagai turunan dari KUHAP baru.

"Peraturan pelaksanaannya semua disiapkan, tetapi tidak semua harus menunggu. Ada tiga PP yang krusial," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirinya optimistis ketiga PP itu akan segera selesai dan berlaku bersamaan dengan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Selain PP, kata dia, terdapat pula Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai salah satu aturan pendukung KUHAP dan KUHP baru.

"Saya yakin dan percaya di tanggal 2 Januari nanti ini semua akan berlaku bersamaan," ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan sejauh ini KUHP maupun KUHAP baru terus disosialisasikan kepada seluruh pihak, khususnya penegak hukum hingga masyarakat, sebelum diterapkan pada tahun depan.

Sebelumnya, Menkum pun sudah pernah mengatakan bahwa KUHAP yang baru, setelah disetujui oleh DPR RI, akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP baru.

"Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formil-nya itu dua-duanya sudah siap," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta (18/11).

Menurut dia, KUHAP yang baru secara umum akan langsung berlaku dan tinggal menunggu pengundangannya saja. Dia mengatakan bahwa bakal ada peraturan pemerintah (PP) turunan dari KUHAP yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai hoaks-hoaks yang beredar terkait KUHAP ini. Hal itu, kata dia, sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku penyusun KUHAP tersebut.

Dia mengatakan penyusunan KUHAP sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, dia tak menampik bahwa ada pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap KUHAP tersebut.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat.

Perluasan mereka lakukan melalui pelaksanaan sosialisasi Program Kredit Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu kegiatan sosialisasi mereka gelar di MAC Ballroom, Semarang.

Sosialisasi ini dilakukan BNI sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebanyak 1.000 peserta dari asosiasi pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM ikut serta dalam sosialisasi ini.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan sektor perumahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu. Sektor perumahan juga penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat," ujar Eko dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan, KPR disalurkan melalui dua skema, yakni Kredit Sisi Penyediaan Rumah untuk pengembang dan pelaku usaha sektor perumahan, serta Kredit Sisi Permintaan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema ini dijalankan sesuai regulasi terbaru, mulai dari Permenko Perekonomian No.13/2025, Permen PKP No.13/2025, hingga PMK No.65/2025 terkait tata laksana ekosistem dan subsidi bunga.

Eko menyebut Jawa Tengah sebagai wilayah prioritas bagi BNI dalam menyalurkan KPP dan FLPP.

Prioritas diberikan mengingat besarnya potensi provinsi ini. Maklum, Jawa Tengah memiliki populasi lebih dari 37 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen per tahun.

Di sisi lain, pertumbuhan kawasan industri di Kendal, Batang, Tegal, Solo Raya, dan Purwokerto meningkatkan permintaan hunian yang layak dan terjangkau.

"Data kami menunjukkan Jawa Tengah termasuk tiga provinsi dengan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tertinggi di Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat memiliki rumah dan dukungan kuat dari pemerintah daerah," tambahnya.

Selain memperluas akses pembiayaan, Program KPP dan FLPP dinilai menciptakan efek ekonomi berganda, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, serta pemberdayaan UMKM penyedia bahan bangunan dan jasa konstruksi.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BNI juga memperkenalkan wondr by BNI, platform layanan perbankan yang memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan perumahan, melakukan monitoring cicilan, dan bertransaksi secara cepat, aman, serta efisien.

Eko menegaskan, komitmen BNI dalam mendukung terwujudnya hunian layak merupakan bagian dari gotong royong nasional untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah.

"Program ini bagi kami bukan sekadar pembiayaan, tetapi bentuk nyata keadilan sosial dan kesejahteraan. Kami optimis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberi manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan UMKM, BNI terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan modern yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) berencana untuk melakukan divestasi PT PP Infrastruktur (PPIN) ke PT Varsha Zamindo Laksana (VZL) senilai Rp1,41 triliun. Divestasi ini diperkirakan dapat mengurangi beban keuangan PTPP.

Manajemen PTPP dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan VZL berencana untuk mengakuisisi sebesar 81% kepemilikan saham PPIN yang dimiliki PTPP. Dengan ini, kepemilikan PTPP di PP Infra akan berkurang dari sebelumnya 99,15% menjadi 18,15%.

Nilai rencana transaksi berdasarkan penawaran adalah sebesar Rp1,41 triliun. Menurut manajemen, dana yang diperoleh dari divestasi ini dapat meningkatkan arus kas bagi operasional perseroan dan atau dapat digunakan untuk mengembangkan usaha bisnis inti.

“Dana divestasi akan menambah likuiditas karena berkurangnya utang dan terdapat peningkatan dari sisi profitabilitas karena berkurangnya beban keuangan,” tulis manajemen dalam keterbukaannya dikutip Rabu (12/11/2025).

Varsha Zamindo Laksana secara grup didirikan pada 2015. Perusahaan ini mengembangkan layanan sistem air terpadu (end-to-end) di seluruh Indonesia dengan struktur kontrak inovatif. Beberapa pengembangan utama meliputi SPAM Pekanbaru – Kampar berkapasitas 1.000 lps, SPAM Lhokseumawe 230 lps, dan SPAM Ir. H. Djuanda 7.000 lps. Perusahaan ini dalam laman resminya didirikan oleh mantan mantan Chief Operations Officer PT ABM Inverstama Tbk. (ABMM) N. Hasto Kristiyono, mantan Wakil Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang Priyatno, dan insinyur senior berpengalaman YB Haryono.

Selain itu, divestasi ini juga membuat PTPP mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas proyek untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PTPP dapat melakukan penataan kembali portofolio dengan melakukan divestasi saham dari portofolio sehingga lebih fokus pada bisnis inti.

“Dengan optimalisasi struktur perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar,” ujar PTPP.

Sebagai informasi, PPIN merupakan salah satu anak perusahaan dari PTPP yang lahir pada awal tahun 2016. Fokus utama PPIN adalah pengelolaan aset perusahaan induk dan investasi dalam beberapa proyek infrastruktur yang sangat prospektif di tanah air.

PPIN fokus kepada pengembangan SPAM, Infrastruktur Telekomunikasi (Fiber Optik), Jalan Tol, Infrastruktur Jaringan Gas, Infrastruktur Logistik, dan Pelabuhan.

Pemegang saham PPIN berdasarkan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah PTPP sebesar 99,15% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) sebesar 0,85%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan aktivitas perusahaan biomassa di daerah tersebut telah sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka mengatakan, dalam kegiatan operasionalnya, PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) telah mendapat pengawasan ketat dari dinas-dinas terkait.

Adapun, keduanya merupakan grup dari PT Biomassa Jaya Abadi (BJA), perusahaan produsen biomassa berupa wood pellet di Gorontalo.

“Mereka [BJA Group] ada laporan rutin ke kami. Setiap triwulan dan semester juga kami evaluasi di lapangan,” kata Fayzal dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Pernyataan DLHK ini disampaikan menanggapi hasil riset Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai Hutan Tanaman Energi (HTE) yang menemukan adanya indikasi dampak lingkungan di wilayah operasi dua perusahaan tersebut.

Dia menambahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terbit melalui proses kajian dengan tahapan yang jelas dan dari awal dilakukan konsultasi publik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh semua komponen, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, unsur TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dia menuturkan perusahaan-perusahaan tersebut juga memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah melalui Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH DR) yang dibayarkan setelah dilakukan survei dan penghitungan di lapangan.

DLHK memastikan bahwa dalam dokumen AMDAL telah diatur area yang tidak boleh ditebang, termasuk kawasan dengan kemiringan tinggi. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah dapat memberikan teguran, sedangkan pencabutan izin menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, Direktur Operasional BJA Group, Zunaidi, menegaskan bahwa dalam melakukan pembukaan lahan perusahaan sangat memperhatikan area konservasi yang tidak dilakukan pembukaan lahan. Dari luas hak guna usaha IGL dan BTL seluas 27.354 hektare, sekitar 9.000 hektare akan menjadi area unplanted sebagai area konservasi, sehingga tidak seluruhnya dibuka.

“Lokasi areal IGL dan BTL bukan di area hulu sungai dari desa yang dilanda banjir. Kami juga menanam ulang dengan kerapatan 5.000 pohon per hektare, jauh di atas kepadatan tanaman alami,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) tengah menata ulang portofolio bisnisnya melalui serangkaian aksi divestasi untuk kembali fokus ke bisnis inti. Teranyar, emiten konstruksi pelat merah ini baru saja melepas dua entitas strategis dengan total transaksi mencapai Rp1,69 triliun.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen manajemen PTPP untuk memperkuat struktur keuangan, menambah likuiditas, serta kembali ke fokus bisnis inti di bidang konstruksi, gedung, infrastruktur, dan EPC.