Bisnis.com, JAKARTA — PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) angkat bicara terkait realisasi yang masih tertunda.

Hingga pertengahan 2026, sistem bayar tol nirsentuh tersebut belum kunjung beroperasi secara komersial meski kontrak kerja sama dengan pemerintah telah berjalan selama lebih dari 4 tahun.

Direktur PT RITS Renaldi Utomo menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali mengantongi surat perintah kerja (SPK) pada 15 Maret 2022. Dalam beleid itu, implementasi MLFF menggunakan skema penuh tanpa palang (barrier).

Hanya saja, guna menjembatani kesiapan ekosistem di lapangan, implementasi MLFF mengalami penyesuaian. Di mana, implementasi dengan barrier akan dilakukan selama masa transisi ke depan.

"Kami menyampaikan bahwa kontrak kerja sama yang dimiliki PT RITS sejak memperoleh surat perintah kerja dari pemerintah pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF. Namun, dalam masa transisi, penggunaan palang dalam gerbang tol fisik masih mungkin difungsikan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Sejalan hal itu, peta jalan eksekusi teknologi asal Hungaria ini nantinya akan terbagi ke dalam dua lini masa, yakni konsep transisi bertahap dan konsep operasional penuh sesuai desain awal.

Saat dikonfirmasi mengenai kapan istem MLFF akan diimplementasikan di jalan tol Indonesia, dia enggan menjelaskan lebih detail. Renaldi hanya menyebut penentuan jadwal eksekusi akhir berada sepenuhnya di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami akan terus mendukung keputusan tersebut. Saat ini, finalisasi kajian ulang dan penyusunan skenario uji coba tersebut sedang dilakukan bersama oleh BPJT," imbuhnya.

Pemerintah disebut masih menyempurnakan kesiapan seluruh aspek operasional, teknis, hingga ekosistem penegakan hukum sebelum sistem ini benar-benar dilepas ke publik.

Meski menghadapi ketidakpastian lini masa, RITS selaku investor sekaligus mitra pemerintah di proyek MLFF menyatakan tetap optimistis pemerintah akan berkomitmen mencari jalan keluar terbaik guna menjaga iklim investasi kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Untuk investasi, PT RITS percaya, pemerintah akan berkomitmen dalam mencari win-win solutions terkait investasi yang mengalami keterlambatan implementasi," pungkas Renaldi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan penjelasan mengenai penyebab belum kunjung terealisasinya implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wilan Oktavian menegaskan bahwa pengembangan MLFF merupakan transformasi sistem menyeluruh yang tidak bisa dipaksakan tanpa kehati-hatian.

“Implementasi MLFF tidak bisa hanya dilihat sebagai penerapan teknologi. Setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan,” kata Wilan dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Adapun saat ini, pengembangan MLFF masih berada pada tahap awal (pra-uji coba) sebelum masuk ke fase uji coba yang lebih luas di jalan tol Indonesia.

Tahapan uji coba fungsional tersebut dipandang krusial sebagai dasar evaluasi menyeluruh sebelum teknologi ini benar-benar diimplementasikan untuk melayani pengguna jalan tol secara nasional.

Selain tengah mematangkan aspek teknologi, kesiapan pengguna menjadi faktor kunci dalam implementasi MLFF.

Pasalnya, meskipun penetrasi penggunaan smartphone di masyarakat relatif tinggi, masih terdapat tantangan terkait literasi digital, akses teknologi, serta kepatuhan pengguna dalam mengikuti sistem yang berlaku.

“Adopsi sistem baru membutuhkan kesiapan perilaku. Perlu proses adaptasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan sistem ini dengan baik,” lanjut Wilan.

Tak hanya itu, kesiapan ekosistem pendukung juga menjadi perhatian utama. Pemerintah tengah melakukan penguatan koordinasi bersama Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF dan pemangku kepentingan terkait.

Wilan mengungkapkan, sinkronisasi yang belum tuntas ini mencakup penyelarasan regulasi, integrasi sistem, keamanan data, hingga dukungan operasional guna memastikan implementasi tidak berakhir prematur.

"Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proyek bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) hingga saat ini masih terus bergulir.

Dalam laporannya, pemerintah bersama Badan Usaha Pelaksana (BUP) saat tengah menuntaskan kendala teknis dan non-teknis guna memastikan kesiapan sistem sebelum diimplementasikan secara luas.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penyelesaian kendala tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Mengingat, proyek MLFF melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"MLFF itu tetap berproses, ada sedikit masalah teknis dan non-teknis, tapi kita sudah bereskan semua," ujar Dody dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Melengkapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan saat ini pihaknya bersama BUP PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menyepakati pembagian kerangka kerja implementasi. Alur kerja tersebut kini terbagi menjadi tiga fase utama, yakni pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi.

Adapun saat ini, pengembangan MLFF masih dalam tahap pra-uji coba melalui serangkaian functional test yang telah dimulai sejak Selasa (3/3/2026). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh skenario yang dirancang dapat dinilai dan dijalankan secara akurat.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, kami akan melakukan uji coba kembali dengan sistem MLFF ini, dan saat ini kita sudah sepakat dengan Roatex membagi framework-nya itu ada pra-uji coba, uji coba, dan evaluasi," tambah Wilan.

Dia melanjutkan, sebanyak 64 skenario telah diuji dengan hasil yang menunjukkan sistem dapat dilaksanakan. Kemudian, tahapan akan dilanjutkan ke functional test kedua dan ketiga hingga seluruh skenario yang disepakati tuntas sebelum masuk ke fase uji coba resmi.

Terkait lokasi, Wilan menyebut implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan target satu titik di setiap provinsi. Untuk jalan tol eksisting akan dilakukan modifikasi sarana, sedangkan ruas jalan tol yang baru dibangun akan langsung menggunakan desain MLFF sejak awal.

"Lokasinya di tiap provinsi, nanti satu bertahap. Kalau untuk yang sudah jadi arahan Pak Menteri kita modifikasi. Tapi kalau yang sedang dibangun kita desain dari awal," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan. Menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) harus diimplementasikan dengan hati-hati, dan rencananya masih memerlukan uji coba lanjutan di ruas tol padat.

Proyek multi lane free flow (MLFF) yang sempat tertunda kini tengah dievaluasi kembali setelah uji coba di Jalan Tol Bali Mandara. BPJT menilai tahap uji berikutnya perlu dilakukan di ruas tol dengan lalu lintas lebih tinggi seperti Jabodetabek atau Trans Jawa.

“Belum tahu (lokasi dan waktu uji coba lanjutan belum ditentukan). Tapi tadi saya diskusi, mungkin inginnya (di jalan tol) yang lebih kompleks, lebih menantang. Bisa dekat-dekat sini, bisa di Jabodetabek, bisa di Trans Jawa. Yang kompleksitasnya lebih tinggi,” kata Kepala BPJT Kementerian PU Wilan Oktavian di Jakarta, Senin.

Wilan menjelaskan, setiap tahapan penerapan MLFF perlu disiapkan dengan matang. Saat ini masih diperlukan penyampaian laporan sebelum penentuan lokasi dan waktu uji coba lanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa uji coba memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

Sementara itu, anggota BPJT Kementerian PU Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan sejumlah isu masih memerlukan penyesuaian, mulai dari integrasi teknologi MLFF dengan sistem yang telah dimiliki para operator tol, penyesuaian mekanisme pembayaran melalui penyedia jasa pembayaran (PJP), hingga aspek penegakan aturan bagi pelanggaran transaksi tol.

Selain itu, Sony mengatakan bahwa koordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga diperlukan. Ia menyebut, Korlantas juga membutuhkan payung hukum yang tegas karena kewenangannya terbatas pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

“Tidak membayar tol bukan pelanggaran lalu lintas, ini adalah isu menarik yang harus kita adjust,” kata Sony.

Sementara itu, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan teknologi tersebut ke depan.

Presiden Direktur PT Roatex Indonesia Toll System Attila Keszeg menyebut sebanyak 1.900 kali pengujian telah dilakukan di Tol Bali Mandara untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi, dan seluruhnya dinyatakan berhasil.

Attila menjelaskan, sistem MLFF berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) memungkinkan pelacakan pergerakan kendaraan dengan akurasi tinggi, termasuk di ruas tol dengan lalu lintas padat.

Selain itu, perusahaan asal Hungaria ini menyiapkan kamera cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung sistem pemantauan transaksi kendaraan bersama Korlantas Polri. Kamera tersebut mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan mengenali beragam jenis pelat nomor kendaraan.

Terkait rencana penerapan di ruas tol lain, RITS menyatakan akan mengikuti arahan Kementerian PU dan BPJT. Perusahaan pun menilai penetapan kembali proyek MLFF sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Pemerintahan Prabowo Subianto merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan kerja sama tersebut.

“Saya mewakili investor dari Hungaria, yakni pemerintah Hungaria, tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dan memperkuat kemitraan antara Hungaria dan Indonesia. Kami menilai, penetapan kembali proyek ini sebagai PSN menunjukkan kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan kerja sama ini,” kata Attila.

Sebagai informasi, proyek MLFF ditetapkan sebagai PSN pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Kini pada era pemerintahan baru, MLFF kembali masuk sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek sistem pembayaran tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) masih masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, belum ada kepastian mengenai kelanjutan proyek ini seiring masih adanya sejumlah tantangan.

Sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek kerja sama Indonesia dan Hungaria itu masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Dalam perkembangan terbaru, MLFF kembali masuk ke daftar PSN yang ditetapkan pemerintahan Prabowo. Hal ini tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Menyusul penetapan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui kapan proyek MLFF akan diimplementasikan. Dia mengatakan, hingga saat ini, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

"Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah," kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

"Tapi kayaknya kita mulai ini aja karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Tahun ini, secepatnya," pungkasnya.

Jalan Berliku Proyek MLFF

Proyek MLFF telah diinisiasi sejak 9 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Penerapan uji coba sistem pembayaran jalan tol nontunai dan nirsentuh ini penuh lika-liku. Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya, pemerintah menargetkan uji coba penerapan bayar tol tanpa berhenti dilakukan pada Maret 2022, kemudian mundur pada Desember 2022.

Target uji coba tersebut kembali gagal menjadi Januari 2023. Kemudian, pemerintah memundurkan target uji coba pada Maret 2023. Lalu, target penerapan tersebut dimundurkan menjadi pertengahan tahun 2023, tepatnya 1 Juni. Pada 1 Juni 2023, lagi-lagi uji coba transaksi nirsentuh MLFF di Tol Bali Mandara kembali batal.

Batalnya uji coba MLFF pada 1 Juni 2023 karena adanya perbedaan visi dan masalah internal antara Roatex Hungaria dengan RITS. Perbedaan pandangan ini telah terjadi sejak Agustus 2022.

Kala itu, jajaran direksi Roatex Hungaria ingin agar sistem yang dipakai di Hungaria juga diterapkan untuk di Indonesia. Namun, Roatex Indonesia ingin penerapan teknologi tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Batalnya uji coba pada 1 Juni 2023 berdampak pada rencana penerapan penuh sistem pembayaran di seluruh ruas jalan tol pada akhir 2023.

Akhirnya pada 15 Desember 2023, pemerintah bersama dengan RITS melakukan uji coba MLFF di Tol Bali Mandara. Namun, uji coba tersebut belum sepenuhnya mulus karena banyak mobil yang melintas tertimpa tiang penutup tol otomatis.

Kemudian, pemerintah menargetkan pada semester II/2024 akan dilaksanakan MLFF. Namun, kembali gagal diterapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dody menyebut, usai resmi status PSN-nya dilanjutkan pada era Prabowo, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Tollways System (RITS).

"Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah," kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

"Tapi kayaknya kita mulai ini aja, karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Tahun ini, secepatnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sistem transaksi tol nirsentuh MLFF masih tetap masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek ini masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek bayar tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Dia Masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023 namun gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Lebih rinci, BPK menyebut bahwa teknologi GNSS berpotensi tidak dapat diimplementasikan ke sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF.

BPK juga berpandangan biaya layanan yang harus diberikan kepada PT RITS sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) tidak dapat diyakini kewajarannya. Sehingga berpotensi meningkatkan biaya layanan yang harus dibayarkan oleh BUJT atas proyek sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF.

"Negara berpotensi tidak dapat memperoleh penerimaan atas jaminan pelaksanaan apabila BUP gagal dalam melaksanakan kewajibannya," jelas BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Penyelenggaraan Jalan Tol hingga Semester I/2023.

Pada kesempatan berbeda, proyek sistem MLFF yang digarap Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menelan biaya investasi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Direktur RITS, Renaldi Utomo menjelaskan nilai tersebut merupakan angka yang telah terserap untuk pengembangan sistem MLFF sejak pemerintah Hungaria resmi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia pada Maret 2021.

“Investasinya [MLFF dari US$300 juta atau sekitar Rp4,75 triliun] sudah terpakai berapa, mungkin sampai saat ini sudah terpakai setengah lebih sedikit kali ya [Rp2 triliun lebih] yang sudah terpakai,” kata Renaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut utamanya digunakan untuk pengembangan lanjutan sesuai arahan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, yakni menambah keamanan sistem dari potensi kerugian dengan mengimplementasikan barrier.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Strategis Nasional (PSN) sistem bayar tol nirhenti dan nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) kini memasuki babak baru setelah sempat terjebak dalam stagnansi panjang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan kelanjutan proyek ini seiring dengan dilakukannya protokol uji coba yang lebih ketat guna mengakhiri persoalan kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol nasional.