Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menyerahkan temuan ihwal dugaan praktik underinvoicing hingga transfer pricing oleh eksportir batu bara ke penegak hukum.

Sebelumnya, penegak hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan hasil penyelidikan terkait dengan praktik serupa oleh eksportir kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu lalu ditindaklanjuti oleh Kejagung dan sudah masuk ke tahap penyidikan.

Kini, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyerahkan temuan serupa di industri batu bara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Nanti kalau yang batu bara ada, nanti akan kami kasihkan lagi, untuk dikerjakan lagi oleh Kejaksaan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut proses hukum terkait dengan dugaan underinvoicing hingga transfer pricing eksportir CPO masih bergulir di Kejagung. Dia telah menyerahkan seluruh proses penindakan ke Korps Adhyaksa.

"Kejaksaan sedang memeriksa kan. Kami serahkan saja ke Kejaksaan seperti apa," ujarnya.

Terkait dengan kasus eksportir CPO, Purbaya mengungkap sebelumnya otoritas telah meminta keterangan 10-20 korporasi besar di sektor terkait. Bahkan, terdapat korporasi kecil yang juga ikut dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

Namun demikian, Purbaya secara khusus menyoroti 10 eksportir CPO terbesar yang diduga sudah cukup lama melakukan praktik lancung dalam proses eskpor. Terkait dengan dugaan underinvoicing, atau pelaporan barang di bawah harga berlaku sebenarnya, dia menduga harga barang ekspor yang dilaporkan lebih rendah 50% dari yang sebenarnya.

Temuan ini diungkapkan Purbaya pertama kali usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru yakni satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, belakangan Purbaya mengungkap bahwa temuan ini sudah didalami otoritas dan telah dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejagung sejak tiga bulan yang lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyelewengan pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan diperketat sejatinya tidak hanya berlaku untuk program MBG, melainkan seluruh program pemerintah.

"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya, tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Prasetyo, dalam acara di Sentul, Presiden kembali menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan meminta seluruh aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Lembaga yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.

Ketika ditanya apakah penguatan tersebut dapat berupa tambahan anggaran, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan jika hal itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.

"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pengawasan ketat tidak hanya dilakukan terhadap program MBG. Menurut dia, seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan rutin pemerintah.

Dia mencontohkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di berbagai kementerian dan lembaga.

"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.

Prasetyo juga mengungkapkan Presiden secara rutin menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada MBG. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

"Iya lah, iya. Rutin... rutin... rutin," kata Prasetyo saat ditanya apakah Presiden juga menerima laporan terkait program-program lain di luar MBG.

Meski begitu, ia menegaskan proses monitoring yang dilakukan Presiden tidak selalu berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Evaluasi tersebut lebih ditujukan untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Tapi makna monitoringnya tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," tandas Prasetyo.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Prasetyo meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," ungkap Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo pun menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan di berbagai kementerian maupun lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum.

"Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan terkait penggeledahan di lingkungan Badan Gizi Nasional kepada aparat penegak hukum (APH).

Saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Rabu (3/6/2026), Dasco mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, maupun sejumlah pejabat lainnya yang disebut-sebut dicopot dari jabatannya.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco.

Menanggapi adanya catatan dan dugaan pelanggaran hukum yang berkembang terkait BGN, Dasco menyebut DPR, khususnya Komisi IX, sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait evaluasi kinerja lembaga tersebut.

"Saya rasa hal yang sudah disampaikan Komisi IX ke pemerintah mengenai evaluasi BGN sudah menjadi bagian dari masukan. Dan masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Dasco, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya perbaikan tata kelola di BGN agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan akuntabel. Namun, terkait persoalan lain yang berkembang, ia mengaku tidak mendalami secara langsung karena pembahasannya telah disampaikan kepada pemerintah.

"Beberapa kemudian juga perlunya perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah," katanya.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan penangkapan pejabat BGN. Sementara itu, proses penggeledahan yang diberitakan terjadi di lingkungan BGN masih menjadi perhatian publik dan DPR menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Andrie Yunus yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan tersebut.

"Tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan memedomani putusan hakim. Sebagai tindak lanjut, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

"Sebagai penegak hukum, tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud," katanya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghentikan penyidikan kasus yang dilaporkan Andrie Yunus.

Menurutnya, hal tersebut juga diperkuat oleh putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Suparna, yang tidak mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

"Artinya, dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Namun hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara," ujarnya.

Sebagai informasi, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Suparna memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan dalam kasus Andrie Yunus.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," kata Suparna dalam amar putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menilai wacana perpanjangan usia pensiun anggota Polri yang diusulkan dicantumkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bertujuan memberikan rasa keadilan.

Dia mengatakan saat ini batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) bervariasi mulai dari 58 tahun, 60 tahun, sampai 65 tahun. Dia juga menyinggung adanya perubahan dalam Undang-Undang TNI dan Kejaksaan terkait batas usia pensiun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Supratman menjelaskan alasan lainnya adalah menyesuaikan angka harapan hidup. Menurutnya, semakin besar angka harapan hidup, usia produktif juga semakin panjang.

Bahkan dia menganggap hal itu dapat menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan aspek ini turut menjadi pertimbangan untuk dicantumkan dalam RUU Polri.

"Artinya semakin besar angka harapan hidup kita, umur produktif kita itu juga semakin panjang. Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana. Jadi ini aspek keadilannya saja," jelasnya.

Supratman menyampaikan RUU Polri juga upaya DPR dan pemerintah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur jabatan Polri.

Dia mengatakan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme penegakan hukum di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini berada dalam koordinasi Polri. Menurutnya, hal tersebut menjadi aspek penting yang harus dicermati dalam penyusunan aturan.

Baginya, pembahasan tidak semata-mata difokuskan pada penempatan atau kewenangan suatu institusi, melainkan juga untuk mengkaji apakah usulan yang disampaikan Komisi III DPR masih memiliki kekurangan. Selain itu, pihaknya tengah mendalami apakah pengaturan tersebut perlu dimasukkan ke dalam undang-undang atau cukup melalui peraturan pemerintah.

Namun, dirinya memastikan usulan perpanjangan batas pensiun tidak ditujukan sehingga Kapolri dapat menjabat lebih lama.

Perpanjangan, kata dia, juga tergantung pada keputusan presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Kemudian apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak tergantung pimpinan presiden. Jadi itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri perpanjang atau tidak," ucapnya.

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan internal aparat penegak hukum . Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dia meminta seluruh aparat mulai dari hakim, poilsi, jaksa, hingga tentara berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari praktik penyelewengan. Aparat yang bersih merupakan kunci memberikan pelayanan maksimal untuk rakyat Indonesia, tak terkecuali kaum buruh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum lama ini.

“Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki, tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” ujar Prabowo dikutip, Minggu (17/5/2026).

Dia kembali menekankan aparat negara tidak boleh terlibat atau memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum, terutama praktik perjudian, narkoba, hingga penyelundupan ilegal.

“Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat beking penyelewengan. Aparat beking penyeludupan, beking narkoba, beking judi,” kata Prabowo.

Langkah pembenahan aparat telah mulai dirintis oleh pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, dia berharap reformasi internal terus diperkuat agar institusi penegak hukum semakin profesional, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Prabowo juga mengingatkan agar aparat negara kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat yang dicintai masyarakat. “Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ucapnya.

Sekadar menambahkan, Kompleks Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi. Museum ini terdiri atas dua bangunan utama yakni gedung museum dan rumah singgah.

Di museum ini, sejumlah koleksi pribadi Marsinah terpajang mulai dari sepeda onthel yang digunakannya semasa sekolah, seragam kerja pabrik, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh. Barang-barang itu menuturkan perjalanan hidup Marsinah dari masa kecilnya di Nganjuk hingga perjuangannya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo.

JAKARTA - Kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 telah dilantik di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto hadir langsung didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dari unsur pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga hadir. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna.

Dari Polri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diwakili oleh Karo SDM Irjen Pol Anwar, Karo Wassidik Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak, serta Dirtipidum Brigjen Pol Wira Satya Triputra.

Hadir juga sejumlah Hakim Agung, anggota Komisi III DPR termasuk Aboe Bakar Alhabsyi, serta Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi turut menghadiri acara tersebut bersama perwakilan lembaga tinggi negara lainnya.

Kehadiran para pejabat tersebut mengiringi pelantikan kepengurusan baru Peradi Profesional periode 2026–2031 yang dipimpin oleh Harris Arthur Hedar. Dalam sambutannya, Harris menegaskan organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik internal.

"Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris Arthur.

Dia menuturkan, organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks. "Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," sambungnya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda komitmen Peradi Profesional dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen mencatat menerima lebih dari 1.000 laporan pensiunan terkait kasus social engineering (soceng) atau rekayasa sosial yang mengakibatkan kerugian mulai dari Rp10.000 hingga Rp500 juta. Laporan ini berasal dari aduan sepanjang Januari 2025 - Februari 2026.

Bentuk soceng sendiri seperti file APK palsu seperti undangan pernikahan digital, surat tilang, phishing link lewat email atau SMS hingga mengarahkan ke situs web palsu.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan maraknya kasus tersebut mendorong perusahaan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Menurut Henra, aparat penegak hukum telah menangkap sejumlah pelaku yang terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswa. Namun, penelusuran lebih lanjut menunjukkan aliran dana dan jaringan pelaku mengarah ke Kamboja.

Ia mengatakan penanganan kasus menjadi lebih rumit karena sebagian dana hasil kejahatan telah dikonversi ke aset kripto sehingga sulit dilacak.

“Ketika sudah dikonversi ke kripto, itu sudah sulit dikejar,” kata Henra di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

Sebagai langkah mitigasi, dia menyebut Taspen memperkuat kampanye edukasi kepada peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang menyasar pensiunan.

Henra menyebutkan, sejak akhir 2025 jumlah laporan terkait social engineering mulai melandai seiring peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta.

Selain itu, aplikasi Taspen juga telah menjalani audit keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data dan sistem perusahaan tetap terjaga.

Saat ini, Taspen memiliki sekitar 9 juta peserta, dengan lebih dari 5 juta di antaranya merupakan peserta aktif. Jumlah peserta yang besar dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan transaksi dan perlindungan data di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan agar anggota bisa meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain dan stakeholder terkait.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Rakernis Reskrim Tahun Anggaran 2026 di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada Kamis (7/5/2026).

"Tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara para penegak hukum untuk bisa melaksanakan penegakan hukum secara optimal," ujar Sigit.

Dia menjelaskan, saat ini penegakan hukum tengah menghadapi tantangan baru sebagaimana dinamika global yang ada. Sebab, situasi global saat ini telah menimbulkan kejahatan transnasional dengan celah hukum baru di dalam negeri.

Alhasil, sinergitas atau kolaborasi Polri, APH serta stakeholder atau Kementerian terkait bisa digencarkan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama," imbuhnya.

Eks Kabareskrim ini pun memerintahkan kepada anggotanya agar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Sementara itu, untuk pelaku kejahatan harus ditindak tegas dan menyeluruh.

"Tentunya harapan kita semua, kami semua, bisa bekerja sama dengan seluruh APH untuk bisa memberikan harapan baru terkait dengan paradigma KUHP dan KUHAP yang baru yang tentunya banyak memberikan ruang keadilan restoratif di semua tingkatan, tidak hanya sekedar atributif, dan semuanya ini tentunya perlu dipahami oleh seluruh anggota," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah ahli hukum dan praktisi kebijakan mengungkap potensi kriminalisasi terhadap keputusan yang berawal dari dua pasal tak sempurna di UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan oleh penegak hukum. Dampaknya, para pengambil keputusan tak punya keberanian berinovasi dan bertindak.

Hal itu terungkap dalam diskusi soft launching buku Buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Saya lihat yang lebih diutamakan oleh penegak hukum itu kerugian negaranya, sehingga demikian gampangnya mengkriminalisasi. Ini pasal keranjang sampah, siapa saja yang rugikan negara bisa (dipidanakan)," kata Lestantya R. Baskoro, editor Buku Kriminalisasi Kebijakan.

Dia menjelaskan bahwa ragam kasus kriminalisasi kebijakan bisnis sejauh ini berhulu pada dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Buku tersebut menggarisbawahi 12 kasus kriminalisasi terhadap pejabat publik dan BUMN terutama menggunakan dua pasal tersebut. Mereka di antaranya mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airline Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Baskoro mengatakan, kasus-kasus dalam bukunya sering diputus berbeda-beda di tiap tingkatan dengan perbedaan pandangan hakimnya masing-masing soal konsep Business Judgement Rule (BJR). Konsep ini pada prinsipnya sudah dilindungi di UU Perseroan Terbuka. Namun, lagi-lagi, pengutamaan pemidanaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi membuat mereka mesti menjalani proses hukum yang melelahkan.

"Ada perbedaan di antara hakim soal konsep BJR ini. Saya khawatir seperti UU Pers juga, enggak semua hakim paham," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa Indonesia memang sudah mengadopsi konsep BJR, yang berasal dari Amerika Serikat, demi melindungi para pengambil keputusan bisnis.

Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian dengan syaratnya bisa membuktikan secara kumulatif. Masalahnya, kata Yetty, dalam bisnis banyak faktor yang muncul tiba-tiba dan mesti dipertimbangkan secara cepat.

Meskipun, keputusan sebelumnya sudah diambil berdasarkan penilaian yang matang. Saat kerugian muncul akibat keputusan itu, kriminalisasi malah menghadang. "Bayangkan, direksi yang tidak tidur lebih banyak dari kita untuk mengurusi perusahaan, mengambil keputusan secara hati-hati, ada penilaian, sesuai kapasitas dia, tidak ada niat jahat, tapi akhirnya merugikan perseroan, dan dia bisa dipidana," tuturnya.

Asal Mula Pasal Kontroversial

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah menuturkan dua pasal bermasalah di UU Tipikor itu sebenarnya merupakan 'pasal gregetan' untuk menindak para penentang nasionalisasi perusahaan Belanda di era pasca-kemerdekaan.

"Tapi =ini kita gunakan terus sampai sekarang untuk tujuan lain tanpa kita memahami asbabun nuzul (konteks sejarah)-nya. Maka timbullah korban," ucapnya.

Chandra melanjutkan dua pasal bermasalah itu baru-baru ini sudah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, kata dia, MK memutuskan yakni mengembalikan ke DPR untuk direvisi. "Waktu di MK saya bilang, kalau rumusan (pasal-pasalnya) seperti ini jualan pecel lele di pinggir jalan bisa jadi korupsi karena merugikan negara," ungkapnya.

Aktivis ICW Illian Deta Arta Sari mengatakan, masalah makin timbul saat dua pasal UU Tipikor itu diadopsi di KUHP terbaru dalam pasal 603 dan 604. Dua pasal baru ini kembali tak memiliki prinsip-prinsip lex certa (penerapan hukum rinci, jelas, tidak ambigu) dan lex stricta (penerapan hukum ketat, tidak karet).

Hal ini termasuk dalam hal ketidakjelasan soal makna perbuatan korupsi dan absennya unsur niat jahat (mens rea). Alhasil, kasus-kasus korupsi ditelusuri dengan permulaan di kerugian negara, bukan niat jahat.

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi menggarisbawahi mens rea merupakan salah satu inti yang mesti ada dalam pemidanaan. Ia pun mengkritik pandangan sejumlah penegak hukum yang menganggap sulitnya membuktikan niat jahat dengan dalih merupakan sesuatu dari dalam hati.

"Niat jahat itu memang tidak kelihatan, tapi evidence bisa dicari. Biasanya lewat komunikasi. Makanya di KPK itu digital forensik dibangun. Tim surveillance menguntit orang, kita punya rekamannya," jelas dia.

Dengan pemidanaan tanpa menyertakan niat jahat, Amien menyebut perekonomian Indonesia tak akan berkembang. Ia mencontohkannya dengan lifting minyak dan gas. Sebagai Kepala SKK Migas periode 2014 - 2018, Amien tahu betul ketakutan-ketakutan akan kriminalisasi kebijakan dari BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dalam mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru.

Buktinya, Indonesia memiliki 128 cekungan migas. Namun, belum separuhnya digarap. Eksplorasi migas, kata dia, berpotensi besar tak menghasilkan temuan sumber minyak. Rata-rata, hanya 3 dari 10 ladang migas yang dieksplorasi yang memberikan hasil. Yang jadi masalah, eksplorasi tujuh ladang lainnya yang tak memberikan hasil bisa dianggap kerugian negara.

"Indonesia tidak akan tumbuh bagus ekonominya kalau begini, karena 'Bumi, Air, dan Kekayaan Alam lainnya dipergunakan'. Berhenti di situ, (tidak sampai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). Pejabat lebih memilih duduk-duduk, menunggu pejabat berikutnya menggantikan," ujar Amien.

Mantan Menko Perekonomian Sofyan A. Djalil menggarisbawahi soal efeknya yang serius pada krisis kepemimpinan di Indonesia. Ia pun mendorong edukasi yang lebih baik lagi bagi aparat-aparat penegak hukum dalam menerjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan terhadap diskresi ini.

"Bisnis kan berisiko. Sementara Pemerintah juga harus punya kreativitas, punya added value. Karena kunci kemajuan itu adalah kreativitas, upaya untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.