Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (5/1/2026). Menurutnya KUHAP ini tetap memberikan ruang Lex Specialis.

"KUHAP ini tetap memberikan ruang Lex Specialis, artinya undang-undang Tipikor, Undang-Undang KPK juga masih berlaku untuk menjadi instrumen dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK," kata Budi.

Budi menyampaikan penyidikan atau penuntutan perkara yang lama tidak menggunakan KUHAP terbaru.

Sedangkan untuk perkara-perkara yang penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, maka nanti akan merujuk pada ketentuan baru di KUHAP.

"Kami rasa ini tentu tidak ada kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK," jelas Budi.

Kendati demikian, secara detail penyesuaian pelaksanaan KUHAP masih dibahas oleh internal KPK sehingga pelaksanaan proses hukum di KPK ini sesuai dengan norma-normanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," ucap Supratman kepada jurnalis, Senin (5/1/20262026).

Dia mempersilahkan masyarakat tetap memberikan kritik kepada pemerintah sepanjang kritik tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya mengkoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyiapkan tiga peraturan pemerintah (PP) krusial menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026.

Tiga PP tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 21 PP yang harus dipersiapkan sebagai turunan dari KUHAP baru.

"Peraturan pelaksanaannya semua disiapkan, tetapi tidak semua harus menunggu. Ada tiga PP yang krusial," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirinya optimistis ketiga PP itu akan segera selesai dan berlaku bersamaan dengan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Selain PP, kata dia, terdapat pula Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai salah satu aturan pendukung KUHAP dan KUHP baru.

"Saya yakin dan percaya di tanggal 2 Januari nanti ini semua akan berlaku bersamaan," ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan sejauh ini KUHP maupun KUHAP baru terus disosialisasikan kepada seluruh pihak, khususnya penegak hukum hingga masyarakat, sebelum diterapkan pada tahun depan.

Sebelumnya, Menkum pun sudah pernah mengatakan bahwa KUHAP yang baru, setelah disetujui oleh DPR RI, akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP baru.

"Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formil-nya itu dua-duanya sudah siap," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta (18/11).

Menurut dia, KUHAP yang baru secara umum akan langsung berlaku dan tinggal menunggu pengundangannya saja. Dia mengatakan bahwa bakal ada peraturan pemerintah (PP) turunan dari KUHAP yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai hoaks-hoaks yang beredar terkait KUHAP ini. Hal itu, kata dia, sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku penyusun KUHAP tersebut.

Dia mengatakan penyusunan KUHAP sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, dia tak menampik bahwa ada pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap KUHAP tersebut.